Filter by
ANALISIS KEJAHATAN PERANG DALAM KONFLIK ISRAEL DAN PALESTINA DALAM PERSPEKTIF…
Skripsi ini berjudul “Analisis Kejahatan Perang Dalam Konflik Israel Dan Palestina Dalam Perspektif Neo-Realisme”. Konflik bersenjata internasional sering kali muncul ketika negosiasi diplomatik antara dua negara atau lebih menemui jalan buntu. Konflik bersenjata saat ini telah diatur dalam hukum humaniter. Oleh karena itu, hukum humaniter berupaya memberikan pedoman yang memungkinkan terja…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 175 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1792472025
PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PID…
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam memberikan bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Baturaja Kelas IB, dengan latar belakang pentingnya akses keadilan bagi terdakwa yang rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia dalam proses peradilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana upaya Posbakum d…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 125 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1791412025
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN ANAK (…
Skripsi ini berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Kekerasan Anak (Studi Putusan Nomor. 3/Pid.Sus/2021/Pn.Bpd Dan Putusan Nomor. 16/Pid.Sus/2020/Pn.Mme. Kekerasan terhadap anak, termasuk yang dilakukan oleh orang tua kandung, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi anak dan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan An…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 97 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1785202025
URGENSI RATIFIKASI INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF ALL PERSONS…
Penelitian ini membahas banyaknya kasus penghilangan paksa yang terjadi secara global maupun nasional dan aturan hukum internasional yang mengaturnya. International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance merupakan aturan hukum internasional yang disahkan pada tahun 2006. Konvensi tersebut menjadi dasar perlindungan terhadap hak setiap orang untuk terhindar dari…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 102 hlm.; ill.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1727552025
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENYEWAKAN TANAH TANP…
ABSTRAK Skripsi ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyewakan Tanah Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN. Mlg dan Putusan Nomor 260/Pid.B/2017/PN Amb)" Rumusan masalah dalam skripsi ini ialah Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menyewakan tanah tanpa izin dalam Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Mig dan PutusanNomor 260/Pid …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 46 hlm.; ill.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1727652025
KEDUDUKAN MONETISASI KONTEN YOUTUBE SEBAGAI OBJEK HARTA BERSAMA DALAM PERSPEK…
The purpose of this study was to analyze the position of YouTube content monetization as an object of joint property in the perspective of Marriage Law, analyze about division of YouTube content monetization which is the object of a lawsuit in a dispute over the division of joint property in court, and to determine future regulations related to the position of YouTube content monetization as an…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 104 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1791892025
PRINSIP KEHATI – HATIAN PENGISIAN DATA OLEH PENUMPANG DALAM PEMBELIAN TIKET…
Aplikasi Traveloka menyediakan asuransi tambahan untuk melindungi penumpang dalam perjalanan. Namun dalam pembeliannya integrasi penawaran asuransi yang sering kali otomatis tercentang (pre-ticked boxes) tanpa penjelasan memadai mengenai syarat klaim atau implikasi penggunaannya. Praktik pre-ticked boxes dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip kehati-hatian dan melanggar Undang-Undang Nomor …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 175 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1788852025
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBENTUK NORMA HUKUM BARU SEBAGAI HARMONISASI…
The development of constitutional law presents a phenomenon where the Constitutional Court may formulate legal norms in its decisions. This study aims to analyze the authority to form written legal norms in the Pancasila Constitutional State, the legal status of norms in the Constitutional Court Decision, and to find ideal arrangements to ensure compliance with the Constitutional Court's decisi…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 125 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1793282025
PENERAPAN PRINSIP KESETARAAN DALAM KONTRAK BISNIS WARALABA YANG DIBUAT DI HAD…
A Franchise agreement is stated in the form of a written agreement containing several standard clausa and additional that have been previously discussed between the two parties. It is reasonable to suspect that this standard agreement will not be able to provide an adequate sense of justice for the party in a weak position. In a contract, the equality of the parties must be considered, if the e…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 175 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1789272025
ANALISIS PEMBERATAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BANTUAN SOSIAL (STUDI …
Skripsi ini membahas mengenai “Analisis Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Studi Kasus Putusan No 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst’’ Pada Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kejadian tindak pidana korupsi di Kementerian Sosial Repulik Indonesia Dimana Menteri pada saat itu menyalahgunakan kekuasaannya dengan meminta fee dalam penanggulangan dana bantuan so…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xxiii, 443 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1789202025
