Filter by
SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG DIKUASAI DENGAN BUKTI KEPEMILIKAN YA…
Hak Milik merupakan suatu hak yang hanya dimiliki oleh subyek hukum atas sebidang tanah di Indonesia dengan dibuktikan terbitnya Sertifikat Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Pembuktian tersebut dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap pemilik sah atas tanah tersebut selama tidak ada yang mempermasalahkan kepemilikan hak atas tanah tersebut dalam …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 128 hl.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1710022025
KESAHAN PERJANJIAN JUAL BELI VIRTUAL PROPERTY DI METAVERSE BERDASARKAN HUKUM …
Perkembangan teknologi digital telah menciptakan realitas virtual baru, salah satunya adalah metaverse, yang memungkinkan transaksi jual beli virtual property. Namun, aspek hukum mengenai kesahan perjanjian jual beli dalam metaverse masih menjadi perdebatan, terutama dalam kaitannya dengan hukum perjanjian di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum virtual propert…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 136 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1710322025
KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK MENELITI IDENTITAS BERDASARKAN KEWENANGAN BERTINDAK P…
A notary has the task of presenting an authentic deed as strong evidence in the course of legal relations. In every case involving a Notary, there is always the possibility that the Notary can be charged by court or charged with committing a criminal offense if the criminal elements are met. There is an example of a case in Decision Number 371 /Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel, regarding the criminal act …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 151 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1707962025
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGURUS KORPORASI PADA PRAKTIK SEDIAAN FA…
Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pengurus Korporasi pada Praktik Sediaan Farmasi yang Tidak Sesuai Klaim Edar”. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus korporasi yang dijatuhi hukuman pidana pada Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2023/PN Kdr dan bagaimana keterlibatan para pelaku dalam skema praktik sediaan …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 124 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1705402025
LEGALITAS TINDAKAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS PASCA BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU …
One example of a legal product from a Notary is the deed of establishment of a Limited Liability Company. A Limited Liability Company as a legal entity, of course, has the Company's organs consisting of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Directors, and the Commissioners. The Board of Directors in carrying out their roles is certainly limited by the term of office stipulated…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 148 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1705012025
PENGATURAN DIGITALISASI PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN …
The uncertainty of the procedures for storing Notary Protocols and various obstacles and problems in conventional storage systems gives rise to the urgency of digitalization arrangements in order to create legal certainty. This study used normative legal methods to analyze the urgency of digitizing the storage of the Notary Protocol in Indonesia and formulating an ideal arrangement. The results…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 169 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1705022025
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH AKIBAT TINDAKAN CARD TRAPPING PADA MESIN …
Penyediaan layanan anjungan tunai mandiri (ATM) yang disediakan pihak perbankan sebagai Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dapat memunculkan modus kejahatan baru pada mesin dan kartu ATM. Dalam pelaksanaannya, hal tersebut telah terlaksana dengan cukup baik, namun kerap pula ditemukan modus kejahatan seperti contohnya card trapping yang dialami oleh konsumen pengguna jasa pada putusan nomor 149/Pdt…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- ix, 70 hlm.: Ilus., tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1666512024
PENJATUHAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DITINJAU DARI TUJU…
Skripsi yang memiliki judul Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan dengan latar belakang mengangkat kasus pada Putusan Nomor 140/pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel yang melibatkan terdakwa Oman Rochman alias Aman Abdurahman. Dalam kasus ini, termasuk pemboman di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, Pada 14 Januari 2016. Penjatuhan pidana mati di Indonesia memicu…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 35 hlm.:ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1661082024
PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI PADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TER…
Skripsi ini berjudul “PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI PADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg)” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/Pt Bdg. Dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan pada anak korban tindak pidana keker…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 42 hlm.: Ilus., tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1663282024
PENERAPAN KLAUSUL COST RECOVERY DALAM KONTRAK BAGI HASIL PENGELOLAAN MINYAK D…
This paper discusses the application of cost recovery clause in production sharing contract in oil and natural gas management between SKK Migas and PT. Pertamina EP Zone 4 Prabumulih. That cost recovery is production capital that is prioritized by KKS contractors in the form of a production sharing contract scheme. This research uses normative method with a legal analysis approach to applicable…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 90 hlm.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1658182024
LEGALITAS KEGIATAN USAHA BADAN USAHA MILIK DESA YANG BELUM BERSTATUS BADAN HUKUM
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah salah satu tonggak perekonomian desa yang berfokus pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal penyediaan pelayanan sosial. Terlepas dari itu, masih banyak BUMDes yang tidak memiliki keabsahan hukum sebagai badan usaha dan melakukan penyelewengan dengan melakukan kegiatan tanpa status berbadan hukum. Penelitian hukum ini bertujuan unt…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 54 hlm.; ill.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1664972025
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMBANGUNAN RUMA…
Kebutuhan akan rumah bagi masyarakat saat ini telah diberi kemudahan oleh pemerintah dengan adanya fasilitas kredit, akan tetapi ada juga masyarakat yang mampu menyisihkan tabungan untuk pembelian secara cash ataupun cicilan bertahap, pada kenyataannya konsumen yang melakukan pembelian secara cash bertahap atau kredit langsung dengan pihak penjual (developer) dapat terjadinya kendala perubahan …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 71 hlm.; ill.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1665522024
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN ANAK/Pid.…
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara jelas tentang perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual (Studi Putusan Anak/Pid.B/2022/PN.Wno & Putusan Nomor 521/Pid.B/2024/PN Bpp), pelecehan dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak d…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 84 hlm.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1661052024
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT SEBAGAI PELAKU OBSTRUCTION OF JUSTICE PADA P…
Penelitian ini membahas mengenai obstruction of justice yang dilakukan oleh advokat yang dalam hal ini pada perkara tindak pidana korupsi, sering terjadi bahwa advokat sebagai representatif dari penegak hukum selain Kepolisian, Kejaksaan maupun Hakim, akan tetapi advokat sering melakukan apa yang dinamakan obstruction of justice atau orang yang menghalang-halangi proses penegakan hukum, sering …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xviii, 48 hlm.: Ilus., tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1664322024
PEMBUKTIAN UNSUR GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor…
Penelitian ini berjudul Pembuktian Unsur Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg) bertujuan untuk menganalisis; (1)Pembuktian unsur gratifikasi dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg; dan (2)Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2023/…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 24 hlm.; ill.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1660052024
PERSPEKTIF PEMBERATAN PEMIDANAAN DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA PADA TENAGA K…
This research entitled “The Perspective of Sentencing Aggravation in Imposing Criminal Sanctions on Educational Staff Involved in Child Molestation in Islamic Boarding Schools in OKI Regency" examines the application of aggravated sentencing in cases of child molestation within Islamic boarding schools. This study explores the considerations judge stake into account when imposing criminal san…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 43 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- 2507001590
- Call Number
- T1690832025
LEGAL REASONING HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN TERHADAP KORPORASI YAN…
Skripsi ini dibuat dengan judul "Legal Reasoning Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Kelalaian Mengakibatkan Kebakaran (Putusan Nomor 3892K/Pid.Sus-LH/2022." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legal reasoning atau penalaran hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan terhadap korporasi terkait pelanggaran baku mutu udara dan perusak…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 115 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- .
- Call Number
- T1682192025
INDIKASI PRAKTIK HUMAN TRAFFICKING DALAM PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDE…
Skripsi ini dibuat dengan judul "Indikasi Human Trafficking Dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Studi Kasus Ferien Job." Tindak pidana perdagangan orang masuk kedalam kelompok kejahatan berat yang pelakunya dan korbannya merupakan dari kalangan perguruan tinggi. Rumusan masalah yang akan diteliti dalam hal ini adalah : 1. Apa yang menjadi dasar kebijakan untuk mencegah terjadinya human…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 99 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1682282025
ANALISIS KEADILAN SOSIAL BERWAWASAN EKOLOGIS TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENGEL…
Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Papua Tahun 2013-2033 mengatur tentang kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Papua yang selayaknya mencerminkan keadilan sosial dengan memperhatikan dampak lingkungan. Permasalahan yang dirumuskan yakni bagaimana penerapan prinsip keadilan sosial berwawasan ekologis dalam Perda Papua dan bag…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 134 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1682672025
SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEWAAN GENSET TANPA IZIN…
Skripsi ini berjudul “SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEWAAN GENSET TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN.Dps)”. Penelitian ini membahas penerapan sanksi administrasi terhadap pelaku tindak pidana penyewaan genset tanpa izin, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN DPS. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana sanksi…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 91 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1684262025
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERSEL…
Skripsi ini berjudul "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum Terkait Perselingkuhan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 4271K/Pdt/2022)". Dalam penulisan ini, penulis meneliti pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum akibat perselingkuhan dan dampaknya terhadap gugatan ganti rugi immateriil yang diajukan oleh pihak yang dirugi…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii , 84 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- .
