PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKU…

Skripsi ini berjudul “Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang”. Rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan diversi di Pengadilan Negeri Palembang tahun 2020-2024 dan apa yang menjadi faktor mempengaruhi dalam penerapan diversi di Pengadilan Negeri Palembang tahun 2020-2024. Adapun peneliti…

ASAS MINIMUM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: …

Indonesia menjamin bahwa setiap tindak pidana harus ditangani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi, diatur dalam Pasal 338 KUHP. Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian memegang peran penting untuk menentukan kesalahan terdakwa sesuai dengan teori pembuktian negatif (negatief wettelijk bewijs theorie) dalam Pasal 183 KUH…

IMPLEMENTASI SISTEM STRATEGI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI …

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xiii, 40 hlm.; ill.; tab.; 29 cm.

Series Title

-

Call Number

T1724962025

PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PID…

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam memberikan bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Baturaja Kelas IB, dengan latar belakang pentingnya akses keadilan bagi terdakwa yang rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia dalam proses peradilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana upaya Posbakum d…

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN ANAK (…

Skripsi ini berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Kekerasan Anak (Studi Putusan Nomor. 3/Pid.Sus/2021/Pn.Bpd Dan Putusan Nomor. 16/Pid.Sus/2020/Pn.Mme. Kekerasan terhadap anak, termasuk yang dilakukan oleh orang tua kandung, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi anak dan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan An…

URGENSI RATIFIKASI INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF ALL PERSONS…

Penelitian ini membahas banyaknya kasus penghilangan paksa yang terjadi secara global maupun nasional dan aturan hukum internasional yang mengaturnya. International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance merupakan aturan hukum internasional yang disahkan pada tahun 2006. Konvensi tersebut menjadi dasar perlindungan terhadap hak setiap orang untuk terhindar dari…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENYEWAKAN TANAH TANP…

ABSTRAK Skripsi ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyewakan Tanah Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN. Mlg dan Putusan Nomor 260/Pid.B/2017/PN Amb)" Rumusan masalah dalam skripsi ini ialah Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menyewakan tanah tanpa izin dalam Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Mig dan PutusanNomor 260/Pid …

KEDUDUKAN MONETISASI KONTEN YOUTUBE SEBAGAI OBJEK HARTA BERSAMA DALAM PERSPEK…

The purpose of this study was to analyze the position of YouTube content monetization as an object of joint property in the perspective of Marriage Law, analyze about division of YouTube content monetization which is the object of a lawsuit in a dispute over the division of joint property in court, and to determine future regulations related to the position of YouTube content monetization as an…

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBENTUK NORMA HUKUM BARU SEBAGAI HARMONISASI…

The development of constitutional law presents a phenomenon where the Constitutional Court may formulate legal norms in its decisions. This study aims to analyze the authority to form written legal norms in the Pancasila Constitutional State, the legal status of norms in the Constitutional Court Decision, and to find ideal arrangements to ensure compliance with the Constitutional Court's decisi…

PERKAWINAN TANPA WALI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 …

Perkawinan tanpa wali terhadap anak dibawah umur merupakan fenomena yang terjadi baru-baru ini. Oleh sebab itu, Penulis membuat sebuah penelitian yang berjudul, "Perkawinan Tanpa Wali Terhadap Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam". Perkawinan merupakan salah satu contoh peristiwa hukum. Subjek hukum yang …

PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PENGIRIM TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN DIPLOMAT…

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus yang menimbulkan kekhawatiran akibat adanya penyalahgunaan kekebalan diplomatik yang dilakukan oleh perwakilan negara asing terhadap rakyat sipil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tanggung jawab negara pengirim saat terjadi penyalahgunaan kekebalan diplomatik berdasarkan kasus pembunuhan jurnalis Arab Saudi, Jamal Kha…

TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT DARI PERUSAHAAN YANG MENG…

Adapun latar belakang dalam penulisan skripsi ini yaitu terjadinya wanprestasi perjanjian kredit antara kedua belah pihak antara debitur dan kreditur yang sedang dalam likuidasi. Permasalahan yang dibahas pada skripsi ini yaitu bagaimana pengaturan terkait wanprestasi pada perjanjian kredit dari perusahaan yang mengalami likuidasi dan bagaimana pertimbangan hukum terkait wanprestasi yang telah …

RELEVANSI KEWAJIBAN HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DALAM UNDANG-U…

Penelitian ini berjudul “Relevansi Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pada Sektor Bidang Usaha Minyak Dan Gas Bumi”. Penelitian ini membahas mengenai dua permasalahan yaitu landasan filosofis tentang pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persero…

KEWAJIBAN TINDAK LANJUT TERLAPOR ATAS REKOMENDASI OMBUDSMAN DALAM PENGAWASAN …

This thesis is titled: The Obligation of the Reported Party to Follow Up on Ombudsman Recommendations in Public Service Oversight. This thesis is motivated by issues arising from misconceptions about the mandatory nature of Ombudsman recommendations in the law and the concept of recommendations in state administration. The issues discussed in this thesis are the basis for considering the obliga…

PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKU…

Korupsi sebagai extraordinary crime menimbulkan dampak luas terhadap negara dan masyarakat, terlihat dari tren peningkatannya pada tahun 2023 yang memerlukan penindakan tegas melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pidana tambahan seperti uang pengganti, penyitaan aset, dan pidana penjara subsider sering terkendala dama pelaksanaannya karena terpidana me…

ANALISIS KEBIJAKAN TRANSISI ENERGI APEC UNTUK MENDORONG INDONESIA NET ZERO EM…

Transisi energi global menjadi isu krusial dalam rangka mitigasi perubahan iklim yang menuntut keterlibatan berbagai aktor internasional, termasuk Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) sebagai forum kerja sama ekonomi kawasan. Indonesia sebagai anggota APEC telah menyatakan komitmen untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060, yang memerlukan dukungan kebijakan, investasi, dan per…

TINJAUAN TEORETIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA ADAT PENCURIAN PRATIMA DI DESA ADAT…

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Teoretis Penegakan Sanksi Pidana Adat Pencurian Pratima di Desa Adat Negasepaha Bali Pasca Diakuinya Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Di Undang-Undang No. 1 Tahun 2023". Dalam penelitian tersebut penulis menemukan permasalahan berupa: 1. Bagaimana bentuk aturan sanksi dalam tindak pidana pratima dan pelaksanaannya saat ini di Bali. 2. Bagaimana penyelesaian terha…

POLITIK HUKUM PIDANA FRASA RINGANNYA PERBUATAN DALAM KETENTUAN RECHTERLIJK PA…

Pengesahan KUHP Nasional telah merubah paradigma pemidanaan di Indonesia yang tadinya retributif berubah kepada restoratif, hal ini memunculkan konsepsi baru pada hukum pidana Indonesia yakni rechterlijk pardon. Namun pengaturan rechterlijk pardon masih menimbulkan persoalan, salah satunya adalah unsur ringannya perbuatan yang menjadi syarat pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan rechterlijk …

DETEKSI SERANGAN DDOS PADA PORTMAP MENGGUNAKAN METODE BIDIRECTIONAL RECURRENT…

Portmap atau RPC bind adalah protokol yang digunakan dalam sistem operasi Unix dan Linux untuk memetakan nomor port dengan nomor program yang terkait. Pada serangan DDoS terhadap Portmap, para penyerang akan memanfaatkan kelemahan dalam protokol ini untuk mengirimkan permintaan yang salah atau manipulatif dalam jumlah besar ke server yang menjalankan Portmap. Karena sifat UDP yang tidak memilik…

KEPASTIAN HUKUM KONSESI TAMBANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAANBERDASARKA…

Sektor pertambangan merupakan salah satu aset pengelolaan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Kedudukan Ormas keagamaan terhadap pemberian konsesi tambang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 83A yang memberikan WIUPK prioritas kepada badan usaha …

MEKANISME PERJANJIAN DISTRIBUSI GAS ELPIJI SUBSIDI

Mekanisme perjanjian distribusi Gas LPG subsidi biasanya melibatkan pemerintah sebagai regulator utama dalam menentukan harga, kuota, dan distribusi Gas LPG subsidi ke masyarakat. Perjanjian ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan Gas LPG subsidi dengan harga terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian distribusi gas LPG bersub…

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM APLIKATOR BROADCAST ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU …

Penelitian ini membahas mengenai kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh aplikator broadcast dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023 bermula dari digunakannya lagu milik PT Aquarius Pustaka Musik tanpa izin oleh pengguna aplikasi, yang difasilitasi oleh sistem penyiaran dari pihak Bigo Technology Pte. Ltd.. Lagu tersebut digunakan secara berulang dalam siaran la…

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA INFLUENCER ATAS TESTIMONI PALSU DALAM KONTEN ENDOR…

Influencer memiliki peran penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen melalui media sosial, terutama dalam kegiatan promosi produk. Namun, promosi yang dilakukan tidak jarang menimbulkan permasalahan hukum, khususnya ketika informasi yang disampaikan bersifat menyesatkan atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum …

AKIBAT HUKUM AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DAN AKTA KUA…

Penelitian ini membahas tentang Akibat Hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Dan Akta Kuasa Menjual Sebagai Jaminan (Studi Putusan Mahkamah Agung 1070 K/Pdt/2020). Permasalahan hukum timbul Ketika PPJB dan akta kuasa menjual digunakan tidak sesuai dengan fungsinya yang sah, dan justru menimbulkan sengketa antara pihak yang terlibat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengana…

KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI TERHADAP PERATURAN DAERAH DALAM SISTEM HUKUM INDO…

Penelitian ini membahas perbedaan bentuk hukum serta kedudukan Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah dalam sistem hukum Indonesia, dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undan…

PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL PADA LINGKUNGAN LAUT DI SELAT MALAKA DARI PE…

Judul dari penelitian ini adalah “Perlindungan Hukum Internasional pada Lingkungan Laut di Selat Malaka dari Pencemaran Minyak yang Berasal dari Kapal”. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap ketentuan- ketentuan hukum internasional; upaya dalam perlindungan lingkungan laut Selat Malaka; serta hambatan dalam penerapan hukum internasional dalam melindungi lingkungan laut …

ASPEK HUKUM KONTRAK BAGI HASIL YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MI…

Skripsi ini berjudul “Aspek Hukum Kontrak Bagi Hasil yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Ditinjau dari PP No. 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Penggantian Biaya Operasi”. Latar belakang dalam penelitian ini dimulai dari adanya perbedaan interpretasi terhadap ketentuan kontrak yang dapat menimbulkan konflik antar pihak, (BP-PEN) menyebutkan salah satu kendala dalam pen…

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP HUTANG-PIUTANG YANG TELAH DIBUAT …

Skripsi ini berjudul “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Hutang-Piutang Yang Telah Dibuat Oleh Suami Istri Dalam Ikatan Perkawinan”. Penelitian ini membahas tentang kedudukan hukum pembatalan perkawinan serta akibat hukumnya terhadap perjanjian hutang-piutang yang telah dibuat selama perkawinan berlangsung. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana kedudukan hukum pe…

UPAYA HUKUM PENGGUGAT TERHADAP PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) DALA…

Sengketa lahan merupakan persoalan hukum yang kerap terjadi dalam praktik pertanahan, khususnya antara korporasi dan masyarakat lokal. Salah satu kasusnya adalah sengketa antara PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk dan masyarakat Desa Cecar, Kabupaten Lahat, terkait klaim kepemilikan atas lahan seluas ±6,5 hektar. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hukum h…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PERBUATAN OVERCLAIMED DALAM PROMOSI…

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Perbuatan Overclaimed Dalam Promosi Oleh Influencer Pada Suatu Produk Skincare" Platform sosial media sekarang digunakan para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan promosi/iklan produk. Platform yang beragam membuat pelaku usaha tidak luput dari promosi yang memakai jasa influencer. Namun tidak jarang influencer melakukan promosi dengan cara overclaimed…