MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM TANYA JAWAB

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xviii, 237 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

342 Roe m

Hukum Tata Negara Republik Indonesia Buku 1 (1945-1985)

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xiii, 719 hlm 21 cm

Series Title

-

Call Number

342 Kan h

MODEL-MODEL PENGUJIAN KONSTITUSIONAL DI BERBAGAI NEGARA

-

HUKUM TATA NEGARA PERBANDINGAN

Edition

6

ISBN/ISSN

979-414-040-6

Collation

x., 238 hlm.; ill.; tab.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342 Bas h

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN UNDANG-UNDANG RE…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

127 hlm . : 24 cm

Series Title

-

Call Number

340 Und u

HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-6344-79-3

Collation

xvi, 236 hlm.; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

342 Bur h

RECALL DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 121 hlm.: Tab.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T52954

ANALISIS PASAL 28 E AYAT (3) UUD NRI TAHUN 1945 TERHADAP PEMBUBARAN ORGANISAS…

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang yang tidak dapat diganggu gugat, dalam kehidupan bernegara diskriminasi terhadap hak asasi manusia sering kali terjadi maka oleh karena itu peran negara harus dapat melindungi hak-hak tersebut, pengaturan mengenai hak kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana didasarkan pada Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan mengenai …

IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI DP…

This thesis raises legal issues regarding the implementation of the principle of openness in the process of forming regional regulations in the South Sumatra Provincial DPRD. Openness is an important principle in realizing transparent and participatory governance as mandated in various laws and regulations. In practice, there are still limitations on public access to information on the regional…

IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEMIL…

This study aims to analyze the implementation of the General Election Commission Regulation (PKPU) Number 2 of 2024 in the conduct of the Regional Head Election in Pemulutan Barat District, Ogan Ilir Regency. This research employs a qualitative approach using interviews, observations, and documentation techniques. The theoretical framework applied is George C. Edwards III’s policy implementat…

PROBLEMATIKA HUKUM PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG (STUDI KASUS PERMOHONAN PEMOHO…

Pilkada Sendiri ada dua tingkatan yaitu Provinsi dan bupati. Pada hal ini skripsi saya membahas mengenai Problematika Hukum Pertimbangan Mahkamah Agung (Studi Kasus Permohinan IP/PAP/2020 Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Kota Ogan Ilir). Dipertengahan Proses berjalannya Pilkada salah satu Calon Kepala daerah terbukti melakukan pelanggran Administratif yang membuat calon tersebut di diskua…

PENETAPAN BATAS USIA MINIMAL CALON KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO…

Konsekuensi penting dari prinsip hierarki aturan hukum adalah perlu dibentuknya suatu sistem yang dapat menjaga, serta memastikan bahwa prinsip tersebut tidak disimpangkan atau dilanggar, peran tersebut dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai dua lembaga kekuasaan kehakiman. Meskipun demikian Putusan judicial review antara MA dengan MK sangat berpotensi menimbulkan perten…

HUKUM TATA NEGARA Republik Indonesia I, EDISI REVISI

Edition

Revisi

ISBN/ISSN

979-518-457-1

Collation

ix, 308 hal. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342 Kan h

HUKUM TATA NEGARA INDONESIA, EDISI REVISI

Edition

-

ISBN/ISSN

979-518-552-7

Collation

vii, 239 hlm.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342 Rad h

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, Edisi Revisi

Edition

Revisi

ISBN/ISSN

979-769-028-8

Collation

xviii, 394 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342 Rid h

HUKUM TATA NEGARA REPUBLIK INDONESIA: Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkem…

Sejak cetakan ketiga ( tahun 2000 ) buku ini diluncurkan, banyak terjadi perubahan di bidang pemerintahan dan ketatanegaraan kita. Guna mengantisipasi perubahan dan perkembangan tersebut, maka dalam edisi revisi tahun 2008 ini dimasukkan hal- hal yang perlu diketahui oleh masyarakat luas, di antaranya : Amandemen UUD 1945, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, UU No 12 tahun 2006 tentang Kewarg…

HUKUM TATA NEGARA Republik Indonesia 2, EDISI REVISI

Edition

Revisi

ISBN/ISSN

979-518-457-1

Collation

ix, 208 hlm. ; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

342.095 98 Kan h

HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DASAR-DASARNYA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

319 hlm.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342 Ran h

PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

363 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

243 Kus p

KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PELARANGAN PENANGKAPAN IKAN BELIDA D…

Ikan Belida adalah fauna endemik asli Indonesia, dilindungi secara penuh. Oleh karena itu terdapat larangan penangkapan ikan belida tanpa izin. Penelitian ini membahas tentang larangan penangkap ikan tersebut dan bagaimana sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran atas larangan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approa…

PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL MELALUI PENERAPAN AMBANG BATAS PARLEMEN (PARLIA…

Skripsi ini berjudul Penguatan Sistem Presidensial Melalui Penerapan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Treshold) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Adapun permasalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah : (1) Apa alasan penentuan presentase ambang batas parlemen di Indonesia? (2) Bagaimana pengaruh ambang batas parlemen terhadap penguatan sistem pemerintahan presidensial dalam sistem k…

PERLINDUNGAN HAK PEKERJA TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG TIDAK PROSEDU…

Skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HAK PEKERJA TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG TIDAK PROSEDURAL (Analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 20/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Plg)”. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan suatu perlindungan tanpa membedakan jenis kelamin, ras dan agama. Penelitian ini dilatar belakangi dengan terjadinya kesewenan…

IMPLIKASI PENGATURAN TINDAKAN FAKTUAL PEJABAT PEMERINTAHAN SEBAGAI KEPUTUSAN …

Regulation Number 30 of 2014 concerning Government Administration has widened the paradigm of the state administrative decision definition. Article 87 of the Government Administration Regulation states that factual actions are also interpreted as state administrative decisions. In line with this, the Government Administration Law transformation can affect to the decision of which court has the …

PEMAKZULAN TERHADAP KEPALA DAERAH DITENGAH WABAH PANDEMI.

Wabah pandemi virus covid-19 yang saat ini terjadi tidak hanya mempengaruhi aspek kesehatan masyarakat dibelahan dunia, melainkan juga menembus pula kehidupan sosial, ekonomi, politik dan bahkan hukum. Untuk meminimalisir kasus penularan covid-19 diberbagai daerah di Indonesia, pemerintah lewat Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Ke…

IMPLIKASI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA FIKTIF POSITIF DALAM RANGKA TINDAKAN PE…

Skripsi yang berjudul Implikasi Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif Dalam Rangka Tindakan Pemerintah Yang Responsif ini, dilatarbelakangi oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang membawa pergeseran paradigma dari Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif berganti menjadi Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif. Berlakunya Keputusan Tata Usaha Nega…

DISKURSUS BERNEGARA DALAM ISLAM; DARI PERSPEKTIF HISTORIS,TEOLOGIS,HINGGA KEI…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-432-675-3

Collation

xi, 254hlm.; 24cm

Series Title

-

Call Number

297.272 Lut d

NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK TAHUN 1945:…

Edition

Revisi

ISBN/ISSN

978-602-8308-31-1

Collation

xxx, 692 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342.02 Nas n

PENGERTIAN TENTANG NEGARA HUKUM

-

HUKUM TATANEGARA; SUMBER - SUMBER HUKUM TATANEGARA INDONESIA

Edition

1

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 223 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

342 Soe h

MENGENAL MAJELIS RENDAH AUSTRALIA (HOUSE OF REPRESENTATIVES)

Edition

-

ISBN/ISSN

979-587-221-4

Collation

viii, 156 hlm. : ilus. ; 24 cm.

Series Title

-

Call Number

328.334 5 Rif m