Penelitian ini membahas politik hukum pidana dalam penetapan syarat remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021. Putusan ini mencabut ketentuan yang mengharuskan narapidana korupsi untuk menjadi Justice Collaborator agar dapat memperoleh remisi, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Kajian ini bertu…