PEMUTUSAN PERJANJIAN PERDAMAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PT.ISTAK…

Perjanjian perdamaian memiliki peran dalam mengatasi sengketa bisnis. Penelitian ini membahas mengenai pengakhiran perjanjian perdamaian dalam rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang melibatkan PT. Istaka Karya dan PT. Riau Anambas Samudra. Skripsi ini mengevaluasi bagaimana perjanjian perdamaian PKPU antara kedua belah dapat diakhiri dan mengekplorasi alasan-alasan dibalik kepu…

DAMPAK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM L…

Skripsi ini berjudul “DAMPAK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL” Pada Tahun 2019 lalu terdapat keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan Ibukota Negara (IKN) dari Jakarta menuju Kalimantan. Kebijakan tersebut disampaikan dalam konferensi pers pada tanggal 20 Agustus 2019 dalam acara Youth Talks dengan berbag…

ANALISIS PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENGURUSAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK BOGOH R…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur dan persyaratan pengurusan sertifikasi halal produk Bogoh Roti berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sertifikasi halal produk Bogoh Roti serta memahami akibat hukum apabila pelaku usaha Bogoh Roti melanggar ketentuan sertifikasi halal. M…

KERJASAMA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG DAN PERUSAHAAN DI KOTA PALEMB…

The Class I Immigration Office of TPI Palembang frequently uncovers cases of misuse of residence permits by foreigners in its jurisdiction. Foreign nationals who violate immigration administrative regulations will be promptly dealt with. To prevent the presence of illegal foreign workers, the Immigration Office empowers Timpora. Although foreign investment is important for regional development,…

RE-KONSEPTUALISASI PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

Money laundering is a method used by criminals to disguise the origin of illegal wealth and protect their assets, so that the crimes they have committed do not leave traces, in order to avoid suspicion from law enforcement agencies. There are several things that researchers think need to be studied, namely the concept of criminalizing money laundering in Indonesia, looking at the implementation…

PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELAKU PENCUCIAN UANG DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR P…

Penelitian ini berjudul Penegakan Hukum Pidana Pelaku Pencucian Uang di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dengan latar belakang bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang sering sekali terjadi di berbagai daerah, salah satunya daerah yang berpotensi terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu Sumatera Selatan dengan pencatatan dari PPATK Sumatera Selatan yang terbilang cukup signifikan. Penangana…

RESTITUSI DAN HAK PEMULIHAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN OR…

Tindak pidana perdagangan orang merupakan ancaman serius bagi anak-anak di seluruh dunia. Salah satu aspek penting dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang adalah pemberian hak pemulihan bagi korban, terutama anak�anak. Skripsi ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena ini dan memahami konsekuensi dari ketidakpenuhan hak pemulihan dalam kedua putusan hakim terhadap pemulihan a…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN ATAS KETIADAAN INFORMED CONSENT DALAM PELA…

Informed Consent merupakan bentuk persetujuan yang wajib di berikan dalam setiap tindakan kesehatan untuk menjamin perlindungan hukum antara pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan Pasal 293 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam pelaksanaanya pemberian imunisasi merupakan upaya peningkatkan kekebalan tubuh seseorang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun…

PERBANDINGAN PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI (MENURUT UNCAC DAN R…

Kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi tergolong sangat tinggi sedangkan pemberantasannya masih sangat rendah. Dalam hal ini, Indonesia belum cukup serius dalam menangani permasalahan kasus korupsi. Adapun permasalahan yang diangkat di dalam skripsi ini ialah bagaimana pengaturan tentang Perbandingan Perampasan Aset hasil tindak pidana korupsi menurut UNCAC dan RUU Perampasan Aset dan fak…

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK MELALUI ADOPSI ILEGAL (Studi Putusa…

Skripsi ini berjudul Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Anak melalui Adopsi Ilegal (Studi Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi). Adapun permasalahan yang diangkat di dalam skripsi ini ialah bagaimana pembuktian tindak pidana perdagangan anak melalui adopsi ilegal dalam Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan anak m…

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI BERIKTIKAD BAIK PADA SEN…

ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beriktikad Baik Pada Sengketa Sertipikat Hak Milik Dalam Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (Studi Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN.Plg)”. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya perlindungan dan kepastian hukum yang diberikan kepada pembeli dalam perjanjian jual beli, terutama ketika terjadi sengketa ta…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATLET TAEKWONDO UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN K…

