Penelitian ini membahas penerapan Restorative Justice terhadap korban penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Restorative Justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi fisik, mental, dan sosial korban serta pelaku, dengan mengutamakan rehabilitasi sebagai alternatif dari proses pemidanaan. Penelitian menggunaka…
Penelitian ini berjudul “Peranan Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Dalam Menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika Dan Prekursor”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tiga permasalahan yaitu peranan Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dalam menetapkan status barang sitaan narkotika dan prekursor, bagaimana perbedaan implementasi penetapan status barang bukti sitaan oleh Kepala Kejaksaa…
Skripsi ini berjudul Analisis Yuridis tentang Penjatuhan Sanksi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dps dan Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika, yang dalam beberapa kasus masih belum sepenuhnya mencerminkan pri…
Pada putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht, Majelis Hakim memutus Terdakwa Krismonika bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 padahal Pasal tersebut tidak ada dalam surat dakwaan yang mana putusan tersebut sudah mengenyampingkan Pasal 182 Ayat (3), (4) KUHAP serta SEMA Nomor 03 Tahun 2015. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada…
Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika dan obat-obatan jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat-obatan untuk kesehatan, juga digunakan untuk percobaan dan penelitian yang y…
Seiring dengan perkembangan zaman tindak pidana narkotika di Indonesia kian meningkat. Peran penegak hukum dan pemerintahan sangat penting di dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika. Peran serta masyarakat misalnya, dalam bentuk memberikan laporan adanya penggunaan narkotika. Namun demikian, dalam kenyataan masyarakat kurang memberikan laporan tersebut karena masalah jaminan dan keam…