IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2003 TENTANG PENCUCIAN UANG PADA PT. …

-

ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KASUS OBAT-OBATAN PALSU

-

KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA SE…

-

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUM…

-

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP ANGGOTA TNI MENURUT HUKUM DISIPLIN MILITER

-

KEDUDUKAN KETENTUAN HUKUM PIDANA DI DALAM KUHP TERHADAP KEBEBASAN PERS

-

ANALISIS ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP ABORSI PADA KORBAN PERKOSAAN

-

TANGGUNG JAWAB PIDANA WARTAWAN DALAM TINDAK PIDANA PERS

-

ASPEK PIDANA TERHADAP PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI SECARA…

-

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP NASABA…

-

PENGGUNAAN IJAZAH PALSU OLEH CALON ANGGOTA LEGISLATIF DITINJAU DARI ASPEK HUK…

-

KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYELESAIAN PENCURIAN IKAN DI…

-

KEJAHATAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN

-

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KECAMATAN SUKARAM…

-

PELAYANAN KEPOLISIAN TERHADAP LAPORAN (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHU…

-

KEWENANGAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MEMBENTUK PERATURAN DAERAH TE…

Tesis ini berjudul Kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dalam Membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah membahas mengenai salah satu fungsi DPRD yang sangat fundamental dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah "hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan atas rancangan peraturan daerah". Permasalahan yang dikaji dalam peneli…

PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH PADA PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK …

Penelitian berjudul "Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024" membahas permasalahan kekosongan jabatan kepala daerah yang terjadi sebelum pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 di Indonesia. Penulis menguraikan urgensi pengisian jabatan kepala daerah yang kosong, mekanisme pengisian jabatan tersebut, serta akibat hukum dihasilkan dari kebijakan p…

REGULASI DAN MEKANISME PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PENYIDIK POLRI YANG MENGGUN…

Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan barang bukti narkotika oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam (OTT), merupakan masalah serius yang berdampak pada integritas penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikikasi regulasi pengelolaan barang bukti narkotika hasil operasi tangkap tangan dan mekanisme pemidanaan anggota Polri yang menyalahgunakan barang bukti …

PUTUSAN NIET ONVANKELIJK VERKLAARD DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERBUATAN MELAN…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xvi, 84 hlm.; ilus.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T1594782024

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA LAYANAN DOMPET DIGITAL LINK AJA…

Transaksi elektronik merupakan suatu kegiatan pembayaran yang dilakukan dengan praktis tanpa memerlukan untuk bertemu dengan pihak lain dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Dalam melakukan transaksi elektronik lewat diperlukan dompet digital sebagai media untuk melakukan transaksi elektronik tersebut yang diatur oleh sistem. Penelitian ini memiliki tujuan antara lain untuk menganalisis dan me…

PERLINDUNGAN HAK SISWA DARI TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN OLEH GURU TERHADAP SISW…

Skripsi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban aksi perundungan oleh para pendidik, serta untuk meneliti peraturan hukum yang berlaku di Indonesia terkait hak asasi manusia dan perlindungan anak. Rumusan masalah yang diajukan adalah: (1) Bagaimana pendekatan terhadap perlindungan hak siswa dari tindakan perundungan menurut Hak Asasi Manusia…

ANALISIS PENJATUHAN PIDANA PADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Studi…

Anak merupakan aspek penting yang sangat dilindungi dalam masyarakat dan negara. Perlindungan hukum terhadap anak selalu diutamakan karena anak rentan menjadi korban atau pelaku tindak pidana. Dengan adanya hal ini, penelitian dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis Penjatuhan Pidana Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi : Putusan Nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg dan Putusan Nom…

PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT KEGAGALAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PEMBELI YAN…

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Masyarakat yang kini semakin mudah mengakses internet, yang sebelumnya memerlukan warnet, tetapi sekarang dapat dilakukan dengan praktis melalui smartphone atau Android. Peluang ini menarik bagi penyedia layanan aplikasi pendanaan untuk mengembangkan bisnis mereka dengan berbagai cara. Namun, dampaknya adalah peningkatan bedonisme di kalangan konsumen, bers…

KEJAHATAN GENOSIDA SEBAGAI PELANGGARAN HAM BERAT TERHADAP ETNIS ROHINGYA DALA…

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Perkawinan yang berbeda kewarganegaraan antar agama juga bisa terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Termasuk dalam pengertian ini, walaupun agamanya satu kiblat namun berbeda dalam pelaksanaan upacara agamanya dan kepercayaannya. Adanya perbe…

PENGEJAWANTAHAN TEORI-TEORI KRIMINOLOGI DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCURIAN…

Penelitian ini berjudul “Pengejawantahan Teori-Teori Kriminologi Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2023 )”. Penulis dalam penelitian ini meneliti tentang kajian Kriminologi dengan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang sebanyak 20 perkara kasus di tahun 2023. Banyaknya kasus pencu…

SANKSI UNI EROPA KEPADA RUSIA YANG MELAKUKAN AGRESI MILITER KE UKRAINA DITINJ…

Penelitian ini berjudul "Sanksi Uni Eropa Kepada Rusia Yang Melakukan Agresi Militer Ke Ukraina Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Internasional". Penulisan dalam penelitian ini meneliti sanksi ekonomi yang dijatuhkan Uni Eropa kepada Rusia dikarenakan melakukan agresi militer terhadap Ukraina. Penulis mengangkat 3 (Tiga) masalah dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana pengaturan Sanksi Ekonomi dalam Hu…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM LAYANAN E-TICKET KERETA API PADA M…

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dalam menggunakan layanan E-Ticket kereta api melalui M-Banking Bank SumselBabel. Pada penulisan ini menggunakan menggunakan penelitian hukum normative yang didukung dengan data empiris. Penulisan ini meneliti berebagai peraturan perUndang-Undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undan…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN ATAS KETERLAMBATAN PEMBERIAN UPAH OLEH P…

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PANCA. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Perlindungan Hukum atas Keterlambatan Pemberian Upah Oleh Perusahaan Umum Daerah Panca Karya dalam Studi Putusan No.1/Pdt.Sus�PHI/2021/PN.Amb dan Untuk menganalisis Pertanggungjawaban Pihak Perusahaan atas Keterlambatan Upah Oleh Perusahaan Umum Daerah Panca Karya dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.1/Pdt.S…

PENETAPAN HAKIM DALAM PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN TERHADAP PARA PIHAK YANG BE…

Skripsi yang berjudul : Penetapan Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Kawin Terhadap Para Pihak yang Belum Memenuhi Syarat Umur Perkawinan. Ini akan membahas tentang dasar hakim memberikan penetapan permohonan dispensasi kawin kepada para pihak yang mengajukan permohonan perkawinan dan akibat hukum dari penetapan hakim dalam permohonan dispensasi kawin terhadap para pihak yang belum mencapai syar…

KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGAR…

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Perkawinan yang berbeda kewarganegaraan antar agama juga bisa terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Termasuk dalam pengertian ini, walaupun agamanya satu kiblat namun berbeda dalam pelaksanaan upacara agamanya dan kepercayaannya. Adanya perbe…