Hukum Ekonomi Internasional: Interpretasi dan Implementasinya dalam Beberapa …

Edition

-

ISBN/ISSN

978-623-231-653-9

Collation

xiv, 230 hlm.; 23 cm

Series Title

-

Call Number

341 Hus h

MENYUSUN KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL; Panduan Menyusun Draft Kontrak Bisnis …

Edition

2

ISBN/ISSN

979-442-119-7

Collation

ix, 210 hlm. ; 24 cm

Series Title

Seri Bisnis Internasional No.8

Call Number

341.753 Shi m

HUKUM INTERNASIONAL

Edition

-

ISBN/ISSN

0-421-33510-6

Collation

xxvi, 315 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

341 Wal h

ANALISIS STATUS KEWARGANEGARAAN NATURALISASI DAN HAK KEWAJIBAN ATLET SEPAK BO…

Judul dari skripsi ini “Analisis Status Kewarganegaraan Naturalisasi dan Hak Kewajiban Atlet Sepak Bola Dalam Membela Tim Nasional”. Dalam penulisan skripsi ini status kewarganegaraan atlet sepak bola dan proses naturalisasi pemain sepak bola asing menjadi warga negara Indonesia ialah salah satu topik yang sering diperbincangkan. Hal inilah yang menjadi dasar penulisan skripsi ini. Ada yang…

IMPLEMENTASI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACI…

France ratified the ICERD Convention in 1971. The ratification of ICERD demonstrates France's commitment to anti-discrimination principles, which include respect for individual freedoms, including the right to freely express religious identity without discriminatory pressure or prohibitions. This study aims to determine the French government's efforts to implement the ICERD Convention on the is…

KLAUSUL MOST FAVOURED NATION DALAM PERSETUJUAN PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJI…

Skripsi ini berjudul "Klausul Most Favoured Nation Dalam Persetujuan Penyelesaian Sengketa Perjanjian Investasi Dan Dampaknya Terhadap Keputusan ICSID Studi Kasus Antara Asiaphos Limited V. Government Republic Of China". Dalam penelitian ini, penulis meneliti penggunaan klausul Most- Favoured Nation dalam persetujuan penyelesaian sengketa perjanjian investasi internasional atas Pasal 13 ayat (3…

TINJAUAN HUKUM ATAS PEMINDAHAN NARAPIDANA ANTARNEGARA (TRANSFER OF SENTENCED …

Pemindahan narapidana antarnegara saat ini menjadi bentuk kerjasama internasional yang umum dilakukan. Praktik ini dianggap sebagai upaya untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) dengan merehabilitasi narapidana di negara asal mereka. Beberapa permintaan pemindahan narapidana antarnegara telah diajukan kepada pemerintah IndonesiaPemindahan narapidana antarnegara belum bisa dilakukan karena kura…

HAK-HAK ANAK YANG LAHIR DARI STATELESS PERSON DITINJAU DARI HUKUM PENGUNGSI I…

This research is titled titled The Rights of Children Born to Stateless Person Reviewed by International Refugee Law. Refugees are people who do not have citizenship. Marriages between refugees and local residents give birth to children without citizenship. This research aims to determine the legal status of children of refugees without citizenship. This research also determined the rights that…

KEWAJIBAN PERTOLONGAN TERHADAP KAPAL YANG MENGALAMI KEADAAN DARURAT DITINJAU …

This research is motivated by the high number of maritime accidents that have occurred in recent years within Indonesian waters, which has led to a growing awareness of the importance of legal regulations concerning rescue operations for vessels in distress. The objective of this thesis is to analyze and explain the legal provisions applicable under both international law and Indonesian nationa…

STUDI KOMPARASI PENGATURAN HAK CIPTA KOREOGRAFI DI AMERIKA SERIKAT DAN INDONE…

Koreografi merupakan salah satu yang dilindungi oleh hak cipta. Dalam ranah Internasional hak cipta diwadahi oleh organisasi WIPO yang juga mengatur hak cipta koreografi dalam WIPO Copyright Treaty. Kemudian terdapat dua Negara, yaitu Indonesia dan Amerika Serikat yang terkenal dengan tariannya namun di aspek yang berbeda, Indonesia dikenal dengan tarian tradisionalnya, sedangkan Amerika Serika…

KEKEBALAN DIPLOMATIK DALAM KASUS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN KELUARGA DIPLOMAT …

This research aims to examine the effect of corporate governance, leverage, liquidity and profitability on tax aggressiveness in IDX30 companies listed on the IDX in 2019-2022. The samples selected using purposive sampling technique were 60 samples, and there were 21 outlier data so that the total sample in this study was 39 samples. The research results show that corporate governance, leverage…

STUDI TENTANG SUAKA DIPLOMATIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Semua orang di dunia ini berhak untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman dari suatu negara, karena itu merupakan hak asasi manusia yang didapat dari sejak lahir. Hak asasi manusia ini merupakan landasan dalam pemberian suaka diplomatik. Karena belum ada pengaturan secara internasional yang mengatur mengenai suaka diplomatik, hanya ada beberapa pengaturan secara regional di beberapa kawasan …

KEJAHATAN PERIKANAN DI WILAYAH YURISDIKSI PERAIRAN INDONESIA SEBAGAI TRANSNAT…

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh perkembangan dinamis aktivitas sektor perikanan di kancah internasional. Hal ini membuat naiknya angka Kejahatan Perikanan yang seringkali terjadi bersamaan dengan bentuk-bentuk Kejahatan Lintas Batas Negara yang Terorganisir (Transnational Organized Crime) seperti perbudakan dan perdagangan orang di atas kapal, penyelundupan narkotika, senjata api dan manusia …

PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL, EDISI KESEPULUH 2

INTRODUCTION TO INTENATIONAL LAW

PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL: CASES & MATERIALS dan LAMPIRAN-LAMPIRAN

Edition

2

ISBN/ISSN

979-414-068-6

Collation

xii, 330 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

341 Kus p

HUKUM INTERNASIONAL: Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global

Edition

-

ISBN/ISSN

979-414-050-3

Collation

xxx, 646 p. ; 24 cm

Series Title

-

Call Number

341 Mau h

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELANGGARAN HUKUM OLEH PEJABAT DIPLOMATIK DITINJAU DA…

Hubungan internasional telah berkembang pesat sejak Perjanjian Westphalia ditandatangani pada tahun 1648. Seiring perkembangannya telah diatur berbagai peraturan terkait dengan hubungan internasional, salah satunya ialah mengenai pengiriman perwakilan dari tiap negara serta hak dan kewajiban dari para perwakilan tersebut. Namun dalam praktiknya terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh para perw…

PENERAPAN KEKEBALAN PERSONAL DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEKEBALAN DAN KEISTIMEW…

Skripsi yang berjudul “Penerapan Kekebalan Personal Dikaitkan Dengan Prinsip Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik (Immunity and Inviolability) Menurut Hukum Internasional” ini di latar belakangi oleh banyak pendapat yang mengatakan bahwa Hukum Internasional tidak memiliki kekuatan hukum yang membuat penerapan Hukum Internasional tidak begitu baik bagi para agen diplomatik yang sedang ditug…

EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI PERTAMBANGAN DASAR LAUT DI INDONESIA BERDASARKAN U…

Laut Indonesia memiliki cadangan pertambangan yang sangat besar meliputi minyak, gas bumi, mineral dan batubara yang masih tersimpan di lautan. Walau begitu, potensi pertambangan tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Indonesia. Seabed Mining diatur menurut United Nation Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS 1982). Dasar laut berada pada landas kontinen di bawah hak berdaulat …

TINJAUAN YURIDIS HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM PENINDAKAN DAN PEMENJARAAN …

Skripsi ini berjudul Tinjauan Yuridis Hukum Pidana Internasional Dalam Penindakan dan Pemenjaraan Terhadap Terdakwa Penyelundupan Imigran di Bawah Umur. Dengan mengangkat dua Rumusan Masalah yaitu Bagaimana Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Hak Asasi Manusia, Transnasional Organized Crime, dan Junvenille Justice? Dan Bagaimana Pengaturan Hukum Internasional Terkait Dengan Perlindungan HAM…

ANALISIS HUKUM PERAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR INDONESIA DALAM PENENTUAN BATA…

Pulau-pulau kecil terluar (PPKT) Indonesia saat ini berjumlah 111 pulau tersebar di 22 Provinsi yang terverifikasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017, dengan titik pangkal yang berbatasan dengan 10 negara tetangga, yaitu Australia, Malaysia, Singapura, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea (PNG), dan Timor Lesta. PPKT Indonesia…

STATUS HUKUM TALIBAN DITINJAU DARI LEMBAGA PENGAKUAN INTERNASIONAL

Skripsi ini ditulis dengan judul, Status Hukum Taliban Ditinjau Dari Lembaga Pengakuan Internasional, yang berkaitan dengan serangan teroris, pada Menara Kembar sebagai simbol kebanggaan Amerika Serikat, pada 11 September 2001, dimana diyakini bahwa Taliban sebagai pelaku di balik tragedi tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini berhubungan dengan status hukum Taliban dinilai menu…

PENGGUNAAN LAMBANG PALANG MERAH DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Perang atau konflik bersenjata merupakan persoalan tragedi kemanusiaan. Saat terjadi konflik bersenjata, Organisasi Palang Merah Internasional memiliki peranan yang penting, dan dibentuk dengan tujuan memanusiawikan Perang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan latar belakang timbulnya lambang Palang Merah dalam Hukum Humaniter Internasional serta untuk mengetahui dan menjel…

PERLINDUNGAN TERHADAP BENDA BERHARGA MUATAN DARI KAPAL KARAM DI WILAYAH NEGAR…

Skripsi ini di latarbelakangi oleh kepedulian internasional pada Benda Berharga Muatan dari Kapal Karam (BMKT) yang mulai menghadapi ancaman seperti pencurian, pengangkatan secara illegal dan kerusakan alam, serta kurangnya kerja sama negara pantai dan negara bendera kapal dalam pengangkatan dan pengelolaan kapal karam. Pada prakteknya, aturan hukum mengenai BMKT belum sistematis dan tidak sela…

DAMPAK PEMBATASAN EKSPOR BAHAN BAKU BAJA NIRKARAT INDONESIA KE UNI EROPA DALA…

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab Indonesia melakukan pembatasan ekspor bahan baku nirkarat terutama ke negara-negara Uni Eropa. Selain itu, penelitian ini mencoba menggali sejarah awal dan latar belakang hubungan kerjasama Indonesia-Uni Eropa serta dampak dari tindakan Indonesia yang membatasi ekspor bahan baku nirkarat tersebut terhadap hubungan antara Indone…

KLAUSULA FORCE MAJEURE SEBAGAI DASAR PENUNDAAN PELAKSANAAN KONTRAK INTERNASIO…

Skripsi yang berjudul Klausula Force Majeure sebagai Dasar Penundaan Pelaksanaan Kontrak Internasional di Masa Pandemi COVID-19 ini, dilatarbelakangi oleh keadaan darurat, genting dan memaksa (force majeure) yang menyebabkan terhambatnya pemenuhan prestasi pada salah satu pihak sebagai penerima prestasi (performance). Penundaan pelaksanaan kontrak internasional diberlakukan untuk menghindari te…

PENGATURAN KETENTUAN SPECIAL AND DIFFERENTIAL TREATMENT DALAM PERJANJIAN WTO …

World Trade Organization (WTO) sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang perdagangan membuat kebijakan yakni special and differential treatment dengan tujuan membuat Negara berkembang masuk kedalam sistem perdagangan multilateral serta dinilai dapat membuat pertumbuhan ekonomi bagi Negara berkembang dan kurang berkembang. Adapun masalah yang dibahas dalam skripsi ini ialah terkait implement…

BUNGA RAMPAI PEMIKIRAN- PEMIKIRAN KEILMUAN, KEMASYARAKATAN DAN KENEGARAAN DAL…

-

Hukum Internasional 1

-

PENGANTAR HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL: Hukum Internasional dan Prinsip- Pri…

-