Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kepatuhan debitur terhadap kewajibannya. Fidusia, yang berfungsi sebagai jaminan atas benda bergerak, memberikan hak kepada kreditur untuk merebut kembali barang yang dijadikan agunan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang …
Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Namun partisipasi tersebut tidak berjalan di Desa Umang pada saat pembentukan Rencana Peraturan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), padahal partisipasi tersebut telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan unsur-unsur masyarakat atau partisipasi yang berpedoman berdasarkan U…
Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Hak Anak Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Jaminan Sosial”. Pada Pasal 28B ayat (2) disebutkan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan dari hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sebagai hak-hak dasar yang dimiliki seluruh anak di Indonesia. Dalam pemenuhan dari hak-hak dasar tersebut diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang ada …
Skripsi ini berjudul Penerapan Sanksi Administrasi Sebagai Primum Remedium Dalam Penyelesaian Pelanggaran Izin Perkebunan Sawit Di Kawasan Hutan. Pada Pasal 110A dan 110B disebutkan bahwa penyelesaian pelanggaran izin perkebunan sawit yang berada di kawasan hutan mengedepankan sanksi administrasi sebagai langkah awal untuk menangani pelanggaran izin sebelum dikenakan sanksi pidana dan sanksi pe…
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbanding lurus dengan berkembangnya Kekayaan Intelektual termasuk Hak Cipta. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi MNC Group terhadap fenomena nonton bareng secara komersil tanpa izin dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh MNC Group terhadap fenomena nonton bareng secara komersil tanpa…
Di latar belakangi dengan lahirnya kebijakan oleh Mahkamah Agung yaitu sistem gugatan sederhana untuk mengefisiensikan waktu penyelesaian perkara guna menghindari penumpukan berkas perkara perdata di pengadilan. Namun dalam pengaplikasian sistem gugatan sederhana ini dihadapkan dengan permasalahan dimana pertimbangan majelis hakim dalam putusan keberatan Nomor 17/Pdt.GS/2022/PN Pgp yang membole…
Skripsi ini berjudul Pemidanaan Kasus Penyahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Plg dan Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Plg), hakim menjatuhkan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun terhadap terdakwa Asmara Binti Sapudin. Kasus kedua hakim menjatuhkan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun penjara terhadap terdakwa Abdul Wahab Bin Arpan Hadi. Ad…
Berkembangnya sistem informasi dan perbankan menuju revolusi industri 4.0 dan Web3 maka pengadopsian smart contract sebagai bentuk perjanjian elektronik tidak bisa dihindarkan. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dan karakteristik dari smart contract menurut hukum di Indonesia, dan untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum penggunaan smart contract…
Afiliasi merupakan bentuk pemasaran digital di mana seseorang mempromosikan produk menggunakan tautan atau kode afiliasi khusus. Ketika ada transaksi atau pembelian yang dilakukan melalui tautan tersebut, pemasar afiliasi akan menerima komisi. Konten promosi produk telah menjadi metode pemasaran yang sangat populer dan efektif dalam era digital. Namun, sering kali terjadi pelanggaran hak cipta …
Salah satu asas hukum pertanahan menyebutkan bahwa tanah pertanian seharusnya dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri. Namun, saat ini masih ada orang yang tidak memanfaatkan tanahnya secara maksimal karena dijadikan sebagai objek investasi sehingga terkesan tanahnya di terlantarkan. Penelantaran tanah merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis, tidak berkea…
Indonesia menganut prinsip “First to File” berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun, prinsip tersebut tidak berlaku absolute dan dipandang masih sulit untuk menentukan batas dikesampingkan atau tidaknya prinsip tersebut terutama ketika dihadapkan pada perlindungan terhadap merek terkenal asing. Rumusan Masalah dalam penelitian ini yakni apa y…
Dalam praktek penerapannya pada perkara tindak pidana korupsi, penjatuhan pidana denda selalu disertai dengan penjatuhan pidana kurungan pengganti sebagai subsider apabila pidana denda tidak dibayarkan. Ketentuan mengenai pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda yang masing-masing terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan…
Skripsi ini mengkaji perihal kedudukan hukum mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023. Bertujuan untuk memahami dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dan implikasinya terhadap pelaksanaan hak politik mantan terpidana dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Adapun permasa…
Restitusi merupakan hak korban tindak pidana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Dalam praktiknya, seringkali terdapat perbedaan antara jumlah restitusi yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan besaran yang akhirnya diputus oleh hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mengan…
Maraknya penjualan produk pemutih badan tanpa izin edar pada platform e-commerce menjadi salah satu bukti lemahnya pengawasan terhadap peredaran produk secara daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli vitamin C injeksi yang dijual bebas dan tanpa izin pada marketplace Shopee dan pertanggungjawaban serta pengenaan sanksi h…
Dalam praktek kenotariatan dan pendaftaran tanah, penggunaan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) tanah sebagai dasar pembuatan akta jual beli tanah (AJB) dihadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai dasar pembuatan akta jual beli hak atas tanah yang seharusnya dilakukan dengan secara selektif oleh Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) agar tidak terjadi sengketa …
emilihan umum sebagai mekanisme demokrasi modern pada dasarnya memposisikan manusia dalam kedudukan yang setara, termasuk kesetaraan jaminan hak-hak politik, salah satunya hak kampanye. Akan tetapi, keikutsertaan Presiden dalam kampanye dapat mempengaruhi proses pemilihan umum untuk dapat berjalan secara adil, berintegritas, dan bermartabat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1…
ANALISIS KEBIJAKAN SATU PETA DALAM PENENTUAN ZONA NILAI TANAH BERBASIS DATA GEOSPASIAL
Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan pupuk tidak sesuai dengan keterangan label kemasan yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Barat pada tahun 2022 yang merupakan kasus pertama di Sumatera dan perdana terungkapnya di wilayah hukum Polda Sumatera Barat. Dengan mengkaji implementasi penegakan hukum tindak pidana memproduksi dan…
Skripsi ini berjudul “Kekuatan Hukum Pembuktian Visum Et Repertum Psikiatrikum Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Yang Dilakukan Oleh Pelaku Skizofrenia Paranoid”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam menggunakan bukti Visum Et Repertum Psikiatrikum terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms dan Putusan Nomor 105/Pid.…
Skripsi ini berjudul “Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Penyelesaian Short prison sentence Dalam Mengatasi Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan KUHP Nasional”. Dalam penelitian ini, penulis meneliti formulasi alternatif untuk menghindari pidana penjara melalui pidana kerja sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun ru…
Malapraktik medis merupakan isu serius dalam bidang kesehatan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pasien dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi medis. Rumah sakit dan tenaga medis dapat dianggap bertanggung jawab baik secara individu maupun kolektif. Penelitian ini bertujuan mengkaji berbagai aspek hukum yang terkait dengan malapraktik, termasuk pengertian, kriteria, dan jenis-…
Suatu proses perubahan bentuk hukum yang awalnya berbentuk Perseroan Terbatas menjadi perseroda tentunya harus dapat dijalankan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan agar legalistas proses tersebut tercapai namun hingga saat ini masih ada Perseroan Terbatas di propinsi Sumatera Selatan yang belum melakukan perubahan bentuk hukum menjadi perseroda, hal ini ka…
Tanah berikut bangunan yang dijadikan sebagai agunan atas kredit kontruksi. Dengan terjualnya unit rumah tersebut, maka pihak pengembang harus melakukan pemecahan sertipikat induk. Pemecahan sertipikat dilakukan melalui roya parsial/penghapusan sebagian dari hak tanggungan, sesuai dengan apa yang diperjanjikan di dalam akta pemberian hak tanggungan, akan tetapi nyatanya tidak diperjanjikan terl…
This research aims to determine and analyze the implications of monitoring fuel oil distribution in the context of the effectiveness of public services. The approach method in this research is the statutory regulation approach. The results of the research show that it is based on the rules which are the benchmark or reference for the department in supervising the distribution of fuel. Supervisi…
Penelitian ini mengangkat persoalan hukum mengenai peraturan yang tidak jelas terkait hak kekebalan bagi kurator dalam pelaksanaan penyelesaian harta pailit, yang tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Permasalahan ini menimbulkan risiko bagi kurator untuk menghadapi gugatan perdata dari pihak ketiga yang tidak setuju dengan tindakan penyitaan dan/a…
Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap penggunaan klausula baku pada formulir pembukaan rekening di PT Bank Maybank Indonesia Tbk, yang menjadi isu penting dalam menjamin hak-hak konsumen sesuai prinsip keadilan kontraktual. Klausula baku sering kali disusun sepihak oleh pelaku usaha dan dapat mengandung ketentuan yang berpotensi merugikan konsumen, sehingga menimbulkan pertanyaan …
Skripsi ini berjudul “Kewenangan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam Pemulihan Sosial Anak yang Berkonflik dalam Hukum” Anak yang Berkonflik dengan hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam proses pembinaan, dan pemulihan sosial, di mana LPKA memainkan peran penting dalam proses pembinaan dan pemulihan sosial bagi ABH. Tidak adanya program rehabilitasi medis menjadi hal …
Skripsi ini mengkaji tentang penyelesaian sengketa pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan tanpa alasan oleh perusahaan terhadap karyawan pada tingkat pertama dilakukan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam pelaksanaannya timbul masalah yang dialami oleh Penggugat selaku pekerja dalam Perusahaan PT. Susantri Permai yang selanjutnya mengajukan kasasi dal…
Jaminan Fidusia Atas Benda Yang Akan Ada Pada Perjanji Bank Mandiri (Persero) Tbk Dengan PT Pupuk Sriwidjaja, dengan fokus pada analisis akta perjanjian antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai kreditur dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagai debitur. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi kepastian hukum, hak, dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut serta akibat …