Filter by
PENERAPAN SPEEDY TRIAL DALAM PROSES PEMBUKTIAN DAN HASIL PUTUSAN PERSELISIHAN…
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Kontitusi merupakan rangkaian proses untuk membuktikan telah terjadi kesalahan perhitungan suara milik penyelenggara pemilu (KPU) dan milik peserta pemilu (Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden). Rangkaian proses ini dilaksanakan secara speedy trial dalam waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pa…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 111 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1710332025
PERBANDINGAN HUKUM PIDANA PERIHAL PELECEHAN VERBAL DI MEDIA SOSIAL MENURUT HU…
Skripsi ini berjudul Perbandingan Hukum Pidana Perihal Pelecehan Verbal di Media Sosial Menurut Hukum Positif Indonesia dan Safe Spaces Act Filipina. Pelecehan verbal yang terjadi di media sosial semakin marak dan berkembang seiring denganperkembangan teknologi. Penulis dalam skripsi ini merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaturan hukum pidana perihal pelecehan verbal di media s…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 99 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1704642025
URGENSI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN KARTU INDONE…
Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu, namun dalam praktiknya program ini sering mengalami berbagai bentuk penyalahgunaan baik dari penerima manfaat maupun penyalur seperti pihak sekolah, namun belum ada regulasi yang mengatur mengenai pemberian sanksi bagi pelaku penyalahgunaan ter…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 102 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1709712025
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI TABUNGAN EMAS PADA A…
Pesatnya perkembangan teknologi merupakan salah satu yang mempengaruhi kemajuan masyarakat, pergerakan ini sangat signifikan dalam ruang gerak khususnya dalam bertransaksi. Transaksi menjadi kegiatan masyarakat yang terus berjalan setiap hari guna memenuhi kebutuhan sehari-hari khususnya dalam jual beli. Seiring perkembangan waktu transaksi jual beli pun mengalami perubahan dari bertatap muka s…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 122 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1421132024
PEMBERIAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PU…
Skripsi ini berjudul Pemberian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Hakim). Pemberian restitusi ini seringkali belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karena itu pada penelitian ini akan dianalisis bagaimana restitusi pada putusan hakim diputuskan, apakah telah sesuai dengan peraturan yang merumuskan ketentuan pemberian restitusi. Adapun rumusan masa…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 58 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1424822024
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS YANG MENJADI KORBAN T…
Skripsi ini membahas mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas yang menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir)” yang mana dalam penulisan skripsi ini penulis merumuskan beberapa masalah,yaitu : (1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan dan…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iv, 91 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1422182024
PENERAPAN TEORI PENYERTAAN (DEELNEMING) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENC…
Skripsi ini berjudul “Penerapan Teori Penyertaan (Deelneming) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 798/Pid.B/PN.Jkt.Sel)”. Dalam tindak pidana pembunuhan berencana terdapat penyertaan, dimana tindakan tersebut dilakukan oleh beberapa orang. Terkadang hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dengan penyertaan masih tidak sesuai dengan peraturan hukum …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 79 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1422722024
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (STUDI …
Skripsi ini berjudul “ Pertanggungjawaban Pelaku Dalam Putusan Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wat Dan Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tsm)”. Dalam penelitian ini, penulis meneliti pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan surat yang melanggar ketentuan Pasal 266 Ayat (1) KUHP. Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengetahui dan meng…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 56 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1425422024
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI JUAL BELI SAH…
Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Jual Beli Saham Pada Perusahaan Golf (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 115 K/Pdt/2023)”. Dalam penulisan ini penulis meneliti pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara wanprestasi jual beli saham yang terjadi antara Golfzon County Co., Ltd., dengan PT. Carpediem Mandiri. Rumusan penelitian pa…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 46 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1426082024
SANKSI HUKUM BAGI MUCIKARI DAN FASILITATOR DALAM PRAKTIK PROSTITUSI MENURUT H…
Skripsi ini berjudul "Sanksi Hukum Bagi Mucikari dan Fasilitator dalam Praktik Prostitusi Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP", dan yang menjadi pokok permasalahannya yaitu bagaimana sanksi hukum bagi mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi diatur pada kedua hukum pidana positif dan Islam. apakah mereka dijatuhi hukuman yang berat hingga mendapatkan efek jera. Untuk memberikan penjela…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 56 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1422922024
PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DITINJAU DARI T…
