Filter by
POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENETAPAN SYARAT REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PID…
Penelitian ini membahas politik hukum pidana dalam penetapan syarat remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021. Putusan ini mencabut ketentuan yang mengharuskan narapidana korupsi untuk menjadi Justice Collaborator agar dapat memperoleh remisi, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Kajian ini bertu…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 72 hlm.; ill.; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1734172025
PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN PADA TINDAK PIDANA …
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam perkara tindak pidana ringan guna mewujudkan kepastian hukum yang adil dan efisien. Pengadilan Negeri Prabumulih dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan wilayah strategis dan sering menerima perkara tindak pidana ringan yang menuntut penyelesaian cepat. Tujuan penelitian …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 74 hlm.; ill.; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1736262025
PERAN PARTISIPASI PUBLIK DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENG…
Masa jabatan kepala daerah yang telah berakhir sebelum terselenggaranya pemilihan kepala daerah diisi oleh penjabat kepala daerah sementara sampai terselenggaranya pemilihan kepala daerah secara nasional. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mengatur mengenai pengangkatan penjabat kepala daerah. Skripsi ini memiliki permasalahan yaitu bagaimana mek…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xix, 71 hlm.: Ilus., tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1738562025
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP ADVOKAT PEL…
Skripsi ini berjudul : Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Advokat Pelaku Obstruction of Justice (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst.). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sanksi pidana terhadap advokat yang terlibat dalam tindak pidana obstruction of justice dalam kasus korupsi, yang merusak integritas profesi dan sistem hukum. Penelitian …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- vii, 57 hlm.: Ilus., tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1736032025
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENJUALAN ROKOK TANPA CUKAI (STUDI PUTUSAN N…
Penjualan rokok tanpa cukai merupakan salah satu bentuk tindak pidana cukai yang menimbulkan kerugian bagi negara dan menghambat efektivitas kebijakan fiskal. Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penjualan Rokok Tanpa Cukai (Studi Putusan Nomor 2434/Pid.B/2020/PN Lbp dan Nomor 504/Pid.B/2021/PN Ckr)”. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 80 hlm.; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1737512025
RESTITUSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYA…
Skripsi ini berjudul: RESTITUSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 101/K/PID/2024). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum yang konkret terhadap korban tindak pidana, khususnya dalam kasus penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahu…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 131 hlm.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1736142025
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ATAS AKTA JUAL BELI YAN…
The thesis entitled: Civil Liability of Land Deed Making Officials for Sale and Purchase Deeds Made Without the Owner's Knowing and There is Engineering by the Buyer (CASE STUDY Number. 3507 K / Pdt / 2023) written by M Alzohir Aji Rimansyah is in the background by One of the parties involved in land transactions is the Land Deed Making Official (PPAT), who is given the authority make authentic…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 139 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1724602025
TRANSPARANSI DAN EFISIENSI PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK HAK ATAS TANAH
Seiring perkembangan era modernisasi, mendorong pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN), menyediakan layanan pertahanan berbasis elektronik. Menggeser sistem pendaftaran tanah yang sebelumnya merupakan proses berbasis kertas (konvensio…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 173 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1718992025
PERENCANAAN ANGGARAN KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA (IKN) DALAM APBN BE…
Pemindahan ibu kota negara (IKN) merupakan sebuzh kebijakan pemerintahan Indonesia yang menggunakan APBN sebagai salah satu anggaran yang digunakan. Penganggaran APBN menjadi sebuah hal yang penting untuk diperhatikan dalam mengsukseskan kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) sebagai suatu kebijakan prioritas yang ada di APBN. Tujuan penclitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengangg…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 116 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1725472025
IMPLIKASI TUNTUTAN PENUNTUT UMUM TERHADAP STATUS BARANG BUKTI BERUPA INTAN HA…
ABSTRAK Salah satu kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia terdapat pada bahan galian B (tambang) yaitu intan, didalam dunia pertambangan terdapat juga kejahatan yang erat kaitanya dengan proses atau cara mendapatkan hasil pertambangan tersebut yang kerap menjadi suatu barang bukti dalam tindak pidana.Permasalahan yang dirumuskan dalam tesis ini adalah Bagaimana hubungan antara k…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 83 hlm., ilus., tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1708082025
PRAKTIK LELANG SECARA ONLINE DALAM LEMBAGA PERBANKAN DITINJAU DARI ASPEK PERL…
Lelang pada mulanya dibuat pada masa kolonial Belanda, yang merupakan metode jual beli yang dimana mempertemukan pihak penjual dan masyarakat sebagai pihak pembeli objek lelang dalam suatu waktu untuk melakukan transaksi penjualan di muka umum dengan penjualan yang meningkat secara bertahap. Dalam perkembangannya, lelang dapat dilakukan dengan lelang secara online melalui website lelang dan umu…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 83 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1500962024
PUTUSAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA DALAM PERKARA PERBUATAN MELANGGAR HUKUM …
Skripsi ini berjudul "Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima Dalam Perbuatan Melanggar Hukum Terhadap Corporate Social Responsibility (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 28/PDT/2022/PT PLG)". Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 28/PDT/2022/PT PLG mengenai gugatan tidak dapat diterima dalam perbuatan melanggar hukum…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 75 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1503312024
PROBLEMATIKA HUKUM PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG (STUDI KASUS PERMOHONAN PEMOHO…
Pilkada Sendiri ada dua tingkatan yaitu Provinsi dan bupati. Pada hal ini skripsi saya membahas mengenai Problematika Hukum Pertimbangan Mahkamah Agung (Studi Kasus Permohinan IP/PAP/2020 Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Kota Ogan Ilir). Dipertengahan Proses berjalannya Pilkada salah satu Calon Kepala daerah terbukti melakukan pelanggran Administratif yang membuat calon tersebut di diskua…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- vii, 159 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1499162024
NATURALISASI PEMAIN SEPAK BOLA BERDASARKAN PERATURAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA
Naturalisasi merupakan transformasi status dari individu asing menjadi warga negara suatu negara sesuai dengan ketetapan yang berlaku di negara tersebut. Naturalisasi bisa terjadi dalam berbagai aspek salah satunya di bidang olahraga. Naturalisasi terbagi atas dua jenis yakni naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa, naturalisasi biasa adalah proses naturalisasi dengan mengajukan permohonan…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 83 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1466242024
URGENSI PENERAPAN DIGITALISASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PEMBUATAN AKTA N…
A notary is a public official who is given a mandate by the State to have the task, obligation and authority to help the general public provide legal services in the civil sector. Along with the rapid advancement of technology, the notary profession is required to be able to utilize it in providing services using information technology or better known as cyber notary. The concept of cyber notar…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 113 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1722712025
PENENTUAN PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN KPPU TAHUN 2020-2023
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki peran sebagai lembaga penegakan hukum dan advokasi persaingan usaha. KPPU bertugas memantau dan menegakkan hukum dalam konteks persaingan usaha. Dalam hal ini perlu dikaji lebih mendalam terkait dengan fungsi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu sendiri apakah dalam memutuskan perka…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 176 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1720292025
KEDUDUKAN ISBAT NIKAH DALAM HUKUM PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN …
Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku pada saat itu. Lalu apabila terjadinya perkawinan yang tidak dicatatkan ke hadapan Negara, perkawinan tersebut tetap dapat dinyatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan aturan yang sah menurut agama. Keterlibatan Pegawai Pencatat Ni…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 134 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1719752025
KEDUDUKAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) SEBAGAI APA…
ABSTRAK Reformasi birokrasi di Indonesia menghadapi tantangan signifikan terkait perbedaan kedudukan dan perlakuan antara Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerin…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 152 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1720952025
STRATEGI KEPATUHAN HUKUM DALAM PENERAPAN ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANC…
Penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) semakin penting bagi perusahaan dalam menciptakan citra positif di mata investor. Strategi kepatuhan hukum dalam penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) menjadi faktor krusial dalam membangun profil positif perusahaan di mata investor. ESG tidak hanya mencerminkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab so…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 234 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1711952025
AKTA PERJANJIAN KREDIT TIDAK DITANDATANGANI DI HADAPAN NOTARIS
In practice,it is still common for credit agreement deeds to be signed without being done before a Notary, which is clearly contrary to the Law. The purpose of this study was to analyze the obligations of the parties to sign a credit agreement deed before a Notary. To find out the legal protection for creditors ig the agreement is not signed before a Notary. In addition, to analyze the legal sa…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 209 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1718372025
PERBUATAN MELAWAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAKAN TARIK PAKSA OLEH DEBT COLLECTOR…
Berdasarkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi jaminan fidusia harus melalui penetapan pengadilan apabila tidak ada kesepakatan wanprestasi dan sukarela debitur. Akan tetapi, pada praktinya marak terjadi kasus penarikan paksa kendaraan debitur yang dilakukan oleh debt collector selaku jasa penagih hutang. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis apakah tindak…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 112 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1713122025
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) TERHADAP BURUH MIGRAN INDONESIA DI MAL…
Skripsi ini menganalisis tentang perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap buruh migran Indonesia di Malaysia menurut UU No. 6 tahun 2012 tentang International Convention on the Protection of the Rights of Migrant Workers and Members of all Their Families. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan historis. Bur…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 111 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1295112023
PERAN PENYIDIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA TEKNIK PEMB…
Undercover Buy atau lebih dikenal dengan Pembelian Terselubung, Pengaturan mengenai Teknik pembelian terselubung ini pertama kali di atur dalam Undang-Undang Narkotika No. 22 tahun 1997 dan sudah dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut. Maka dari itu penulis membahas perihal tentang “Peran Penyidik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika pada Teknik Pembelian Terselubung (Unde…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 94 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1295052024
PELANGGARAN HUKUM INTERNASIONAL YANG DILAKUKAN KAPAL TANKER MT HORSE DAN KA…
Skripsi ini menganalisis pelanggaran yang dilakukan Kapal Tanker MT Horse dan Kapal Tanker MT Freya di Alur Laut Indonesia (ALKI). Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Indonesia merupakan negara pertama dan satu-satunya yang menetapkan Alur Laut Kepulauan di perairan Kepulauannya. Hal ini men…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 50 hlm.; Ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1295092023
IMPLEMENTASI PASAL 4 KODE ETIK NOTARIS BERKAITAN DENGAN PERSAINGAN USAHA YANG…
Notaries as public officials who are authorized to make authentic deeds have an important role in ensuring legal certainty. Notaries in carrying out their duties and positions must work professionally and uphold the applicable norms and regulations and will not be separated from the notary code of ethics. In this increasingly modern era, the need for notaries is also increasing and of course bu…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- ix, 101 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1718932025
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN ANT…
Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi PS ini yaitu bagaimana akibat hukum dan pertanggungjawaban hukum yang timbul atas wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT. Musi a Indsh Palembang pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 113/Pdt.G/2022/PN.PIg dan apakah putusan tersebut telah memenuhi ketentuan P sesuai perjanjian fidusia yang dibuat oleh PT. M…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 113 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1715062025
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA DAN LEPAS TERHADAP …
Penelitian ini menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Disabilitas Intelektual (Retardasi Mental) Dalam Dua Putusan Pengadilan, yaitu Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Batang dan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wonosobo. Penelitian ini berfokus pada Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara dan Lepas Terhadap Pelaku Disabilitas Intelektual pada …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 127 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1718782025
PENYEROBOTAN HAK ATAS TANAH (STELLIONAAT) OLEH ANGGOTA MILITER (STUDI PUTUSAN…
Penyeroboton hak atas tanah yang dilakukan oleh anggota militer merupakan fenomena yang kompleks dan berdampak signifikan pada masyarakat dan institusi militer. Dalam konteks Indonesia, hukum pidana seharusnya memberikan sanksi yang tegas terhadap tindakan penyerobotan tanah, termasuk ketika dilakukan oleh anggota militer seperti dalam Putusan Nomor 03-K/PMT-IL AD/1/2020. Kasus ini menarik perh…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 135 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1713282025
TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP SELLER TIKTOK SHOP ATAS KETIDAKSESUAIAN PRODUK …
Fenomena ketidaksesuaian produk dengan video promosi di TikTok Shop menjadi isu populer dimana menimbulkan kerugian bagi konsumen dan persoalan hukum terkait tanggung jawab seller dalam memastikan keakuratan informasi produk yang ditayangkan. Seller kerap menggunakan strategi pemasaran yang menarik tetapi produk yang diterima tidak sesuai dengan tampilan visual video. Tujuan penelitian ini meng…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 93 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1715592025
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KESALAHAN DIAGNOSIS PADA LAYANAN TELEMEDISIN
Perkembangan teknologi dalam dunia medis telah memungkinkan layanan telemedisin menjadi alternatif dalam memberikan konsultasi kesehatan. Telemedisin dalam penerapannya, menghadirkan tantangan hukum, salah satunya terkait tanggung jawab hukum tenaga medis terhadap kesalahan diagnosis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum tenaga medis dalam kasus kesalahan diag…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 119 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1715512025
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography