PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DENGAN PT. BANK PERKRED…

Pemerintah Kota Palembang membuat suatu perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Palembang dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang tentang penyaluran kredit program kepada pelaku usaha kecil dan mikro, adanya pandemi Covid-19 berdampak kepada pelaku usaha kecil dan mikro dan membuat suatu masalah dalam perkreditan. Adapun permasalahan dalam tesis ini penulis kembangkan sehingga dapat di…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK DALAM MENYELESAIKAN HUTANG DEBITUR BERMASALAH ME…

Dalam praktek perbankan di Indonesia, pemberian kredit umumnya diikuti dengan penyediaan jaminan khusus oleh pemohon kredit. Jaminan berupa atas tanah beserta yang ada di atasnya adalah banyak digunakan karena tanah merupakan jaminan yang aman dan punya nilai ekonomis yang relatife tinggi, yang mana jaminan tanah beserta yang di atasnya akan dibebankan Hak Tangggungan. Pelaksanaan lelang khusus…

PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (STUDI PU…

The title of this study is Enforcement of Illegal Fishing Laws in the Indonesian Exclusive Economic Zone (Study of Tanjung Pinang District Court Judge's Verdict). The Republic of Indonesia is one of the countries with the world's largest body of water; two-thirds of its area is water. These bodies of water which are bordered by other countries often cause legal problems, especially fisheries cr…

PERJANJIAN KERJASAMA PEMBIAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT ANTARA BPJS KESEHATAN DE…

Tesis ini berjudul Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Kesehatan Masyarakat antara BPJS Kesehatan Dengan RSUD Palembang BARI Pada Masa Covid-19, Pandemi Covid-19 ini mengakibatkan banyak kendala pada berbagai sektor, salah satunya dampak terhadap perjanjian pembiayaan kesehatan yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan dengan RSUD Palembang BARI. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah ba…

HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN …

Penelitian ini mengangkat isu hukum tentang praktik hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang seringkali menghadapi masalah overlapping atau tumpang tindihnya pelaksanaan wewenang masing-masing terutama dalam proses perizinan investasi atau penanaman modal yang berdampak rendahnya pencapaian investasi dalam negara. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana p…

Pengkajian hukum tentang perlin dungan nelayan tradisional dalam pengelolaan …

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vii 133 hal.; tab.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

343.076 92 Bad p