LEGALITAS SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK PENGUASAAN TANAH DI HADAPAN CAMAT DA…

Land acquisition for coal mining activities by state-owned enterprises (BUMN) cannot be categorized as public interest, so its implementation is business to business based on civil law in the form of purchase agreements. In practice, it is carried out through a statement of release of rights (Surat Pernyataan Pelepasan Hak/ SPPHT) made before a district head. However, it creates legal uncertain…

PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA IN ABSENTIA

Penelitian ini berjudul Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara In Absentia. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengadilan menerapkan proses hukum terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang tidak hadir dalam persidangan (in absentia), serta apa saja dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara korupsi yang diadili tanpa …

PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKU…

Skripsi ini berjudul “Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang”. Rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan diversi di Pengadilan Negeri Palembang tahun 2020-2024 dan apa yang menjadi faktor mempengaruhi dalam penerapan diversi di Pengadilan Negeri Palembang tahun 2020-2024. Adapun peneliti…

ANALISIS STATUS DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PRIVATE MILITARY COMPANY WAGNER …

Private Military Company (PMC) merupakan sebuah perusahaan komersial yang menyediakan jasa logistik, pelatihan militer, pertahanan, serta jasa keamanan. Jasa PMC umumnya digunakan sebagai pendukung bagi operasi resmi suatu angkatan bersenjata. Penggunaan PMC atau perusahaan militer swasta, semakin meningkat, terutama dalam konteks konflik bersenjata dan operasi keamanan di negara-negara yang st…

PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA APLIKASI NETFLIX ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI…

Perkembangan teknologi digital terus meningkatkan penggunaan layanan streaming seperti Netflix. Netflix adalah salah satu platform streaming yang mengumpulkan data pribadi penggunanya. Namun, isu terkait penyalahgunaan data sangat penting untuk diperhatikan menggingat adanya potensi kebocoran data dan pelanggaran privasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pengg…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KETIDAKSESUAIAN BARANG DALAM JUAL B…

Perkembangan teknologi informasi mendorong meningkatnya transaksi jual beli online, termasuk melalui media sosial seperti Facebook. Namun, fenomena ini turut menimbulkan persoalan hukum yaitu wanprestasi, khususnya ketidaksesuaian barang yang diterima konsumen dengan yang dijanjikan pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen serta upaya…

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP PERTAMA KALI DAN KEWAJIBAN BEA PEROLEHAN…

Complete Systematic Land Registration (PTSL) is a national strategic program that aims to provide legal certainty for land ownership rights for all Indonesian people. In its implementation, PTSL is not only related to land administration aspects, but also has implications for taxation aspects, especially Land and Building Rights Acquisition Fees (BPHTB). This study aims to analyze the implement…

PERTIMBANGAN SUBJEKTIF PENYIDIK RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMAT…

Penelitian ini membahas terkait upaya paksa penahanan terhadap tersangka di Kepolisian. Untuk melakukan penahanan terdapat dua syarat yakni pertama, syarat objektif yang sifatnya mutlak, berupa ancaman pidana penjara sekurang-kurangnya lima tahun atau melakukan tindak pidana tertentu didalam pasal pengecualian. Kedua, syarat subjektif yang didasarkan pada penilaian pejabat yang berwenang, berup…

ASAS MINIMUM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: …

Indonesia menjamin bahwa setiap tindak pidana harus ditangani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi, diatur dalam Pasal 338 KUHP. Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian memegang peran penting untuk menentukan kesalahan terdakwa sesuai dengan teori pembuktian negatif (negatief wettelijk bewijs theorie) dalam Pasal 183 KUH…

IMPLEMENTASI SISTEM STRATEGI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI …

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xiii, 40 hlm.; ill.; tab.; 29 cm.

Series Title

-

Call Number

T1724962025

ANALISIS KEJAHATAN PERANG DALAM KONFLIK ISRAEL DAN PALESTINA DALAM PERSPEKTIF…

Skripsi ini berjudul “Analisis Kejahatan Perang Dalam Konflik Israel Dan Palestina Dalam Perspektif Neo-Realisme”. Konflik bersenjata internasional sering kali muncul ketika negosiasi diplomatik antara dua negara atau lebih menemui jalan buntu. Konflik bersenjata saat ini telah diatur dalam hukum humaniter. Oleh karena itu, hukum humaniter berupaya memberikan pedoman yang memungkinkan terja…

PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PID…

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam memberikan bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Baturaja Kelas IB, dengan latar belakang pentingnya akses keadilan bagi terdakwa yang rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia dalam proses peradilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana upaya Posbakum d…

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN ANAK (…

Skripsi ini berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Kekerasan Anak (Studi Putusan Nomor. 3/Pid.Sus/2021/Pn.Bpd Dan Putusan Nomor. 16/Pid.Sus/2020/Pn.Mme. Kekerasan terhadap anak, termasuk yang dilakukan oleh orang tua kandung, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi anak dan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan An…

URGENSI RATIFIKASI INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF ALL PERSONS…

Penelitian ini membahas banyaknya kasus penghilangan paksa yang terjadi secara global maupun nasional dan aturan hukum internasional yang mengaturnya. International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance merupakan aturan hukum internasional yang disahkan pada tahun 2006. Konvensi tersebut menjadi dasar perlindungan terhadap hak setiap orang untuk terhindar dari…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENYEWAKAN TANAH TANP…

ABSTRAK Skripsi ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyewakan Tanah Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN. Mlg dan Putusan Nomor 260/Pid.B/2017/PN Amb)" Rumusan masalah dalam skripsi ini ialah Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menyewakan tanah tanpa izin dalam Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Mig dan PutusanNomor 260/Pid …

KEDUDUKAN MONETISASI KONTEN YOUTUBE SEBAGAI OBJEK HARTA BERSAMA DALAM PERSPEK…

The purpose of this study was to analyze the position of YouTube content monetization as an object of joint property in the perspective of Marriage Law, analyze about division of YouTube content monetization which is the object of a lawsuit in a dispute over the division of joint property in court, and to determine future regulations related to the position of YouTube content monetization as an…

PRINSIP KEHATI – HATIAN PENGISIAN DATA OLEH PENUMPANG DALAM PEMBELIAN TIKET…

Aplikasi Traveloka menyediakan asuransi tambahan untuk melindungi penumpang dalam perjalanan. Namun dalam pembeliannya integrasi penawaran asuransi yang sering kali otomatis tercentang (pre-ticked boxes) tanpa penjelasan memadai mengenai syarat klaim atau implikasi penggunaannya. Praktik pre-ticked boxes dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip kehati-hatian dan melanggar Undang-Undang Nomor …

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBENTUK NORMA HUKUM BARU SEBAGAI HARMONISASI…

The development of constitutional law presents a phenomenon where the Constitutional Court may formulate legal norms in its decisions. This study aims to analyze the authority to form written legal norms in the Pancasila Constitutional State, the legal status of norms in the Constitutional Court Decision, and to find ideal arrangements to ensure compliance with the Constitutional Court's decisi…

PENERAPAN PRINSIP KESETARAAN DALAM KONTRAK BISNIS WARALABA YANG DIBUAT DI HAD…

A Franchise agreement is stated in the form of a written agreement containing several standard clausa and additional that have been previously discussed between the two parties. It is reasonable to suspect that this standard agreement will not be able to provide an adequate sense of justice for the party in a weak position. In a contract, the equality of the parties must be considered, if the e…

ANALISIS PEMBERATAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BANTUAN SOSIAL (STUDI …

Skripsi ini membahas mengenai “Analisis Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Studi Kasus Putusan No 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst’’ Pada Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kejadian tindak pidana korupsi di Kementerian Sosial Repulik Indonesia Dimana Menteri pada saat itu menyalahgunakan kekuasaannya dengan meminta fee dalam penanggulangan dana bantuan so…

PERKAWINAN TANPA WALI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 …

Perkawinan tanpa wali terhadap anak dibawah umur merupakan fenomena yang terjadi baru-baru ini. Oleh sebab itu, Penulis membuat sebuah penelitian yang berjudul, "Perkawinan Tanpa Wali Terhadap Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam". Perkawinan merupakan salah satu contoh peristiwa hukum. Subjek hukum yang …

PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PENGIRIM TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN DIPLOMAT…

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus yang menimbulkan kekhawatiran akibat adanya penyalahgunaan kekebalan diplomatik yang dilakukan oleh perwakilan negara asing terhadap rakyat sipil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tanggung jawab negara pengirim saat terjadi penyalahgunaan kekebalan diplomatik berdasarkan kasus pembunuhan jurnalis Arab Saudi, Jamal Kha…

TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT DARI PERUSAHAAN YANG MENG…

Adapun latar belakang dalam penulisan skripsi ini yaitu terjadinya wanprestasi perjanjian kredit antara kedua belah pihak antara debitur dan kreditur yang sedang dalam likuidasi. Permasalahan yang dibahas pada skripsi ini yaitu bagaimana pengaturan terkait wanprestasi pada perjanjian kredit dari perusahaan yang mengalami likuidasi dan bagaimana pertimbangan hukum terkait wanprestasi yang telah …

RELEVANSI KEWAJIBAN HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DALAM UNDANG-U…

Penelitian ini berjudul “Relevansi Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pada Sektor Bidang Usaha Minyak Dan Gas Bumi”. Penelitian ini membahas mengenai dua permasalahan yaitu landasan filosofis tentang pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persero…

KEWAJIBAN TINDAK LANJUT TERLAPOR ATAS REKOMENDASI OMBUDSMAN DALAM PENGAWASAN …

This thesis is titled: The Obligation of the Reported Party to Follow Up on Ombudsman Recommendations in Public Service Oversight. This thesis is motivated by issues arising from misconceptions about the mandatory nature of Ombudsman recommendations in the law and the concept of recommendations in state administration. The issues discussed in this thesis are the basis for considering the obliga…

PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKU…

Korupsi sebagai extraordinary crime menimbulkan dampak luas terhadap negara dan masyarakat, terlihat dari tren peningkatannya pada tahun 2023 yang memerlukan penindakan tegas melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pidana tambahan seperti uang pengganti, penyitaan aset, dan pidana penjara subsider sering terkendala dama pelaksanaannya karena terpidana me…

PEMBUATAN AKTA PENGOPERAN HAK OLEH NOTARIS TERKAIT HUBUNGAN KEKELUARGAAN (Stu…

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, namun notaris memiliki batasan kewenangan yaitu tidak diperkenankan membuat akta untuk dirinya sendiri, istri/suami, maupun orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan. Larangan notaris membuat akta pengoperan hak terkait hubungan kekeluargaa…

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PERALIHAN KREDIT BANK (Studi kasus Putusan MA No…

Dalam praktik peralihan kredit bank, Notaris sebagai pejabat publik memiliki peran krusial dalam memastikan keabsahan dokumen perjanjian serta perlindungan hukum bagi debitur dan kreditur. Namun, ketidakkonsistenan penerapan hukum dan potensi sengketa sering muncul akibat tidak dilibatkannya pihak-pihak terkait, seperti kreditur awal, dalam proses peralihan. Penelitian ini bertujuan menganalisi…

PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ANAK-ANAK DARI HASIL PERKAWINAN YANG DILAKUKAN LEBIH…

Dalam pembagian harta peninggalan warisan kepada ahli waris akan ada banyak permasalahan yang timbul diantaranya pembagian warisan yang tidak rata kepada seluruh ahli waris dan ahli waris yang tidak mendapatkan bagian yang seharusnya ia dapatkan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis mengenai alasan hakim menolak permohonan dalam putusan Nomor 313/PDT.P/2020/PN.Mks dan pembagian harta waris te…

ANALISIS KEBIJAKAN TRANSISI ENERGI APEC UNTUK MENDORONG INDONESIA NET ZERO EM…

Transisi energi global menjadi isu krusial dalam rangka mitigasi perubahan iklim yang menuntut keterlibatan berbagai aktor internasional, termasuk Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) sebagai forum kerja sama ekonomi kawasan. Indonesia sebagai anggota APEC telah menyatakan komitmen untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060, yang memerlukan dukungan kebijakan, investasi, dan per…