Skripsi ini berjudul PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PALEMBANG. Masalah tindak pidana terhadap gelandangan dan pengemis menjadi perhatian Pemerintah Kota Palembang maka dari itu Pemerintah Kota Palembang membuat suatu instrumen hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Terhadap Anak Jalanan, Gelandan…
Pada tahun 2021 dilakukan uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, kemudian diputuskan bahwa undang-undang tersebut inkonstitusional secara bersyarat. Mahkamah Konstitusi memerintahkan DPR dan Pemerintah untuk memperbaiki Undang-Undang tersebut dalam waktu 2 tahun. Selama masa perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2022 Presiden mengeluark…
-
-
-
Merek adalah suatu tanda untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan barang dan/atau jasa. Merek merupakan suatu tanda, agar tanda ters…
Bahwa jaksa merupakan koordinator dan mengendalikan proses penyidikan tindak pidana korupsi bersama-sama Kepolisian dan KPK serta instansi lain yang terkait secara langsung. Selain itu, pada pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi, jaksa juga berperan memeriksa laporan baik dalam bentuk pengaduan maupun berita yang ada dari media massa, mengkerucutkan karakteristik perkara korupsi yang tim…
Illegal drilling is not a new issue in Indonesia. Rather, it has been a recurring issue for years and remains unresolved to this day. It negatively impacts not only the Indonesian economy but also the surrounding environment. Based on the above description, the legal issues discussed in this thesis are as follows: 1) How is the law enforced against perpetrators of illegal oil drilling in old oi…