SEMANGAT "CITA HUKUM" MENUJU HUKUM NASIONAL (Kajian Sejarah)

Edition

1

ISBN/ISSN

979-587-604-x

Collation

viii, 42 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

342.598 Sub s

KOMPARASI KINERJA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDUK DAN DAERAH HASI…

This study aims to analyze and compare the financial performance of local governments between parent districts and newly created regions in South Sumatra Province during 2020–2024. A quantitative descriptive-comparative approach is employed using secondary data from Local Government Financial Statements (LKPD), focusing on the Budget Realization Report and Balance Sheet. Financial performance…

HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

222 hal.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

351 Soe h

SISTEM POLITIK INDONESIA: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-769-424-1

Collation

xvi, 114 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

320.959 8 San s

Studi Kebijakan Pemerintah

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-8650-65-6

Collation

xiii, 274 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

320.959 8 Ali s

KEPEMIMPINAN BUPATI MAWARDI YAHYA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATE…

This research is entitled The Leadership of Regent Mawardi Yahya in Infrastructure Development in Ogan Ilir Regency, South Sumatra, 2005–2015. The study examines the dynamics of infrastructure development that took place during the leadership of Regent Mawardi Yahya. The objective of this research is to identify and analyze the infrastructure development carried out during Mawardi Yahya’s a…

PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PELAYANAN PUBLIK DI P…

Pelayanan publik menjadi salah satu fungsi utama pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong pemerintah untuk melakukan transformasi birokrasi melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemerintah Kota Lubuklinggau telah menjadikan SPBE sebagai prioritas pembangunan…

PENGUATAN SISTEM PEMERINTAHAN DAN PERADILAN

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-007-646-4

Collation

147 hlm ; 19 cm

Series Title

-

Call Number

320.959 8 Ass p

TEORI SISTEM PEMERINTAHAN: Pergesaran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sist…

Edition

1

ISBN/ISSN

978-602-425-078-2

Collation

vii, 152 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

320.959 8 Ars t

Kepemimpinan PEMERINTAHAN INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

979-96055-2-0

Collation

xii, 155 hlm. :ilus. ; 24 cm.

Series Title

-

Call Number

351.003 23 Sya k

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ARSIP PADA SEKRETARIAT DPRD SUMATERA SELATAN

Dalam pemberian kredit di Bank Perekonomian Rakyat Sumsel terdapat beberapa jaminan yang diterima seperti Sertipikat Hak Milik tanpa Hak Tanggungan dan jaminan lainnya yang dokumen kepemilikannya belum bersifat final. Apabila perjanjian kredit dengan jaminan tersebut bermasalah maka tidak dapat dilakukan eksekusi secara langsung untuk melakukan pengembalian hutangnya sebagaimana ketentuan Pasal…

UNDANG-UNDANG JAMSOSTEK (JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA) UNDANG-UNDANG RI NO.3 T…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-24-4738-5

Collation

x, 258 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

368.4 Und u

UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH 1999 UU No. 22 Th 1999 tentang PEMERINTAHAN DAER…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 172 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

352.026 Und u

KEBIJAKAN FLEKSIBILITAS KERJA DALAM PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN APARATUR SIPI…

Penerapan kebijakan fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas kinerja ASN dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan fleksibilitas kerja berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi, penyederhanaan proses kerja ASN, dan perubahan budaya kerja ASN agar lebih adaptif dan mampu m…

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI PADA BELANJA DINAS KEHUTANAN SUMATERA SELATAN

Regional financial management demands transparency, accountability, and administrative order. This report was prepared to understand the financial administration flow in the South Sumatra Provincial Forestry Service based on the author's internship experience in the Finance Subdivision in February–March 2025. The discussion focuses on the implementation of the expenditure accounting system, b…

HUKUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN: TEORI DAN PRAKTIK (DILENGKAPI DENGAN BEBERAP…

Edition

1

ISBN/ISSN

978-602-425-239-7

Collation

xx, 392 hlm., 23 cm

Series Title

-

Call Number

342.06 Set h

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-LAYANAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMAT…

