In this thesis examines, the author discusses the issue of appointing guardianship for a child as requested by PPAT (Land Deed Official) as the basis for creating a deed of sale of land rights owned by the child. The purpose of this journal article is to identify, describe, and analyze the reasons PPAT requests the appointment of guardianship for a child from the Religious Court, which is used …
Pendaftaran peralihan hak atas tanah termasuk di dalam kegiatan pemeliharaan dan pendaftaran karena dari setiap peralihan hak atas tanah yang terjadi akibat jual beli dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT atau PPAT sementara, haruslah tercatat dalam sertifikat hak atas tanah. Berdasarkan pasal 24 ayat 2 peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, adapun rumusan masal…
Skripsi ini berjudul “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Yang Cacat Hukum”. Penelitian ini membahas mengenai penerapan teori kepastian hukum terhadap PPAT dalam pembuatan akta jual beli tanah, teori perlindungan hukum terhadap kedua belah pihak antara penjual dan pembeli tanah, dan teori tanggung jawab PPAT terhadap akta jual beli tanah yang dibu…
Sellers and buyers who are taxpayers manipulate the price of the land to be traded in order to avoid high tax debts. PPAT in carrying out its duties only accepts and pours out what the parties want. The purpose of this study is to determine and analyze the legal implications and legal responsibility for the deed of sale and purchase of land made by and before a PPAT at a price below NJOP as deb…
This study aims to analyze the judge's legal considerations regarding land sale and purchase deeds based on Depok District Court Decision No. 226/Pdt.G/2018/PN.DpK.), and to analyze legal settlements as an implementation of judges' decisions regarding sale and purchase deeds that do not have legal evidentiary power. This research uses research methods; normative, using primary, secondary, and t…
Latar belakang penelitian ini didasari oleh BPPD kota Palembang yang dianggap mencederai asas kebebasan berkontrak dari jual beli karena dianggap turut campur dalam menentukan harga transaksi padahal bukan merupakan pihak dalam perjanjian. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaturan nilai transaksi akta jual beli menurut verifikasi BPHTB di Kota Palembang, mengetahui isu huku…