PERKAWINAN TANPA WALI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 …
Perkawinan tanpa wali terhadap anak dibawah umur merupakan fenomena yang terjadi baru-baru ini. Oleh sebab itu, Penulis membuat sebuah penelitian yang berjudul, "Perkawinan Tanpa Wali Terhadap Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam". Perkawinan merupakan salah satu contoh peristiwa hukum. Subjek hukum yang …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 125 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1793302025
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PENGIRIM TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN DIPLOMAT…
ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus yang menimbulkan kekhawatiran akibat adanya penyalahgunaan kekebalan diplomatik yang dilakukan oleh perwakilan negara asing terhadap rakyat sipil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tanggung jawab negara pengirim saat terjadi penyalahgunaan kekebalan diplomatik berdasarkan kasus pembunuhan jurnalis Arab Saudi, Jamal Kha…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 117 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1776582025
TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT DARI PERUSAHAAN YANG MENG…
Adapun latar belakang dalam penulisan skripsi ini yaitu terjadinya wanprestasi perjanjian kredit antara kedua belah pihak antara debitur dan kreditur yang sedang dalam likuidasi. Permasalahan yang dibahas pada skripsi ini yaitu bagaimana pengaturan terkait wanprestasi pada perjanjian kredit dari perusahaan yang mengalami likuidasi dan bagaimana pertimbangan hukum terkait wanprestasi yang telah …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 66 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1422772024
RELEVANSI KEWAJIBAN HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DALAM UNDANG-U…
Penelitian ini berjudul “Relevansi Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pada Sektor Bidang Usaha Minyak Dan Gas Bumi”. Penelitian ini membahas mengenai dua permasalahan yaitu landasan filosofis tentang pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persero…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 85 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1445362024
KEWAJIBAN TINDAK LANJUT TERLAPOR ATAS REKOMENDASI OMBUDSMAN DALAM PENGAWASAN …
This thesis is titled: The Obligation of the Reported Party to Follow Up on Ombudsman Recommendations in Public Service Oversight. This thesis is motivated by issues arising from misconceptions about the mandatory nature of Ombudsman recommendations in the law and the concept of recommendations in state administration. The issues discussed in this thesis are the basis for considering the obliga…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 117 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1788002025
PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKU…
Korupsi sebagai extraordinary crime menimbulkan dampak luas terhadap negara dan masyarakat, terlihat dari tren peningkatannya pada tahun 2023 yang memerlukan penindakan tegas melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pidana tambahan seperti uang pengganti, penyitaan aset, dan pidana penjara subsider sering terkendala dama pelaksanaannya karena terpidana me…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 98 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1792352025
PEMBUATAN AKTA PENGOPERAN HAK OLEH NOTARIS TERKAIT HUBUNGAN KEKELUARGAAN (Stu…
Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, namun notaris memiliki batasan kewenangan yaitu tidak diperkenankan membuat akta untuk dirinya sendiri, istri/suami, maupun orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan. Larangan notaris membuat akta pengoperan hak terkait hubungan kekeluargaa…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 97 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1768432025
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PERALIHAN KREDIT BANK (Studi kasus Putusan MA No…
Dalam praktik peralihan kredit bank, Notaris sebagai pejabat publik memiliki peran krusial dalam memastikan keabsahan dokumen perjanjian serta perlindungan hukum bagi debitur dan kreditur. Namun, ketidakkonsistenan penerapan hukum dan potensi sengketa sering muncul akibat tidak dilibatkannya pihak-pihak terkait, seperti kreditur awal, dalam proses peralihan. Penelitian ini bertujuan menganalisi…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 98 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1772792025
PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ANAK-ANAK DARI HASIL PERKAWINAN YANG DILAKUKAN LEBIH…
Dalam pembagian harta peninggalan warisan kepada ahli waris akan ada banyak permasalahan yang timbul diantaranya pembagian warisan yang tidak rata kepada seluruh ahli waris dan ahli waris yang tidak mendapatkan bagian yang seharusnya ia dapatkan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis mengenai alasan hakim menolak permohonan dalam putusan Nomor 313/PDT.P/2020/PN.Mks dan pembagian harta waris te…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 117 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1783582025
ANALISIS KEBIJAKAN TRANSISI ENERGI APEC UNTUK MENDORONG INDONESIA NET ZERO EM…
Transisi energi global menjadi isu krusial dalam rangka mitigasi perubahan iklim yang menuntut keterlibatan berbagai aktor internasional, termasuk Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) sebagai forum kerja sama ekonomi kawasan. Indonesia sebagai anggota APEC telah menyatakan komitmen untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060, yang memerlukan dukungan kebijakan, investasi, dan per…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 64 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- .
- Call Number
- T1789072025
DAMPAK SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERBUKA DAN TERTUTUP TERHADAP DEMOK…
Penelitian ini membahas dampak sistem pemilihan umum proporsional terbuka dan tertutup terhadap demokrasi di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada perbedaan pandangan serta dinamika politik yang muncul seiring penerapan dua sistem tersebut dalam sejarah pemilu Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem dalam me…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 125 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1779202025
TINJAUAN TEORETIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA ADAT PENCURIAN PRATIMA DI DESA ADAT…
Skripsi ini berjudul "Tinjauan Teoretis Penegakan Sanksi Pidana Adat Pencurian Pratima di Desa Adat Negasepaha Bali Pasca Diakuinya Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Di Undang-Undang No. 1 Tahun 2023". Dalam penelitian tersebut penulis menemukan permasalahan berupa: 1. Bagaimana bentuk aturan sanksi dalam tindak pidana pratima dan pelaksanaannya saat ini di Bali. 2. Bagaimana penyelesaian terha…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xxii, 549 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1787192025
POLITIK HUKUM PIDANA FRASA RINGANNYA PERBUATAN DALAM KETENTUAN RECHTERLIJK PA…
Pengesahan KUHP Nasional telah merubah paradigma pemidanaan di Indonesia yang tadinya retributif berubah kepada restoratif, hal ini memunculkan konsepsi baru pada hukum pidana Indonesia yakni rechterlijk pardon. Namun pengaturan rechterlijk pardon masih menimbulkan persoalan, salah satunya adalah unsur ringannya perbuatan yang menjadi syarat pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan rechterlijk …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 104 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- .
- Call Number
- T1789012025
DETEKSI SERANGAN DDOS PADA PORTMAP MENGGUNAKAN METODE BIDIRECTIONAL RECURRENT…
Portmap atau RPC bind adalah protokol yang digunakan dalam sistem operasi Unix dan Linux untuk memetakan nomor port dengan nomor program yang terkait. Pada serangan DDoS terhadap Portmap, para penyerang akan memanfaatkan kelemahan dalam protokol ini untuk mengirimkan permintaan yang salah atau manipulatif dalam jumlah besar ke server yang menjalankan Portmap. Karena sifat UDP yang tidak memilik…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 104 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1784652025
KEPASTIAN HUKUM KONSESI TAMBANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAANBERDASARKA…
Sektor pertambangan merupakan salah satu aset pengelolaan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Kedudukan Ormas keagamaan terhadap pemberian konsesi tambang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 83A yang memberikan WIUPK prioritas kepada badan usaha …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 117 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1772562025
MEKANISME PERJANJIAN DISTRIBUSI GAS ELPIJI SUBSIDI
Mekanisme perjanjian distribusi Gas LPG subsidi biasanya melibatkan pemerintah sebagai regulator utama dalam menentukan harga, kuota, dan distribusi Gas LPG subsidi ke masyarakat. Perjanjian ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan Gas LPG subsidi dengan harga terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian distribusi gas LPG bersub…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 64 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1786892025
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM APLIKATOR BROADCAST ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU …
Penelitian ini membahas mengenai kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh aplikator broadcast dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023 bermula dari digunakannya lagu milik PT Aquarius Pustaka Musik tanpa izin oleh pengguna aplikasi, yang difasilitasi oleh sistem penyiaran dari pihak Bigo Technology Pte. Ltd.. Lagu tersebut digunakan secara berulang dalam siaran la…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xxi, 358 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1775522025
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA INFLUENCER ATAS TESTIMONI PALSU DALAM KONTEN ENDOR…
Influencer memiliki peran penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen melalui media sosial, terutama dalam kegiatan promosi produk. Namun, promosi yang dilakukan tidak jarang menimbulkan permasalahan hukum, khususnya ketika informasi yang disampaikan bersifat menyesatkan atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xxiii, 443 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1770562025
AKIBAT HUKUM AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DAN AKTA KUA…
Penelitian ini membahas tentang Akibat Hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Dan Akta Kuasa Menjual Sebagai Jaminan (Studi Putusan Mahkamah Agung 1070 K/Pdt/2020). Permasalahan hukum timbul Ketika PPJB dan akta kuasa menjual digunakan tidak sesuai dengan fungsinya yang sah, dan justru menimbulkan sengketa antara pihak yang terlibat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengana…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 97 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- .
- Call Number
- T1776182025
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILKAN HAK ATAS TANAH ABSENTEE YANG DIPEROLEH…
Legal protection of absentee land ownership rights obtained through inheritance is an important issue in agrarian law in Indonesia. The background of this study focuses on the challenges faced by heirs of absentee land, including domicile responsibilities and management of unproductive land. This study aims to understand the legal status of absentee land ownership and the protection provided to…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 175 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1785692025
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography