Filter by
PERKAWINAN TANPA WALI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 …
Perkawinan tanpa wali terhadap anak dibawah umur merupakan fenomena yang terjadi baru-baru ini. Oleh sebab itu, Penulis membuat sebuah penelitian yang berjudul, "Perkawinan Tanpa Wali Terhadap Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam". Perkawinan merupakan salah satu contoh peristiwa hukum. Subjek hukum yang …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 125 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1793302025
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PENGIRIM TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN DIPLOMAT…
ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus yang menimbulkan kekhawatiran akibat adanya penyalahgunaan kekebalan diplomatik yang dilakukan oleh perwakilan negara asing terhadap rakyat sipil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tanggung jawab negara pengirim saat terjadi penyalahgunaan kekebalan diplomatik berdasarkan kasus pembunuhan jurnalis Arab Saudi, Jamal Kha…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 117 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1776582025
TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT DARI PERUSAHAAN YANG MENG…
Adapun latar belakang dalam penulisan skripsi ini yaitu terjadinya wanprestasi perjanjian kredit antara kedua belah pihak antara debitur dan kreditur yang sedang dalam likuidasi. Permasalahan yang dibahas pada skripsi ini yaitu bagaimana pengaturan terkait wanprestasi pada perjanjian kredit dari perusahaan yang mengalami likuidasi dan bagaimana pertimbangan hukum terkait wanprestasi yang telah …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 66 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1422772024
RELEVANSI KEWAJIBAN HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DALAM UNDANG-U…
Penelitian ini berjudul “Relevansi Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pada Sektor Bidang Usaha Minyak Dan Gas Bumi”. Penelitian ini membahas mengenai dua permasalahan yaitu landasan filosofis tentang pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persero…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 85 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1445362024
KEWAJIBAN TINDAK LANJUT TERLAPOR ATAS REKOMENDASI OMBUDSMAN DALAM PENGAWASAN …
This thesis is titled: The Obligation of the Reported Party to Follow Up on Ombudsman Recommendations in Public Service Oversight. This thesis is motivated by issues arising from misconceptions about the mandatory nature of Ombudsman recommendations in the law and the concept of recommendations in state administration. The issues discussed in this thesis are the basis for considering the obliga…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 117 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1788002025
PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKU…
Korupsi sebagai extraordinary crime menimbulkan dampak luas terhadap negara dan masyarakat, terlihat dari tren peningkatannya pada tahun 2023 yang memerlukan penindakan tegas melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pidana tambahan seperti uang pengganti, penyitaan aset, dan pidana penjara subsider sering terkendala dama pelaksanaannya karena terpidana me…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 98 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1792352025
PEMBUATAN AKTA PENGOPERAN HAK OLEH NOTARIS TERKAIT HUBUNGAN KEKELUARGAAN (Stu…
Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, namun notaris memiliki batasan kewenangan yaitu tidak diperkenankan membuat akta untuk dirinya sendiri, istri/suami, maupun orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan. Larangan notaris membuat akta pengoperan hak terkait hubungan kekeluargaa…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 97 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1768432025
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PERALIHAN KREDIT BANK (Studi kasus Putusan MA No…
Dalam praktik peralihan kredit bank, Notaris sebagai pejabat publik memiliki peran krusial dalam memastikan keabsahan dokumen perjanjian serta perlindungan hukum bagi debitur dan kreditur. Namun, ketidakkonsistenan penerapan hukum dan potensi sengketa sering muncul akibat tidak dilibatkannya pihak-pihak terkait, seperti kreditur awal, dalam proses peralihan. Penelitian ini bertujuan menganalisi…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 98 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1772792025
PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ANAK-ANAK DARI HASIL PERKAWINAN YANG DILAKUKAN LEBIH…
Dalam pembagian harta peninggalan warisan kepada ahli waris akan ada banyak permasalahan yang timbul diantaranya pembagian warisan yang tidak rata kepada seluruh ahli waris dan ahli waris yang tidak mendapatkan bagian yang seharusnya ia dapatkan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis mengenai alasan hakim menolak permohonan dalam putusan Nomor 313/PDT.P/2020/PN.Mks dan pembagian harta waris te…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 117 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1783582025
ANALISIS KEBIJAKAN TRANSISI ENERGI APEC UNTUK MENDORONG INDONESIA NET ZERO EM…
Transisi energi global menjadi isu krusial dalam rangka mitigasi perubahan iklim yang menuntut keterlibatan berbagai aktor internasional, termasuk Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) sebagai forum kerja sama ekonomi kawasan. Indonesia sebagai anggota APEC telah menyatakan komitmen untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060, yang memerlukan dukungan kebijakan, investasi, dan per…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 64 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- .
