ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG & JASA dan Berbagai Permasalahannya, EDISI KEDUA

Edition

2

ISBN/ISSN

978-979-007-479-8

Collation

x, 446 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

658.730 Sut a

ANALISIS TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA DINAS PU BINA MARGA PROVINSI SUMATERA …

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

v, 102 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T48897

TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PELANGGARAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN …

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 76 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T54372

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH MELALUI e-Catalogue PADA USA…

E-katalog merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), aplikasi ini menyediakan berbagai macam produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan e-Katalog di Provinsi Sum…

PANDUAN IKUT TENDER PROYEK PEMERINTAH PEDOMAN PENGADAN BARANG/JASA PEMERINTAH…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-383-228-9

Collation

272 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

351.171 Pan p

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEK…

Definisi pengadaan barang dan jasa secara harafiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu berarti tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang/jasa. “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang proses…

PENUNJUKAN LANGSUNG BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DALAM KAITANNYA DENGAN PE…

One of the activities in economic development is the procurement of goods and services aiming at obtaining goods or services needed at the best price. The procurement of goods and services is inseparable from business competition between business actors. Law in Indonesia has regulated business competition in Undang – undang Nomor 5 tahun 1999 concerning Larangan Praktik Monopoli dan Persainga…

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2007 : TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAA…

Edition

-

ISBN/ISSN

979-396-385-9

Collation

389 hlm.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

352.5 Per p

Implementasi peraturan bupati Ogan Ilir nomor 3 tahun 2012 tentang sistem pen…

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan gambaran umum Proses Implementasi Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012 dan mengetahui apa saja faktorfaktor pendukung dan penghambat di dalam implementasi Peraturan Bupati tersebut. Penelitian ini menggunakan…

Analisis penerapan e-procurement di layanan pengadaan secara elektronik Unive…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan e-procurement di LPSE Universitas Sriwijaya. bagaimana alur proses e-procurement dilihat berdasarkan pelaksanaan prinsip eprocurement yaitu efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif artinya menggambarkan masalah ya…