Skripsi ini berjudul "Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan (Studi Putusan Nomor 261/Pid/2022)". Latar belakang dalam penelitian ini adalah tindak pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan paling serius dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Tindakan kejahatan semacam ini mengancam hak asasi manusia, merenggut nyawa, dan merusak…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 42 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1422982024
DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA…
Skripsi ini berjudul "Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Nomor Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mr Dan Nomor 866/Pid.Sus/2020 PN Stb)". Latar belakang dalam penelitian ini adalah perbedaan ketika memutuskan suatu perkara dengan perkara yang lain, hal ini seringkali menjadi pertanyaan didalam suatu masy…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 29 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1422932024
SAAT TERUTANGNYA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) PADA TANGG…
Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between Central Government and Regional Governments amend the provisions on the due date of Acquisition fee Rights to Land and Buildings (BPHTB in Indonesia). The previous due date for BPHTB was at the time the deed was made and signed, now it is at the time the Sale and Purchase Agreement Deed (PPJB in Indonesia) is made and signed. The deter…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 122 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1416132024
PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM MELAKUKAN TIND…
Skripsi ini ditulis dengan judul Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor : 63/Pid.Sus Anak/2020/PN Plg Dan Studi Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg). Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP. Adapun fokus penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis norm…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 58 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1425102024
DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG…
Skripsi ini ditulis dengan judul Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ksp Dan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb). Disparitas Pidana adalah penjatuhan pidana yang berbeda terkait tindak pidana yang serupa atau terhadap kejahatan yang menyebabkan akibat serius serta tidak adanya unsur …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iv, 91 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1425362024
TANGGUNG JAWAB PIDANA PENGGUNAAN GAS AIR MATA OLEH KEPOLISIAN DALAM PENGENDAL…
Penulisan skripsi ini berjudul Tanggung jawab Pidana Penggunaan Gas Air Mata Oleh Kepolisian Dalam Pengendalian Massa Yang Mengakibatkan Timbulnya Korban dalam mewujudkan keamanan dalam negeri dan ketertiban umum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia aparat kepolisian diatur untuk mengamankan massa dan diperbolehkan menggunakan gas air mata namun dalam menjalankan tugasnya aparat kepolisian s…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 79 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1425072024
PENGATURAN USAHA JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI INDONESIA
Pakaian bekas impor merupakan pakaian yang sudah dipakai oleh orang lain, yang diimpor dari luar negeri. Perdagangan atau jual beli pakaian bekas impor yang kita kenal dengan sebutan thrifting saat ini sangat berkembang pesat dan sudah tersebar luas di wilayah NKRI, baik melalui platform online atau offline. Kegiatan ini menimbulkan masalah yang sampai saat ini belum dapat diatasi padahal pemer…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 46 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1422552024
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BANK ATAS KERUSAKAN DOKUMEN SERTIFIKAT HAK ATAS TANA…
Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat demi mendukung perekonomian nasional. Perjanjian kredit antara bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur umumnya mensyaratkan jaminan guna memberi kepastian hukum bagi bank. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, dapat menggunakan jaminan Hak Tanggungan…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 42 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1423762024
PELAKSANAAN PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA D…
Skripsi ini ditulis dengan judul Pelaksanaan Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kejaksaan Negeri Palembang. Proses pemusnahan barang bukti memerlukan keterlibatan aparat penegak hukum agar dapat menghilangkan secara tuntas sisa-sisa atau jejak benda tersebut. Penuntut umum berwenang melaksanakan keputusan hakim mengenai barang bukti, baik dengan cara memu…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 29 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1421882024
PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ON…
Jual beli merupakan suatu perjanjian atau persetujuan atau kontrak di mana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang telah dijanjikan sedangkan perdagangan melalui Sistem Elektronik merupakan prdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Dalam transaksi jual bel…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 84 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1715632025
KONSEP GREEN CONSTITUTION DALAM PENGUSAHAAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA OLEH K…
Skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya kebijakan Pemerintah terkait keterlibatan KUD atau BUMD untuk mengusahakan minyak bumi pada sumur tua. Pada pelaksanaanaya dijumpai tidak memadainya KUD atau BUMD untuk melaksanakan kegiatan tersebut sehingga berdampak negatif bagi lingkungan. Pengelolaan lingkungan merupakan aspek penting yang merupakan konsep dasar yang ada dalam konstitusi yaitu kons…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 97 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1777932025
KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAY…
Pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat tidak mampu dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang selama ini merasa tak berdaya ketika menghadapi persoalan hukum, perlu diteliti bagaimana mekanisme mendapatkan bantuan hukum gratis ini? Bantuan hukum khususnya bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum tampaknya meru…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 76 hlm.; 28 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T565632010
ACCOUNTABILITY OF NOTARY/CONVEYANCER FOR DEPOSIT OF LAND AND BUILDING ACQUISI…
Land and Building Acquisition Fee (BPHTB) is a tax that is attached to land and/or buildings when a right is acquired. Notaries/Conveyancers have an important role in the transfer of land rights as parties appointed by the National Land Agency of the Republic of Indonesia (BPN - Badan Pertanahan Nasional) to assist in the implementation of land registration. BPHTB, which in its payment adopts a…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 173 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1708972025
PEMBERLAKUAN KEPAILITAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN SUAMI/ISTRI TANPA PERJANJIAN …
Terhadap kepailitan individu yang terikat perkawinan, maka timbul persoalan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas pembayaran utang. Pada putusan dalam fokus penelitian ini, Kurator mengajukan permohonan pembatalan atas pencoretan harta bersama dalam boedel pailit mengingat tidak sahnya perjanjian perkawinan yang mengikat Debitor dan istrinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetaui …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 71 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1778452025
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM TAHAP PERENCANAAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK MENDUK…
Skripsi ini berjudul “PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM TAHAP PERENCANAAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK MENDUKUNG PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN”. Pada Pasal 28 H ayat (3) menyebutkan bahwasannya setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebgai manusia yang bermartabat. Hal ini merupakan tanggung jawab bagi seluruh pihak termasuk pemerintah daer…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 61 hlm.; ill.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1728052025
PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA BADAN AR…
Pelanggaran hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) semakin meningkat seiring dengan perkembangan perdagangan global dan teknologi. Penyelesaian sengketa terkait HKI dapat dilakukan melalui litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa, salah satunya melalui Badan Arbitrase dan Mediasi World Intellectual Property Organization (WIPO Arbitration and Mediation Center). Penelitian ini menganalisis m…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 121 hlm.; ill.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1727682025
PENINDAKAN DAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA TERKAIT JAMINAN PRODUK HALAL OLEH B…
Penelitian ini membahas penindakan dan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui kecurangan terhadap jaminan produk halal, serta peran BPJPH dalam penanganannya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara dengan pihak BPJPH. Hasil penelitia…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xviii, 168 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1778532025
PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PASCA PERCERAIAN …
Skripsi ini berjudul Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadapa Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian Orang Tuanya: Perspektif Hukum di Indonesia dan Australia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur setelah orang tuanya bercerai yang dilihat dari hukum yang berlaku di Indonesia dan Australia. Metode penelitian yang digunakan dalam…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xviii, 265 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1776732025
TANGGUNG JAWAB HUKUM ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELANGSUNGKAN PO…
Adanya Laporan Polisi Nomor: LP. 01/II-08/II/2023 di Oditurat Militer I-05 Palembang dan telah diputuskan di Pengadilan Militer I-04 Palembang. Kondisi ini menjadi persoalan yang dimana anggota TNI selalu ditekan mengutamakan kedisiplinan justru melakukan kesalahan. Permasalahan ini timbul akibat anggota TNI yang ditugaskan berdinas jauh dari keluarga dalam waktu yang cukup lama tentunya komuni…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 152 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1773792025
PENGENAAN SANKSI TERHADAP PEJABAT BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) AKIBAT PENC…
This thesis is entitled “Imposition of Sanctions on Officials of the National Land Agency (BPN) Due to the Annulment of Legal Products by the Court.” This research formulates the problems concerning the mechanism for imposing criminal and administrative sanctions on BPN officials and the procedures for the annulment of BPN's legal products by the court. This study employs a normative qualit…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 135 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1771612025
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography