KEUANGAN NEGARA DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Edition

-

ISBN/ISSN

979-95146-6-5

Collation

xviii, 374 p. : ill ; 22 cm

Series Title

-

Call Number

336 Keu k

Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri

Edition

1

ISBN/ISSN

979-421-955-X

Collation

xv, 228 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

352.4 Bas k

MEKANISME PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 92 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T54635

SUMBER LUAR NEGERI BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA: Sejak IGGI Hingga CGI serta Pe…

-

ANALISIS TENTANG FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEM…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

x, 93 hlm.; tab.; 29 cm.

Series Title

-

Call Number

T484322007

KEUANGAN NEGARA PEREKONOMIAN SEKTOR PUBLIK, Edisi Ketujuh

Edition

7

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 486 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

336 Due k

Public Finance

Edition

9th

ISBN/ISSN

978-007-126788-5

Collation

xiv; 595 hlm., Ilus., 20 x 25, 5 cm.

Series Title

-

Call Number

336 Ros p

NOTA KEUANGAN DAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1979…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xxii, 474 hlm. : ilus. ; 27 cm

Series Title

-

Call Number

336 Not n

KOLABORASI ANTARA BANK, PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DAN O…

Pencucian uang di Indonesia menjadi salah satu kejahatan yang paling banyak dilakukan dalam berbagai tindak pidana. Pencucian uang dapat berupa pemindahan saldo ke akun bank lain, mengalihkan dengan membelanjakannya pada bentuk barang, menghibahkan ke aset lain, menukarkannya dengan mata uang lain, dan masih banyak bentuk lainnya. Pejabat di Indonesia menjadi salah satu pelaku kejahatan yang pa…

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-1248-53-2

Collation

vii, 240 hlm. : ilus. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

354.8 Sta s

AKUNTANSI PEMERINTAHAN Edisi 2000

Edition

-

ISBN/ISSN

979-8140-25-7

Collation

xvi, 304 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

657.835 Gad a

KEWAJIBAN PEMBAYARAN PUNGUTAN BAGI PROFESI NOTARIS PENUNJANG PASAR MODAL.

Notaries according to the Law on Capital Markets are limited in their role as capital market supporting professions, but according to the Appendix to the Government Regulation on Collections by the Financial Services Authority (OJK) they are subject to mandatory levies which indirectly are also categorized as parties or financial service institutions that are obliged to pay levies. This researc…

ANALISIS KERUGIAN KEUANGAN NEGARA YANG BERKAITAN DENGAN DISKON DALAM PENGADAA…

Dalam pengadaan alat kesehatan RS Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 terjadi penyelewengan anggaran yang menyebabkan kerugian bagi keuangan negara. Pelaku kemudian oleh Makhamah Agung (MA) pada tingkat upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan yang serupa dengan penjatuhan pidana oleh judex facti, yang sebelumnya dibatalkan oleh judex juri…

ANALISIS VALUE FOR MONEY PADA PEMBANGUNAN SUMUR BOR DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP…

The purpose of this study is to analyze value for money in the construction of deep wells in the south sumatera province environment and Land Service for the 2018 fiscal year. this type of research is descriptive qualitative. this study processes and then examines data from direct observations and interview. the data used are primary data and secondary data. to measure budget performance based …

KOMPETENSI SAKSI DAN AHLI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DALAM P…

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XII/2014, Ahli yang ditunjuk Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) untuk memberi keterangan dalam peradilan tindak pidana korupsi haruslah Ahli yang tidak berkedudukan sebagai Pemeriksa dan penyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dan sebaliknya hanya berkompetensi sebagai Saksi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pe…

PROSEDUR PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BPJS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24…

Pasal 40 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa BPJS mengelola Keuangan (Aset) berupa Aset BPJS dan Aset Dana Jaminan Sosial, lalu pasal 52 dan 53 mengatur bahwa ada beberapa larangan – larangan direksi dan sanksi administrasinya, akan tetapi prosedur pemeriksaan pengelolaan keuangan BPJS dan prosedur pengenaan sanksi administrasi apabi…

PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA SEBAGAI ALASAN PERINGAN BAGI PELAKU TINDAK PIDAN…

Skripsi ini berjudul “Pengembalian Kerugian Negara Sebagai Alasan Peringan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 04 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.JMB dan Putusan Nomor : 5 /Pid.Sus-TPK /2020/PN.Dps)”. Adapun permasalahan dalam skripsi ini ialah Konsep Pengembalian Kerugian Negara Sebagai Alasan Peringan Pidana Dalam Hukum Positif di Indonesia serta Ratio Decidendi Hakim Dalam Mengi…

FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MELINDUNGI DATA PRIBADI KONSUMEN TE…

Meningkatnya jumlah penyelenggara Teknologi Finansial baik yang telah terdaftar secara legal di OJK maupun yang masih ilegal, menyebabkan rawannya penyalahgunaan data pribadi konsumen pengguna jasa aplikasi Teknologi Finansial, yang dalam hal ini dapat menyebabkan kerugian material dan immaterial bagi konsumen. Penelitian bertujuan menganalisis bagaimana fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam meli…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR TRANSAKSI KEUANGAN …

Notaris dalam menjalankan jabatannya hendaknya bersikap professional dan berkepribadian yang luhur dalam melaksanakan tugasnya. Hendaknya dalam melaksanakan tugas,Notaris menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) yang telah diatur dalam PERMENKUMHAMRI Nomor 9 Tahun 2017. Para pihak yang membuat akta otentik bisa saja merupakan pelaku tindak pidana pencucian uang yang menggunakan jasa No…

 IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN INS…

Dalam meningkatkan pertumbuhan dan kestabilan aktivitas ekonomi dan penanaman modal (investasi) khusunya di daerah harus lah disertai dengan pemberian insentif atau kemudahan investasi kepada masyarakat dan penanam modal (investor). Insentif harus diberikan oleh pemerintah daerah terhadap para investor yang berupa dukungan kebijakan fiskal dan non fiskal. Yang berupa pengurangan pajak, fasilita…

EKSISTENSI YURIDIS PROFESI PERENCANA KEUANGAN DALAM PRAKTIK PASAR MODAL DI IN…

The unavailability of regulations regarding the financial planning profession (financial planner), which in practice has entered the capital market sector in Indonesia, has created legal uncertainty. The objective of this study is to answer problems regarding the legal arrangements for the financial planning profession that arise in capital market practices, the legal relationship between the f…

HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH di Indonesia

Edition

-

ISBN/ISSN

979-421-898-7

Collation

xxii, 405 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

336 Yan h

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN WARGA NEGARA DI MASA PANDEMI: ANA…

Pandemi Covid-19 berdampak besar pada perekonomian. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian yang sedang mengalami resesi, salah satunya melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kewenangan pemerintah untuk menyesuaikan anggaran pendapatan dan belanja negara. Rumusan masalah dari penelitian ini, adalah : 1. Bagaimana tanggung jawab negara …

SISTEM DAN TATA CARA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP BADAN U…

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka muncul perbedaan dalam memandang pertanggung jawaban hukum pengelolaan keuangan negara pada BUMN, khususnya dalam pengambilan keputusan oleh direksi yang menyebabkan timbu…

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

The formulation of community rights in monitoring village financial management can be found in 2 (two) arrangements, namely the Act Number 6 of 2014 concerning Villages and specifically regulated in the Minister of Home Affairs Regulation Number 73 of 2020 concerning Supervision of Village Financial Management. The rights of the community in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number…

POLITIK HUKUM DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Edition

1

ISBN/ISSN

978-602-7985-41-4

Collation

xiv, 362 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

343.034 Kar p

HUKUM KEUANGAN NEGARA

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-007-328-9

Collation

xi, 406 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

343.03 Sut h

HUKUM KEUANGAN NEGARA: Edisi Revisi

Edition

Revisi

ISBN/ISSN

978-979-769-399-2

Collation

xii + 206 hlm., 21 cm.

Series Title

-

Call Number

343.03 Sai h

HUKUM KEUANGAN NEGARA

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-769-222-8

Collation

viii, 170 hlm. 21 cm

Series Title

-

Call Number

345.03 Sai h

KEUANGAN NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM

Edition

-

ISBN/ISSN

979-41-4117-8

Collation

x, 300 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

338 Sul k