Filter by
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PRAPERADILAN TENTANG PENETAPAN…
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PRAPERADILAN TENTANG PENETAPAN TERSANGKA Renol Ababil Penegakkan Hukum bermula dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan hingga bermuara ke Lembaga permasyarakatan yang merupakan komponen-komponen didalam system peradilan pidana. Dalam Prosesnya sering terjadi kesalahan sehingga merugikan tersangka. Penelitian ini membahas: bagaimana pertimbangan huku…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 157 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1460132024
TANGGUNG JAWAB MUTLAK TERHADAP PEMBERIAN GANTI RUGI KECELAKAAN PESAWAT UDARA …
Penelitian ini adalah terhadap tanggung jawab mutlak terhadap pemberian ganti rugi kecelakaan pesawat udara studi kasus terhadap kecelakaan pesawat udara Sriwijaya Air Sj-182. Dalam penelitian ini akan dibahas Bagaimana tanggung jawab mutlak pengangkut terhadap korban kecelakaan pesawat udara menurut undang-undang nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan terkait kasus kecelakaan pesawat udara …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 71 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1458342024
PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA LAYANAN DOMPET DIGITAL TERKAIT DENGAN JASA P…
Legal protection for users or consumers of digital wallets in Indonesia. In the rapidly growing digital era, the use of digital wallets has become an integral and unified part of daily financial transactions, particularly in terms of money transfers. However, with the convenience offered, there also arise risks associated with the security of funds and users’ personal data. Legal protection f…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 90 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1458022024
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP LARANGAN IMPOR BARANG BEKAS DITINJAU DARI UND…
Penegakan hukum pidana terhadap larangan impor barang bekas membahas aturan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, apakah aturan tersebut sudah efektif dalam menanggulangi impor barang bekas. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis permasalahan penegakan hukum pidana terhadap impor barang bekas, serta bisa mengurangi kasus impor barang bekas. Kurang maks…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 105 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1459832024
PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM PEMBERIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN HAK TANGG…
Permasalahan kredit macet di Indonesia masih tinggi. Prinsip Mengenal Nasabah merupakan upaya dasar dalam menanggulangi masalah kredit macet dan menggunakan prinsip mengenal nasabah sangat penting di dalam proses pelaksanaan pemberian kredit. Prinsip mengenal nasabah dalam pemberian kredit bank dengan jaminan hak tanggungan yang terjadi di Bank Sumsel Babel Cabang Kolonel Atmo Palembang sebagai…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 70 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1459792024
PEMBATALAN SEPIHAK AKTA KUASA KHUSUS DARI PEMBERI KUASA KEPADA PENERIMA KUASA…
Tesis ini diangkat dari permasalahan hukum yang terjadi di Kota Prabumulih mengenai adanya akta kuasa khusus yang digunakan untuk mengajukan kredit modal kerja konstruksi pada Bank yang diberikan oleh pemberi kuasa selaku Direktur CV dan penerima kuasa yang dimana permasalahan muncul dikarenakan Direktur CV menyatakan bahwa tidak pernah menandatangani akta kuasa khusus dihadapan Notaris dalam h…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 79 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1456612024
PROBLEMATIKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG KONSTITUSIONAL BERSYARAT TENTAN…
ABSTRAK Penelitian ini mengkaji problematika Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menyatakan ambang batas parlemen 4% (Parliamentary Threshold) konstitusional bersyarat. Norma ini berlaku untuk Pemilu 2024 namun wajib direvisi sebelum Pemilu 2029. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis argumentasi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan bersyarat dan implikasinya terha…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 101 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1854532025
ANALISIS YURIDIS TENTANG PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDA…
Skripsi ini berjudul Analisis Yuridis tentang Penjatuhan Sanksi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dps dan Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika, yang dalam beberapa kasus masih belum sepenuhnya mencerminkan pri…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 135 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1849632025
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA FIDUSIA KETIKA PEMBERI FIDUSIA CIDERA JANJI …
Perlindungan hukum bagi penerima fidusia dalam prakteknya tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini karena terdapat kasus dimana objek jaminan fidusia dirampas oleh negara. Adanya perampasan objek fidusia oleh negara ini menyebabkan penerima fidusia tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap objek jaminan fidusia yang telah dilakukan pembiayaan olehnya. Kerugian akan ditanggung oleh pene…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 99 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1457772024
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENEROBOSAN PALANG PI…
ABSTRAK Penerobosan palang pintu kereta api bukan menjadi hal yang tabu di kalangan masyarakat Indonesia. Palang pintu kereta api yang fungsinya untuk mengamankan perjalanan kereta api agar tidak terganggu pengguna jalan lain juga digunakan sebagai sarana untuk mengatur atau mencegah kendaraan melintasi rel kereta api saat ada kereta api yang akan melintasi daerah tersebut. Hal ini bertujuan un…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 36 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1457972024
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS PENGGUNAAN LAGU PADA KONTEN VIDEO …
Tantangan utama penerapan hak cipta di Indonesia, khususnya penggunaan lagu pada konten video berbayar tanpa izin oleh pelaku kreator di platform digital seperti TikTok, adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak cipta dan izin penggunaan karya lagu untuk tujuan komersial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaturan hukum hak cipta terkait penggunaan lagu pa…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xviii, 153 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1848192025
KONSEP HUKUM PEMBERIAN NAFKAH TERHADAP MANTAN ISTRI MENURUT ASGHAR ALI ENGINE…
Beragam pandangan tentang hukum pemberian nafkah kepada mantan istri telah memicu perdebatan di kalangan para ahli hukum, termasuk pandangan dari Asghar Ali Engineer. Perbedaan persepsi inilah yang mendorong pembahasan lebih lanjut mengenai perspektif Asghar Ali Engineer terkait nafkah mantan istri serta bagaimana penerapan hukumnya di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis adalah penelitian…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 98 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1840062025
KEDUDUKAN PEKERJA DAN LEGALITAS PERJANJIAN KERJA JARAK JAUH (REMOTE WORKING) …
Penelitian ini membahas mengenai kedudukan pekerjaan dan legalitas perjanjian kerja jarak jauh (remote working) berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak ada ketentuan yang membedakan pekerja remote working dan pekerja kantoran, namun dalam praktiknya terdapat perbedaan dari segi perlakuan. Perbedaan ini dapat dilihat pada f…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 173 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1847272025
HAK MILIK ATAS TANAH DALAM ERA DIGITALISASI (STUDI PENGUNAAN SERTIFIKAT ELEKT…
Perkembangan teknologi informasi membawa dampak signifikan dalam sistem administrasi pertanahan di Indonesia. Salah satu inovasi yang diimplementasikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) adalah penerapan sertifikat elektronik sebagai bentuk digital dari hak milik atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis penggunaan sertifi…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 135 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1847952025
PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK BUMI TANPA PERIZI…
ABSTRAK Indonesia termasuk negara penghasil minyak bumi yang tinggi, sehingga timbulnya permainan mafia minyak bumi di Indonesia dan menghasilkan keutungan untuk pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Agar tercapainya tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata dibidang minyak bumi harus dilakukan penerapan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 oleh Kepolisian Daera…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 101 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1458472024
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP VONIS BEBAS DALAM KASUS KORUPSI SEBAGAI …
Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia termasuk kedalam extra ordinary crime, banyak kasus pelaku tindak pidana korupsi yang divonis bebas oleh Majelis Hakim, hal ini menunjukkan lemahnya hukum dan bentuk keadilan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia tentang vonis bebas dan penerapan vonis bebas pada putusan-putusan pengadilan. Jenis p…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xviii, 153 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1848462025
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYERTAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTU…
Skripsi ini akan membahas mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan Hakim No. 27/Pid.SusTPK/2023/PN Plg”. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Palembang, yang mana putusan tersebut membahas mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan salah salah sat…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 135 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1847572025
PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI …
Desertion is a criminal offense for military personnel who, without proper authorization (in this case, from their superior officer), deliberately leave their unit and abandon their military duties at a specific place and time as determined by military service regulations. This may occur either by fleeing the unit or leaving without permission. The term "desertion" is defined in the Indonesian …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 135 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1847932025
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN…
Pertanggungjawaban pidana orang tua sebagai pelaku tindak pidana penelantaran anak dengan dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN ATB dan Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN TJB merupakan bentuk kekerasan yang berdampak serius terhadap perkembangan fisik dan psikis anak. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin tumbuh kembang anak. Permasalahan …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 91 hlm.; ilus.; tab, 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1802712025
PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA ATAS PELAYANAN KESEHATAN (STUDI MAN…
Pemerintah Indonesia telah mengupayakan untuk memberikan pelayanan jaminan kesehatan bagi seluruh warga negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, namun bagi manusia gerobak belum dapat merasakan pelayanan dikarenakan ada persyaratan yang belum bisa dipenuhi, tentunya hal ini bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan tesis ini adalah untuk m…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 155 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1457802024
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG LISENSI HAK SIAR KOMPETISI MOBILE LEGEND…
Penelitian ini mengangkat isu Di era digital, Hak Kekayaan Intelektual (KI), khususnya hak cipta, menjadi krusial. YouTube sebagai platform utama berbagi konten sering menghadapi pelanggaran, seperti pengunggahan ulang tanpa izin yang merugikan pemegang hak siar, seperti Nimo TV. Undang-Undang Hak Cipta dan Penyiaran melindungi karya sinematografi, termasuk siaran digital. Kasus The Oberoi Hote…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 91 hlm.; ilus, 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1807312025
UPAYA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KE…
Korban kekerasan terhadap perempuan di wilayah Sumatera Selatan telah mencapai 701 korban, yang dalam hal ini telah terhitung bersamaan dengan korban kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya upaya kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana kasus kekerasan rumah tangga (KDRT) di Sumatera Selatan. Temuan masalah dalam penelitian ini adalah upaya Kepoli…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 122 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1846162025
STRATEGI HUKUM PENGENAAN CUKAI MINUMAN BERPEMANIS DALAM KEMASAN SEBAGAI UPAYA…
Tingginya prevalansi diabetes, obesitas, dan penyakit tidak menular akibat konsumsi gula berlebih melalui minuman berpemanis dalam kemasan di Indonesia telah mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan cukai sebagai instrumen pengendalian kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kem…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 183 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1853512025
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA YANG MEMASUKI USIA PENSIUN UNTUK MEMPEROLEH HAK PE…
The provisions of the Labor Law do not specifically yet regulate about theretirement age limit for workers so that it does not provide protection for workers.This is the reason there are still the rights of Retirement Age Workers are notprotected yet. The purpose of the study was to analyze the legal protection forworkers entering retirement age to obtain severance pay rights and the legalconse…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xviii, 117 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1453402024
PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG BERHALANGAN TETA…
Peran kepala daerah dan wakil kepala daerah sangat penting dalam menjalankan pemerintahan karena menjadi ujung tombak dalam membawa kemajuan di sebuah daerah. Apabila kepala daerah yang berhalangan tetap, wakil kepala daerah dapat menggantikan kerja, begitupun apabila wakil kepala daerah yang berhalangan tetap, kepala daerah masih tetap menjalankan pemerintahan. Namun, apabila jabatan kepala da…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 68 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1450012024
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL (Studi Putusan No…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah Pengaruh Brand Image dan Harga Produk Kosmetik Wardah Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan data melalui metode survey. Teknik pengambilan sample menggunakan accidental sampling dengan kriteria yang meliputi mahasiswi Universitas Sriwijaya yang pernah menggunakan kosmetik Ward…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 68 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1454362024
RASIONAL HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN SA…
Dalam penulisan ini, penulis meneliti apa yang menjadi rasional hakim dalam mengabulkan perkara permohonan ganti kerugian dan menggunakan upah minimum setempat sebagai acuan atau patokan penentuan besaran jumlah ganti kerugian serta perlindungan hukum bagi korban salah tangkap untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini mengenai rasional hakim dalam menjatuhkan pembayaran ganti kerugian …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 68 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1449872024
KEWENANGAN BADAN PERMUSYARATAN DESA (BPD) DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATA…
Penelitian ini bertujuan untuk mejelaskan kewenangan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Kecamatan Keluang Musi Banyuasin. Dalam hal melakukan Penyusunan APBDesa badan permusyawaratan desa (BPD) berpedoman pada peraturan Permendegri No. 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin N…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 130 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1453882024
PEMENUHAN HAK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA ALIH DAYA PADA SEK…
Penelitian ini membahas pemenuhan hak keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja alih daya pada sektor pertambangan, dengan studi kasus di PT. Bukit Asam, Kabupaten Muara Enim. Latar belakang penelitian ini didasari oleh masih lemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja alih daya, terutama dalam hal pelaksanaan K3, meskipun sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. T…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 144 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1852422025
PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANGGOTA POLISI SEBAGAI PERANTARA DALAM PENJUALAN…
Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berbagai macam tindak pidana Narkotika yang marak terjadi, termasuk tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Polisi. Anggota Polisi sebagai Aparat Penegak Hukum. Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, diatur secara tegas bahwa setiap Anggota Kepolisian yang melanggar kode etik akan dikenakan …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 140 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1443072024
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography