EFEKTIVITAS SELECTIVE POLICY OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG TERHADAP…

Selective policy merupakan prinsip utama dalam keimigrasian Indonesia yang berfungsi untuk memastikan bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan nasional yang dapat masuk dan tinggal di wilayah Indonesia. Pasca pandemic covid-19, dinamika mobilitas internasional meningkat secara signifikan sehingga mengharuskan penyesuaian st…

PERAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA DALAM MELAKUKAN PROTEKSI TERHADAP…

Penelitiaan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari program pembangunan jaringan IPAL Paket B2A di Kota Palembang yang dilaksanakan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan. Metode penelitian yang digunakan, yaitu metode penelitian kualitatif untuk menjelajahi dan meneliti sebuah fenomena utama, dengan penelitian yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakuk…

PERAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BENGKULU DALAM MENANGANI PELANGGARAN IZIN T…

Penelitian ini mengkaji peran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu dalam menangani pelanggaran izin tinggal oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) pasca pandemi Covid-19 pada tahun 2022 hingga 2023. Fenomena migrasi internasional yang semakin kompleks pasca pandemi menimbulkan tantangan baru bagi negara-negara penerima tenaga kerja asing, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, kebijakan keimigrasian men…

KERJASAMA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG DAN PERUSAHAAN DI KOTA PALEMB…

The Class I Immigration Office of TPI Palembang frequently uncovers cases of misuse of residence permits by foreigners in its jurisdiction. Foreign nationals who violate immigration administrative regulations will be promptly dealt with. To prevent the presence of illegal foreign workers, the Immigration Office empowers Timpora. Although foreign investment is important for regional development,…

KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 74 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T53014

IMPLEMENTASI KEIMIGRASIAN TERHADAP PELANGGAR KEIMIGRASIAN DI BANGKA BELITUNG …

Penelitian ini betujuan untuk menganalisis Implementasi International Convention on the Protection of the rights of All Migrant Workers and Members of their Families (ICMW) dalam pemenuhan hak asasi manusia terhadap pelanggar kemigrasian, khususunya pekerja migran beserta keluarganya yang berada dalam situasi tidak reguler di Kepulauan Bangka Belitung. Fokus kajian diarahkan pada Kantor Imigras…

PERAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG DALAM PENGAWASAN DAN PENINDAKAN T…

Datangya Tenaga Kerja Asing di Kota Palembang tentunya memiliki dampak positif dan juga negatif. Beberapa insiden kejahatan yang dilakukan oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal seringkali terjadi pada waktu-waktu tertentu, menyebabkan kekhawatiran yang mendalam dan mengakibatkan kerugian bagi individu, masyarakat, serta pemerintah serta kemanan dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan berarti…

PERAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG DALAM PENANGANAN MASALAH PELANGGA…

Tujuan dari penelitian ini untuk melihat bagaimana upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dalam melaksanakan tindakan yang diambil untuk menangani WNA yang melakukan Pelanggaran Keimigrasian dan mengurangi permasalah pelanggaran keimigrasian pada masa pandemi Covid-19. dan dalam penelitian ini Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang akan sebagai subjek peneliti. Penulis akan m…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIA…

In the Province of South Sumatra, especially Palembang, there are foreigners who violate the deadline for stay permit and misuse the activities designated in the stay permits which are therefore dealt with by the immigration office class I TPI Palembang through administrative action and imposition of criminal sanctions. this research reviewes: a. non-penal efford (prevention) to deal with immig…

ANALISIS PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG ASING YANG MENYALAHGUN…

Pemberlakuan atas Pengawasan dalam penindakan terhadap adanya penyalahgunaan terhadap izin tinggal wisata kunjungan yang diberlakukan untuk Warga Negara Asing yang berada di Kota Palembang harus selalu diperhatikan dengan ketat. Rumusan Masalah dari Penelitian ini adalah : 1. Bagaimana proses pengawasan & penegakan sanksi bagi warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal kunjungan wilay…

UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN (UU RI No.6 Th.2011)

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-007-403-3

Collation

viii, 173 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

348 Und u

HUKUM KEIMIGASIAN DALAM HUKUM INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-071-205-8

Collation

xii, 276 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342.082 Sih h

UNDANG- UNDANG KEIMIGRASIAN: Undang- undang RI Nomor 9 Tahun 1992 tentang Kei…

UNDANG- UNDANG KEIMIGRASIAN; Undang- undang RI Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, dilengkapi dengan: * Keputusan Presiden, * Peraturan Pemerintah, * Keputusan Menteri Kehakiman, * Peraturan Menteri Kehakiman, * Keputusan Menteri Tenaga Kerja, * Peraturan Menteri Tenaga Kerja

Pelaksanaan fungsi pengawas orang asing pemegang azin tinggal dalam rangka ke…

Tujuan penelitian ini untuk memaparkan pelaksanaan fungsi pengawasan orang asing pemegang izin tinggal dalam rangka ketertiban administrasi dan mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan orang asing pemegang izin tinggal di kantor imigrasi kelas I Palembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data meliputi …

HUKUM IMIGRASI

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-8166-80-5

Collation

x + 214 hlm.; 12,5 x 19 cm.

Series Title

-

Call Number

304.82 Sih h

PERSPEKTIF IMIGRASI; Dalam United Nation Convention Against Transnational Org…

Edition

-

ISBN/ISSN

979-456-259-9

Collation

xx, 285 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

304.82 San p

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEIM…

Penulisan skripsi ini berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian". Adapun permasalahan yang ada dalam penelitian ini mengenai bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh keimigrasian dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana keimigrasian. penulisan skripsi ini menggunakan metode empiris. Tindak Pidana Keimigrasian …

IMMIGRATION: as a factor in American History

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 206 p.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

325.109 Imm i

PASANG NAIK KULIT BERWARNA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

311 hlm.; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

364.256 Sto p

IMMIGRANT KIDS

Edition

-

ISBN/ISSN

059-046-565-1

Collation

72 hlm. : il. ; 26 cm

Series Title

-

Call Number

304.873 Fre i

MIGRASI URBANISASI & PASAR KERJA DI INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

979-456-179-7

Collation

xiv, 200 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

235.598 Cip m 1997

PROSES PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEIMIGRASIAN

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vi, 938 hlm.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342.082 Sek p

PERSPEKTIF IMIGRASI : Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahan Nasional

Edition

-

ISBN/ISSN

979-456-259-9

Collation

xx, 285 hal. ; tab. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

304.82 San p

Undang-Undang Keimigrasian

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

x,342 hal..; 23 cm

Series Title

-

Call Number

342.082 Ind u

Pabean, Imigrasi, dan karantina.

Edition

-

ISBN/ISSN

979-605-754-9

Collation

vii, 144 hal.: ill.: 22 cm.

Series Title

-

Call Number

336.26 Mul p

Hukum kewarganegaraan dan keimigrasian Indonesia.

Edition

-

ISBN/ISSN

979-605-050-1

Collation

216 hlm.: 21 cm.

Series Title

-

Call Number

342.983 Soe h

Pabean, Imigrasi, dan karantina

Edition

-

ISBN/ISSN

979-605-754-9

Collation

vii, 144 hlm.: ilus.; 22 cm

Series Title

-

Call Number

336.26 Mul p

Kualitas pelayanan penerbitan paspor 48 halaman (paspor ri biasa) bagi Warga…

Kantor Imigrasi Kelas I Palembang, merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan keimigrasian di wilayah kerjanya khusus dalam pelayanan penerbitan paspor Republik Indonesia (RI), namun dalam pelaksanaannya masih ada Paspor 48 halaman yang terlambat penerbitannya dan tidak tepat waktu sesuai dengan…