- Call Number
- T1789072025
DAMPAK SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERBUKA DAN TERTUTUP TERHADAP DEMOK…
Penelitian ini membahas dampak sistem pemilihan umum proporsional terbuka dan tertutup terhadap demokrasi di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada perbedaan pandangan serta dinamika politik yang muncul seiring penerapan dua sistem tersebut dalam sejarah pemilu Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem dalam me…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 125 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1779202025
TINJAUAN TEORETIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA ADAT PENCURIAN PRATIMA DI DESA ADAT…
Skripsi ini berjudul "Tinjauan Teoretis Penegakan Sanksi Pidana Adat Pencurian Pratima di Desa Adat Negasepaha Bali Pasca Diakuinya Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Di Undang-Undang No. 1 Tahun 2023". Dalam penelitian tersebut penulis menemukan permasalahan berupa: 1. Bagaimana bentuk aturan sanksi dalam tindak pidana pratima dan pelaksanaannya saat ini di Bali. 2. Bagaimana penyelesaian terha…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xxii, 549 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1787192025
POLITIK HUKUM PIDANA FRASA RINGANNYA PERBUATAN DALAM KETENTUAN RECHTERLIJK PA…
Pengesahan KUHP Nasional telah merubah paradigma pemidanaan di Indonesia yang tadinya retributif berubah kepada restoratif, hal ini memunculkan konsepsi baru pada hukum pidana Indonesia yakni rechterlijk pardon. Namun pengaturan rechterlijk pardon masih menimbulkan persoalan, salah satunya adalah unsur ringannya perbuatan yang menjadi syarat pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan rechterlijk …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 104 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- .
- Call Number
- T1789012025
DETEKSI SERANGAN DDOS PADA PORTMAP MENGGUNAKAN METODE BIDIRECTIONAL RECURRENT…
Portmap atau RPC bind adalah protokol yang digunakan dalam sistem operasi Unix dan Linux untuk memetakan nomor port dengan nomor program yang terkait. Pada serangan DDoS terhadap Portmap, para penyerang akan memanfaatkan kelemahan dalam protokol ini untuk mengirimkan permintaan yang salah atau manipulatif dalam jumlah besar ke server yang menjalankan Portmap. Karena sifat UDP yang tidak memilik…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 104 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1784652025
KEPASTIAN HUKUM KONSESI TAMBANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAANBERDASARKA…
Sektor pertambangan merupakan salah satu aset pengelolaan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Kedudukan Ormas keagamaan terhadap pemberian konsesi tambang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 83A yang memberikan WIUPK prioritas kepada badan usaha …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 117 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1772562025
MEKANISME PERJANJIAN DISTRIBUSI GAS ELPIJI SUBSIDI
Mekanisme perjanjian distribusi Gas LPG subsidi biasanya melibatkan pemerintah sebagai regulator utama dalam menentukan harga, kuota, dan distribusi Gas LPG subsidi ke masyarakat. Perjanjian ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan Gas LPG subsidi dengan harga terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian distribusi gas LPG bersub…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 64 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1786892025
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM APLIKATOR BROADCAST ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU …
Penelitian ini membahas mengenai kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh aplikator broadcast dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023 bermula dari digunakannya lagu milik PT Aquarius Pustaka Musik tanpa izin oleh pengguna aplikasi, yang difasilitasi oleh sistem penyiaran dari pihak Bigo Technology Pte. Ltd.. Lagu tersebut digunakan secara berulang dalam siaran la…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xxi, 358 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1775522025
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA INFLUENCER ATAS TESTIMONI PALSU DALAM KONTEN ENDOR…
Influencer memiliki peran penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen melalui media sosial, terutama dalam kegiatan promosi produk. Namun, promosi yang dilakukan tidak jarang menimbulkan permasalahan hukum, khususnya ketika informasi yang disampaikan bersifat menyesatkan atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xxiii, 443 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1770562025
AKIBAT HUKUM AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DAN AKTA KUA…
Penelitian ini membahas tentang Akibat Hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Dan Akta Kuasa Menjual Sebagai Jaminan (Studi Putusan Mahkamah Agung 1070 K/Pdt/2020). Permasalahan hukum timbul Ketika PPJB dan akta kuasa menjual digunakan tidak sesuai dengan fungsinya yang sah, dan justru menimbulkan sengketa antara pihak yang terlibat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengana…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 97 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- .
- Call Number
- T1776182025
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILKAN HAK ATAS TANAH ABSENTEE YANG DIPEROLEH…
Legal protection of absentee land ownership rights obtained through inheritance is an important issue in agrarian law in Indonesia. The background of this study focuses on the challenges faced by heirs of absentee land, including domicile responsibilities and management of unproductive land. This study aims to understand the legal status of absentee land ownership and the protection provided to…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 175 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1785692025
KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI TERHADAP PERATURAN DAERAH DALAM SISTEM HUKUM INDO…
Penelitian ini membahas perbedaan bentuk hukum serta kedudukan Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah dalam sistem hukum Indonesia, dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undan…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 125 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1792292025
PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL PADA LINGKUNGAN LAUT DI SELAT MALAKA DARI PE…
Judul dari penelitian ini adalah “Perlindungan Hukum Internasional pada Lingkungan Laut di Selat Malaka dari Pencemaran Minyak yang Berasal dari Kapal”. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap ketentuan- ketentuan hukum internasional; upaya dalam perlindungan lingkungan laut Selat Malaka; serta hambatan dalam penerapan hukum internasional dalam melindungi lingkungan laut …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 97 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1786092025
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN H…
Skripsi ini dibuat dengan judul “Upaya Penanggulangan TindakPidana Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Upaya penanggulangan tindak pidana pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan HidupKota Palembang. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengelolaan Sampah olehDinas Lingk…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 175 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1786512025
STATUS REKOMENDASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENETAPAN DISKUALIFIKA…
Skripsi ini berjudul Status rekomendasi badan pengawas pemilihan umum dalam penetapan diskualifikasi calon kepala daerah oleh komisi pemilihan umum daerah, dilatar belakangi oleh masalah yang timbul karena adanya ketimpangan antara Das Sollen dan Das Sein terkait dengan rekomendasi Bawaslu. Karena ada aturan dalam undang undang yang mengatur tetapi sifatnya rekomendasi. Kajian ini menemukan bah…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 104 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1784912025
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ANIMASI JEPANG DALAM PENAYANGAN SECARA …
ABSTRAK Animasi Jepang merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi di industri hiburan. Kemajuan teknologi mendukung pelanggaran pada hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta dengan menayangkan anime tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta atau Pe…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 175 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1777252025
ASPEK HUKUM KONTRAK BAGI HASIL YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MI…
Skripsi ini berjudul “Aspek Hukum Kontrak Bagi Hasil yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Ditinjau dari PP No. 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Penggantian Biaya Operasi”. Latar belakang dalam penelitian ini dimulai dari adanya perbedaan interpretasi terhadap ketentuan kontrak yang dapat menimbulkan konflik antar pihak, (BP-PEN) menyebutkan salah satu kendala dalam pen…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 104 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1767752025
INOVASI PEMBENTUKAN MAL PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN D…
Pelayanan publik merupakan merupakan segala bentuk kegiatan jasa pelayanan, berupa barang publik serta jasa publik yang merupakan tanggung jawab pemerintah, dinamika pelayanan publik terus berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan zaman. Berdasarkan Pasal 386 Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk dapat berinovasi d…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 117 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1776802025
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP HUTANG-PIUTANG YANG TELAH DIBUAT …
Skripsi ini berjudul “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Hutang-Piutang Yang Telah Dibuat Oleh Suami Istri Dalam Ikatan Perkawinan”. Penelitian ini membahas tentang kedudukan hukum pembatalan perkawinan serta akibat hukumnya terhadap perjanjian hutang-piutang yang telah dibuat selama perkawinan berlangsung. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana kedudukan hukum pe…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xxi, 358 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1782752025
TANGGUNG JAWAB EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT EKSPOR DAN IMPOR ATAS KEHILANGAN B…
Penelitian yang berjudul "Tanggung Jawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut Ekspor Dan Impor Atas Kehilangan Barang (Studi Kasus Pada Pt. Karya Yayu Abadi)" dilakukan mengunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini membahas: (a) Mekanisme Perjanjian (EMKL) di PT. Karya Yayu Abadi sudah/ sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hukum pengakutan Indonesia; (b) Tanggungjawab (EMKL) atas keh…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 145 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1779082025
UPAYA HUKUM PENGGUGAT TERHADAP PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) DALA…
Sengketa lahan merupakan persoalan hukum yang kerap terjadi dalam praktik pertanahan, khususnya antara korporasi dan masyarakat lokal. Salah satu kasusnya adalah sengketa antara PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk dan masyarakat Desa Cecar, Kabupaten Lahat, terkait klaim kepemilikan atas lahan seluas ±6,5 hektar. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hukum h…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 49 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1781602025
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography