KEBIJAKAN KRIMINAL SETELAH UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 DALAM UPAYA PEMB…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 65 hlm.; 28 cm.

Series Title

-

Call Number

T565212008

PERKEMBANGAN ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vi, 103 hlm.; 28 cm.

Series Title

-

Call Number

T560762008

SISTEM PERADILAN TILANG DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA KOTA PALEMBANG

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

x, 69 hlm.; 29 cm.

Series Title

-

Call Number

T55643

IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMO…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vii, 66 hlm.; 28 cm.

Series Title

-

Call Number

T561822008

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 85 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T48369

ANALISIS TENTANG PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR TERHADAP…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

v, 82 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T49155

ANALISIS PASAL 185 (6) HURUF d KUHAP DALAM HUBUNGAN DENGAN PENILAIAN HAKIM TE…

-

PENGEJAWANTAHAN TEORI-TEORI KRIMINOLOGI DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCURIAN…

Penelitian ini berjudul “Pengejawantahan Teori-Teori Kriminologi Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2023 )”. Penulis dalam penelitian ini meneliti tentang kajian Kriminologi dengan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang sebanyak 20 perkara kasus di tahun 2023. Banyaknya kasus pencu…

PELAKSANAAN PEMANGGILAN PARA PIHAK YANG BERPERKARA DALAM SIDANG PEMERIKSAAN S…

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya hambatan dalam pemanggilan para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang dilakukan oleh Pos yang menyebabkan kerugian bagi pihak Pengadilan dan juga para pihak yang berperkara. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu proses pemanggilan para pihak yang berperkara dan kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Lubuklinggau di …

PENERAPAN UPAYA PAKSA DALAM EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Upaya paksa merupakan instrumen hukum berupa upaya pemaksaan yang dilakukan untuk memastikan pihak yang kalah melaksanakan putusan pengadilan. Dalam konteks Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), upaya paksa menjadi penting karena selama ini eksekusi putusan menghadapi kendala serius, khususnya terkait rendahnya tingkat kepatuhan pejabat terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Permas…

BATASAN PEMBERITAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM KAITANNYA DENGAN …

Pers merupakan wadah penyalur informasi bagi masyarakat, pers dalam menjalankan tugasnya memiliki kebebasan dan kemerdekaan hak dalam mencari, memperoleh dan menyebarluaskan informasi sesuai yang tertuang dalam pasal 4 ayat (3) Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang pers. Namun pers juga memiliki batasan dalam melakukan pemberitaan terkhusus pada berita yang menyangkut anak sebagai pelaku tinda…

REALISASI ASAS KEPASTIAN HUKUM GANTI KERUGIAN BAGI KORBAN INVESTASI ONLINE

This research entitled "The Realization of the Principle of Legal Certainty in Compensation for Online Investment Losses," to discuss the application of the principle of legal certainty in compensating for losses from illegal investments. It examines illegal investments handled through civil lawsuits and the regulation of compensation for such investments. The research used a juridical-normativ…

Imunitas Kedaulatan Negara Di Forum Pengadilan Asing

Edition

1

ISBN/ISSN

979-414-039-2

Collation

xvi, 460 hlm. : ilus. ; 20.5 cm

Series Title

-

Call Number

328.348 Ard i

PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKU…

Salah satu asas hukum yang sangat urgen dan fundamental dalam memberikan arah bagi bekerjanya sistem peradilan pidana adalah asas praduga tidak bersalah. Asas praduga tak bersalah erat kaitannya dengan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam menjalani proses peradilan pidana. Dalam pemeriksaan anak yang berkonflik dengan hukum berusia di bawah 12 tahun tidak menetapkan status tersangka dan akh…

PENJATUHAN PIDANA NIHIL DALAM PRAKTIK PERADILAN PIDANA.

Pada perkara korupsi dan pencucian uang PT Asabri terhadap terdakwa Heru Hidayat terdakwa dipidana nihil karena dijatuhi pidana penjara seumur hidup sebelumnya pada perkara PT Asuransi Jiwasraya. Pidana nihil ini secara normatif diatur dalam Pasal 67 KUHP juncto Pasal 71 KUHP, tetapi dinilai bertentangan dengan keadilan bagi masyarakat dan negara yang dirugikan oleh terdakwa. Penelitian ini ada…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA GRATIFIKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG …

Tesis ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Praktik gratifikasi yang merupakan salah satu bentuk rumusan delik dari tindak pidana korupsi sesuai UU Tipikor. Suap menyuap dan gratifikasi merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi yang menarik perhatian kar…

PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA ANAK BERBASIS ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGE…

ABSTRAK Pelaksanaan persidangan perkara Anak di Pengadilan Negeri (PN) Pagar Alam belum dapat menghadirkan Anak secara tatap muka, karena masih mendasarkan pengaturan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (PerMA 4/2020) yang masih mengedepankan persidangan berbasis elektronik. Penelitian ini adalah pe…

PENERAPAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA P…

Sistem peradilan pidana tidak melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antar negara dengan pelaku saja. Hal tersebut menyebabkan penyelesaian yang bersifat win lose solution, dengan kenyataan seperti ini akan menimbulkan ketidakadilan terhadap masyarakat. Kondisi tersebut mendorong perlu dilakukannya perubahan terhadap sistem peradilan pidana dengan menempatkan konsep pendekatan …

PENEGAKAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI (STUDI KASUS TINDA…

UU terbaru dalam Tipikor, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2001, masih menggunakan ketentuan mengenai PUP. Pasal 18 ayat (1) huruf b dari UU ini menyatakan bahwa pelaku Tipikor dapat dikenai pidana tambahan berupa pembayaran PUP, yang besarnya dapat mencapai harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dalam proses penanganan perkara korupsi, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga eksekus…

AKIBAT HUKUM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN TITEL EKSEKUTORIAL PA…

Penelitian ini merupakan penelitian empiris pada PT. Mandiri Tunas Finance yang bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia yang pada prakteknya kreditur kerap menggunakan hak eksekutorial ini dengan melakukan penarikan objek jaminan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hal inilah yang menjadi dasar Judicial Review terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Undang-…

DELIK-DELIK KHUSUS: KEJAHATAN-KEJAHATAN MEMBAHAYAKAN KEPERCAYAAN UMUM TERHADA…

Edition

-

ISBN/ISSN

979-538-006-0

Collation

xi, 336 hlm.; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

364.134 Lam d

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA PADA SAAT PERSIDANGAN DI LEMBAGA PEMASY…

Skripsi ini berjudul Pemberian bantuan hukum bagi terdakwa pada saat persidangan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Martapura. Adapun permasalah yang akan dibahas ialah bagaimana penerapan bantuan hukum dilembaga pemasyarakatan kelas IIB Martapura, serta hambatan apa saja yang terjadi pada saat pemberian bantuan hukum dilembaga pemasyarakatan kelas IIB Martapura beserta penyelesaiannya. jenis …

RATIO DECIDENDI DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH AN…

Skripsi ini berjudul: RATIO DECIDENDI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt). Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak dalam Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2022/ PN Bnt?, 2. Bagaimanakah penerapan teori pemidana…

PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI WILAYAH HUK…

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir”. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dilakukan anak ketika sedang melewati proses peralihan menuju remaja kemudian menjadi dewasa. Di masa remaja tersebut rentan melakukan perbuatan yang menyimpang karena belum mampu bertindak dengan b…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENYEBAB…

Tindak pidana lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur menjadi perhatian serius bagi orang tua dan pemerintah. Sehingga anak di bawah umur rentan menjadi pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas. Permasalahan dalam penelitian ini berupa pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan luka berat dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/202…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI PERANTARA DALAM TRANSAKSI NARKO…

Skripsi yang memiliki judul : Perlindungan Hukum terhadap anak yang menjadi perantara dalam transaksi narkotika (Studi Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-anak/2018/PN.Lbb) ditulis oleh Akbar Putra Andika Pratama dengan dilatar belakangi Maraknya permasalahan narkotika tidak hanya terjadi pada orang dewasa melainkan juga terjadi di kalangan anak. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini yaitu Bagaim…

Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru)

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-421-265-3

Collation

xix, 309 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

347.04 Ras h

PERAN BAPAS KELAS 1 A PALEMBANG DALAM PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN DEWASA.

Latar belakang masalah dari penelitian ini adalah meningkatnya suatu tindak kejahatan yang di lakukan oleh orang dewasa serta dengan perkembangan system peradilan pidana di Indonesia , maka dalam masalah penanganan orang dwasa dengan adanya Balai Pemasyarakatan di harapkan dapat enjadi lembaga yang membimbing atau menuntutun klien pemasyarakatan untuk dapat berintegrasi dengan masyarakatan pada…

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KE…

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian (Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn)”. Kejadian diawali saat seorang Anak yang masih pelajar (ZA) berumur 17 tahun telah menghilangkan nyawa seorang begal karena melindungi teman wanitanya. Akibat aksi tersebut, ZA dijatuhi vonis hukuman 1 (satu) tahun pidana pembinaan dalam lemba…

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK S…

Skripsi ini berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pelaku (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb”. Rumusan masalah pada penelitian ini berfokus kepada bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/PN.Mtr dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus.An…