Perjanjian baku pada penyelenggaraan P2P Lending dalam prakteknya terdapat pencantuman klausula eksonerasi untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab kerugian yang dialami oleh pemberi dana. Tujuan dari penelitian tesis ini untuk mengkaji dan menganalisa bentuk klausula eksonerasi dalam perjanjian antara pemberi dana dan penyelenggara amartha mikro fintek berbasis teknologi informasi. Untu…
Penelitian ini membahas “Pelampauan Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Daerah yang Diakibatkan Konflik Norma”. Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya konflik norma serta ketidakjelasan pengaturan mengenai batas kewenangan Plt. Kepala Daerah yang menimbulkan perdebatan dan disharmoni antar peraturan. Plt. Kepala Daerah memang diperlukan untuk mencegah kekosongan ke…
Perkembangan teknologi digital mempermudah pertukaran informasi, namun juga meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi melalui modus undangan palsu di media sosial. Perlindungan data pribadi sebagai hak asasi manusia di Indonesia masih lemah akibat kendala regulasi dan penegakan hukum yang belum mengatur secara spesifik tindak pidana penyalahgunaan data di ruang siber. Penelitian ini diber…
Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa yang tersedia bagi terpidana maupun Jaksa Penuntut Umum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pemeriksaan kasasi memiliki corak Judex Juris atau pemeriksaan penerapan hukum. Artinya, dalam pemeriksaan kasasi hakim hanya memeriksa penerapan hukum saja dan tidak memeriksa kembali fakta hukum. Akan tetapi, corak pemeriksaan kasasi di Indonesia memil…
Penelitian ini membahas penerapan Restorative Justice terhadap korban penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Restorative Justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi fisik, mental, dan sosial korban serta pelaku, dengan mengutamakan rehabilitasi sebagai alternatif dari proses pemidanaan. Penelitian menggunaka…
ABSTRAK Tesis ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Membela Diri Bagi Anggota Polri yang disidang Kode Etik Dengan Vonis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Latar belakang penulisan ini adalah Dalam Institusi Polri saat personil terlibat atau melakukan tindak pidana baik dalam melaksanakan tugas maupun di luar tugas dan wewenangnya personil polri senantiasa dituntut dalam kode etik …
ABSTRACT Granting something that is not fully owned, or that remains the subject of dispute or has not yet been divided, has the potential to violate the rights of other heirs and cause harm to related parties. The purpose of this research is to analyze the legal considerations of the judge in Decision No. 503/PDT.G/2023/PN Mdn regarding the annulment of a grant, to examine the liability of the…
-
-
Buku ini telah direvisi dan diperbaiki serta diadakan penambhan berupa catatan- catatan kaki pada beberapa halam. Revisi dan perbaikan diantaranya dilakukan pada Bab Perkawinan mengenai Interpretasi Pasal 2 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.