PROSEDUR PEMUNGUTAN PPH PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG KANTOR DI PT.TASPEN (P…

The title of this final report is “Procedure for Collecting Article 22 Income Tax on Office Supplies Procurement at PT Taspen (Persero) Palembang Branch.” This final report aims to understand the procedure for collecting Article 22 Income Tax on office supplies procurement at PT Taspen (Persero) Palembang Branch. The observation results show that the collection process has been carried out …

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM PEMENUHAN HAK CUTI

Hak cuti merupakan hak normatif yang melekat pada setiap pekerja. Namun, Pekerja Rumah Tangga (PRT) seringkali mendapatkan posisi inferior sehingga mereka kesulitan untuk memperoleh hak cuti dari pengguna jasa (majikan). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum pengaturan dalam pemenuhan hak cuti bagi Pekerja Rumah Tangga dan menganalisis perlindungan hukum dalam pemenuhan ha…

PENERAPAN LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN (LITMAS) DALAM MEMBERIKAN REKOMEN…

The thesis entitled: “The Application of Social Inquiry Reports (LITMAS) in Providing Recommendations for Juvenile Justice Decisions” is based on the background of the application of LITMAS in providing recommendations for decisions concerning children in conflict with the law. Therefore, the legal issues examined in this study concern the application of Community Research Reports (LITMAS) …

IMPLEMENTASI PERDAMAIAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN AGUNAN DALAM ME…

Skripsi ini berjudul: Implementasi Perdamaian Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan Agunan dalam Mekanisme Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Pagar Alam. Dilatarbelakangi oleh meningkatnya permasalahan kredit dalam praktik perbankan yang berdampak pada stabilitas keuangan bank serta kepastian hukum bagi kreditur. Kredit bermasalah umumnya disebabkan oleh wanprestasi debitur terhadap perjanj…

IMPLEMENTASI EKSEKUSI RIIL TERHADAP HAK TANGGUNGAN ATAS DASAR PEMENANG LELANG…

Skripsi ini berjudul: Implementasi Eksekusi Riil Terhadap Hak Tanggungan Atas Dasar Pemenang Lelang di Pengadilan Negeri Pagar Alam. Dilatarbelakangi dengan adanya kendala dalam proses pengosongan objek lelang meskipun pemenang lelang telah memiliki kekuatan hukum yang sah. Eksekusi riil merupakan suatu tindakan hukum di mana pihak pengadilan melakukan upaya paksa untuk mengosongkan atau menyer…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ADVOKAT DALAM TUGAS PROFESINYA DENGAN ITIKAD BAIK: DI…

Obstruction of Justice is an act classified as a criminal offense for obstructing or hindering the legal process in a case. Advocates, in the course of performing their professional duties, are frequently associated with allegations of obstructing the legal process regarding cases handled for their clients. The purpose of this paper is to examine the legal regulations concerning Obstruction of …

PENGAWASAN TERHADAP PERUSAHAAN ALIH DAYA YANG MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KE…

Unilateral termination of employment (PHK) of outsourced workers highlights weaknesses in labor oversight and a lack of clarity regarding the legal liability of outsourcing companies. An analysis of the issue reveals that the dual nature of the employment relationship between the service provider and the client when unilateral termination occurs. The research question of this thesis are: (1) ho…

PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN…

Tindak pidana korupsi tergolong kejahatan kerah putih yang kerap kali dilakukan oleh subjek hukum perseorangan maupun yang dilakukan oleh korporasi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri maupun kelompok tertentu yang berimbas kerugian keuangan negara, korupsi juga telah meluas dalam lingkup lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, maupun Aparatur Sipil Negara yang mengemban jabatan serta mem…

TEORI Hans Kelsen TENTANG HUKUM

Edition

-

ISBN/ISSN

979-99989-4-8

Collation

xii, 183 hlm. : ilus. ;21 cm

Series Title

-

Call Number

340 Ass t

POLITIK HUKUM di Indonesia, edisi revisi

Edition

Revisi

ISBN/ISSN

978-979-769-263-6

Collation

x, 414 hlm. : ilus. ; 24 cm.

Series Title

-

Call Number

340 Mah p

hukum dan keadilan aspek nasional & internasional

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-769-627-6

Collation

viii, 216 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

340 Sud h

HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT

Edition

-

ISBN/ISSN

979-587-641-4

Collation

x, 78 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

340.52 Sub h

MENGUAK REALITAS HUKUM: RAMPAI KOLOM DAN ARTIKEL PILIHAN DALAM BIDANG HUKUM

Buku ini merupakan rampai tulisan komprehensif dengan fokus bahasan seputar hukum dan berbagai faktor nonhukum yang mengitarinya. Dengan menyajikan berbagai isu penting tentang keterkaitan dan hubungan timbal balik antara du faktor tersebut dalam berbagai permasalahan hukum.

POLITIK HUKUM DI INDONESIA, Edisi Pertama

Edition

1

ISBN/ISSN

979-503-526-6

Collation

vi, 178 hlm. : ilus. ; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

340 Soe p

SISTIM HUKUM DI INDONESIA SEBELUM PERANG DUNIA KE-II

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xiii, 380 hlm. ; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

341 Sup s

LEMBARAN ARTIKEL DI MEDIA ON LINE: PEMBINA ADAT SUMATERA SELATAN

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-587-985-5

Collation

xii, 134 hlm.; 10 cm

Series Title

-

Call Number

340.5 Sun l

HUKUM ADAT TATA NEGARA (Studi Hukum Nasional)

Edition

-

ISBN/ISSN

979-587-248-6

Collation

xii, 50 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

340.5 Sub h

TANAH NYURUNG Dalam UU Simbur Cahaya Dan Hukum Positif

Edition

1

ISBN/ISSN

979-587-549-3

Collation

x, 64 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

340.5 Sub t

HUKUM (PIDANA) ADAT

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-587-734-9

Collation

viii, 44 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

340.5 Sub h

Masyarakat Hukum Adat (Marga) Antara Kenangan dan Harapan

Edition

-

ISBN/ISSN

979-587-662-7

Collation

x, 76 hlm., 21 cm

Series Title

-

Call Number

344 Mas m

KEADILAN BERMARTABAT: Perspektif Teori Hukum

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-7274-80-8

Collation

x, 201 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

340 Pra k

PROSEDUR PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (BPHTB) BA…

This final report aims to examine the procedure for the exemption of Duty on the Aquisition of Land and Building Rights (BPHTB) for low-income communities (MBR) at the Regional Revenue Agency of Palembang City. The study employs a descriptive method using direct observation during the internship period. The findings show that the BPHTB exemption procedure is carried out through several sturctur…

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG SUDAH DIH…

Dalam praktik perbankan, pemberian kredit umumnya disertai jaminan Hak Tanggungan untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur. Permasalahan muncul ketika objek jaminan tersebut dihibahkan kepada pihak ketiga, sehingga menimbulkan sengketa dalam pelaksanaan eksekusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian hibah terhadap objek jaminan Hak Tanggungan serta untuk m…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGGUNAAN MEREK YANG SAMA DEN…

Skripsi yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Merek Yang Sama Dengan Merek Yang Sudah Terdaftar (Studi Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN.Tjk Dan Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN.Pti) ini dilatar belakangi maraknya pelanggaran terhadap hak atas merek yang terjadi di Indonesia. Rumusan masalah yang diteliti dalam skripsi ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban pi…

PENGEMBANGAN RAG DOMAIN-ADAPTIVE HUKUM INDONESIA MELALUI FINE TUNING LLM BERB…

This study develops NusantaraLaw, a Domain-Adaptive Retrieval-Augmented Generation (RAG) system for Indonesian law via QLoRA fine-tuning of the Qwen 3.5 9B model on a national legal corpus. A dataset of 6,502 instruction-response pairs was curated from eight official legal sources and validated by two legal experts via Stratified Random Sampling (250 samples, margin of error 6.96 percent). Four…

RATIO DECIDENDI PUTUSAN HAKIM NOMOR 34/PID.SUS-TPK/2025/PN JKT.PST DALAM MENE…

Penelitian ini dilatarbelakangi dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang daya jelajahnya memiliki potensi dapat mengkriminalisasikan pejabat pemerintah dalam menggunakan wewenang diskresi. Permasalahan tersebut dapat dipahami yakni dengan mengetahui ratio decidendi Putusan…

KEDUDUKAN BARANG BUKTI UNTUK MENENTUKAN STATUS PELAKU SEBAGAI PENGEDAR ATAU P…

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika merupakan kejahatan serius yang berdampak luas terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Salah satu persoalan krusial dalam penegakan hukum narkotika adalah penentuan status hukum pelaku, apakah sebagai pengguna atau pengedar, yang implikasinya sangat menentukan jenis dan beratnya sanksi pidana yang dijatuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk meng…

HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-587-774-5

Collation

viii, 38 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

340.5 Sub t

SEMANGAT "CITA HUKUM" MENUJU HUKUM NASIONAL (Kajian Sejarah)

Edition

1

ISBN/ISSN

979-587-604-x

Collation

viii, 42 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

342.598 Sub s

HUKUM WARIS ADAT

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-491-068-9

Collation

iii, 278 hlm.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346.05 Had h