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap hak atlet Taekwondo dalam mendapatkan pelayanan klub di Kabupaten Ogan Ilir, dengan fokus pada bentuk perlindungan hukum, hambatan, dan upaya hukum yang dapat ditempuh jika atlet dirugikan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung data lapangan melalui wawancara dengan atlet, pengurus klub, KONI, dan Dispora. Ha…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARK…

Skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snj) fokus penelitian ini adalah mengkaji apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana anak yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika. P…

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PI…

Skripsi ini berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Dengan Anak Sebagai Korban Konten Asusila Pada Putusan Nomor. 124/Pid.B/2022/Pn. Bit. Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya kejahatan pornografi yang melibatkan anak sebagai korban, khususnya dalam bentuk penyebaran konten asusila melalui media sosial, yang mengakibatkan ke…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI…

Skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Kepolisian Resor Kota Palembang dan kendala-kendala dalam pengungkapan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah …

PERLINDUNGAN KOSUMEN ATAS INFORMASI YANG TIDAK SESUAI DALAM PENAWARAN BARANG …

Salah satu perikatan yang timbul dari alih fungsi media sosial ini yakni perikatan berbentuk jual beli secara online yang dikenal dengan e-commerce. Konsep e-commerce menjadikan dasar timbulnya konsep pasar eletronik yang biasa dikenal sebagai marketplace. Marketplace Facebook merupakan salah satu platfrom yang mudah digunakan untuk transaksi jual beli online. Hanya dengan menuliskan produk yan…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG BELUM DEWASA DALAM PERSPEKTIF HUKUM P…

BELUM DEWASA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM" Dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan permasalahan yang berkaitan dengan harta warisan ahli waris yang belum dewasa. Sering kali harta tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung karena ahli waris belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui cara pembagian ahli waris ser…

PENGARUH IMPLEMENTASI PERUBAHAN PERATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, DAN KU…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengumpulkan bukti empris atas pengaruh implementasi perubahan peraturan keuangan daerah, kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah konsolidasian serta peran sistem pengendalian internal dalam memediasi hubungan implementasi perubahan peraturan keuangan daerah dan kualitas SDM terhadap kualitas laporan keuan…

PENORMAAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB ABSOLUT ATAS GANTI KERUGIAN YANG WAJAR PADA …

Personal data as one of citizens' rights must be guaranteed to be recognized and respected. Protection of personal data is a manifestation of the recognition and protection of fundamental human rights based on the values contained in Pancasila. Electronic transactions via the e-marketplace platform have gaps in the misuse of personal data, the provisions of the exoneration clause of the disclai…

FILSAFAT HUKUM 2

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

96 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

340.1 Soe f

RESPONSI FILSAFAT HUKUM

Edition

-

ISBN/ISSN

0-987-654-321

Collation

117 hal.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

340.1 Roe r

Pengantar ke Filsafat Hukum

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-3925-90-5

Collation

xxi, 188 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

340.1 Cah p

FILSAFAT HUKUM

Edition

-

ISBN/ISSN

979-3421-50-9

Collation

ix, 169 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

340.1 Ali f

FILSAFAT, TEORI, & ILMU HUKUM: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan d…

Hukum ada pada setiap masyarakat di mana pun di muka bumi ini. Primitif atau modern suatu masyarakat pasti mempunyai hukum. Oleh karena itu, keberadaan ( eksistensi ) hukum sifatnya universal. Hukum tidak bisa di pisahkan dengan masyarakat, keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Memahami ilmu hukum secara utuh berarti memahami ketiga lapisan hukum yaitu; ilmu hukum dogmatik, teori hukum, dan…

KAMUS HUKUM

Edition

-

ISBN/ISSN

979-8767-61-6

Collation

vi,192 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

340.03 Sim k

KAMUS HUKUM

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix,205 hlm : 20 cm

Series Title

-

Call Number

340.03 Sim k

HUKUM TATA USAHA DAN BIROKRASI NEGARA

Edition

-

ISBN/ISSN

979-518-332-X

Collation

x, 247 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

342.06 Tja h

KAMUS HUKUM INDONESIA, Edisi Kedua Direvisi

Edition

-

ISBN/ISSN

979-415-890-4

Collation

x, 376 hlm. ; 20 cm

Series Title

-

Call Number

340.03 Mar k

METODOLOGI PENELITIAN HUKUM DAN JURIMETRI

Edition

-

ISBN/ISSN

979-450-205-7

Collation

167 hlm., 22 cm

Series Title

-

Call Number

340.072 Soe m

PELAKSANAAN DIVERSI DI PENGADILAN NEGERI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK: …

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 61 hlm.

Series Title

-

Call Number

345 Sai p