- Call Number
- T1682132025
PENERAPAN DAKTILOSKOPI KRIMINAL OLEH INAFIS POLDA SUMSEL DALAM PROSES PENYIDIKAN
Penelitian ini berjudul: “Penerapan Daktiloskopi Kriminal oleh INAFIS Polda Sumsel dalam Proses Penyidikan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi penerapan Daktiloskopi Kriminal dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan, khususnya di wilayah hukum Polda Sumsel. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris dengan metode pendekatan perun…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 54 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1682152025
FUNGSI FOTOGRAFI KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN …
Pembunuhan sering kali terjadi tanpa adanya saksi yang dapat memberikan keterangan, terutama karena modus operandi pelaku yang semakin canggih dalam menghilangkan jejak dan bukti kejahatan. Untuk mengatasi hal ini, kepolisian menerapkan Scientific Crime Investigation yang salah satu metodenya adalah identifikasi melalui fotografi kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanju…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 83 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1681942025
PENETAPAN AHLI WARIS TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI (ANALISIS PENETAPAN …
Skripsi yang berjudul: Penetapan Ahli Waris terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Biak Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Bik). Pada hakikatnya manusia memiliki kecenderungan untuk tertarik dengan manusia lainnya, maka dari itu terjadi perkawinan. Perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan serta dicatatkan menurut hukum yang berlaku. Namun, ter…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 98 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1682692025
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP LEMBAGA PE…
Lembaga pemerintahan berperan sebagai penjaga stabilitas negara sekaligus wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, sebagaimana dijamin UUD 1945 dalam konteks kebebasan berekspresi. Namun, batas antara kritik yang sah dan penghinaan sering kabur, mengingat penghinaan dapat merusak kredibilitas lembaga dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Untuk melindungi lembaga pemerintahan, tindak …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 110 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- .
- Call Number
- T1682892025
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SEKTOR INFORMAL UNTUK MEMPEROLEH AKSES DI BIDANG KES…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan yang dialami siswa kelas II pada materi bilangan cacah di SD Negeri 11 Rantau Panjang. Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yaitu lembar soal dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan pada materi bilangan cacah sebesar 10,53 % yang bera…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 141 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- .
- Call Number
- T1682102025
PERTIMBANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MENENTUKAN KEMAMPUAN BERTANGGUNGJAWAB …
Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Penyidik Kepolisian Dalam Menentukan Kemampuan Bertanggungjawab Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Kejiwaan (Studi Kasus Polsek Talang Kelapa)” Latar belakang dari penelitian ini adalah Peningkatan jumlah orang pengidap gangguan kejiwaan tiap tahunya menyebabkan sering ditemui adanya perilaku atau perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh ODGJ. Belum adan…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 101 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1592762025
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS PERKARA GUGATAN SEDERHANA WANPRESTASI TERHADAP …
Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kepatuhan debitur terhadap kewajibannya. Fidusia, yang berfungsi sebagai jaminan atas benda bergerak, memberikan hak kepada kreditur untuk merebut kembali barang yang dijadikan agunan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 110 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1683082025
Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Me…
Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Namun partisipasi tersebut tidak berjalan di Desa Umang pada saat pembentukan Rencana Peraturan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), padahal partisipasi tersebut telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan unsur-unsur masyarakat atau partisipasi yang berpedoman berdasarkan U…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii , 56 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- 2507001390 .
- Call Number
- T1682222025
PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP PENCABULAN SESA…
Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Hak Anak Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Jaminan Sosial”. Pada Pasal 28B ayat (2) disebutkan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan dari hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sebagai hak-hak dasar yang dimiliki seluruh anak di Indonesia. Dalam pemenuhan dari hak-hak dasar tersebut diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang ada …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 133 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1682612025
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography