ASAS KEKHUSUSAN SISTEMATIS BERSYARAT DALAM HUKUM PIDANA ADMINISTRASI DAN TIND…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-414-211-0

Collation

vii, 176 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

345.01 Nir a

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP VONIS BEBAS DALAM KASUS KORUPSI SEBAGAI …

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia termasuk kedalam extra ordinary crime, banyak kasus pelaku tindak pidana korupsi yang divonis bebas oleh Majelis Hakim, hal ini menunjukkan lemahnya hukum dan bentuk keadilan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia tentang vonis bebas dan penerapan vonis bebas pada putusan-putusan pengadilan. Jenis p…

PEMERIKSAAN SAKSI SECARA BERSAMA PADA PERKARA PIDANA KORUPSI DARI PERSPEKTIF …

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Untuk itu pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut harus dilakukan dengan cara luar biasa dengan menggunakan cara-cara khusus. Perm…

PERAN KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA K…

Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001. Tindak pidana korupsi yang terjadi di masa pandemi Covid 19 dilatar belakangi adanya pihak yang menyelewengkan kekuasaan ataupun jabatannya dan adanya kepentingan-kepentingan tertentu. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji Per…

MEKANISME BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM PERAMPASAN HASIL TINDAK PIDANA KOR…

Bantuan hukum timbal balik merupakan salah satu kerjasama internasional yang efektif dalam penggunaan permintaan bantuan. Meningkatnya tindak pidana korupsi menyebabkan pemberantasan tidak lagi fokus di domestik saja tetapi ke luar negeri. Diperlukannya suatu kerjasama internasional yaitu bantuan hukum timbal balik sebagai salah satu upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi. Pengaturan ban…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN PENGADAAN LIF…

Penulisan skripsi ini di latarbelakangi maraknya terjadi tindak pidana korupsi yang merajalela di bumi pertiwi, tidak hanya menimbulkan kerugikan bagi keuangan Negara namun menimbulkan pelanggaran di dalam sosial dan di dalam ekonomi. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini untuk melihat apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana serta melihat bagaimana pertanggu…

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

x, 121 p.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

345. 023 23 Nas n

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TENTANG EKSAMINASI PUTUSAN HAKIM MENGENAI TINDAK …

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

x, 129 hlm, 21 cm

Series Title

-

Call Number

345.023 23 Ana a