Filter by
PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMAL KHUSUS PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN BERDASAR…
Penerapan sanksi pidana minimal khusus terutama pada kasus yang korbannya anak, Penuntut Umum melihat serta mempertimbangkan jenis dakwaan yang didakwakan, dalam melakukan penuntutan (Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2I Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO4 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Dalam melaksanakan penuntutannya harus dipenuhi dengan keyakinan b…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 42 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1595432024
PEMBUKTIAN UNSUR PERSETUJUAN (CONSENT) DALAM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DENGAN …
ABSTRAK Skripsi ini berjudul Pembuktian Unsur Persetujuan (Consent) dalam Tindak Pidana Pornografi dengan Modus Jasa Prostitusi Online (Studi Putusan Nomor: 150/PID/2020/PT BDG). Kemajuan teknologi mempermudah terjadinya tindak pidana pornografi, salah satunya melalui modus jasa prostitusi online. Dalam perkara ini, pembuktian unsur persetujuan (consent) menjadi elemen penting dalam analisis pu…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 150 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1857522025
IMPLEMENTASI ASAS ULTIMUM REMIDIUM DALAM POLITIK HUKUM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmoniasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengenal asas ultimum remedium. UU HPP memperluas wilayah berlakunya prinsip ultimum remedium yang sebelumnya ditentukan dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan. Berdasarkan UU HPP penerapan prinsip ultimum remedium dalam upaya penanggulangan tindak pidana pajak berlaku pada tahap penyidikan sampai dengan tahap persidanga…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 86 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1457832024
PERANAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI OGAN ILIR DALAM MENETAPKAN STATUS BARANG SITA…
Penelitian ini berjudul “Peranan Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Dalam Menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika Dan Prekursor”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tiga permasalahan yaitu peranan Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dalam menetapkan status barang sitaan narkotika dan prekursor, bagaimana perbedaan implementasi penetapan status barang bukti sitaan oleh Kepala Kejaksaa…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 94 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1459272024
ANALISIS YURIDIS TENTANG PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDA…
Skripsi ini berjudul Analisis Yuridis tentang Penjatuhan Sanksi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dps dan Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika, yang dalam beberapa kasus masih belum sepenuhnya mencerminkan pri…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 135 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1849632025
IMPLIKASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS/PPAT UNTUK MENJAGA RAHASIA …
The position held by a notary/PPAT is one of trust; as a trustee, the notary/PPAT is obliged to keep the contents of the deed confidential in accordance with Article 16 of the UUJN, but a new obligation has emerged, namely that the notary/PPAT must report suspicious financial transactions as stipulated in PP 61/2021, which is the implementing regulation of the Anti-Money Laundering Law 8/2010. …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 136 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1453642024
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYERTAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTU…
Skripsi ini akan membahas mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan Hakim No. 27/Pid.SusTPK/2023/PN Plg”. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Palembang, yang mana putusan tersebut membahas mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan salah salah sat…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 135 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1847572025
CONCURSUS REALIS PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG …
Skripsi ini berjudul “Concursus Realis Pada Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berulang (Studi Putusan No :142/Pid.B/2021/PN.Plg)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pengaturan concursus realis dalam tindak pidana dalam Putusan No 142 /Pid.B/2021/PN.Plg. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif.…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 108 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1454872024
KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG TERJADI KARENA PERANAN D…
ABSTRAK Skripsi ini berjudul Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Terjadi Karena Peranan Dari Korban. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana akibat hukum terhadap korban yang berperan dalam participating victims dan bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan. Penulisan skripsi ini termasuk dalam metode penelitian hukum normatif. Pemerkosaan …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 151 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1389552019
PENERAPAN PASAL 67 KUHP KEPADA PELAKU TINDAK PUDANA PERBANKAN DAN PENCUCIAN U…
Skripsi ini berjudul “PENERAPAN PASAL 67 KUHP KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PERBANKAN DAN PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS/2022/PN.YYK)”. Rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini yaitu bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama nihil dalam putusan nomor 13/Pid.Sus/2022/PN.Yyk dan bagaimana penerapan Pasal 67 KUHP dalam sistem pemi…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xxix, 47 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1392962023
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENGEROYOKAN ANTAR PELAJA…
Skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pengeroyokan Antar Pelajar (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Seberang Ulu 1)” Latar belakang dalam penelitian ini adalah tingginya kasus pengeroyokan antar pelajar di wilayah hukum kepolisian sektor seberang ulu 1 dibandingkan dengan wilayah hukum lainnya di kota Palembang. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 96 hlm.; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1453992024
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA GRATIFIKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG …
Tesis ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Praktik gratifikasi yang merupakan salah satu bentuk rumusan delik dari tindak pidana korupsi sesuai UU Tipikor. Suap menyuap dan gratifikasi merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi yang menarik perhatian kar…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 144 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1016982023
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PUTUSAN YANG MENYIMPANG DARI SURAT DAKWAAN JAKSA P…
Pada putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht, Majelis Hakim memutus Terdakwa Krismonika bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 padahal Pasal tersebut tidak ada dalam surat dakwaan yang mana putusan tersebut sudah mengenyampingkan Pasal 182 Ayat (3), (4) KUHAP serta SEMA Nomor 03 Tahun 2015. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 136 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1312172023
PERAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM MENGUNGKAP PELAKU UTAMA PADA TINDAK PIDANA K…
Skripsi ini ditulis dengan judul Peran Justice Collaborator Dalam Mengungkap Pelaku Utama Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No.33/Pid.Sus-Tpk/2020 Pn.Plg Dan Putusan No.51/Pid.Sus-Tpk/2021 Pn.Tjk). Rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini ialah mengenai kesaksian yang diberikan oleh Justice Collaborator yang berperan dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana korupsi dalam …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 90 hlm.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1294842023
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA BAGI JUSTICE COLLABORATOR TI…
Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan. Tindak Pidana Korupsi adalah suatu kejahatan yang sangat susah diberantas karena sangat tertutup rapi dan terorganisir. Justice collaborator adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk mengungkap kejahatan terorganisir seperti jaringan mafia. Berdasarkan hal tersebut Justice Collaborator memiliki peran…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 71 hlm.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T951482023
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG TURUT SERTA DALAM MELAKUKAN TIN…
Penulisan skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap orang Yang Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan No. 64/Pid.B/2020/Pn. Bau dan Putusan No. 61/Pid.B/2021/Pn.Kln), yang melatarbelakangi dalam pembuatan skripsi ini yaitu banyaknya kasus penganiayaan yang terjadi. Permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan ini…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 124 hlm.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1064502023
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KASUS PENGGELAPAN DALA…
Penelitian ini berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana korupsi Kasus Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia” Rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini ialah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terkait tindak pidana korupsi kasus penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Purnawirawan Tentara …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- ix, 124 hlm.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1059332023
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN SURAT PADA PUTUSAN NOMOR: 645/Pid.…
Kasus pemalsuan surat di Indonesia bukan menjadi masalah baru di dalam masyarakat, Sehingga banyak pihak/orang yang mengalami kerugian. Maka dari itu Penulis melakukan Penelitian berdasarkan uraian tersebut dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Surat Pada Putusan Nomor: 645/Pid.B/2018/Pn Llg Dan Putusan Nomor: 670/Pid.B/2021/Pn Plg”. Rumusan masalah dalam penelitian ini a…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 81 hlm.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1063732023
PENERAPAN TEORI DEELNEMING TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUK…
Skripsi ini berjudul “Penerapan Teori Deelneming Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”. Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu: Dasar Perimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg dan Penerapan Teori Deelneming Pada Putusan Hakim Nomor 1/Pid.…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 129 hlm.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T950742023
PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) KEPADA JUSTICE COLLABOLATOR DALAM TINDAK PIDAN…
Skripsi ini ditulis dengan judul yaitu Pemberian Penghargaan (Reward) Kepada Justice Collabolator dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Pasal 10A Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014. Isu hukum yang diangkat ialah mengenai Justice Collabolator yang mulai marak dibahas setelah adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Justice Collabolator memiliki peran dalam membantu penegak hukum dalam mengun…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 84 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T917872023
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KREDIT MODAL KERJA PADA PEKERJA…
