MITIGASI RISIKO TRANSAKSI JUAL BELI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HUK…

In buying and selling transactions on the marketplacein this digital era, consumers, in addition to getting profits, are also at risk that not only affects them but also business actors and even marketplaces, so legal protection efforts are needed.It shows that there is an imbalance between consumers, business actors and themarketplace.The purpose of this study was to mitigate potential risks t…

PENYAMPINGAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI TERHADAP ORANG ASING PE…

Ketentuan dan ancaman pidana terhadap Orang Asing pelaku pencabulan anak sama kelamin diatur secara lex specialis menurut UU Perlindungan Anak, tetapi faktanya dikesampingkan dengan menggunakan ketentuan dan ancaman pidana yang diatur dalam KUHP sebagai lex generalis. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, interpretasi, kasus, dan futur…

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PELANGGARAN DATA (DATA BREACH) DALAM LAYANAN TELEMEDISIN

Kemajuan dalam bidang teknologi informasi telah memacu peningkatan secara nyata dalam penggunaan layanan telemedisin sebagai media untuk memberikan pelayanan kesehatan jarak jauh. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan baru, terutama dalam hal pelanggaran data (data breach) yang berpotensi membahayakan privasi dan keamanan data medis pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis…

PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN TANPA BUKTI MAYAT KORBAN …

Adanya mayat sebagai bukti dalam kasus pembunuhan dapat membantu memperkirakan siapa pelakunya, waktu serta alat yang digunakan oleh pelaku untuk membunuh korban sehingga Majelis Hakim tanpa keraguan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa lalu bagaimanakah pembuktian terhadap kasus pembunuhan tanpa adanya mayat korban, apa dampak hukum putusan tindak pidana pembunuhan tanpa didukung bukti k…

PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA GRATIFIKASI KEPADA PEJABAT NEGARA (STUDI PUTUS…

Skripsi ini berjudul “Pembuktian Unsur Tindak Pidana Gratifikasi Kepada Pejabat Negara (Studi Putusan Hakim Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby dan Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg)”. Dalam KBBI Gratifikasi adalah Pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diperoleh. Tindak Pidana Gratifikasi diatur dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Adapun rumusan masal…

PENGATURAN INDEPENDENSI PARTAI POLITIK DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI YANG PARTIS…

Skripsi yang berjudul Pengaturan Independensi Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi yang Partisipatif di Indonesia ini membahas bagaimana hubungan antara pengaturan independensi partai politik dengan pelaksanaan demokrasi partisipatif di Indonesia yang dilatarbelakangi oleh pentingnya partai politik sebagai pilar utama dalam sistem demokrasi. Fokus utama adalah menganalisis kerangka hukum y…

KEBERLAKUAN PIDANA TUTUPAN SEBAGAI PIDANA POKOK DITINJAU DALAM KUHP DAN KUHP …

Karya tulis ini berjudul “Keberlakuan Pidana Tutupan Sebagai Pidana Pokok Ditinjau Dalam KUHP dan KUHP Nasional”. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian pada latar belakang terkait penerapan pidana tutupan sebagai pidana pokok baik itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional (Undang-undang Nomor 1 …

 PENEGAKAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN MENGGUNAKAN …

Skripsi berjudul: “PENEGAKAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN MENGGUNAKAN MODUS OPERANDI BAJING LONCAT OLEH KEPOLISIAN SEKTOR PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG” ini dilatarbelakangi oleh tersohornya sebuah modus operandi pencurian dengan pemberatan di daerah Pelabuhan Panjang Kota Bandar Lampung yang dikenal dengan istilah ‘Bajing Loncat’ dimana hal ini menyebabkan kerugia…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL DALAM PERDAGANGAN ME…

Perkembangan zaman yang semakin canggih dan modern disertai dengan berbagai macam keluaran teknologi zaman sekarang telah memunculkan beberapa permasalahan hukum yang terjadi dalam sektor perdagangan elektronik. Untuk menjaga ruang lingkup perdagangan secara elektronik yang sehat dibutuhkan aturan yang dapat menjamin kepastian hukum dan mengatur tentang kewajiban dan hak-hak para pihak yang ter…

FIVE NO POLICY SEBAGAI ALAT HEGEMONI TIONGKOK DI KAWASAN AFRIKA (2018 - 2020)

Planning for Human Resources for Health (HRH) is a crucial process aimed at ensuring the availability, distribution, and quality of health personnel align with regional needs. This planning process is implemented in a bottom-up manner, starting from primary healthcare facilities, namely Puskesmas, then escalating to the district/city level, provincial level, and finally to the national level. B…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN MALPRAKTIK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATA…

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan elemen penting dari kesejahteraan yang harus diwujudkan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Malpraktik sebagai suatu tindakan dalam menjalankan suatu profesi secara tidak sesuai. Malpraktik dalam profesi kedokteran melibatkan tiga aspek yaitu perlakuan yang tidak sesuai, dilakukan dengan kelalaian, dan mengandung kerug…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI PROPERTI ATAS PEMBATASAN PENYELESAIAN UTA…

Terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menginstruksikan untuk menolak permohonan pailit dan PKPU dengan menyatakan bahwa permohonan pailit dan PKPU terhadap Developer tidak memenuhi pembuktian yang sederhana membatasi Pembeli dalam hal ini sebagai Kreditor untuk menyelesaikan utang dengan mekanisme permohonan pailit dan PKPU kepada Para Developer Apartemen/Rumah Susun. Tujuan penelitian ini untuk me…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di Indonesia dan mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Sumber data primer berasal dari peraturan perundang-undangan terkait dan putusa…

PENYELESAIAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA PENGUASAAN TANAH MILIK OR…

ABSTRAK Di Indonesia, terdapat banyak sekali permasalahan mengenai hak milik yang kerap kali terjadi, misalnya penguasaan tanah tanpa hak. Penguasaan tanah milik orang lain tanpa alas hak yang sah dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang mana dapat menimbulkan terjadinya suatu sengketa tanah karena pemegang hak yang sah kehilangan kesempatan untuk dapat menggunakan dan menik…

PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI OLEH PENANGGUNG ATAS KLAIM DANA ASURANSI JI…

Banyaknya perselisihan, terutama terkait wanprestasi dalam asuransi jiwa oleh penanggung yang tidak mampu membayar klaim sesuai kesepakatan dalam polis asuransi. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman bagi pihak tertanggung apabila terjadi sengketa wanprestasi dan mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa dalam kontrak asuransi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis…

PERAN PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM PEMBERIAN REMISI BAGI WARGA BINAAN PELAKU …

Skripsi ini berjudul PERAN PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM PEMBERIAN REMISI BAGI WARGA BINAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PADA LAPAS KELAS 1 PALEMBANG) Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu lembaga/tempat dimana orang- orang yang telah dijatuhi sanksi pidana dengan sanksi-sanksi pidana tertentu oleh hakim kemudian harus menjalankan putusan atas sanksi pidana tersebut. Lem…

PREDATORY PRICING PADA PROGRAM 12.12 BIRTHDAY SALE PT. SHOPEE INDONESIA DITIN…

Praktik Predatory pricing merupakan tindakan anti-persaingan yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dengan cara melakukan penetapan harga di bawah average variable cost (AVC). Tindakan ini mengakibatkan matinya persaingan pada pasar bersangkutan dan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, situasi ini menyebabkan tidak adanya peningkatan kualitas, inovasi, atau pemberian layan…

STUDI KOMPARASI STANDAR KONTRAK NON-DISCLOSURE AGREEMENT (NDA) INDONESIA DENG…

Penelitian ini dilatarbelakangi karena timbulnya permasalahan-permasalahan hukum tepatnya pada suatu Perjanjian Kerahasian atau Non-Disclosure Agreement baik dalam proses pelaksanaannya maupun dalam penyelesaian sengketanya. Perjanjian Kerahasiaan (Non-Disclosure Agreements/NDA) memainkan peran penting dalam melindungi informasi rahasia dalam bisnis, pekerjaan, dan kolaborasi. Studi ini memband…

TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA YANG DINYATAKAN PAILIT …

PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dinyatatakan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkn Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 dan Nomor 1212 K/Pdt.Sus-Pailit/2020. Adapun jumlah klaim para pemegang polis yang harus dibayar oleh PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebesar Rp. 831.127.649,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat pulu…

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN ROYALTI HAK CIPTA SEBAGAI HARTA BERSAMA S…

Perceraian ialah putusnya ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam ikatan perkawinan karena alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai perbuatan hukum, perceraian memiliki akibat terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Terhadap masalah harta bersama itu dapat diselesaikan pengadilan. Skripsi ini membahas masalah bagaimana …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA PERIHAL DIKABULKANNYA GUGATAN ACTIO …

Penelitian ini dilandasi pada permasalahan hukum bisnis yang semakin meluas, dampak dari permasalahan itu kerap kali menggangu kepentingan hak subjek hukum lainnya. Keberadaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang dianggap belum mampu unttuk mengatasi seluruh permasalahan bisnis yang semakin kompleks. Adapun Tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu untuk menelaah pe…

URGENSI RATIFIKASI UNCITRAL MODEL LAW WITH GUIDE TO ENACTMENT DALAM UPAYA PEL…

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekosongan hukum dalam pengaturan kepailitan lintas batas dalam UUK-PKPU. Kepailitan mengakibatkan seluruh aset debitor dilakukan eksekusi oleh kurator untuk melunasi utang debitor kepada kreditornya. Permasalahan terjadi ketika aset yang terletak di luar negeri, sehingga sulit dilakukan eksekusi oleh kurator dikarenakan UUK-PKPU belum memiliki aturan yang j…

KEBIJAKAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LAPAS NARKOTI…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xvii, 92 hlm.: Ilus., tab.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T1736522025

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITI…

Indonesia melegalkan cryptocurrency sebagai aset komoditas. Sebagai media investasi yang memungkinkan masyarakat sebagai pengguna untuk mendapat keuntungan yang tinggi, cryptocurrency tidak menutup kemungkinan menjadi sarana tindak pidana dalam dunia cyber. Fenomena perkembangan cryptocurrency menimbulkan masalah hukum terkait masih abu-abunya regulasi yang mengatur tentang penggunaan serta per…

PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MODUS PENJUALAN MANUSIA K…

Perlindungan Hukum terhadap korban TPPO merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat penelitian ini yang berjudul “Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Modus Penjualan Manusia Ke Luar Negeri Dengan Tujuan …

POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENETAPAN SYARAT REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PID…

Penelitian ini membahas politik hukum pidana dalam penetapan syarat remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021. Putusan ini mencabut ketentuan yang mengharuskan narapidana korupsi untuk menjadi Justice Collaborator agar dapat memperoleh remisi, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Kajian ini bertu…

PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN PADA TINDAK PIDANA …

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam perkara tindak pidana ringan guna mewujudkan kepastian hukum yang adil dan efisien. Pengadilan Negeri Prabumulih dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan wilayah strategis dan sering menerima perkara tindak pidana ringan yang menuntut penyelesaian cepat. Tujuan penelitian …

PERAN PARTISIPASI PUBLIK DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENG…

Masa jabatan kepala daerah yang telah berakhir sebelum terselenggaranya pemilihan kepala daerah diisi oleh penjabat kepala daerah sementara sampai terselenggaranya pemilihan kepala daerah secara nasional. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mengatur mengenai pengangkatan penjabat kepala daerah. Skripsi ini memiliki permasalahan yaitu bagaimana mek…

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP ADVOKAT PEL…

Skripsi ini berjudul : Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Advokat Pelaku Obstruction of Justice (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst.). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sanksi pidana terhadap advokat yang terlibat dalam tindak pidana obstruction of justice dalam kasus korupsi, yang merusak integritas profesi dan sistem hukum. Penelitian …

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENJUALAN ROKOK TANPA CUKAI (STUDI PUTUSAN N…

Penjualan rokok tanpa cukai merupakan salah satu bentuk tindak pidana cukai yang menimbulkan kerugian bagi negara dan menghambat efektivitas kebijakan fiskal. Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penjualan Rokok Tanpa Cukai (Studi Putusan Nomor 2434/Pid.B/2020/PN Lbp dan Nomor 504/Pid.B/2021/PN Ckr)”. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban…