PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PUTUSAN HAKIM SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PE…

Restorative justice, as a means of reconciliation between the defendant and the victim in a criminal act, can produce different outcomes in judges' decisions. Generally, this reconciliation is used as a mitigating factor for the defendant. However, some decisions use restorative justice as a reason for acquitting the defendant, although normatively it is not considered a justification or a reas…

PENITIPAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH YANG MASIH DALAM SENGKETA KEPEMILIKA…

The implementation of the deposit of compensation for land acquisition for the construction of the Inderalaya-Prabumulih toll road in a state where the land is still in dispute over ownership, experiencing obstacles from legal substance factors is legal substance factors, namely the Land Acquisition Law which does not contain an explanation of the article explaining regarding when compensation …

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KABUPATEN…

Penelitian ini berjudul “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KABUPATEN REJANG LEBONG.” Penilitan ini membahas mengenai banyaknya angka kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi pada Kabupaten Rejang Lebong pada tahun belakangan ini. Oleh karenanya diperlukan kajian mengenai mengapa hal tersebut bisa terjadi. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK SEBAGAI KREDITUR ATAS NASABAH SEBAGAI DEBITU…

Bank-bank di Indonesia memainkan peran utama sebagai fasilitator dalam program KUR. Bank bekerja untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana KUR secara efisien. Namun program Kredit Usaha Rakyat atau KUR yang disalurkan ini juga mengandung risiko gagal bayar atau kredit macet. Salah satu contoh bank yang memberikan KUR kepada debitur dan mengalami risiko gagal bayar adalah PT. Bank N…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP LIMBAH MEDIS RUMAH SAKIT

Korporasi diambil dari istilah dalam bahasa Inggris "Corporation" yang berarti badan hukum atau sekelompok orang yang oleh Undang-Undang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana seorang individu sebagai subjek hukum. Corporate mencakup Badan hukum (PT, Yayasan, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah). Limbah rumah sakit adalah salah satu dampak negatif yang perl…

KEBERLAKUAN PERUBAHAN PENGATURAN SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN PAS…

Penelitian ini membahas keberlakuan pengaturan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Isu hukum utama yang dikaji adalah kecenderungan kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada kepentingan industrialisasi dibandingkan perlindungan sektor pertanian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mengana…

PENERAPAN ASAS DOMINUS LITIS DALAM PENENTUAN PEMIDANAAN ATAU REHABILITASI TER…

This study discussed the application of the principle of dominus litis by the Publics Prosecutor indetermining the from settlement og narcotics abuse cases, especially ini choosing betwen criminalization or rehabilitation for perpetrators. In the Indonesian criminal justice system, the principle ogf dominus litis gives full authority to the presecutor as the controller of the case to determine …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS TINDAKAN WANPRESTASI INVESTASI BODO…

Kelemahan utama bidang hukum bagi korban investasi bodong adalah masalah ketidakpastian hukum, dengan adanya kekosongan hukum ini dapat mengakibatkan efektivitas dan optimalisasi perlindungan terhadap korban investasi bodong berlangsung tidak maksimal. Faktanya masih terdapat kesenjangan hukum bahwa seringkali pelaku investasi bodong kerap lolos dari sanksi hukum, contohnya dalam kasus Invest b…

PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN YANG MELA…

This research analyzes the legal basis and enforcement mechanisms for administrative sanctions against violations of the merit system by Civil Service Officials in the management of the Civil Service in Indonesia, particularly following the enactment of Law No. 20 of 2023. This study employs a normative legal research method, aiming to examine the provisions regarding sanctions in the aforement…

PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI ANTARA PERGURUAN TINGGI NEGERI BERBADAN HUKU…

ABSTRACT The State College of Law (PTNBH) is a concept of State College which has the status of a legal body and has its own autonomy. This has resulted in PTNBH having the opportunity to bind itself in business contracts, especially construction. Does not exclude the possibility, that PTNBH will be involved in a construction dispute. Arbitration has the authority to examine and prosecute const…

PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKU…

Skripsi ini berjudul “Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang”. Rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan diversi di Pengadilan Negeri Palembang tahun 2020-2024 dan apa yang menjadi faktor mempengaruhi dalam penerapan diversi di Pengadilan Negeri Palembang tahun 2020-2024. Adapun peneliti…

ASAS MINIMUM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: …

Indonesia menjamin bahwa setiap tindak pidana harus ditangani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi, diatur dalam Pasal 338 KUHP. Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian memegang peran penting untuk menentukan kesalahan terdakwa sesuai dengan teori pembuktian negatif (negatief wettelijk bewijs theorie) dalam Pasal 183 KUH…

IMPLEMENTASI SISTEM STRATEGI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI …

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xiii, 40 hlm.; ill.; tab.; 29 cm.

Series Title

-

Call Number

T1724962025

PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PID…

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam memberikan bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Baturaja Kelas IB, dengan latar belakang pentingnya akses keadilan bagi terdakwa yang rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia dalam proses peradilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana upaya Posbakum d…

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN ANAK (…

Skripsi ini berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Kekerasan Anak (Studi Putusan Nomor. 3/Pid.Sus/2021/Pn.Bpd Dan Putusan Nomor. 16/Pid.Sus/2020/Pn.Mme. Kekerasan terhadap anak, termasuk yang dilakukan oleh orang tua kandung, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi anak dan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan An…

URGENSI RATIFIKASI INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF ALL PERSONS…

Penelitian ini membahas banyaknya kasus penghilangan paksa yang terjadi secara global maupun nasional dan aturan hukum internasional yang mengaturnya. International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance merupakan aturan hukum internasional yang disahkan pada tahun 2006. Konvensi tersebut menjadi dasar perlindungan terhadap hak setiap orang untuk terhindar dari…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENYEWAKAN TANAH TANP…

ABSTRAK Skripsi ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyewakan Tanah Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN. Mlg dan Putusan Nomor 260/Pid.B/2017/PN Amb)" Rumusan masalah dalam skripsi ini ialah Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menyewakan tanah tanpa izin dalam Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Mig dan PutusanNomor 260/Pid …

KEDUDUKAN MONETISASI KONTEN YOUTUBE SEBAGAI OBJEK HARTA BERSAMA DALAM PERSPEK…

The purpose of this study was to analyze the position of YouTube content monetization as an object of joint property in the perspective of Marriage Law, analyze about division of YouTube content monetization which is the object of a lawsuit in a dispute over the division of joint property in court, and to determine future regulations related to the position of YouTube content monetization as an…

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBENTUK NORMA HUKUM BARU SEBAGAI HARMONISASI…

The development of constitutional law presents a phenomenon where the Constitutional Court may formulate legal norms in its decisions. This study aims to analyze the authority to form written legal norms in the Pancasila Constitutional State, the legal status of norms in the Constitutional Court Decision, and to find ideal arrangements to ensure compliance with the Constitutional Court's decisi…

PERKAWINAN TANPA WALI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 …

Perkawinan tanpa wali terhadap anak dibawah umur merupakan fenomena yang terjadi baru-baru ini. Oleh sebab itu, Penulis membuat sebuah penelitian yang berjudul, "Perkawinan Tanpa Wali Terhadap Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam". Perkawinan merupakan salah satu contoh peristiwa hukum. Subjek hukum yang …

PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PENGIRIM TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN DIPLOMAT…

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus yang menimbulkan kekhawatiran akibat adanya penyalahgunaan kekebalan diplomatik yang dilakukan oleh perwakilan negara asing terhadap rakyat sipil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tanggung jawab negara pengirim saat terjadi penyalahgunaan kekebalan diplomatik berdasarkan kasus pembunuhan jurnalis Arab Saudi, Jamal Kha…

TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT DARI PERUSAHAAN YANG MENG…

Adapun latar belakang dalam penulisan skripsi ini yaitu terjadinya wanprestasi perjanjian kredit antara kedua belah pihak antara debitur dan kreditur yang sedang dalam likuidasi. Permasalahan yang dibahas pada skripsi ini yaitu bagaimana pengaturan terkait wanprestasi pada perjanjian kredit dari perusahaan yang mengalami likuidasi dan bagaimana pertimbangan hukum terkait wanprestasi yang telah …

RELEVANSI KEWAJIBAN HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DALAM UNDANG-U…

Penelitian ini berjudul “Relevansi Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pada Sektor Bidang Usaha Minyak Dan Gas Bumi”. Penelitian ini membahas mengenai dua permasalahan yaitu landasan filosofis tentang pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persero…

KEWAJIBAN TINDAK LANJUT TERLAPOR ATAS REKOMENDASI OMBUDSMAN DALAM PENGAWASAN …

This thesis is titled: The Obligation of the Reported Party to Follow Up on Ombudsman Recommendations in Public Service Oversight. This thesis is motivated by issues arising from misconceptions about the mandatory nature of Ombudsman recommendations in the law and the concept of recommendations in state administration. The issues discussed in this thesis are the basis for considering the obliga…

PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKU…

Korupsi sebagai extraordinary crime menimbulkan dampak luas terhadap negara dan masyarakat, terlihat dari tren peningkatannya pada tahun 2023 yang memerlukan penindakan tegas melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pidana tambahan seperti uang pengganti, penyitaan aset, dan pidana penjara subsider sering terkendala dama pelaksanaannya karena terpidana me…

ANALISIS KEBIJAKAN TRANSISI ENERGI APEC UNTUK MENDORONG INDONESIA NET ZERO EM…

Transisi energi global menjadi isu krusial dalam rangka mitigasi perubahan iklim yang menuntut keterlibatan berbagai aktor internasional, termasuk Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) sebagai forum kerja sama ekonomi kawasan. Indonesia sebagai anggota APEC telah menyatakan komitmen untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060, yang memerlukan dukungan kebijakan, investasi, dan per…

TINJAUAN TEORETIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA ADAT PENCURIAN PRATIMA DI DESA ADAT…

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Teoretis Penegakan Sanksi Pidana Adat Pencurian Pratima di Desa Adat Negasepaha Bali Pasca Diakuinya Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Di Undang-Undang No. 1 Tahun 2023". Dalam penelitian tersebut penulis menemukan permasalahan berupa: 1. Bagaimana bentuk aturan sanksi dalam tindak pidana pratima dan pelaksanaannya saat ini di Bali. 2. Bagaimana penyelesaian terha…

POLITIK HUKUM PIDANA FRASA RINGANNYA PERBUATAN DALAM KETENTUAN RECHTERLIJK PA…

Pengesahan KUHP Nasional telah merubah paradigma pemidanaan di Indonesia yang tadinya retributif berubah kepada restoratif, hal ini memunculkan konsepsi baru pada hukum pidana Indonesia yakni rechterlijk pardon. Namun pengaturan rechterlijk pardon masih menimbulkan persoalan, salah satunya adalah unsur ringannya perbuatan yang menjadi syarat pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan rechterlijk …

DETEKSI SERANGAN DDOS PADA PORTMAP MENGGUNAKAN METODE BIDIRECTIONAL RECURRENT…

Portmap atau RPC bind adalah protokol yang digunakan dalam sistem operasi Unix dan Linux untuk memetakan nomor port dengan nomor program yang terkait. Pada serangan DDoS terhadap Portmap, para penyerang akan memanfaatkan kelemahan dalam protokol ini untuk mengirimkan permintaan yang salah atau manipulatif dalam jumlah besar ke server yang menjalankan Portmap. Karena sifat UDP yang tidak memilik…

KEPASTIAN HUKUM KONSESI TAMBANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAANBERDASARKA…

Sektor pertambangan merupakan salah satu aset pengelolaan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Kedudukan Ormas keagamaan terhadap pemberian konsesi tambang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 83A yang memberikan WIUPK prioritas kepada badan usaha …