Filter by
KONSTRUKSI HUKUM PENGATURAN PENGELOLAAN NONAKADEMIK PERGURUAN TINGGI NEGERI B…
Latar belakang penelitian ini adalah rencana transformasi seluruh Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan universitas dan ketidaksesuaian pengaturan pengelolaan nonakademik PTN BH yang perlu dianalisis untuk menemukan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pengaturan pengelolaan nonakademik PTN BH berdasarkan ot…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 94 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1459302024
PERANAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI OGAN ILIR DALAM MENETAPKAN STATUS BARANG SITA…
Penelitian ini berjudul “Peranan Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Dalam Menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika Dan Prekursor”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tiga permasalahan yaitu peranan Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dalam menetapkan status barang sitaan narkotika dan prekursor, bagaimana perbedaan implementasi penetapan status barang bukti sitaan oleh Kepala Kejaksaa…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 94 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1459272024
PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PID…
This research is entitled The Application of Additional Penalty in Lieu of State Financial Losses in the Crime of Corruption Based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 concerning Sentencing Guidelines for Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law (Study of Decision Number. 65/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg, Decision Number 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT and Decision Number 58/Pid.Su…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 63 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1460222024
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI SATUAN RUMAH SUSUN SECARA PRE PROJECT SEL…
Pelaku pembangunan saat ini dalam memasarkan rumah susun menggunakan pre project selling system. Pemasaran rumah susun dilakukan saat lokasi pembangunan masih berupa tanah kosong dengan menandatangani perjanjian pengikatan jual beli. Dalam penelitian ini, permasalahan muncul akibat dari pelaksanaan pre project selling system dimana pengembang tidak menyelesaikan pembangunan rumah susun sebagaim…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 63 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1459352024
IMPLEMENTASI ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM PENDAFTARAN TANAH PADA KANTOR…
Abstrak Salah satu tujuan dilakukannya kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah termasuk pendaftaran tanah sistematis lengkap yaitu untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum diantaranya kepastian hukum atas objek bidang tanah. Penerapan asas kontradiktur delimitasi dalam rangka pendaftaran tanah sistematis lengkap menjadi hal yang penting untuk dikaji dalam upaya mewuj…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iv, 50 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1459032024
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PRAPERADILAN TENTANG PENETAPAN…
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PRAPERADILAN TENTANG PENETAPAN TERSANGKA Renol Ababil Penegakkan Hukum bermula dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan hingga bermuara ke Lembaga permasyarakatan yang merupakan komponen-komponen didalam system peradilan pidana. Dalam Prosesnya sering terjadi kesalahan sehingga merugikan tersangka. Penelitian ini membahas: bagaimana pertimbangan huku…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 157 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1460132024
TANGGUNG JAWAB MUTLAK TERHADAP PEMBERIAN GANTI RUGI KECELAKAAN PESAWAT UDARA …
Penelitian ini adalah terhadap tanggung jawab mutlak terhadap pemberian ganti rugi kecelakaan pesawat udara studi kasus terhadap kecelakaan pesawat udara Sriwijaya Air Sj-182. Dalam penelitian ini akan dibahas Bagaimana tanggung jawab mutlak pengangkut terhadap korban kecelakaan pesawat udara menurut undang-undang nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan terkait kasus kecelakaan pesawat udara …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 71 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1458342024
PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA LAYANAN DOMPET DIGITAL TERKAIT DENGAN JASA P…
Legal protection for users or consumers of digital wallets in Indonesia. In the rapidly growing digital era, the use of digital wallets has become an integral and unified part of daily financial transactions, particularly in terms of money transfers. However, with the convenience offered, there also arise risks associated with the security of funds and users’ personal data. Legal protection f…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 90 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1458022024
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP LARANGAN IMPOR BARANG BEKAS DITINJAU DARI UND…
Penegakan hukum pidana terhadap larangan impor barang bekas membahas aturan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, apakah aturan tersebut sudah efektif dalam menanggulangi impor barang bekas. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis permasalahan penegakan hukum pidana terhadap impor barang bekas, serta bisa mengurangi kasus impor barang bekas. Kurang maks…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 105 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1459832024
PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM PEMBERIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN HAK TANGG…
Permasalahan kredit macet di Indonesia masih tinggi. Prinsip Mengenal Nasabah merupakan upaya dasar dalam menanggulangi masalah kredit macet dan menggunakan prinsip mengenal nasabah sangat penting di dalam proses pelaksanaan pemberian kredit. Prinsip mengenal nasabah dalam pemberian kredit bank dengan jaminan hak tanggungan yang terjadi di Bank Sumsel Babel Cabang Kolonel Atmo Palembang sebagai…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 70 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1459792024
PEMBATALAN SEPIHAK AKTA KUASA KHUSUS DARI PEMBERI KUASA KEPADA PENERIMA KUASA…
Tesis ini diangkat dari permasalahan hukum yang terjadi di Kota Prabumulih mengenai adanya akta kuasa khusus yang digunakan untuk mengajukan kredit modal kerja konstruksi pada Bank yang diberikan oleh pemberi kuasa selaku Direktur CV dan penerima kuasa yang dimana permasalahan muncul dikarenakan Direktur CV menyatakan bahwa tidak pernah menandatangani akta kuasa khusus dihadapan Notaris dalam h…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 79 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1456612024
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA FIDUSIA KETIKA PEMBERI FIDUSIA CIDERA JANJI …
Perlindungan hukum bagi penerima fidusia dalam prakteknya tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini karena terdapat kasus dimana objek jaminan fidusia dirampas oleh negara. Adanya perampasan objek fidusia oleh negara ini menyebabkan penerima fidusia tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap objek jaminan fidusia yang telah dilakukan pembiayaan olehnya. Kerugian akan ditanggung oleh pene…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 99 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1457772024
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS PENGGUNAAN LAGU PADA KONTEN VIDEO …
Tantangan utama penerapan hak cipta di Indonesia, khususnya penggunaan lagu pada konten video berbayar tanpa izin oleh pelaku kreator di platform digital seperti TikTok, adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak cipta dan izin penggunaan karya lagu untuk tujuan komersial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaturan hukum hak cipta terkait penggunaan lagu pa…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xviii, 153 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1848192025
KONSEP HUKUM PEMBERIAN NAFKAH TERHADAP MANTAN ISTRI MENURUT ASGHAR ALI ENGINE…
Beragam pandangan tentang hukum pemberian nafkah kepada mantan istri telah memicu perdebatan di kalangan para ahli hukum, termasuk pandangan dari Asghar Ali Engineer. Perbedaan persepsi inilah yang mendorong pembahasan lebih lanjut mengenai perspektif Asghar Ali Engineer terkait nafkah mantan istri serta bagaimana penerapan hukumnya di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis adalah penelitian…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 98 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1840062025
KEDUDUKAN PEKERJA DAN LEGALITAS PERJANJIAN KERJA JARAK JAUH (REMOTE WORKING) …
Penelitian ini membahas mengenai kedudukan pekerjaan dan legalitas perjanjian kerja jarak jauh (remote working) berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak ada ketentuan yang membedakan pekerja remote working dan pekerja kantoran, namun dalam praktiknya terdapat perbedaan dari segi perlakuan. Perbedaan ini dapat dilihat pada f…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 173 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1847272025
PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK BUMI TANPA PERIZI…
ABSTRAK Indonesia termasuk negara penghasil minyak bumi yang tinggi, sehingga timbulnya permainan mafia minyak bumi di Indonesia dan menghasilkan keutungan untuk pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Agar tercapainya tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata dibidang minyak bumi harus dilakukan penerapan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 oleh Kepolisian Daera…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 101 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1458472024
PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA ATAS PELAYANAN KESEHATAN (STUDI MAN…
Pemerintah Indonesia telah mengupayakan untuk memberikan pelayanan jaminan kesehatan bagi seluruh warga negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, namun bagi manusia gerobak belum dapat merasakan pelayanan dikarenakan ada persyaratan yang belum bisa dipenuhi, tentunya hal ini bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan tesis ini adalah untuk m…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 155 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1457802024
STRATEGI HUKUM PENGENAAN CUKAI MINUMAN BERPEMANIS DALAM KEMASAN SEBAGAI UPAYA…
Tingginya prevalansi diabetes, obesitas, dan penyakit tidak menular akibat konsumsi gula berlebih melalui minuman berpemanis dalam kemasan di Indonesia telah mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan cukai sebagai instrumen pengendalian kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kem…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 183 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1853512025
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA YANG MEMASUKI USIA PENSIUN UNTUK MEMPEROLEH HAK PE…
The provisions of the Labor Law do not specifically yet regulate about theretirement age limit for workers so that it does not provide protection for workers.This is the reason there are still the rights of Retirement Age Workers are notprotected yet. The purpose of the study was to analyze the legal protection forworkers entering retirement age to obtain severance pay rights and the legalconse…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xviii, 117 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1453402024
PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG BERHALANGAN TETA…
Peran kepala daerah dan wakil kepala daerah sangat penting dalam menjalankan pemerintahan karena menjadi ujung tombak dalam membawa kemajuan di sebuah daerah. Apabila kepala daerah yang berhalangan tetap, wakil kepala daerah dapat menggantikan kerja, begitupun apabila wakil kepala daerah yang berhalangan tetap, kepala daerah masih tetap menjalankan pemerintahan. Namun, apabila jabatan kepala da…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 68 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1450012024
KEWENANGAN BADAN PERMUSYARATAN DESA (BPD) DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATA…
Penelitian ini bertujuan untuk mejelaskan kewenangan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Kecamatan Keluang Musi Banyuasin. Dalam hal melakukan Penyusunan APBDesa badan permusyawaratan desa (BPD) berpedoman pada peraturan Permendegri No. 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin N…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 130 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1453882024
PEMENUHAN HAK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA ALIH DAYA PADA SEK…
Penelitian ini membahas pemenuhan hak keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja alih daya pada sektor pertambangan, dengan studi kasus di PT. Bukit Asam, Kabupaten Muara Enim. Latar belakang penelitian ini didasari oleh masih lemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja alih daya, terutama dalam hal pelaksanaan K3, meskipun sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. T…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 144 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1852422025
PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANGGOTA POLISI SEBAGAI PERANTARA DALAM PENJUALAN…
Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berbagai macam tindak pidana Narkotika yang marak terjadi, termasuk tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Polisi. Anggota Polisi sebagai Aparat Penegak Hukum. Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, diatur secara tegas bahwa setiap Anggota Kepolisian yang melanggar kode etik akan dikenakan …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 140 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1443072024
KOLABORASI ANTARA BANK, PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DAN O…
Pencucian uang di Indonesia menjadi salah satu kejahatan yang paling banyak dilakukan dalam berbagai tindak pidana. Pencucian uang dapat berupa pemindahan saldo ke akun bank lain, mengalihkan dengan membelanjakannya pada bentuk barang, menghibahkan ke aset lain, menukarkannya dengan mata uang lain, dan masih banyak bentuk lainnya. Pejabat di Indonesia menjadi salah satu pelaku kejahatan yang pa…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 97 hlm.; ilus.; tab, 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1459382024
KEKUATAN EKSEKUTORIAL ANTARA SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA DAN PUTUSAN PENGADILA…
Dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang pada prakteknya kreditur kerap menggunakan titel eksekutorial untuk melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia dengan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hal ini yang menjadi dasar Judicial Review terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia kemudian setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/20…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 113 hlm.; ilus,; tab, 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1459762024
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KREDITUR ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI YANG MER…
Dampak negatif dari penggunaan aplikasi pinjaman online bermunculan, seperti tersebarnya data pribadi penerima pinjaman (debitur) karena proses verifikasi pinjaman online dilakukan secara online dan akan meminta persetujuan dari debitur untuk mengakses semua data. Hal ini sangat berisiko tinggi data pribadi debitur untuk disalahgunakan. Kasus-kasus seperti itu dapat terjadi sebagai akibat dari …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 126 hlm.; ilus.; tab, 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1458952024
PENENTUAN MASA INSOLVENSI SEBAGAI DASAR KREDITOR SEPARATIS DALAM MENGAJUKAN L…
Hak Tanggungan merupakan hak jaminan yang dirancang dengan sifat kuat dengan ciri khas eksekusi mudah dan pasti. Namun pada praktiknya, terdapat beberapa ketentuan terkait yang tidak tegas, tidak lengkap serta tidak memperhatikan konfigurasi peraturan sehingga justru memicu ketidakpastian. Misal ketika debitor pailit, di mana terdapat 2 (dua) dokumen yang digunakan sebagai penentu keadaan insol…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 169 hlm.; ilus,; tab, 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- t1456922024
TANGGUNG JAWAB HUKUM KREDITOR SEPARATIS ATAS PENJUALAN HARTA DEBITOR DALAM PE…
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi alternatif dalam menyelesaikan permasalahan utang antara debitor dan kreditor. Selama periode Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor tidak dapat ditagih mengenai utangnya serta kreditor separatis harus menangguhkan hak eksekusinya. Adanya itikad buruk kreditor separatis yang menjual harta debitor dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 107 hlm.; ilus.; tab, 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1457982024
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI TUMBUHAN E…
Keseimbangan ekosistem lingkungan hidup akan terganggu apabila kelestarian sumber daya alam terganggu. Hal ini terutama terjadi apabila salah satu sumber daya alam yang saling bergantung tersebut rusak atau punah, yang berujung pada kehancuran ekosistem. Oleh karena itu, untuk menjaga kelestarian tumbuhan asli Indonesia, maka penegakan hukum pidana menjadi sangat penting. Ketentuan dalam Undang…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 143 hlm , 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1804662025
MEREK SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA BAGI PEMBIAYAAN BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL U…
There are still obstacles in using trademarks as fiduciary collateral in Intellectual Property-based Financing for Creative Economy players. The government has enacted Government Regulation Number 24 of 2022, which strengthens the provisions of intellectual property, particularly trademarks, as fiduciary collateral. This regulation enables creative economy players to use their trademark rights …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 89 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1404242024
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography