Filter by
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENGEROYOKAN ANTAR PELAJA…
Skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pengeroyokan Antar Pelajar (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Seberang Ulu 1)” Latar belakang dalam penelitian ini adalah tingginya kasus pengeroyokan antar pelajar di wilayah hukum kepolisian sektor seberang ulu 1 dibandingkan dengan wilayah hukum lainnya di kota Palembang. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 96 hlm.; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1453992024
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA GRATIFIKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG …
Tesis ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Praktik gratifikasi yang merupakan salah satu bentuk rumusan delik dari tindak pidana korupsi sesuai UU Tipikor. Suap menyuap dan gratifikasi merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi yang menarik perhatian kar…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 144 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1016982023
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PUTUSAN YANG MENYIMPANG DARI SURAT DAKWAAN JAKSA P…
Pada putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht, Majelis Hakim memutus Terdakwa Krismonika bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 padahal Pasal tersebut tidak ada dalam surat dakwaan yang mana putusan tersebut sudah mengenyampingkan Pasal 182 Ayat (3), (4) KUHAP serta SEMA Nomor 03 Tahun 2015. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 136 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1312172023
PERAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM MENGUNGKAP PELAKU UTAMA PADA TINDAK PIDANA K…
Skripsi ini ditulis dengan judul Peran Justice Collaborator Dalam Mengungkap Pelaku Utama Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No.33/Pid.Sus-Tpk/2020 Pn.Plg Dan Putusan No.51/Pid.Sus-Tpk/2021 Pn.Tjk). Rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini ialah mengenai kesaksian yang diberikan oleh Justice Collaborator yang berperan dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana korupsi dalam …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 90 hlm.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1294842023
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA BAGI JUSTICE COLLABORATOR TI…
Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan. Tindak Pidana Korupsi adalah suatu kejahatan yang sangat susah diberantas karena sangat tertutup rapi dan terorganisir. Justice collaborator adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk mengungkap kejahatan terorganisir seperti jaringan mafia. Berdasarkan hal tersebut Justice Collaborator memiliki peran…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 71 hlm.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T951482023
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG TURUT SERTA DALAM MELAKUKAN TIN…
Penulisan skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap orang Yang Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan No. 64/Pid.B/2020/Pn. Bau dan Putusan No. 61/Pid.B/2021/Pn.Kln), yang melatarbelakangi dalam pembuatan skripsi ini yaitu banyaknya kasus penganiayaan yang terjadi. Permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan ini…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 124 hlm.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1064502023
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KASUS PENGGELAPAN DALA…
Penelitian ini berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana korupsi Kasus Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia” Rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini ialah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terkait tindak pidana korupsi kasus penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Purnawirawan Tentara …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- ix, 124 hlm.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1059332023
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN SURAT PADA PUTUSAN NOMOR: 645/Pid.…
Kasus pemalsuan surat di Indonesia bukan menjadi masalah baru di dalam masyarakat, Sehingga banyak pihak/orang yang mengalami kerugian. Maka dari itu Penulis melakukan Penelitian berdasarkan uraian tersebut dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Surat Pada Putusan Nomor: 645/Pid.B/2018/Pn Llg Dan Putusan Nomor: 670/Pid.B/2021/Pn Plg”. Rumusan masalah dalam penelitian ini a…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 81 hlm.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1063732023
PENERAPAN TEORI DEELNEMING TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUK…
Skripsi ini berjudul “Penerapan Teori Deelneming Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”. Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu: Dasar Perimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg dan Penerapan Teori Deelneming Pada Putusan Hakim Nomor 1/Pid.…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 129 hlm.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T950742023
PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) KEPADA JUSTICE COLLABOLATOR DALAM TINDAK PIDAN…
Skripsi ini ditulis dengan judul yaitu Pemberian Penghargaan (Reward) Kepada Justice Collabolator dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Pasal 10A Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014. Isu hukum yang diangkat ialah mengenai Justice Collabolator yang mulai marak dibahas setelah adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Justice Collabolator memiliki peran dalam membantu penegak hukum dalam mengun…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 84 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T917872023
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KREDIT MODAL KERJA PADA PEKERJA…
Penulis dalam penulisan skripsi ini membuat abstrak dengan judul Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Kredit Modal Kerja Pada Pekerjaan Konstruksi Fiktif (Studi Putusan No. 2822 K/Pid.Sus/2021), Pada kasus ini telah terjadi tindak pidana korupsi kredir modal kerja dengan menggunakan dokumen fiktif sehingga cairnya dana kredit modal kerja dapat cair ke tangan pihak yang salah. Penulis m…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- vii, 120 hlm.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T878012023
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERKAIT PEMBATALAN PEMBERIAN SANKSI TINDAKAN MENJADI…
Law Number (No). 11 of 2012 on Criminal Justice System of child is expected to be able to protect children from all criminal acts. However, in its application there are often differences, especially in making criminal decisions. One example of a case of difference in decision making is at the Medan High Court (PT) where the judge cancels the sanctions for the theft committed by children based o…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 125 hlm.; Ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1261902023
PERAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PERKARA PIDANA AN…
Penelitian ini adalah penelitian perkara pidana anak upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan berdasarkan pendekatan Restorative Justice di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Adapun permasalahan yang diangkat, yaitu bagaimana pengaturan hukum penyelesaian perkara pidana anak, penyelesaian melalui restorative justice dan upaya optimalisasi dalam penerapan restorative justice. Metode peneli…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 102 hlm.; Ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1071102023
ANALISIS TERBADAP PUTUSAN HAKIM YANG MENGESAMPINGKAN ASAS LEX SPECIALIS DEROG…
Penjatuhan putusan terhadap Anak pelaku pencabulan terhadap anak menurut Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbm didasarkan pada ketentuan Pasal 290 ke-1 KUHP yang mengesampingkan Pasal 76E juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (UUPA) sebagai lex specialis. Rumsuan masalah dalam penelitian ini adalah terkait dasar pertimbangan yuridis da…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 103 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1069522023
PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM TERHADAP PENDERITA GANGGUAN JIWA SKIZOFRENIA YA…
This study is entitled Application of the Double Track System for Patients of Schizophrenia who commit murder. In the provisions of Article 44 paragraph (2) of the Criminal Code judges can order criminals with mental disorders to be admitted to a mental hospital for a maximum of 1 (one) year. However, in the Judge's Decision Number: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 he was given a prison sentence. In ano…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 144 hlm.; Ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1120132023
PENGGANTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TI…
Kejaksaan dalam menjalani fungsi kekuasaan yudikatif di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan, juga melakukan fungsi-fungsi yudikatif lain yang diberikan oleh undang-undang. Terutama dalam penanganan perkara korupsi yang salah satu tujuan utamanya ialah untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi. Dengan mengoptimalkan kewenangan disk…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 122 hlm.; Ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1070972023
RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA BEBAS PELAKU OBSTRUCTION OF JUSTI…
Skripsi ini berjudul “Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Bebas Pelaku Obstruction Of Justice Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Ma Nomor 78 Pk/Pid.Sus/2021).” Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu, Ratio decidendi hakim dalam memutus perkara bebas pelaku obstruction of justice pada tindak pidana korupsi dalam Putusan MA No. 78 PK/Pid.Sus/2021, serta Keterliba…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 104 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T881002023
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL (…
ABSTRAK Pada penulisan skripsi ini, penulis membuat abstrak yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Sby) dalam kasus ini dapat dilihat tindak pidana korupsi yang bermula dari kebijakan Pemerintah daerah dalam memberikan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus berdasarkan pada Peraturan Kepala Daera…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 86 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T883292023
POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENERIMAAN RETRIBUSI BERUPA SETORAN PARKIR…
Skripsi-ini berjudul "Potensi Tindak Pidana Korupsi Pada Penerimann Retribusi Berupa Setoran Parkir di Kota Palembang" Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu, bagaimana mekanisme recruitment petugas parkir hingga penyetoran hasil parkir ke Dinas Perhubungan Kota Palembang dan bagaimana potensi tindak pidana korupsi pada penerimaan retribusi berupa setoran parkir di …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 82 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1070522023
PEMBUKTIAN PREDICATE CRIME TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRAKTIK PENCUCIAN UA…
Predicate Crime dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa korupsi menjadi salah satu delik dalam predicate crime pencucian uang. Korupsi dimaknai sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi. Dalam putusan ini terdakwa didakwa Pasal 12 huruf a, 12 huruf i, dan Pasal 12 B UU No. …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 90 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T920742023
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA DESA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (P…
This thesis examines the criminal responsibility of the Village Head as Perpetrators of Corruption Crimes in Decision Number 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg and Decision Number 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg. As for internal problems This research is the criminal responsibility of the village head as the perpetrator of the act criminal justice and the judge's legal considerations in making a decision ag…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 87 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T884062023
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIB…
Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg)”. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu: Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Putusan Nomor : 3/Pid.Sus – TPK/2022/PN Plg dalam tindak pidana korupsi d…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 96 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1060152023
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK P…
Skripsi ini berjudul“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Pada Perkara Korupsi”.Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai pertimbangan hakim dan penerapan aturan pencabutan hak politik bagi para terpidana korupsi sesuai dengan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah de…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 83 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1068032023
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENGENAI PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM…
Skripsi ini mengkaji mengenai “Pertimbangan Hukum Hakim mengenai Pengulangan Tindak Pidana Penggelapan dalam Putusan Mahkamah Militer I-04 Palembang Nomor 102-K/PM.I-04/AD/X/2019 “, yang dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa masalah, yaitu : (1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Militer I-04 Palembang yang terdapat dalam putusan Nomor 102-K/PM.I-04/AD/X/20…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 83 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T918312023
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU AKTIF DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DEN…
Skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Aktif Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 2429 K/Pid.Sus/2014/PT.DKI, Putusan Nomor 336 K/Pid.Sus/2015/PT.DKI dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI). Permasalahan dalam skripsi ini adalah 1.Bagaimana dasar pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pel…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 81 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1251202023
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KE…
Skripsi ini mengkaji mengenai "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Ogan Ilir" yang mana dalam penulisan skripsi ini, penulis merumuskan beberapa masalah, yaitu : (1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap whistleblower dalam tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dan (2) Apakah faktor yang mempengaruhi dalam pemberian perl…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 79 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T877522023
PENYIDIKAN PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM TINDAKAN PEMBERIAN BANT…
Penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Prabumulih terkait dugaan dalam Pemberian Bantuan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi/KMK Konstruksi oleh Bank BRI Cabang Prabumulih kepada PT. Khazanah Darussalam Indonesia (KDI) Tahun 2017 s/d 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris dengan pendekatan perundangan, konseptual, dan s…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 159 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T763092022
PENILAIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK IND…
In the case of criminal acts of corruption in the Baturaja Public Cemetery (TPU) for the 2013 fiscal year, there are differences in the assessment of state financial losses determined by the Regional Audit Board of South Sumatera and the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI). The formulation of the problem in this study are as follows: how is the authority of assessment of state fin…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 102 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T708972022
DEWAN PERS SEBAGAI LEMBAGA MEDIASI PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERS
The Press Council is an institution that is given special authority according to Law Number 40 of 1999 concerning the Press to handle press cases. In the settlement of press cases reported to the Press Council using a mediation mechanism. The problems discussed in this thesis are: 1. how the efforts of the press council as a mediator in resolving press crimes cases, 2. what factors influence th…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xviii, 189 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T782652022
PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGI…
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Hal tersebut selaras dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengembalian kerugian negara menjadi salah satu isu utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ya…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 65 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T864112022
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography