HUKUM EKONOMI ISLAM; SEJARAH, TEORI DAN KONSEP

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-007-497-2

Collation

xvi, 280 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

297.63 Dja h

HUKUM PERKAWINAN ISLAM: SUATU ANALISIS DARI UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN…

Edition

2

ISBN/ISSN

979-526-345-5

Collation

xvii, 301 hlm. : ilus. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

297.431 Ram h

LEGISLASI HUKUM ISLAM Di Indonesia

Edition

-

ISBN/ISSN

979-414-924-1

Collation

xii, 542 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

297.4598 Jaz l

FIGUR HUKUM BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) SEBAGAI LEMBAGA EKONOMI KERAKYATAN

Edition

-

ISBN/ISSN

978-623-7699-46-0

Collation

xviii, 243 hlm. : ilus. 23 cm

Series Title

-

Call Number

297.63 Pra f

HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

194 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

297.44 Tha h

Wakaf Tunai dalam Perspektif HUKUM ISLAM

Edition

-

ISBN/ISSN

297.426 Wak w

Collation

vi, 213 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

297.426 Wak w

LARANGAN RANGKAP JABATAN BAGI WAKIL MENTERI DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PENYELEN…

Rangkap jabatan yang dilakukan wakil menteri saat ini mencapai 32 dari 55 jumlah keseluruhan wakil menteri. Hal ini berpotensi mempengaruhi kinerja wakil menteri dan penyelenggaraan pemerintahan menjadi tidak efektif. Namun, selama ini hanya ada aturan mengenai larangan rangkap jabatan bagi menteri bukan wakil menteri. Masalah yang dibahas pada penelitian ini ialah bagaimana urgensi dan implika…

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI SECARA KOMER…

Fenomena eksploitasi ekonomi secara komersial pada anak di Indonesia masih menjadi masalah serius yang semakin mengkhawatirkan dan mengancam generasi penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya perlindungan hukum anak korban eksploitasi ekonomi secara komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pe…

OPTIMALISASI RESTITUSI DALAM PUTUSAN HAKIM SEBAGAI BENTUK PEMULIHAN HAK KORBA…

Penelitian ini menganalisis penerapan restitusi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 52/Pid.Sus/2023 dan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 47/Pid.Sus/2023. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis putusan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat p…

TANGGUNG JAWAB HUKUM NOMINEE ATAS SAHAM DALAM PERJANJIAN PINJAM NAMA YANG MEN…

Perkembangan investasi dan kepemilikan saham di Indonesia memunculkan praktik perjanjian pinjam nama atau nominee agreement dalam kepemilikan saham Perseroan Terbatas, di mana nominee tercatat sebagai pemegang saham formal sedangkan beneficial owner merupakan pemilik manfaat secara substantif. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum terkait status hubungan hukum dan tanggung jawab apabila terja…

PERMOHONAN KEBERATAN IMPORTIR ATAS PENETAPAN NILAI PABEAN PADA DIREKTORAT JEN…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penetapan nilai pabean terhadap barang impor yang berlaku di Indonesia serta bentuk perlindungan hukum terhadap importir terkait penetapan nilai pabean oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penetapan nilai pabean memiliki peranan penting sebagai dasar penghitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor, sehingga setiap perbedaan penilaian…

PERTIMBANGAN HAKIM MILITER TIDAK MENGGABUNGKAN GUGATAN GANTI RUGI DALAM PERKA…

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak diterapkannya penggabungan gugatan ganti rugi dalam putusan perkara delik penipuan yang melibatkan prajurit TNI di Pengadilan Militer I-05 Palembang. Padahal, Pasal 183 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer memberi dasar normatif bagi korban untuk menuntut pemulihan kerugian materiil bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana. Pe…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA BARISTA YANG MELEBIHI JAM KERJA

Pesatnya pertumbuhan bisnis coffee shop membuka lapangan kerja bagi barista, namun memicu permasalahan ketenagakerjaan seperti jam kerja berlebih. Skripsi ini memiliki permasalahan yaitu bagaimana pengaturan hak-hak pekerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi dan melindungi hak-hak peker…

PERLINDUNGAN TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG BEKERJA DI KAPAL PERIKANAN …

Penulis dalam penelitian ini meneliti eksploitasi dan pelanggaran hak-hak Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia di sektor perikanan internasional. Penulis mengangkat 3 (tiga) masalah dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, instrumen hukum internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur mengenai perlindungan ABK Indonesia di kapal perikanan asing; Kedua, posisi kasus eksploitasi AB…

PENARIKAN LANGSUNG OBJEK JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKU…

Pasca Pengujian Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia Oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 pelaksanaan hak eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia harus melalui penetapan pengadilan apabila tidak ada kesepakatan wanprestasi dan kesukarelaan debitur untuk menyerahkan objek Jaminan Fidusia. Sehingga dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, perbuatan melawan hukum…

KEWENANGAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PENGURUSAN KONTRAK BISNIS BAGI PIHAK…

Balai Harta Peninggalan (BHP) merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mewakili kepentingan hukum pihak yang tidak hadir (afwezigheid), termasuk dalam pengelolaan kontrak bisnis. Ketidakhadiran salah satu pihak dalam hubungan kontraktual berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi pihak lain yang berkepentingan. Oleh karena itu, BHP memiliki peran s…

PENGGUNAAN INFORMED CONSENT DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA MALPRAKTIK PADA P…

Penelitian ini dilatarbelakangi dari banyaknya laporan kasus malpraktik medis yang terjadi karena pelanggaran pelaksanaan informed consent dalam pelayanan medis. Hal ini menyebabkan pembuktian dalam perkara malpraktik medis di pengadilan menjadi lebih kompleks karena proses pemeriksaan tidak hanya mencakup pembuktian terhadap tindakan medis yang dilakukan dokter, tetapi juga kualitas informasi …

KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUME…

Perkembangan teknologi finansial di Indonesia saat ini bukan hanya mendorong inklusi keuangan, namun juga memunculkan maraknya aktivitas ilegal yang berpotensi merugikan konsumen jasa keuangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen serta bentuk pertanggungjawaban OJK dalam menghadapi teknologi finansia…

METODE HIPNOTERAPI SEBAGAI SARANA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA JUDI ONLINE

Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya praktik judi online yang berdampak pada aspek ekonomi, sosial, dan psikologis pelakunya. Penanganan tindak pidana judi online yang selama ini berfokus pada pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dinilai belum efektif karena belum menyentuh akar permasalahan utama berupa kecanduan. Seiring d…

PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI DALAM TINDAK PIDANA PERDAG…

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan memerlukan penanganan hukum yang tegas. TPPO telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagai lex specialis, namun dalam praktik peradilan masih ditemukan penerapan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bersifat umum. Kondisi ini menimbulkan persoalan dalam …

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN PERINGKAT KEDUA DALAM PEL…

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang Hak Tanggungan peringkat kedua dalam pelaksanaan Parate eksekusi yang hanya memberikan kewenangan eksekusi langsung kepada pemegang hak tanggungan peringkat pertama. Kondisi ini menimbulkan persoalan bagi kreditur pemegang hak tanggungan peringkat kedua yang tidak dapat mengeksekusi jaminan. Penelitian ini bertujuan untuk men…

LARANGAN PENGANGKATAN PEKERJA NON-APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP KEBUTUHAN SU…

Pengangkatan pekerja non-ASN menimbulkan ketidakpastian status kerja, adanya ketimpangan perlindungan hukum serta lemahnya penerapan sistem merit dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi tersebut praktiknya sudah berlangsung lama dalam birokrasi dan berdampak pada pengelolaan dalam pelaksanaan tugas pemerintah. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan larangan pengangkatan pe…

PEROLEHAN KEMBALI HAK ATAS TANAH OLEH YAYASAN SETELAH BERAKHIRNYA JANGKA WAKT…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perolehan kembali hak pakai atas tanah oleh yayasan setelah berakhirnya jangka waktu, serta akibat hukum dari tidak memperbarui hak tersebut. Permasalahan ini penting untuk dikaji karena masih terdapat kurangnya keselarasan antara ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik administrasi pertanahan, yang dapat menyeba…

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP KETIDAKPATUHAN PENGUSAHA DALAM PEMENUHA…

Penelitian ini membahas penegakan hukum administrasi terhadap ketidakpatuhan pengusaha dalam pemenuhan hak waktu kerja bagi pekerja pada sektor jasa perawatan kecantikan di Kota Palembang serta pertanggungjawaban administrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam pengawasan dan penegakan hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan pera…

MPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DPRD KOTA PALEMBANG DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN …

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Palembang dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Sarana Pembangunan Palembang Jaya (PT SP2J). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi terhadap proses pembentukan peraturan daerah, serta dokume…

INSTRUMEN HUKUM CAMPURAN (gemeenschapelijkrecht) DALAM KONSOLIDASI TANAH

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-769-280-3

Collation

xxiv, 310 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346.04 Set i

Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia: DILENGKAPI CONTOH SURAT PENDAFTARA…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-013-186-6

Collation

iv, 108 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346.044 598 Teh p

REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PANGAN: Dari Ketahanan Pangan Ke Kedaulatan Pangan

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-203-101-7

Collation

xxix, 567 hlm. : ilus. ; 26 cm

Series Title

-

Call Number

380.13 Saf r

KONSEP TEORETIS PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM E-COMMERCE

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-6914-69-9

Collation

xvi, 252 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

381.142 Sya k

APA DAN BAGAIMANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)

Edition

1

ISBN/ISSN

979-587-201-X

Collation

xiv, 122 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

345.02 Emi a