DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA …

Penulisan skripsi ini berjudul Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Putusan Nomor : 388/PID.SUS/2021/PN PLG) . Yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap Anak . Permasalahan yang penulis angkat disini untuk melihat serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus …

PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONTSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING) …

Skripsi yang berjudul Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging) dalam Perkara Tindak Pidana Rahasia Dagang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 111/Pid.Sus/2019/PN.Mnd & Nomor: 112/Pid.Sus/2019/PN.Mnd), dilatarbelakangi pada kenyataan bahwa para penegak hukum tidak selalu dapat menjatuhkan suatu putusan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –…

KEWENANGAN KPPU DALAM MENILAI KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER (KAJIAN TERHADAP PU…

Berdasarkan laporan tahunan KPPU sepanjang tahun 2020 tercatat ada 39 perkara yang berjalan dengan register tahun 2019 dan 2020, dari 39 perkara tersebut persekongkolan tender menjadi perkara terbanyak yang ditangani oleh KPPU. KPPU dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya menggunakan 2 (dua) pendekatan untuk menilai suatu tindakan melanggar atau tidak ketentuan dalam UU-LPMPUTS, yak…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN KONTEN BERMUATAN MELANGG…

Skripsi ini berjudul “PertanggunganJawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Bermuatan Melanggar Asusila Pada Aplikasi Facebook (Putusan Nomor 1800/Pid.Sus/2019/Pn Plg). Penulisan skripsi ini dilatar belakangi Perkembangan teknologi dewasa ini semakin meningkat, kebutuhan akan jaringan komputer dibutuhkan oleh siapapun dan kapanpun, Akses teknologi informasi digunakan dalam berbagai ha…

PERANAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN PIDANA YANG MELIBAT…

Skripsi ini berjudul PERANAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN PIDANA YANG MELIBATKAN NOTARIS. Rumusan masalah yang di angkat oleh penulis yaitu: (1) Bagaimana tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terhadap Notaris sebelum mengeluarkan keterangan untuk membantu proses peradilan pidana; dan (2) Bagaimana peran Majelis Kehormatan Notaris dalam pr…

KEABSAHAN PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN ONLINE PERKARA PIDANA PADA MASA PANDEM…

Skripsi ini berjudul “Keabsahan Pembuktian Dalam Persidangan Online Masa Pandemi Covid-19 di Kejaksaan Negeri Palembang” Tujuan pembuktian adalah untuk memberikan gambaran yang relevan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.8 Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bers…

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK PIDANA CARDING TERHADAP WARGA NEGARA AS…

Skripsi ini ditulis dengan judul Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tindak Pidana Carding Terhadap Warga Negara Asing (Studi Putusan Nomor 1567/Pid.Sus/2020/ PN Sby Dan Studi Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Yyk). Adapun yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah banyaknya kasus carding di Indonesia yang terjadi akhir-akhir ini yang memunculkan banyak sekali korban bahkan hingga warga nega…

RESTITUSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG …

Peristiwa perdangan orang masih sering terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan faktor kemiskinan yang memaksa seseorang untuk merubah hidupnya secara cepat dengan cara mencari pekerjaan, meminjam uang, bahkan tanpa disadari telah menjadi korban perdagangan orang. Dari uraian tersebut dilakukan penelitian dengan judul RESTITUSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG…

DISPARITAS PUTUSAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUK…

There are differences regarding the severity of a decision in a murder case between one case and another in the practice of criminal justice in Indonesia. Differences in decisions regarding the same case or similar dangers, or what is known as criminal disparity, often raise questions and negative perceptions among the public, for example a sense of injustice. The problems in this thesis are as…

INDAK PIDANA DESERSI DALAM WAKTU DAMAI YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI DI WI…

Tentara nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat indonesia yang dilatih dan dididik untuk menjaga keutuhan NKRI. TNI mempunyai pegangan hidup dalam menjalani kehidupan kedinasannya, yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk meningkatkan kedisiplinan dalam berkehidupan berdinas TNI. Namun anggota TNI hanyalah manusia biasa, tidak luput dari kesalahan dan tindakan yang berhubun…

TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI KAWASAN TAMAN PURBAKALA KERAJAAN…

ABSTRAK TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI KAWASAN TAMAN PURBAKALA KERAJAAN SRIWIJAYA ( Putusan Nomor : 708/Pid.B/2021/PN.Plg) Tindak pidana pencurian yaitu perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak. seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur obj…

PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN TE…

Skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum Pidana Pada Tahap Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Jemaah Umrah Di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan”, Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Penegakan Hukum Pidana Pada Tahap Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Jemaah Umrah Di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, serta Hambatan dalam Penegakan Huku…

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAA…

Skripsi ini berjudul Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polresta Palembang). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1.Bagaimana penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polresta Palembang dan 2. Apa saja kendala – kendala yang ditimbulkan dal…

PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA RINGA…

Penanganan kasus mengenai tindak pidana ringan hal ini merujuk terhadap keefektivitasan dalam penyelesaian tindak pidana ringan yang salah satunya dengan diterapkannya metode APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) yang berlandaskan menggunakan konsep pemikiran Restorative Justice (keadilan restoratif). Sehingga penelitian ini bertujuan mencari prihal permasalahan, bagaimana penanggulangan tinda…

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS …

In the establishment of a limited company, procedure defects for ratifying the establishment of a limited liability company frequently occur, one of which is because the issued capital is not paid up by the shareholders. This study tries to discuss the issue of (1) the notary's responsibility for the deed of establishment of a Limited Liability Company is procedurally flawed, (2) the legal enti…

PERAN NOTARIS DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI PRINSIP M…

Skripsi ini berjudul “Peran Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (Know Your Customer) di Kota Palembang.” Adapun latar belakang dalam penulisan skripsi ini karena besarnya potensi profesi Notaris digunakan sebagai sarana untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam skripsi ini rumusan masalah nya adalah sebagai berikut : (1) Ba…

EKSISTENSI DAN URGENSI PENERJEMAH BAHASA ISYARAT "BISU TULI" DALAM MELANCARKA…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-5700-00-2

Collation

xiv, 98 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

345.07 Sai e

PRAKTIK JUAL BELI REKENING BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 201…

This study is entitled "Buying and Selling Practice of Bank Account Reviewed from Law Number 8 year 2010 Concerning The Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering". Buying and selling practice of bank accounts is often used as the modus operandi of money laundering. The bank account being traded is used to accomodate money/wealth resulting from illegal activities. However, the …

PERLUASAN KEBIJAKAN PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDA…

This thesis, entitled “The Expansion of the Concept of Restorative Justice in the Criminal Justice System as an Effort to Resolve the Overcapacity in Correctional Institutions”. Examines (1) the concept of restorative justice in the current criminal justice system in Indonesia, (2) the application of the concept of restorative justice in its settlement of criminal cases in the criminal just…

PERAN LEMBAGA PERADILAN, Dalam Menangani PERKARA PERSAINGAN USAHA

Edition

-

ISBN/ISSN

979-9048-28-1

Collation

xv, 70 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

345.01 Juh p

RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 146 hlm. 21 cm.

Series Title

-

Call Number

345.01 Wib r

Undang-Undang KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI Beserta Peraturan Pelaksanaannya

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 45 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

345.01 Tun u

SISTEM PERADILAN PIDANA

Edition

1

ISBN/ISSN

978-623-231-490-0

Collation

xiv, 670 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

345.01 Rek s

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI PENGADILAN OLEH PERS ( TRIAL BY THE PRESS )BA…

Skripsi ini berjudul " Kebijakan Hukum Pidana mengenai Pengadilan oleh Pers (Trial by the Press) bagi Putusan Hakim yang belum berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde)". Pengrusakan marwah pengadilan ( Contempt of Court ) di Indonesia yang berkaitan dengan Trial by the Press hingga saat ini dampak yang ditimbulkan adalah bagi putusan hakim yang belum berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van…

KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKU…

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif. Salah satu tindak pidana yang paling seringterjadi di masyarakat yaitu bentuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Dikatakan merugikan karena tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang obyek sasarannya adalah kendaraan bermotor yang mempunyai mobilitas tinggi dan mempunyai nila…

PERUBAHAN SISTEM PENAHANAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN SURAT EDARA…

ABSTRAK Skripsi ini berjudul “ PERUBAHAN SISTEM PENAHANAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN SURAT EDARAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR M.HH.PK.01.01.01-04 “ Akibat dari penyebaran virus covid-19 yang menimbulkan keresahan di berbagai bidang kehidupan kementerian hukum dan hak asasi manusia mengeluarkan surat edaran tentang penundaan sementara pengiriman tahanan ke rutan / lapas di lingku…

PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK DI BA…

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, …

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEMBERITAAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN SESUNGGUHNYA …

Selaras dengan tujuan yang bermaksud mengetahui pertanggung jawaban dan kedudukan pertanggung jawaban pada lembaga pers menurut KUHP dan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999, maka jenis penelitian ini adalah hukum normatif yaitu penelitian yang mempergunakan sumber-sumber data sekunder saja atau yang biasanya disebut penelitian kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif maksudnya untuk mengg…

PERANAN BANTUAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Setiap orang memiliki hak untuk dapat diperlakukan sama di hadapan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 UUD 1945 juga menegaskan adanya jaminan perlindungan hak asasi yang dimiliki setiap warga negara. Setiap orang yang disangka dan ditahan berhak memperoleh, menghubungi dan meminta bantuan hukum. Aparat penegak hukum wajib memberitahukan kepada tersangka sebelum …

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BUPATI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA GRATIFIKASI (St…

This thesis has the title ''Criminal Accountability of the Regent as Perpetrator'' The Crime of Gratification of the Palembang District Court Decision Study Number 32/Pid.Sus TPK/2019/PN.Plg''. The background behind the writing of this thesis are: the emergence of corruption cases that often occur among regional officials which results in loss to the state. One form of corruption What is done i…