Land has a strategic role in human life and is regulated by the state under the 1945 Constitution, which is further implemented through the Basic Agrarian Law as the legal foundation for national land management. This framework is subsequently supported by the Job Creation Law, and in 2021 the government also issued regulations concerning the Land Bank through Government Regulation Number 64 of…
Banyak penitipan uang ganti kerugian di Pengadilan negeri (konsinyasi) dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, ini membuktikan banyak obyek yang bersengketa oleh para pihak. Adapun permasalahan yang dapat penulis sampaikan yaitu penyelesaian sengketa pertanahan melalui negosisasi dan peran notaris dalam penyelesaian sengketa pel…
This study was aimed at explaining the Implementation of Land Procurement for the Development of Trans-Sumatra Toll Road with the Object of Village Treasury Land (A Study of Land Procurement in Mesuji Raya District, Ogan Komering Ilir Regency). Land procurement is a government effort to acquire land for various development purposes, especially those serving public interests. This study used a s…
UU Pengadaan Tanah no 2 tahun 2012 sebagai suatu landasan hukum untuk melakukan kegiatan pembangunan yang memerlukan tanah diharapkan dapat menjamin kepastian hukum dalam perolehan tanah serta memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang terkena dampak pelepasan tanah. Pengadaan tanah dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional, namun dalam pengadaan tanah …
Pengadaan Tanah merupakan salah satu bentuk peran serta Pemerintah dalam memajukan Pembangunan di Indonesia. Masalah pengadaan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Apabila dilihat dari kebutuhan pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa tanah negara yang tersedia sangatlah terbatas. Oleh karena it…