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan E-Layanan Pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai wujud dari dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggandeng Badan Kepegawaian Daerah untuk mewujudkan misi nasional yaitu dengan menciptakan aplikasi …

HUBUNGAN PUSAT-DAERAH DALAM PEMBANGUNAN

-

Perbandingan Pemerintahan

Edition

-

ISBN/ISSN

979-526-181-9

Collation

vii, 279 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

320.8 Pam p

DEMOKRASI & POLITIK DESENTRALISASI

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-756-299-1

Collation

xxiv, 348 hlm. ; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

321.8 Mar d

DETERMINAN PERSUASI DALAM ADOPSI INOVASI SISTEM ELEKTRONIK PERJALANAN DINAS U…

This study aims to analyze the determinants of persuasion in the adoption of the Electronic Official Travel System (e-Perjadin) innovation to support the efficiency and accountability of official travel at the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) of South Sumatra Province. This study uses Everett M. Rogers' Diffusion of Innovation theory with a qualitative approach through interv…

PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PERENCANAAN BELANJA DI DINAS PARIWISATA KOTA…

Laporan akhir ini membahas prosedur penyusunan anggaran dan perencanaan belanja pada Dinas Pariwisata Kota Palembang sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya manajemen keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan efisien untuk memastikan program pembangunan dapat berjalan …

PENGARUH LEVERAGE, UKURAN LEGISLATIF, INTERGOVERMENTAL REVENUE, UKURAN PEMERI…

This study aims to analyze the effect of leverage, legislative size, intergovernmental revenue, local government size, and local tax revenue on the financial performance of the Palembang City local government. Financial performance is measured using the fiscal independence ratio, while the independent variables include leverage, measured by debt-to-equity ratio, legislative size, measured by th…

ANALISIS PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) BERDASARKAN…

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka dengan menggunakan model Design–Reality Gap yang dikembangkan oleh Richard Heeks. Meskipun Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE sebagai upaya mendorong transformasi digital birokrasi, implementasi di tingkat…

EFEKTIVITAS PELAYANAN PEMBUATAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DI DINAS PENANAMAN M…

This study aims to analyze the effectiveness of school operational permit services at the Investment and Integrated Services Agency (DPMPTSP) of Ogan Ilir Regency in improving public services and community welfare. However, its implementation still faces several obstacles that need to be overcome. This study uses a qualitative method with data collection techniques through observation, intervie…

AKUNTABILITAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH DI S…

This study aims to analyze the accountability of the Mayor of Palembang’s Accountability Report (LKPJ) for the year 2024. The LKPJ serves as an accountability instrument of the regional head to the Regional House of Representatives (DPRD) regarding the implementation of local governance within a fiscal year. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were col…

EFEKTIVITAS PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) DI …

This study aims to analyze the effectiveness of the preparation of the Regional Government Implementation Report (LPPD) at the Palembang City Regional Secretariat in 2024. This study used qualitative research methods, utilizing Sedarmayanti's theory of effectiveness (input, process, output, and productivity). Data were obtained through interviews with the coordination team and representatives o…

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG …

The management of inactive records plays an essential role in supporting accountability, work effectiveness, and the smooth operation of government administration. However, preliminary observations indicate that the management of inactive records at the Secretariat of the Regional House of Representatives (DPRD) of South Sumatra Province has not yet fully aligned with the provisions stated in t…

EVALUASI DOKUMEN KEARSIPAN (STUDI KASUS SUBBAGIAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL …

Records management plays a crucial role in supporting administrative order and the quality of public services, particularly in government institutions that produce large volumes of records. The Civil Registration Service Subdivision of the Department of Population and Civil Registration of Muara Enim Regency generates civil registration documents with permanent legal value on a daily basis, req…

Proses Pembuatan Undang - Undang No. 5 Th 1974 tentang ; POKOK - POKOK PEMER…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xv, 416 hal. : ill.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

352.095 98 Suj p