Filter by
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE…
Penelitian ini berkaitan dengan penyelesaian atas permasalahan konsumen dalam jual beli secara online barang preloved melalui aplikasi Shopee. Penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui bentuk dan proses perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online barang preloved melalui perantara aplikasi Shopee. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan metode deskr…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 73 hlm.; ilus.; tab, 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1538442024
PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN TANAH ADAT …
Skripsi ini berjudul "Penyelesaian Sengketa Perbuatan melawan Hukum terhadap Penguasaan Tanah Adat: Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2142 K/Pd/2024", yang mengkaji konflik hukum antara masyarakat hukum adat dan pemerintah daerah di Sorong, Papua Barat. Permasalahan bermula dari penguasaan tanah ulayat milik Marga/Keret Sawat Samanas seluas ±8.000 hektare yang digunakan untuk program t…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 121 hlm.; ilus.; tab, 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1805882025
IMPLEMENTASI ASAS ULTIMUM REMIDIUM DALAM POLITIK HUKUM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmoniasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengenal asas ultimum remedium. UU HPP memperluas wilayah berlakunya prinsip ultimum remedium yang sebelumnya ditentukan dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan. Berdasarkan UU HPP penerapan prinsip ultimum remedium dalam upaya penanggulangan tindak pidana pajak berlaku pada tahap penyidikan sampai dengan tahap persidanga…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 86 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1457832024
PERTIMBANGAN HUKUM PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG DALAM MENUNT…
Tesis ini berjudul “Pertimbangan Hukum Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Palembang Dalam Menuntut Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Sudah Berdamai”. Latar belakang penulisan ini adalah Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Jaksa Penuntut Umum senantiasa dituntut bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 146 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1458082024
UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK (STUDI DI KABUPATEN MUSI …
Anak merupakan individu yang lemah dinilai dari fisik, cara berpikir, dan psikologis, oleh karena itu anak rentan menjadi objek kejahatan orang dewasa salah satunya penyalahgunaan narkotika. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain, Apa faktor kriminogen penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Musi Banyuasin?, Kendala apa saja dalam pelaksanaan upaya pencegahan yang dilakukan Ke…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 42 hlm.; tab.; illus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1459772024
KONSTRUKSI HUKUM PENGATURAN PENGELOLAAN NONAKADEMIK PERGURUAN TINGGI NEGERI B…
Latar belakang penelitian ini adalah rencana transformasi seluruh Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan universitas dan ketidaksesuaian pengaturan pengelolaan nonakademik PTN BH yang perlu dianalisis untuk menemukan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pengaturan pengelolaan nonakademik PTN BH berdasarkan ot…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 94 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1459302024
PERANAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI OGAN ILIR DALAM MENETAPKAN STATUS BARANG SITA…
Penelitian ini berjudul “Peranan Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Dalam Menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika Dan Prekursor”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tiga permasalahan yaitu peranan Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dalam menetapkan status barang sitaan narkotika dan prekursor, bagaimana perbedaan implementasi penetapan status barang bukti sitaan oleh Kepala Kejaksaa…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 94 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1459272024
PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PID…
This research is entitled The Application of Additional Penalty in Lieu of State Financial Losses in the Crime of Corruption Based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 concerning Sentencing Guidelines for Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law (Study of Decision Number. 65/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg, Decision Number 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT and Decision Number 58/Pid.Su…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 63 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1460222024
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI SATUAN RUMAH SUSUN SECARA PRE PROJECT SEL…
Pelaku pembangunan saat ini dalam memasarkan rumah susun menggunakan pre project selling system. Pemasaran rumah susun dilakukan saat lokasi pembangunan masih berupa tanah kosong dengan menandatangani perjanjian pengikatan jual beli. Dalam penelitian ini, permasalahan muncul akibat dari pelaksanaan pre project selling system dimana pengembang tidak menyelesaikan pembangunan rumah susun sebagaim…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 63 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1459352024
IMPLEMENTASI ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM PENDAFTARAN TANAH PADA KANTOR…
Abstrak Salah satu tujuan dilakukannya kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah termasuk pendaftaran tanah sistematis lengkap yaitu untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum diantaranya kepastian hukum atas objek bidang tanah. Penerapan asas kontradiktur delimitasi dalam rangka pendaftaran tanah sistematis lengkap menjadi hal yang penting untuk dikaji dalam upaya mewuj…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iv, 50 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1459032024
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PRAPERADILAN TENTANG PENETAPAN…
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PRAPERADILAN TENTANG PENETAPAN TERSANGKA Renol Ababil Penegakkan Hukum bermula dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan hingga bermuara ke Lembaga permasyarakatan yang merupakan komponen-komponen didalam system peradilan pidana. Dalam Prosesnya sering terjadi kesalahan sehingga merugikan tersangka. Penelitian ini membahas: bagaimana pertimbangan huku…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 157 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1460132024
TANGGUNG JAWAB MUTLAK TERHADAP PEMBERIAN GANTI RUGI KECELAKAAN PESAWAT UDARA …
Penelitian ini adalah terhadap tanggung jawab mutlak terhadap pemberian ganti rugi kecelakaan pesawat udara studi kasus terhadap kecelakaan pesawat udara Sriwijaya Air Sj-182. Dalam penelitian ini akan dibahas Bagaimana tanggung jawab mutlak pengangkut terhadap korban kecelakaan pesawat udara menurut undang-undang nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan terkait kasus kecelakaan pesawat udara …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 71 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1458342024
PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA LAYANAN DOMPET DIGITAL TERKAIT DENGAN JASA P…
Legal protection for users or consumers of digital wallets in Indonesia. In the rapidly growing digital era, the use of digital wallets has become an integral and unified part of daily financial transactions, particularly in terms of money transfers. However, with the convenience offered, there also arise risks associated with the security of funds and users’ personal data. Legal protection f…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 90 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1458022024
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP LARANGAN IMPOR BARANG BEKAS DITINJAU DARI UND…
Penegakan hukum pidana terhadap larangan impor barang bekas membahas aturan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, apakah aturan tersebut sudah efektif dalam menanggulangi impor barang bekas. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis permasalahan penegakan hukum pidana terhadap impor barang bekas, serta bisa mengurangi kasus impor barang bekas. Kurang maks…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 105 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1459832024
PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM PEMBERIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN HAK TANGG…
Permasalahan kredit macet di Indonesia masih tinggi. Prinsip Mengenal Nasabah merupakan upaya dasar dalam menanggulangi masalah kredit macet dan menggunakan prinsip mengenal nasabah sangat penting di dalam proses pelaksanaan pemberian kredit. Prinsip mengenal nasabah dalam pemberian kredit bank dengan jaminan hak tanggungan yang terjadi di Bank Sumsel Babel Cabang Kolonel Atmo Palembang sebagai…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 70 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1459792024
PEMBATALAN SEPIHAK AKTA KUASA KHUSUS DARI PEMBERI KUASA KEPADA PENERIMA KUASA…
Tesis ini diangkat dari permasalahan hukum yang terjadi di Kota Prabumulih mengenai adanya akta kuasa khusus yang digunakan untuk mengajukan kredit modal kerja konstruksi pada Bank yang diberikan oleh pemberi kuasa selaku Direktur CV dan penerima kuasa yang dimana permasalahan muncul dikarenakan Direktur CV menyatakan bahwa tidak pernah menandatangani akta kuasa khusus dihadapan Notaris dalam h…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 79 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1456612024
PROBLEMATIKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG KONSTITUSIONAL BERSYARAT TENTAN…
ABSTRAK Penelitian ini mengkaji problematika Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menyatakan ambang batas parlemen 4% (Parliamentary Threshold) konstitusional bersyarat. Norma ini berlaku untuk Pemilu 2024 namun wajib direvisi sebelum Pemilu 2029. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis argumentasi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan bersyarat dan implikasinya terha…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 101 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1854532025
ANALISIS YURIDIS TENTANG PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDA…
Skripsi ini berjudul Analisis Yuridis tentang Penjatuhan Sanksi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dps dan Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika, yang dalam beberapa kasus masih belum sepenuhnya mencerminkan pri…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 135 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1849632025
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA FIDUSIA KETIKA PEMBERI FIDUSIA CIDERA JANJI …
Perlindungan hukum bagi penerima fidusia dalam prakteknya tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini karena terdapat kasus dimana objek jaminan fidusia dirampas oleh negara. Adanya perampasan objek fidusia oleh negara ini menyebabkan penerima fidusia tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap objek jaminan fidusia yang telah dilakukan pembiayaan olehnya. Kerugian akan ditanggung oleh pene…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 99 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1457772024
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENEROBOSAN PALANG PI…
ABSTRAK Penerobosan palang pintu kereta api bukan menjadi hal yang tabu di kalangan masyarakat Indonesia. Palang pintu kereta api yang fungsinya untuk mengamankan perjalanan kereta api agar tidak terganggu pengguna jalan lain juga digunakan sebagai sarana untuk mengatur atau mencegah kendaraan melintasi rel kereta api saat ada kereta api yang akan melintasi daerah tersebut. Hal ini bertujuan un…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 36 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1457972024
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS PENGGUNAAN LAGU PADA KONTEN VIDEO …
Tantangan utama penerapan hak cipta di Indonesia, khususnya penggunaan lagu pada konten video berbayar tanpa izin oleh pelaku kreator di platform digital seperti TikTok, adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak cipta dan izin penggunaan karya lagu untuk tujuan komersial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaturan hukum hak cipta terkait penggunaan lagu pa…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xviii, 153 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1848192025
KONSEP HUKUM PEMBERIAN NAFKAH TERHADAP MANTAN ISTRI MENURUT ASGHAR ALI ENGINE…
Beragam pandangan tentang hukum pemberian nafkah kepada mantan istri telah memicu perdebatan di kalangan para ahli hukum, termasuk pandangan dari Asghar Ali Engineer. Perbedaan persepsi inilah yang mendorong pembahasan lebih lanjut mengenai perspektif Asghar Ali Engineer terkait nafkah mantan istri serta bagaimana penerapan hukumnya di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis adalah penelitian…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 98 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1840062025
KEDUDUKAN PEKERJA DAN LEGALITAS PERJANJIAN KERJA JARAK JAUH (REMOTE WORKING) …
Penelitian ini membahas mengenai kedudukan pekerjaan dan legalitas perjanjian kerja jarak jauh (remote working) berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak ada ketentuan yang membedakan pekerja remote working dan pekerja kantoran, namun dalam praktiknya terdapat perbedaan dari segi perlakuan. Perbedaan ini dapat dilihat pada f…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 173 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1847272025
HAK MILIK ATAS TANAH DALAM ERA DIGITALISASI (STUDI PENGUNAAN SERTIFIKAT ELEKT…
Perkembangan teknologi informasi membawa dampak signifikan dalam sistem administrasi pertanahan di Indonesia. Salah satu inovasi yang diimplementasikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) adalah penerapan sertifikat elektronik sebagai bentuk digital dari hak milik atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis penggunaan sertifi…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 135 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1847952025
PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK BUMI TANPA PERIZI…
ABSTRAK Indonesia termasuk negara penghasil minyak bumi yang tinggi, sehingga timbulnya permainan mafia minyak bumi di Indonesia dan menghasilkan keutungan untuk pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Agar tercapainya tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata dibidang minyak bumi harus dilakukan penerapan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 oleh Kepolisian Daera…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 101 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1458472024
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP VONIS BEBAS DALAM KASUS KORUPSI SEBAGAI …
Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia termasuk kedalam extra ordinary crime, banyak kasus pelaku tindak pidana korupsi yang divonis bebas oleh Majelis Hakim, hal ini menunjukkan lemahnya hukum dan bentuk keadilan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia tentang vonis bebas dan penerapan vonis bebas pada putusan-putusan pengadilan. Jenis p…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xviii, 153 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1848462025
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYERTAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTU…
Skripsi ini akan membahas mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan Hakim No. 27/Pid.SusTPK/2023/PN Plg”. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Palembang, yang mana putusan tersebut membahas mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan salah salah sat…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 135 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1847572025
PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI …
Desertion is a criminal offense for military personnel who, without proper authorization (in this case, from their superior officer), deliberately leave their unit and abandon their military duties at a specific place and time as determined by military service regulations. This may occur either by fleeing the unit or leaving without permission. The term "desertion" is defined in the Indonesian …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 135 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1847932025
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN…
Pertanggungjawaban pidana orang tua sebagai pelaku tindak pidana penelantaran anak dengan dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN ATB dan Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN TJB merupakan bentuk kekerasan yang berdampak serius terhadap perkembangan fisik dan psikis anak. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin tumbuh kembang anak. Permasalahan …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 91 hlm.; ilus.; tab, 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1802712025
PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA ATAS PELAYANAN KESEHATAN (STUDI MAN…
Pemerintah Indonesia telah mengupayakan untuk memberikan pelayanan jaminan kesehatan bagi seluruh warga negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, namun bagi manusia gerobak belum dapat merasakan pelayanan dikarenakan ada persyaratan yang belum bisa dipenuhi, tentunya hal ini bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan tesis ini adalah untuk m…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 155 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1457802024
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography