KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vi, 65 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T53775

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 71 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T53955

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 69 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T54360

ANALlSIS WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PENGAMBILALAN PERKARA KORUPSI …

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 59 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T20123

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANCAMAN PIDANA DENDA DALAM UNDANG UNDANG NO. 28 TAH…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 78 hlm.; 29 cm.

Series Title

-

Call Number

T53297

TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP PENINDAKAN TINDAK PI…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 55 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T52537

PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xii, 73 hlm.: tab.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T52663

Sumatera Ekspres 2025

Edition

-

ISBN/ISSN

1693-7352

Collation

16 hlm.; ill.; 58 cm

Series Title

Sumatera Ekspres: Potensi Tekor Rp 20T

Call Number

070.172 Sum s

Sumatera Ekspres 2026

Edition

-

ISBN/ISSN

1693-7352

Collation

16 hlm.; ill.; 58 cm

Series Title

Sumatera Ekspres: Integrasi Jalan Tol-Rel Kereta Api

Call Number

070.172 Sum s

PEMBEBANAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI TERHADAP PELAKU PENYERTAAN PADA TIN…

Penelitian ini membahas mengenai kebijakan pemidanaan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana korupsi. Latar belakang penelitian ini adalah adanya perbedaan penerapan pidana tambahan uang pengganti bagi pelaku tunggal dan pelaku yang terlibat secara bersama-sama (penyertaan) dalam tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis…

PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PID…

This research is entitled The Application of Additional Penalty in Lieu of State Financial Losses in the Crime of Corruption Based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 concerning Sentencing Guidelines for Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law (Study of Decision Number. 65/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg, Decision Number 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT and Decision Number 58/Pid.Su…

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP VONIS BEBAS DALAM KASUS KORUPSI SEBAGAI …

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia termasuk kedalam extra ordinary crime, banyak kasus pelaku tindak pidana korupsi yang divonis bebas oleh Majelis Hakim, hal ini menunjukkan lemahnya hukum dan bentuk keadilan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia tentang vonis bebas dan penerapan vonis bebas pada putusan-putusan pengadilan. Jenis p…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYERTAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTU…

Skripsi ini akan membahas mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan Hakim No. 27/Pid.SusTPK/2023/PN Plg”. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Palembang, yang mana putusan tersebut membahas mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan salah salah sat…

AKIBAT HUKUM RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DIBUAT BUKAN DITEMPAT KED…

A Limited Liability Company is a form of business with legal entity in Indonesia. The establishment of a Limited Liability Company must be made by Notarial deed as well as changes to its Articles of Association. Based on Article 19 of the Company Law, changes to the Articles of Association are determined by the GMS. The GMS is held at the company’s domicile or at the place where the company c…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZONA INTEGRITAS DI KANTOR BALAI BESAR PELAKSANAAN JALA…

Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Zona Integritas Di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan”. Permasalahan pada penelitian ini yaitu belum maksimalnya pelayanan publik yang diberikan ke masyarakat serta kurangnya pemanfaatan inovasi teknologi untuk kepentingan pelayanan publik di kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan. Tujuan penetilian…

IMPLEMENTASI PENERAPAN TEORI PENYERTAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Penyertaan (deelneming) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta /terlibatnya seseorang atau lebih baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing - masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Pada prinsipnya yang dapat dipidana karena perbuatan tindak pidana kepada mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, dan mereka mengaju…

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN PENYITAAN ASET …

Penelitian ini berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Penyitaan Aset Terhadap Terpidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2015/Pn.Dps)". Penelitian ini membahas mengenai perampasan aset sebagai salah satu pidana tambahan dalam kasus tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelit…

IMPLEMENTASI KERJASAMA BILATERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DAN UNITED STAT…

Amerika Serikat menjadikan demokrasi sebagai nilai fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hingga nilai demokrasi pun disebarkan melalui lembaga bantuan asing disebut USAID (United States Agency for International Development), bertujuan untuk membantu negara-negara berkembang dalam pembangunan sosial termasuk Indonesia. Salah satu Program USAID yang berada di Indonesia adalah CEGAH…

ANALISIS PUTUSAN PERADILAN IN ABSENTIA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG PELAK…

Konsep peradilan in absentia mengacu pada situasi di mana Terdakwa telah dipanggil secara sah akan tetapi tidak dapat hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka dari itu pengadilan dapat melakukan persidangan tanpa kehadiran Terdakwa. Penelitian ini difokuskan pada pembahasan Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby yang merupakan putusan in absentia terhadap perkara tindak pidana korupsi…

REFORMULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI WHISTLEBLOW…

Whistleblower is synonymous with a person who reveals irregularities in an organization, both related to violations of ethical values and acts of corruption. The objectives of this study: (1) Review and analyze the existing conditions of legal protection arrangements for ASN as a whistleblower against perpetrators of corruption. (2) Review and analyze the legal protection for ASN in eradicating…

KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENETAPAN TERSANGKA KASUS SUAP …

Skripsi ini berjudul "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penetapan Kasus Suap Terhadap Anggota Militer Aktif. Pada penelitian ini, penulis mengkaji mengenai kewenangan KPK dalam penetapan tersangka kasus suap terhadap anggota militer aktif. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penetapan tersan…

PENERAPAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN MILITER TINGGI DALAM MENGADILI PURNAW…

Penulisan skripsi yang berjudul: “PENERAPAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN MILITER TINGGI DALAM MENGADILI PURNAWIRAWAN TNI PADA PERKARA KONEKSITAS TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PRINSIP KEPASTIAN DAN PERSAMAAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 44-K/KONEKSITAS/PMT-II/AD/VIII/2022)” ini dilatarbelakangi oleh persoalan penerapan kompetensi absolut Pengadilan Militer Tinggi dalam mengadili Purnawirawan …

ANALISIS PEMBATALAN STATUS JUSTICE COLLABORATOR PADA TINGKAT KASASI BAGI PELA…

ABSTRAK Skripsi Berjudul: ANALISIS PEMBATALAN STATUS JUSTICE COLLABORATOR PADA TINGKAT KASASI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 430K/PID.SUS/2018 Permasalahan pada skripsi ini adanya praktik korupsi dalam pengadaan proyek KTP Elektronik (E-KTP) yang dilakukan oleh Terdakwa Irman dan Sugiharto yang memiliki status sebagai Justice Collaborator yang diaminkan ole…

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENERAPAN KETENTUAN MENGENAI TINDAK PIDANA MEN…

Kriminalisasi terhadap perbuatan menghalang-halangi proses peradilan pidana atau Obstruction of Justice dalam perkara tindak pidana korupsi, bukanlah merupakan kebijakan baru. Kebijakan itu telah ada sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan penelitian untuk Tujuan penelitian untuk menganalisa pengaturan Hukum pidana mengenai tindak pi…

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENGENAI PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM…

Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Plg).” Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini; bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Plg, dan bagaimana kewenangan Hakim dan Badan Pemeriksa Keuangan dalam menghitung kerugian keuan…

PENERAPAN SANKSI HUKUM PIDANA TERHADAP PENJAMIN PENANGGUHAN PENAHANAN APABILA…

Skripsi ini berjudul “Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Penjamin Penangguhan Penahanan Apabila Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Melarikan Diri”. Kejadian tersebut dilatarbelakangi karena adanya tindakan korupsi yang penahanannya ditangguhkan dengan penjamin penangguhan penahanan yang kemudian terdakwa tindak pidana korupsi tersebut mencoba melarikan diri saat masa penangguhan penahanan. …

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DALAM MENGAJUKAN TUNTUTAN PIDANA TA…

Salah satu peran utama penuntut umum dalam item perdilan pidana, adalah mengajukan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan penuntut umum dalam penuntut umum dalam mengajukan tuntutan pidana tambahan uang pengganti terhadap Merdakwa Uindak pidana korupsi udi kasus Putusan Nomor 25/PidSus TPK/2024/PN Pig (an Putusan Nomor 2/Pid.Sus TPK/2024/ PLG. Metode yang digunakan dalam…

PEMBUKTIAN UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI…

Judul dari penelitian ini adalah “Pembuktian Unsur Merugikan Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diputus Bebas (Vrijspraak) (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN. TPG dan Putusan Nomor 5541K/Pid.Sus/2023)”. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap unsur merugikan keuangan negara dalam putusan bebas (vrijspraak) pada Tindak Pidana Korupsi serta pert…

PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA TERBENTUKNYA STRUKT…

Penelitian ini mengkaji mengenai penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi pasca terbentuknya struktur Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2021, serta kendala dalam implementasi pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer. Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode penelitian normatif didu…

Sumatera Ekspres 2024

Edition

-

ISBN/ISSN

1693-7352

Collation

16 hlm,; ill,; 58 cm

Series Title

Sumatera Ekspres: Habisi 4 Nyawa Kurang 10 Menit

Call Number

070.172 Sum s