Filter by
PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DE…
Skripsi ini dibuat dengan judul “Pembuktian Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Dalam Kontenstasi Pemilihan Umum”. Keabsahan terkait ijazah merupakan hal yang vital dalam proses seleksi kepala desa. Faktanya sering ditemukan praktik kecurangan dengan cara memalsukan ijazah yang kemudian diklaim sebagai pemilik dari Kepala Desa harapannya adalah mendulang sua…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 143 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1421032024
ANALISIS KOMPARASI PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGE…
Skripsi ini berjudul “Analisis Komparasi Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Putusan Nomor : 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Tul dan Nomor : 67/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm)”. Dalam penerapannya, terhadap anak pelaku dijumpai perbedaan penjatuhan sanksinya, pada putusan pertama dijatuhkan sanksi pidana percobaan, sedangkan putusan kedua dijatuhkan sanksi pidana pen…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 84 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1423222024
PERTIMBANGAN HAKIM MENOLAK PERMOHONAN STATUS JUSTICE COLLABORATOR KONTRAKTOR …
This thesis is entitled "Consideration of Judges Rejecting the Application for Justice Status Collaborator Status of the Contractor of the Musi Banyuasin PUPR Office in the Crime of Corruption (Study of Decision Number: 65/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg). Corruption (Study of Decision Number: 65/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg)." As for the background of writing this thesis The background of writing this thes…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 77 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1423542024
PENGATURAN KEWAJIBAN NOTARIS MELAPORKAN PENGIKATAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH…
Land in human life has a very important role as it has economic value for human life and can produce natural resources for many people. The use of this land is fundamentally regulated in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which states: "The land, water and natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosp…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 125 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1765852025
PERTANGGUNGJAWABAN SUBSTANSI MATERIIL DARI KEWAJIBAN PENCANTUMAN HARTA KEKAYA…
A foundation is a legal entity that has special privileges because it carrics out social business activities and does not prioritize profit as the purpose of its establishment. The enactment of Law Number. 28 of 2004 concerning Amendments to Law Number 16 of 2001 concerning Foundations reconstructs the legal status of Foundations whose Articles of Association have never been registered to the D…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 167 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1763232025
PENYELESAIAN SENGKETA PRAKTIK MONOPOLI JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI EKSPOR BE…
Penelitian yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Praktik Monopoli Jasa Pengurusan Transportasi Ekspor Benih Bening Lobster Lobster (Analisis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha :Nomor 04/KPPU-1/2021)" ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha : Nomor 04/KPPU-I/2021. Penulisan penelitian ini merumuskan beberapa masalah antara lain, bagaimana penyelesai…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 139 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1423442024
KEKERASAN TERHADAP PENDUDUK SIPIL OLEH TENTARA BAYARAN (MERCENARY): STUDI KAS…
Skripsi ini dilatarbelakangi oleh kasus kekerasan terhadap penduduk sipil oleh tentara bayaran di Afrika Tengah. Hukum Internasional memberikan definisi tentara bayaran namun tidak memberikan status hukum yang jelas, sehingga menimbulkan ketidaksepakatan antara negara-negara di wilayah Afrika untuk menciptakan suatu perjanjian Internasional yang melarang penggunaan tentara bayaran diwilayah Afr…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- vii, 110 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1420902024
STUDI KOMPARASI PENGATURAN HAK CIPTA KOREOGRAFI DI AMERIKA SERIKAT DAN INDONE…
Koreografi merupakan salah satu yang dilindungi oleh hak cipta. Dalam ranah Internasional hak cipta diwadahi oleh organisasi WIPO yang juga mengatur hak cipta koreografi dalam WIPO Copyright Treaty. Kemudian terdapat dua Negara, yaitu Indonesia dan Amerika Serikat yang terkenal dengan tariannya namun di aspek yang berbeda, Indonesia dikenal dengan tarian tradisionalnya, sedangkan Amerika Serika…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 115 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1419392024
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ATAS PERUBAHAN JADWAL PENERBANGAN SECAR…
Maskapai penerbangan sebagai pelaku usaha dituntut untuk dapat menyelenggarakan kegiatan pengangkutan dengan baik dan aman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang memuat stardardisasi pemberian kompensasi dan penanganan penumpang yang mengalami kerugian akibat kelalaian pengangkut dalam memenuhi prestasi, impl…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 122 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1421042024
KEWENANGAN KPPU DALAM MENETAPKAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KETERLAMBATAN NOTIFI…
skripsi ini berjudul "kewenangan KPPU dalam menetapkan sanksi atas pelanggaran keterlambatan notifikasi saham berdasarkan perkara nomor 02/KPPU-M/2019". dalam penulisan skripsi membahas terkait dengan bagaimana kewenangan KPPU dalam menetapkan besaran denda pada putusan 02/KPPU-M/2019, serta apasaja pertimbangan KPPU sehingga memutuskan sanksi administrasi berupa denda yang begitu besar terhada…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 91 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1419992024
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PERBANKAN TERKAIT ADANYA AKTA PEMBERIAN HAK …
Perbankan dalam menyalurkan kreditnya memerlukan sebuah jaminan agar dapat memberikan kredit sesuai dengan kebutuhan. Jaminan yang dimaksud yaitu hak tanggungan yang dibebankan atas suatu hak atas tanah untuk jaminan suatu pelunasan utang tertentu. Dalam proses pembebanan hak tanggungan tersebut harus memperhatikan kelengkapan data dan persyaratan yang telah ditentukan. Dalam perjanjian kredit,…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 70 hlm.; Ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1422582024
PEMBINAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI LPK…
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Pembinaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual di LPKA Klas 1a Palembang”. Dilatar Belakangi dengan adanya ketimpangan hak antara anak pelaku dengan anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang seringkali diabaikan masyarakat perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual ini diatur di dalam Undang-Un…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 89 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1423602024
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA MOTIF KAIN JUMPUTAN GAMBO KHAS MUSI BAN…
Indonesia lebih banyak mengenal berbagai ragam kain dengan perbedaan bentuk, motif, warna, dan jenis, salah satunya yaitu Kain Jumputan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap Hak Cipta Motif Kain Jumputan Gambo khas Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan mengetahui Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam memproteksi Kain Jumputan Gambo khas Mu…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 66 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1421842024
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUS SENGKETA WANPRESTASI PE…
Skripsi yang berjudul : Pertimbangan hukum hakim mahkamah agung dalam memutus sengketa wanprestasi perjanjian kerjasama pembangunan konstruksi gedung pendidikan politeknik kesehatan Banjarmasin. Penelitian ini mengkajii putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1443 K/Pdu/2020 terkait sengketa wanprestasi dalam pembangunan konstruksi gedung pendidikan Politeknik Kesehatan Banjarmasin. Pen…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 99 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1423472024
PENERAPAN PELAYANAN PUBLIK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DALAM JARINGAN (D…
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur kewajiban negara dalam penyelenggaraan sejumlah pelayanan termasuk hak warga negara secara mendasar guna mencapai tujuan demokrasi dan keadilan pelayanan. Salah satunya pelayanan administratif di bidang administrasi kependudukan dalam jaringan (adminduk daring) yang diatur Permendagri tentang Pelayanan Adminduk Daring. Isu huku…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 102 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1420962024
ANALISIS KEBIJAKAN DIGITALISASI DALAM AKTA NOTARIS
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses kebijakan pembuatan akta secara digitalisasi dan untuk mengetahui juga menganalisis tanggung jawab notaris terhadap penyimpanan minuta akta secara digitalisasi. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, karya ilmiah, kasus, buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 44hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1420302024
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KESEHATAN JASMANI DAN RO…
Korban tindak pidana perkosaan setelah diperkosa akan mengalami gangguan dalam kesehatan jasmani dan rohaninya. Maka, penulis melakukan penelitian untuk menemukan pengaturan mengenai perlindungan hukum dalam pemberian layanan kesehatan jasmani dan rohani terhadap korban tindak pidana perkosaan, serta kebijakan hukum pidana dalam melakukan pembaharuan terhadap peraturan-peraturan tersebut. Penel…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 82 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1421302024
PELAKSANAAN PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR…
Skripsi ini berjudul “Penyelidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Pada Polrestabes Palembang)”. Berdasarkan dengan data yang didapat terdapat 581 kasus tindak pidana kekerasan seksual yang diantaranya merupakan seorang anak khususnya terdapat di wilayah Sumatera Selatan. Dalam hal ini perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan pra-peradilan yaitu …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 44hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1421022024
IMPLEMENTASI PERAN KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH UNTUK MELAKUKAN PENUNTUTAN ATA…
Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting untuk mementukan dilakukannya penuntutan atau tidak bagi anak yang berkonflik dengan hukum, kejaksaan juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan upaya diversi jika perkara anak memenuhi persyaratan diversi. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan, yakni: (1) Bagaimana peran Kejaksaan dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang berkonflik d…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 42 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1421462024
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PENGGUNAAN KARYA SKET…
Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual berupa hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta sebuah karya ciptaan. Di Indonesia, hak cipta telah diatur di dalam Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang di dalamnya mengatur beberapa jenis karya yang dilindungi, salah satunya jenis ciptaan sketsa. Skripsi ini ditulis karena adanya kasus pelanggaran hak cipta atas karya…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 39 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1421142024
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT SEBAGAI UPAYA PENGUATAN HAKIM MEMUTUSKAN PER…
Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang amat penting dan kompleks dalam proses litigasi. Pembuktian bermaksud untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa dan tujuan untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua pihak dan menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian. Pada perkara perdata tertentu dalam hal penulisan ini perkara sengketa tanah, untuk melengkapi pembuktia…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xviii, 133 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1421712024
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RESTAURANT DAN BAR HEADQUART…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya hal-hal yang tidak terduga dalam perjanjian meskipun perjanjian telah berlandaskan itikad baik dan kesepakatan dari para pihak, yakni persoalan pemutusan perjanjian secara sepihak akan dimungkinkan terjadi. Perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian di mana para pihak saling mengikat untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang, dengan jangka w…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 82 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1421112024
PERMINTAAN GANTI RUGI SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN AKIBAT PROSES PERADILAN YANG…
Judul Skripsi “Permintaan Ganti Rugi Sebagai Objek Praperadilan Akibat Proses Peradilan yang Keliru (Penetapan Pengadilan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel dan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Kbu)”. Praperadilan merupakan suatu tindakan ataupun usaha yang diberikan oleh Lembaga Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan juga memutus mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, pengehentian penyid…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 58 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1419542024
KEWENANGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A PALEMBANG DALAM PEMBIN…
Judul Skripsi "Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang dalam Pembinaan Narapidana" Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap tahanan dan narapidana hingga selesai masa pidananya. Sehingga dalam penelitian tersebut, penulis menemukan permasalahan berupa : Bagaimana Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Perempuan Yang dilakukan di Le…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 61 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1418342024
SEKSI GUGUS TUGAS PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANG…
This thesis is entitled "Task Force Section on Law Enforcement in Combating Human Trafficking Crimes in the Ministry of Women Empowerment and Child Protection (KEMENPPPA) of South Sumatra Province." Human trafficking is a serious issue, including in South Sumatra Province. In efforts to combat this crime, KEMENPPPA has formed a task force section on law enforcement. In this study, the author ex…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 89 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1415212024
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) ATAS PE…
Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Tesis ini membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban hukum PPATS dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB) yang mengandung keterangan palsu dan akibat hukum terhadap PPATS, para pihak dan AJB yang di…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 42 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1415632024
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS PENOLAKAN PERMOHONAN PERGANTIAN KELAMIN ( STUDI…
Pergantian kelamin adalah perubahan identitas gender yang diajukan ke pengadilan, namun belum diatur khusus, sehingga pertimbangan hakim sering berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengalisis pertimbangan hukum yang di gunakan oleh hakim dalam perkara pergantian jenis kelamin di Pengadilan Negeri Sei Rampah Kelas II dan akibat hukum dari penolakan permohonan pergantian kelami…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 129 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1770552025
AKIBAT HUKUM PUTUSAN MEDIASI SENGKETA PERCERAIAN MENURUT PERATURAN MAHKAMAH A…
Skripsi ini berjudul “AKIBAT HUKUM PUTUSAN MEDIASI SENGKETA PERCERAIAN MENURUT PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TERAHADAP PARA PIHAK”. latar belakang para pihak yang akan bercerai wajib menempuh mediasi terdahulu. Tujuannya untuk mengetahui dan memahami karakteristik dan akibat hukum dalam mediasi putusan percerian. Penelitian dilakukan secara yuridis normatife melalui penelitian yang dilakukan denga…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 128 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1767552025
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAS PENGUASAAN HARTA BENDA MILIK SUAMI YANG DILAKU…
Skripsi yang berjudul “Perbuatan Melanggar Hukum Atas Penguasaan Harta Benda Milik Suami yang Dilakukan oleh Istri Sirri dalam Status Hubungan Kohabitasi (Studi Putusan Kasasi Nomor 4489 K/Pdt/2022)”, dilatar belakangi oleh banyaknya praktik perkawinan tidak tercatat atau perkawinan sirri yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan syarat sah perkawinan yang diat…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 166 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1770182025
PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENERTIBAN PARKIR PADA RUANG MANFAAT JALAN DI K…
Parkir adalah suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Isu hukum dalam penelitian ini adalah masih maraknya terjadi pelanggaran pada bidang parkir khususnya di ruang manfaat jalan di kota Palembang sehingga menyebabkan bagian jalan tersebut kurang berfungsi dengan baik dan tdak rapi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana pengaturan …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 57 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1418172024
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography