SISTEMATIKA HUKUM TATANEGARA

Edition

-

ISBN/ISSN

979-518-117-3

Collation

xii, 267 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

342 Kar s

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, Edisi Revisi

Konsep good government dan good governance yang marak didengungkan akhir- akhir ini pada intinya merupakan implementasi asas negara hukum dan asas demokrasi, yang merupakan dua landasan utama hukum administrasi. Hal ini berarti pengejawantahan good government dan good governance hanya mungkin ketika hukum adminsitrasi berfungsi sebagaimana mestinya.Sebaliknya, jika hukum administrasinya tidak b…

SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Pasca Perubahan UUD 1945 : SISTEM PERWAKILAN …

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-3519-81-4

Collation

xvi, 216 hlm. ; 24 cm

Series Title

-

Call Number

342 Yuh s

Wewenang MAHKAMAH KONSTITUSI dan IMPLIKASINYA dalam SISTEM KETATANEGARAAN REP…

Edition

-

ISBN/ISSN

979-414-936-5

Collation

xxxvi, 526 hal., tab., ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342.598 Tha w

DERAP LANGKAH MENABUR KEADILAN: Hukum, Politik, Hukum Tata Negara, dan Hukum …

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xxvi, 605 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

342 Bus d

HUKUM TATA NEGARA : SIFAT SERTA TATA CARA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGAR…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

x, 163 hlm.; 23 cm

Series Title

-

Call Number

342 Soe h

SELAYANG PANDANG TENTANG SUMBER-SUMBER HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 175 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342 Joe s

DERAP LANGKAH MENABUR KEADILAN: Hukum, Politik Hukum Tata Negara, dan Hukum T…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xxvii, 1193 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

342 Bus d

Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia

Edition

1

ISBN/ISSN

979-421-489-2

Collation

xii, 238 hlm ;21 cm.

Series Title

-

Call Number

342 Ali h

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DASAR DILIHAT DARI SEGI ILMU HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xiii, 305 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

342 Sim p

MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM TANYA JAWAB

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xviii, 237 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

342 Roe m

Hukum Tata Negara Republik Indonesia Buku 1 (1945-1985)

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xiii, 719 hlm 21 cm

Series Title

-

Call Number

342 Kan h

MODEL-MODEL PENGUJIAN KONSTITUSIONAL DI BERBAGAI NEGARA

-

HUKUM TATA NEGARA PERBANDINGAN

Edition

6

ISBN/ISSN

979-414-040-6

Collation

x., 238 hlm.; ill.; tab.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342 Bas h

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN UNDANG-UNDANG RE…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

127 hlm . : 24 cm

Series Title

-

Call Number

340 Und u

HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-6344-79-3

Collation

xvi, 236 hlm.; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

342 Bur h

RECALL DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 121 hlm.: Tab.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T52954

ANALISIS PASAL 28 E AYAT (3) UUD NRI TAHUN 1945 TERHADAP PEMBUBARAN ORGANISAS…

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang yang tidak dapat diganggu gugat, dalam kehidupan bernegara diskriminasi terhadap hak asasi manusia sering kali terjadi maka oleh karena itu peran negara harus dapat melindungi hak-hak tersebut, pengaturan mengenai hak kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana didasarkan pada Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan mengenai …

IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI DP…

This thesis raises legal issues regarding the implementation of the principle of openness in the process of forming regional regulations in the South Sumatra Provincial DPRD. Openness is an important principle in realizing transparent and participatory governance as mandated in various laws and regulations. In practice, there are still limitations on public access to information on the regional…

IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEMIL…

This study aims to analyze the implementation of the General Election Commission Regulation (PKPU) Number 2 of 2024 in the conduct of the Regional Head Election in Pemulutan Barat District, Ogan Ilir Regency. This research employs a qualitative approach using interviews, observations, and documentation techniques. The theoretical framework applied is George C. Edwards III’s policy implementat…

PROBLEMATIKA HUKUM PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG (STUDI KASUS PERMOHONAN PEMOHO…

Pilkada Sendiri ada dua tingkatan yaitu Provinsi dan bupati. Pada hal ini skripsi saya membahas mengenai Problematika Hukum Pertimbangan Mahkamah Agung (Studi Kasus Permohinan IP/PAP/2020 Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Kota Ogan Ilir). Dipertengahan Proses berjalannya Pilkada salah satu Calon Kepala daerah terbukti melakukan pelanggran Administratif yang membuat calon tersebut di diskua…

PENETAPAN BATAS USIA MINIMAL CALON KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO…

Konsekuensi penting dari prinsip hierarki aturan hukum adalah perlu dibentuknya suatu sistem yang dapat menjaga, serta memastikan bahwa prinsip tersebut tidak disimpangkan atau dilanggar, peran tersebut dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai dua lembaga kekuasaan kehakiman. Meskipun demikian Putusan judicial review antara MA dengan MK sangat berpotensi menimbulkan perten…

HUKUM TATA NEGARA Republik Indonesia I, EDISI REVISI

Edition

Revisi

ISBN/ISSN

979-518-457-1

Collation

ix, 308 hal. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342 Kan h

HUKUM TATA NEGARA INDONESIA, EDISI REVISI

Edition

-

ISBN/ISSN

979-518-552-7

Collation

vii, 239 hlm.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342 Rad h

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, Edisi Revisi

Edition

Revisi

ISBN/ISSN

979-769-028-8

Collation

xviii, 394 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342 Rid h

HUKUM TATA NEGARA REPUBLIK INDONESIA: Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkem…

Sejak cetakan ketiga ( tahun 2000 ) buku ini diluncurkan, banyak terjadi perubahan di bidang pemerintahan dan ketatanegaraan kita. Guna mengantisipasi perubahan dan perkembangan tersebut, maka dalam edisi revisi tahun 2008 ini dimasukkan hal- hal yang perlu diketahui oleh masyarakat luas, di antaranya : Amandemen UUD 1945, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, UU No 12 tahun 2006 tentang Kewarg…

HUKUM TATA NEGARA Republik Indonesia 2, EDISI REVISI

Edition

Revisi

ISBN/ISSN

979-518-457-1

Collation

ix, 208 hlm. ; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

342.095 98 Kan h

HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DASAR-DASARNYA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

319 hlm.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342 Ran h

PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

363 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

243 Kus p

KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PELARANGAN PENANGKAPAN IKAN BELIDA D…

Ikan Belida adalah fauna endemik asli Indonesia, dilindungi secara penuh. Oleh karena itu terdapat larangan penangkapan ikan belida tanpa izin. Penelitian ini membahas tentang larangan penangkap ikan tersebut dan bagaimana sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran atas larangan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approa…