Penulis dalam penulisan skripsi ini membuat abstrak dengan judul Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Kredit Modal Kerja Pada Pekerjaan Konstruksi Fiktif (Studi Putusan No. 2822 K/Pid.Sus/2021), Pada kasus ini telah terjadi tindak pidana korupsi kredir modal kerja dengan menggunakan dokumen fiktif sehingga cairnya dana kredit modal kerja dapat cair ke tangan pihak yang salah. Penulis m…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- vii, 120 hlm.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T878012023
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERKAIT PEMBATALAN PEMBERIAN SANKSI TINDAKAN MENJADI…
Law Number (No). 11 of 2012 on Criminal Justice System of child is expected to be able to protect children from all criminal acts. However, in its application there are often differences, especially in making criminal decisions. One example of a case of difference in decision making is at the Medan High Court (PT) where the judge cancels the sanctions for the theft committed by children based o…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 125 hlm.; Ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1261902023
PERAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PERKARA PIDANA AN…
Penelitian ini adalah penelitian perkara pidana anak upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan berdasarkan pendekatan Restorative Justice di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Adapun permasalahan yang diangkat, yaitu bagaimana pengaturan hukum penyelesaian perkara pidana anak, penyelesaian melalui restorative justice dan upaya optimalisasi dalam penerapan restorative justice. Metode peneli…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 102 hlm.; Ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1071102023
ANALISIS TERBADAP PUTUSAN HAKIM YANG MENGESAMPINGKAN ASAS LEX SPECIALIS DEROG…
Penjatuhan putusan terhadap Anak pelaku pencabulan terhadap anak menurut Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbm didasarkan pada ketentuan Pasal 290 ke-1 KUHP yang mengesampingkan Pasal 76E juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (UUPA) sebagai lex specialis. Rumsuan masalah dalam penelitian ini adalah terkait dasar pertimbangan yuridis da…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 103 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1069522023
PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM TERHADAP PENDERITA GANGGUAN JIWA SKIZOFRENIA YA…
This study is entitled Application of the Double Track System for Patients of Schizophrenia who commit murder. In the provisions of Article 44 paragraph (2) of the Criminal Code judges can order criminals with mental disorders to be admitted to a mental hospital for a maximum of 1 (one) year. However, in the Judge's Decision Number: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 he was given a prison sentence. In ano…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 144 hlm.; Ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1120132023
PENGGANTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TI…
Kejaksaan dalam menjalani fungsi kekuasaan yudikatif di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan, juga melakukan fungsi-fungsi yudikatif lain yang diberikan oleh undang-undang. Terutama dalam penanganan perkara korupsi yang salah satu tujuan utamanya ialah untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi. Dengan mengoptimalkan kewenangan disk…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 122 hlm.; Ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1070972023
RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA BEBAS PELAKU OBSTRUCTION OF JUSTI…
Skripsi ini berjudul “Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Bebas Pelaku Obstruction Of Justice Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Ma Nomor 78 Pk/Pid.Sus/2021).” Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu, Ratio decidendi hakim dalam memutus perkara bebas pelaku obstruction of justice pada tindak pidana korupsi dalam Putusan MA No. 78 PK/Pid.Sus/2021, serta Keterliba…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 104 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T881002023
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL (…
ABSTRAK Pada penulisan skripsi ini, penulis membuat abstrak yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Sby) dalam kasus ini dapat dilihat tindak pidana korupsi yang bermula dari kebijakan Pemerintah daerah dalam memberikan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus berdasarkan pada Peraturan Kepala Daera…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 86 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T883292023
POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENERIMAAN RETRIBUSI BERUPA SETORAN PARKIR…
Skripsi-ini berjudul "Potensi Tindak Pidana Korupsi Pada Penerimann Retribusi Berupa Setoran Parkir di Kota Palembang" Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu, bagaimana mekanisme recruitment petugas parkir hingga penyetoran hasil parkir ke Dinas Perhubungan Kota Palembang dan bagaimana potensi tindak pidana korupsi pada penerimaan retribusi berupa setoran parkir di …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 82 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1070522023
PEMBUKTIAN PREDICATE CRIME TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRAKTIK PENCUCIAN UA…
Predicate Crime dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa korupsi menjadi salah satu delik dalam predicate crime pencucian uang. Korupsi dimaknai sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi. Dalam putusan ini terdakwa didakwa Pasal 12 huruf a, 12 huruf i, dan Pasal 12 B UU No. …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 90 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T920742023
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography