Filter by
PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DITINJAU DARI T…
Skripsi ini berjudul "Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan (Studi Putusan Nomor 261/Pid/2022)". Latar belakang dalam penelitian ini adalah tindak pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan paling serius dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Tindakan kejahatan semacam ini mengancam hak asasi manusia, merenggut nyawa, dan merusak…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 42 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1422982024
DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA…
Skripsi ini berjudul "Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Nomor Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mr Dan Nomor 866/Pid.Sus/2020 PN Stb)". Latar belakang dalam penelitian ini adalah perbedaan ketika memutuskan suatu perkara dengan perkara yang lain, hal ini seringkali menjadi pertanyaan didalam suatu masy…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 29 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1422932024
SAAT TERUTANGNYA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) PADA TANGG…
Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between Central Government and Regional Governments amend the provisions on the due date of Acquisition fee Rights to Land and Buildings (BPHTB in Indonesia). The previous due date for BPHTB was at the time the deed was made and signed, now it is at the time the Sale and Purchase Agreement Deed (PPJB in Indonesia) is made and signed. The deter…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 122 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1416132024
PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM MELAKUKAN TIND…
Skripsi ini ditulis dengan judul Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor : 63/Pid.Sus Anak/2020/PN Plg Dan Studi Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg). Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP. Adapun fokus penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis norm…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 58 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1425102024
DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG…
Skripsi ini ditulis dengan judul Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ksp Dan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb). Disparitas Pidana adalah penjatuhan pidana yang berbeda terkait tindak pidana yang serupa atau terhadap kejahatan yang menyebabkan akibat serius serta tidak adanya unsur …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iv, 91 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1425362024
TANGGUNG JAWAB PIDANA PENGGUNAAN GAS AIR MATA OLEH KEPOLISIAN DALAM PENGENDAL…
Penulisan skripsi ini berjudul Tanggung jawab Pidana Penggunaan Gas Air Mata Oleh Kepolisian Dalam Pengendalian Massa Yang Mengakibatkan Timbulnya Korban dalam mewujudkan keamanan dalam negeri dan ketertiban umum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia aparat kepolisian diatur untuk mengamankan massa dan diperbolehkan menggunakan gas air mata namun dalam menjalankan tugasnya aparat kepolisian s…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 79 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1425072024
PENGATURAN USAHA JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI INDONESIA
Pakaian bekas impor merupakan pakaian yang sudah dipakai oleh orang lain, yang diimpor dari luar negeri. Perdagangan atau jual beli pakaian bekas impor yang kita kenal dengan sebutan thrifting saat ini sangat berkembang pesat dan sudah tersebar luas di wilayah NKRI, baik melalui platform online atau offline. Kegiatan ini menimbulkan masalah yang sampai saat ini belum dapat diatasi padahal pemer…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 46 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1422552024
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BANK ATAS KERUSAKAN DOKUMEN SERTIFIKAT HAK ATAS TANA…
Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat demi mendukung perekonomian nasional. Perjanjian kredit antara bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur umumnya mensyaratkan jaminan guna memberi kepastian hukum bagi bank. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, dapat menggunakan jaminan Hak Tanggungan…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 42 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1423762024
PELAKSANAAN PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA D…
Skripsi ini ditulis dengan judul Pelaksanaan Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kejaksaan Negeri Palembang. Proses pemusnahan barang bukti memerlukan keterlibatan aparat penegak hukum agar dapat menghilangkan secara tuntas sisa-sisa atau jejak benda tersebut. Penuntut umum berwenang melaksanakan keputusan hakim mengenai barang bukti, baik dengan cara memu…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 29 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1421882024
PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ON…
Jual beli merupakan suatu perjanjian atau persetujuan atau kontrak di mana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang telah dijanjikan sedangkan perdagangan melalui Sistem Elektronik merupakan prdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Dalam transaksi jual bel…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 84 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1715632025
KONSEP GREEN CONSTITUTION DALAM PENGUSAHAAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA OLEH K…
Skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya kebijakan Pemerintah terkait keterlibatan KUD atau BUMD untuk mengusahakan minyak bumi pada sumur tua. Pada pelaksanaanaya dijumpai tidak memadainya KUD atau BUMD untuk melaksanakan kegiatan tersebut sehingga berdampak negatif bagi lingkungan. Pengelolaan lingkungan merupakan aspek penting yang merupakan konsep dasar yang ada dalam konstitusi yaitu kons…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 97 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1777932025
KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAY…
Pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat tidak mampu dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang selama ini merasa tak berdaya ketika menghadapi persoalan hukum, perlu diteliti bagaimana mekanisme mendapatkan bantuan hukum gratis ini? Bantuan hukum khususnya bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum tampaknya meru…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 76 hlm.; 28 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T565632010
ACCOUNTABILITY OF NOTARY/CONVEYANCER FOR DEPOSIT OF LAND AND BUILDING ACQUISI…
Land and Building Acquisition Fee (BPHTB) is a tax that is attached to land and/or buildings when a right is acquired. Notaries/Conveyancers have an important role in the transfer of land rights as parties appointed by the National Land Agency of the Republic of Indonesia (BPN - Badan Pertanahan Nasional) to assist in the implementation of land registration. BPHTB, which in its payment adopts a…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 173 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1708972025
PEMBERLAKUAN KEPAILITAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN SUAMI/ISTRI TANPA PERJANJIAN …
Terhadap kepailitan individu yang terikat perkawinan, maka timbul persoalan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas pembayaran utang. Pada putusan dalam fokus penelitian ini, Kurator mengajukan permohonan pembatalan atas pencoretan harta bersama dalam boedel pailit mengingat tidak sahnya perjanjian perkawinan yang mengikat Debitor dan istrinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetaui …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 71 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1778452025
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM TAHAP PERENCANAAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK MENDUK…
Skripsi ini berjudul “PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM TAHAP PERENCANAAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK MENDUKUNG PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN”. Pada Pasal 28 H ayat (3) menyebutkan bahwasannya setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebgai manusia yang bermartabat. Hal ini merupakan tanggung jawab bagi seluruh pihak termasuk pemerintah daer…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 61 hlm.; ill.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1728052025
PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA BADAN AR…
Pelanggaran hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) semakin meningkat seiring dengan perkembangan perdagangan global dan teknologi. Penyelesaian sengketa terkait HKI dapat dilakukan melalui litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa, salah satunya melalui Badan Arbitrase dan Mediasi World Intellectual Property Organization (WIPO Arbitration and Mediation Center). Penelitian ini menganalisis m…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 121 hlm.; ill.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1727682025
PENINDAKAN DAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA TERKAIT JAMINAN PRODUK HALAL OLEH B…
Penelitian ini membahas penindakan dan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui kecurangan terhadap jaminan produk halal, serta peran BPJPH dalam penanganannya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara dengan pihak BPJPH. Hasil penelitia…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xviii, 168 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1778532025
PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PASCA PERCERAIAN …
Skripsi ini berjudul Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadapa Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian Orang Tuanya: Perspektif Hukum di Indonesia dan Australia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur setelah orang tuanya bercerai yang dilihat dari hukum yang berlaku di Indonesia dan Australia. Metode penelitian yang digunakan dalam…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xviii, 265 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1776732025
TANGGUNG JAWAB HUKUM ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELANGSUNGKAN PO…
Adanya Laporan Polisi Nomor: LP. 01/II-08/II/2023 di Oditurat Militer I-05 Palembang dan telah diputuskan di Pengadilan Militer I-04 Palembang. Kondisi ini menjadi persoalan yang dimana anggota TNI selalu ditekan mengutamakan kedisiplinan justru melakukan kesalahan. Permasalahan ini timbul akibat anggota TNI yang ditugaskan berdinas jauh dari keluarga dalam waktu yang cukup lama tentunya komuni…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 152 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1773792025
PENGENAAN SANKSI TERHADAP PEJABAT BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) AKIBAT PENC…
This thesis is entitled “Imposition of Sanctions on Officials of the National Land Agency (BPN) Due to the Annulment of Legal Products by the Court.” This research formulates the problems concerning the mechanism for imposing criminal and administrative sanctions on BPN officials and the procedures for the annulment of BPN's legal products by the court. This study employs a normative qualit…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 135 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1771612025
ANALISIS KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PADA TAHUN 1999 DI TIMOR LESTE D…
Pada masa kependudukan Indonesia di Timor Leste yang berlangsung dari tahun 1975 hingga tahun 1999, pasukan militer Indonesia beroperasi dengan impunitas yang signifikan. Periode ini ditandai dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kekerasan yang meluas sehingga memakan banyak korban jiwa dari konflik tersebut. Warga Timor Leste harus dihadapi dengan perlakuan keji yang mereka dapatkan dari mi…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 63 hlm.: tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1732022025
EKSISTENSI PENERAPAN PRINSIP PERMANENT SOVEREIGNTY OVER NATURAL RESOURCES SEB…
Peristiwa pelarangan ekspor bijih nikel Indonesia ke pasaran Uni Eropa menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara kepentingan industri domestik dan komitmen internasional dari sudut pandang hukum perdagangan internasional. Sengketa yang diajukan oleh Uni Eropa atas Indonesia yang lewat kebijakannya dilihat melanggar larangan restriksi kuantitatif dimulai sejak 2021, dan penentuan hasil …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- ix, 62 hlm.; ill.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1731012025
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI TIKET ATAS PEMBATALAN SECARA SEPIHAK KONS…
Skripsi ini berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tiket Atas Pembatalan Secara Sepihak Konser Musik “Bmth Live In Jakarta” Oleh Pihak Promotor. Industri musik global, telah berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan platform digital, yang memungkinkan musik tersebar dengan cepat. Konser musik internasional menjadi peluang bisnis menguntungkan. Namun, pada konser "BMTH LIVE IN J…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iii, 86 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1775672025
PEMBAGIAN HARTA WARIS KEPADA AHLI WARIS DAN AHLI WARIS PENGGANTI TANPA SEPENG…
Menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sengketa waris dapat terjadi dan bagaimana akibat hukum dari sengketa waris serta menganalisis keduduka…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 99 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1772012025
DAMPAK MALADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP KESEJAHTERAAN MAS…
Penelitian ini berjudul “Dampak Maladministrasi Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Administrasi”. Penelitian ini mengkaji dampak maladministrasi keuangan negara terhadap kesejahteraan masyarakat ditinjau dari perspektif hukum administrasi. Maladministrasi keuangan negara merupakan bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan publik yang da…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, M-3 hlm. : ilus. ; tab. ; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1728222025
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA OLEH PT. DUTA SARI SEJAHTERA DALAM TINDAK PIDANA P…
Pencucian uang adalah kegiatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang didapatkan dari hasil tindak pidana agar terlihat seperti hasil dari kegiatan yang legal atau sah. Saat ini Indonesia sedang dihadapkan dengan banyak sekali kasus pencucian uang, salah satunya ialah kasus pencucian uang yang dilakukan oleh PT. Duta Sari Sejahtera dalam kegiatan impor besi baja, besi pad…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 104 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1777182025
PENETAPAN HUTAN MANGROVE SEBAGAI HUTAN LINDUNG DALAM RANGKA PENGELOLAAN LINGK…
Kerusakan hutan mangrove dalam beberapa periode belakang meningkat secara drastis. Fenomena ini tidak hanya disebabkan oleh aktivitas manusia seperti alih fungsi lahan untuk tambak, permukiman, dan industri, tetapi juga diperparah oleh minimnya kesadaran pemerintah akan pentingnya hutan mangrove. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan hutan mangrove sebagai hutan lindung dalam ra…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 125 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1772372025
PELAKSANAAN PENGAWASAN PIDANA BERSYARAT DI KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH
Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Pidana Bersyarat Di Kejaksaan Negeri Prabumulih”. Pengawasan merupakan pokok penting dalam Pidana Bersyarat, namun petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat bagi jaksa sendiri belum diatur hingga sekarang, inilah yang melatar belakangi penulisan skripsi ini. Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan yakni bagaimana bentuk pelaksanaan pe…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xxii, 549 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1770982025
PENERAPAN TUNTUTAN PIDANA MATI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PELAKU PERED…
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada periode tahun 2021 menuntut mati 19 (sembilan belas) terdakwa peredaran gelap narkotika berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang tentang Narkotika, yang mana sejalan dengan itu terhadap para terdakwa diputus pidana mati oleh Hakim. Di satu sisi penuntutan dan putusan pidana mati ini dilegitimasi oleh norma, tetapi pada faktany…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- vii, 76 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1436482024
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ATAS IKLAN PRODUK ROKOK DALAM MEDIA ELEKTRONIK
ABSTRAK Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik maupun mental. Namun maraknya iklan produk rokok dalam media elektronik menjadi tantangan serius terhadap perlindungan anak, mengingat iklan tersebut mempengaruhi persepsi dan perilaku anak terhadap konsumnsi rokok, sehingga dapat memicu tingginya prevalensi anak. Adap…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 145 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1773392025
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography