Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum; Teori, Praktik, dan Kritik ( Edisi Ke…

-

PEMBATASAN KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PEMERIKSAAN PENGELOLAAN …

Skripsi ini berjudul “Pembatasan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Negara.” Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dihadapkan pada persoalan batas kewenangan pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kekay…

PENERAPAN ASAS-ASAS KEUANGAN NEGARA SEBAGAI BEST PRACTICES DALAM MENJAGA KEUT…

Pengelolaan keuangan negara harus didasarkan pada asas-asas keuangan negara. Penelitian ini berjudul “Penerapan Asas-Asas Keuangan Negara Sebagai Best Practices Dalam Menjaga Keutuhan Keuangan Negara”. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan asas-asas keuangan negara sebagai best practices dalam peraturan perundang-undangan dalam menjaga keutuhan keuangan nega…

SISTEM NERACA NASIONAL

Edition

-

ISBN/ISSN

979-456-017-0

Collation

xxii, 584 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

Seri F. No.2, Rev.3

Call Number

336 Per s

KEUANGAN NEGARA dalam Teori dan Praktik

Edition

6

ISBN/ISSN

979-503-031-0

Collation

viii,391 hlm.: ilus.; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

336.012 Sup k

NOTA KEUANGAN DAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1987…

-

NOTA KEUANGAN DAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1980…

-

AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-0946-68-9

Collation

213 hlm. ; 24 cm

Series Title

-

Call Number

336.598 Has a

PERSEPSI WAJIB PAJAK DI KOTAMADYA PALEMBANG TERHADAP PELAYANAN WEB PAJAK

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xiii, 71 hlm.; tab.; 28 cm.

Series Title

-

Call Number

T266482008

HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DI INDONESIA

Edition

1

ISBN/ISSN

979-421-898-7

Collation

xxii, 405 hlm. ; 21 cm

Series Title

Seri Keuangan Publik

Call Number

336.06 Yan h

KEUANGAN NEGARA DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Edition

-

ISBN/ISSN

979-95146-6-5

Collation

xviii, 374 p. : ill ; 22 cm

Series Title

-

Call Number

336 Keu k

Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri

Edition

1

ISBN/ISSN

979-421-955-X

Collation

xv, 228 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

352.4 Bas k

MEKANISME PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 92 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T54635

SUMBER LUAR NEGERI BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA: Sejak IGGI Hingga CGI serta Pe…

-

ANALISIS TENTANG FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEM…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

x, 93 hlm.; tab.; 29 cm.

Series Title

-

Call Number

T484322007

KEUANGAN NEGARA PEREKONOMIAN SEKTOR PUBLIK, Edisi Ketujuh

Edition

7

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 486 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

336 Due k

Public Finance

Edition

9th

ISBN/ISSN

978-007-126788-5

Collation

xiv; 595 hlm., Ilus., 20 x 25, 5 cm.

Series Title

-

Call Number

336 Ros p

NOTA KEUANGAN DAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1979…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xxii, 474 hlm. : ilus. ; 27 cm

Series Title

-

Call Number

336 Not n

KOLABORASI ANTARA BANK, PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DAN O…

Pencucian uang di Indonesia menjadi salah satu kejahatan yang paling banyak dilakukan dalam berbagai tindak pidana. Pencucian uang dapat berupa pemindahan saldo ke akun bank lain, mengalihkan dengan membelanjakannya pada bentuk barang, menghibahkan ke aset lain, menukarkannya dengan mata uang lain, dan masih banyak bentuk lainnya. Pejabat di Indonesia menjadi salah satu pelaku kejahatan yang pa…

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-1248-53-2

Collation

vii, 240 hlm. : ilus. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

354.8 Sta s

AKUNTANSI PEMERINTAHAN Edisi 2000

Edition

-

ISBN/ISSN

979-8140-25-7

Collation

xvi, 304 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

657.835 Gad a

KEWAJIBAN PEMBAYARAN PUNGUTAN BAGI PROFESI NOTARIS PENUNJANG PASAR MODAL.

Notaries according to the Law on Capital Markets are limited in their role as capital market supporting professions, but according to the Appendix to the Government Regulation on Collections by the Financial Services Authority (OJK) they are subject to mandatory levies which indirectly are also categorized as parties or financial service institutions that are obliged to pay levies. This researc…

ANALISIS KERUGIAN KEUANGAN NEGARA YANG BERKAITAN DENGAN DISKON DALAM PENGADAA…

Dalam pengadaan alat kesehatan RS Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 terjadi penyelewengan anggaran yang menyebabkan kerugian bagi keuangan negara. Pelaku kemudian oleh Makhamah Agung (MA) pada tingkat upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan yang serupa dengan penjatuhan pidana oleh judex facti, yang sebelumnya dibatalkan oleh judex juri…

ANALISIS VALUE FOR MONEY PADA PEMBANGUNAN SUMUR BOR DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP…

The purpose of this study is to analyze value for money in the construction of deep wells in the south sumatera province environment and Land Service for the 2018 fiscal year. this type of research is descriptive qualitative. this study processes and then examines data from direct observations and interview. the data used are primary data and secondary data. to measure budget performance based …

KOMPETENSI SAKSI DAN AHLI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DALAM P…

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XII/2014, Ahli yang ditunjuk Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) untuk memberi keterangan dalam peradilan tindak pidana korupsi haruslah Ahli yang tidak berkedudukan sebagai Pemeriksa dan penyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dan sebaliknya hanya berkompetensi sebagai Saksi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pe…

PROSEDUR PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BPJS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24…

Pasal 40 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa BPJS mengelola Keuangan (Aset) berupa Aset BPJS dan Aset Dana Jaminan Sosial, lalu pasal 52 dan 53 mengatur bahwa ada beberapa larangan – larangan direksi dan sanksi administrasinya, akan tetapi prosedur pemeriksaan pengelolaan keuangan BPJS dan prosedur pengenaan sanksi administrasi apabi…

PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA SEBAGAI ALASAN PERINGAN BAGI PELAKU TINDAK PIDAN…

Skripsi ini berjudul “Pengembalian Kerugian Negara Sebagai Alasan Peringan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 04 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.JMB dan Putusan Nomor : 5 /Pid.Sus-TPK /2020/PN.Dps)”. Adapun permasalahan dalam skripsi ini ialah Konsep Pengembalian Kerugian Negara Sebagai Alasan Peringan Pidana Dalam Hukum Positif di Indonesia serta Ratio Decidendi Hakim Dalam Mengi…

FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MELINDUNGI DATA PRIBADI KONSUMEN TE…

Meningkatnya jumlah penyelenggara Teknologi Finansial baik yang telah terdaftar secara legal di OJK maupun yang masih ilegal, menyebabkan rawannya penyalahgunaan data pribadi konsumen pengguna jasa aplikasi Teknologi Finansial, yang dalam hal ini dapat menyebabkan kerugian material dan immaterial bagi konsumen. Penelitian bertujuan menganalisis bagaimana fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam meli…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR TRANSAKSI KEUANGAN …

Notaris dalam menjalankan jabatannya hendaknya bersikap professional dan berkepribadian yang luhur dalam melaksanakan tugasnya. Hendaknya dalam melaksanakan tugas,Notaris menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) yang telah diatur dalam PERMENKUMHAMRI Nomor 9 Tahun 2017. Para pihak yang membuat akta otentik bisa saja merupakan pelaku tindak pidana pencucian uang yang menggunakan jasa No…

 IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN INS…

Dalam meningkatkan pertumbuhan dan kestabilan aktivitas ekonomi dan penanaman modal (investasi) khusunya di daerah harus lah disertai dengan pemberian insentif atau kemudahan investasi kepada masyarakat dan penanam modal (investor). Insentif harus diberikan oleh pemerintah daerah terhadap para investor yang berupa dukungan kebijakan fiskal dan non fiskal. Yang berupa pengurangan pajak, fasilita…