Filter by
PEMBUKTIAN UNSUR PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDAN…
Skripsi ini berjudul “Pembuktian Unsur Pembelaan Terpaksa (Noodweer) sebagai Alasan Penghapus Pidana pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl)”. Dalam melakukan pembelaan atas serangan orang lain, pembelaan yang dilakukan dapat dibenarkan sesuai ketentuan alasan penghapus pidana dalam KUHP meskipun perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 59 hlm.; Ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1396722024
KEKUATAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) DALAM HUKUM PERJANJIAN DI IN…
Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) seringkali menimbulkan perbedaan pendapat bagi para kontraktan di Indonesia bahkan berpotensi menimbulkan kekeliruan pada putusan pengadilan. Hal ini dikarenakan tidak diaturnya MoU dalam sistem hukum perjanjian di Indoneisa. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum MoU dan akibat hukum dalam MoU jika salah satu pihak tidak melaksa…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 61 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1394652023
TANGGUNG JAWAB PIHAK PENJUAL TERHADAP OBJEK JUAL BELI YANG DIJUAL KEMBALI TAN…
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “ TANGGUNG JAWAB PIHAK PENJUAL TERHADAP OBJEK JUAL BELI YANG DI JUAL KEMBALI TANPA KESEPAKATAN PIHAK PEMBELI YANG TELAH DI BUAT DALAM AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ”. Adanya perjanjian jual beli yang pihak penjual menjual kembali objek jual beli tanpa kesepakatan dengan pihak pembeli yang perjanjian tersebut dibuat dalam akta perjanjian pengikatan jual be…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xviii, 130 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1396352024
PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA K…
Subdit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sejak Januari sampai November tahun 2023 telah menerima 235 laporan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. maka dari itu, dibutuhkan peran Kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Peran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam penangg…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xviii, 92 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1397882024
KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG TERJADI KARENA PERANAN D…
ABSTRAK Skripsi ini berjudul Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Terjadi Karena Peranan Dari Korban. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana akibat hukum terhadap korban yang berperan dalam participating victims dan bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan. Penulisan skripsi ini termasuk dalam metode penelitian hukum normatif. Pemerkosaan …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 151 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1389552019
PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
SKRIPSI INI DITULIS DENGAN JUDUL PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. TUJUAN PENELITIAN INI UNTUK MENGETAHUI PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI YANG DIBERIKAN KEPADA ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. PENELITIAN SKRIPSI INI MENGGUNAKAN METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF (YURIDIS NORMATIF). PERLINDUNGAN HUKUM MERUPAKAN TINDAKAN YANG DI…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xx, 97 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1389242023
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA PELAKU PEMALSUAN MERE…
Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Pelaku Pemalsuan Merek Oli Palsu (Studi Putusan Nomor: 305/Pid.Sus/2022/PN. Bjm)”. Dalam penelitian ini, penulis meneliti pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku pemalsuan merek yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu: …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 90 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1391922023
PENERAPAN PASAL 67 KUHP KEPADA PELAKU TINDAK PUDANA PERBANKAN DAN PENCUCIAN U…
Skripsi ini berjudul “PENERAPAN PASAL 67 KUHP KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PERBANKAN DAN PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS/2022/PN.YYK)”. Rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini yaitu bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama nihil dalam putusan nomor 13/Pid.Sus/2022/PN.Yyk dan bagaimana penerapan Pasal 67 KUHP dalam sistem pemi…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xxix, 47 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1392962023
PENERAPAN ASAS TRANSITOIR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENEBANGAN HUTAN LIAR…
Skripsi ini berjudul “Penerapan Asas Transitoir Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Hutan Liar (Studi Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN Wns”. Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi yaitu: Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Hutan Liar (Studi Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN Wns) dan Penerapan Asas Transitoir Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pe…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 96 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1391872023
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA JASA PENGIRIMAN BARANG ATAS TINDAKAN MENG…
Kasus perbuatan melawan hukum yang berlandaskan itikad tidak baik diantara pihak pengiriman jasa dengan pihak konsumen kerap terjadi dalam praktek penggunaan jasa. Pada penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 175 K/Pdt.Sus- BPSK/2021 yang memenangkan pihak konsumen, serta bentuk pertanggungjawaban pelaku…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iv, 62 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1390982024
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK DAGANG TEREKENAL DARI TINDAKAN PA…
This research is motivated by the act of passing off which is actually known in the common law legal system and has not been recognized in the legal system in Indonesia. However, in reality, the act of passing off has occurred in Indonesia from the past until now. The purpose of this thesis research is to find out and analyze the legal protection given to the owner of a well-known trademark for…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 74 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1384592023
PENENTUAN TEMPUS DAN LOCUS DELICTI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA CYBE…
Developments in the technology sector continue to progress which has implications for the level of crime, one of which is cyberporn. In the legislation, the cyberporn is not stated clearly, but only regulates about crimes against morality. While the Pornography Law only regulates pornography. So if a cyberporn crime occurs, the settlement process is the same as a conventional crime. Based on th…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 174 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1758542025
SERTIFIKASI TANAH DI DESA KOTO KANDIS KECAMATAN DENDANG KABUPATEN TANJUNG J…
Sekripsi ini berjudul Sertifikasi Tanah Di Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi Adapun permasalahan yang di angkat pada sekripsi ini adalah: (1) Bagaimana Penerapan sertifikasi Tanah Di Desa Koto Kandis, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi jambi ? (2) Bagaimana Penyelesaian Sertifikasi Tanah Di Desa Koto Kandis, Kecamatan Denda…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 85 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1385102023
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGAMBILAN KAYU PANJANG UMUR TANPA IZIN DI KAWA…
This research discusses the management of the criminal acts of illegal harvesting of Kayu Panjang Umur plants without a permit in the Mount Dempo Protected Forest Area by UPTD KPH Region X Dempo. Kayu Panjang Umur is a protected wild plant species because it lives in the protected forest area of Mount Dempo based on Article 50 paragraph 2(g) of Law Number 6 of 2023 on Job Creation. The problems…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 107 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1661892025
TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TERHADAP AKTA JUAL BELI YANG…
Pejabati Pembuati Aktai Tanahi (PPAT)i memilikii tanggungi jawabi pentingi dalami pembuatani dani pengesahani Aktai Juali Belii (AJB)i yangi merupakani dokumeni hukumi yangi mengalihkani haki atasi tanah.i Tanggungi jawabi inii meliputii kewajibani untuki memastikani bahwai semuai proseduri dani persyaratani hukumi dipenuhii agari aktai yangi dibuati memilikii kekuatani hukumi yangi sah.i Dalam…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 82 hlm.: Ilus., tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1668092024
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) DALAM SISTEM HUKUM KETENAG…
Pelanggaran ukum terhadap PRT disebabkan belum adanya pengakuan status hukum kedudukan PRT dalam hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) Bagaimana pengaturan mengenai Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga dalam sistem ketenagakerjaan di Indoneia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xviii, 140 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1419412024
PENGEMBAGAN E-LKPD BERBASIS KEARIFAN LOKAL PADA MATERI HUKUM NEWTON UNTUK PES…
Telah berhasil dikembangkan E-LKPD berbasis kearifan lokal pada materi hukum Newton untuk peserta didik kelas VII SMP yang valid dan praktis. Penelitian ini menggunakan prosedur pengembangan Rowntree yang terdiri dari tiga tahap: tahap perencanaan, tahap pengembangan dan tahap evaluasi. Tahap Evaluasi dalam penelitian ini menggunakan tahap evaluasi formatif Tessmer yang terdiri dari tahap: self…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 137 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1377402023
KEKUATAN HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TRANSAKSI ELE…
Skripsi ini berjudul Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Transaksi Elektronik yang membahas permasalahan mengenai pengaturan, kekuatan hukum dan proses pembuktian tanda tangan elektronik sebagai alat bukti dalam transaksi elektronik. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan penggunaan data sekunder berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- ii, 88 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1636282024
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DEBITUR DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ON…
One of the breakthroughs in technology is the emergence of financial technology (fintech) for lending services, commonly known as fintech lending. This system facilitates lending and borrowing agreements conducted online, allowing parties to complete transactions without meeting directly. Consequently, this process involves the use of clickwrap and browsewrap contracts, which are electronic agr…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 65 hlm.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1625822024
PEMENUHAN HAK BAGI PEMEGANG OBLIGASI KORPORASI YANG DINYATAKAN PAILIT OLEH PE…
Investasi pasar modal memiliki peran ganda dalam dunia ekonomi dan keuangan, masing-masing dengan kepentingan strategis. Secara ekonomi, pasar modal menjadi titik pertemuan antara investor yang memiliki kelebihan dana dan penerbit obligasi. Penelitian ini membahas masalah hukum terkait pemenuhan hak-hak pemegang obligasi korporasi ketika korporasi dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan Niaga. Pene…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 98 hlm.: Ilus., tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1661042024
KEDUDUKAN SERTIFIKAT TANAH ATAS PUTUSAN AKTA JUAL BELI TANAH YANG DINYATAKAN …
Sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat dibatalkan apabila akta jual belinya dinyatakan tidak sah oleh pengadilan karena penandatanganannya tidak dilakukan di hadapan Notaris (PPAT). Keadaan ini merugikan pembeli karena tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan atas hak-haknya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan men…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xviii, 80 hlm.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1651992024
MITIGASI RISIKO TRANSAKSI JUAL BELI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HUK…
In buying and selling transactions on the marketplacein this digital era, consumers, in addition to getting profits, are also at risk that not only affects them but also business actors and even marketplaces, so legal protection efforts are needed.It shows that there is an imbalance between consumers, business actors and themarketplace.The purpose of this study was to mitigate potential risks t…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xviii, 78 hlm.: Ilus., tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1672912024
PENYAMPINGAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI TERHADAP ORANG ASING PE…
Ketentuan dan ancaman pidana terhadap Orang Asing pelaku pencabulan anak sama kelamin diatur secara lex specialis menurut UU Perlindungan Anak, tetapi faktanya dikesampingkan dengan menggunakan ketentuan dan ancaman pidana yang diatur dalam KUHP sebagai lex generalis. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, interpretasi, kasus, dan futur…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 84hlm.: Ilus., tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1669762024
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PELANGGARAN DATA (DATA BREACH) DALAM LAYANAN TELEMEDISIN
Kemajuan dalam bidang teknologi informasi telah memacu peningkatan secara nyata dalam penggunaan layanan telemedisin sebagai media untuk memberikan pelayanan kesehatan jarak jauh. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan baru, terutama dalam hal pelanggaran data (data breach) yang berpotensi membahayakan privasi dan keamanan data medis pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 117 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1727822025
PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN TANPA BUKTI MAYAT KORBAN …
Adanya mayat sebagai bukti dalam kasus pembunuhan dapat membantu memperkirakan siapa pelakunya, waktu serta alat yang digunakan oleh pelaku untuk membunuh korban sehingga Majelis Hakim tanpa keraguan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa lalu bagaimanakah pembuktian terhadap kasus pembunuhan tanpa adanya mayat korban, apa dampak hukum putusan tindak pidana pembunuhan tanpa didukung bukti k…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 129 hlm.: ilus., tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1661632024
PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA GRATIFIKASI KEPADA PEJABAT NEGARA (STUDI PUTUS…
Skripsi ini berjudul “Pembuktian Unsur Tindak Pidana Gratifikasi Kepada Pejabat Negara (Studi Putusan Hakim Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby dan Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg)”. Dalam KBBI Gratifikasi adalah Pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diperoleh. Tindak Pidana Gratifikasi diatur dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Adapun rumusan masal…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 46 hlm., ilus., tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1666762024
PENGATURAN INDEPENDENSI PARTAI POLITIK DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI YANG PARTIS…
Skripsi yang berjudul Pengaturan Independensi Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi yang Partisipatif di Indonesia ini membahas bagaimana hubungan antara pengaturan independensi partai politik dengan pelaksanaan demokrasi partisipatif di Indonesia yang dilatarbelakangi oleh pentingnya partai politik sebagai pilar utama dalam sistem demokrasi. Fokus utama adalah menganalisis kerangka hukum y…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 158 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1735682025
KEBERLAKUAN PIDANA TUTUPAN SEBAGAI PIDANA POKOK DITINJAU DALAM KUHP DAN KUHP …
Karya tulis ini berjudul “Keberlakuan Pidana Tutupan Sebagai Pidana Pokok Ditinjau Dalam KUHP dan KUHP Nasional”. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian pada latar belakang terkait penerapan pidana tutupan sebagai pidana pokok baik itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional (Undang-undang Nomor 1 …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 116 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1736162025
PENEGAKAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN MENGGUNAKAN …
Skripsi berjudul: “PENEGAKAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN MENGGUNAKAN MODUS OPERANDI BAJING LONCAT OLEH KEPOLISIAN SEKTOR PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG” ini dilatarbelakangi oleh tersohornya sebuah modus operandi pencurian dengan pemberatan di daerah Pelabuhan Panjang Kota Bandar Lampung yang dikenal dengan istilah ‘Bajing Loncat’ dimana hal ini menyebabkan kerugia…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 110 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1735572025
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL DALAM PERDAGANGAN ME…
Perkembangan zaman yang semakin canggih dan modern disertai dengan berbagai macam keluaran teknologi zaman sekarang telah memunculkan beberapa permasalahan hukum yang terjadi dalam sektor perdagangan elektronik. Untuk menjaga ruang lingkup perdagangan secara elektronik yang sehat dibutuhkan aturan yang dapat menjamin kepastian hukum dan mengatur tentang kewajiban dan hak-hak para pihak yang ter…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 106 hlm.: Ilus., tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1729072025
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography