PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK (E-TILANG) DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINT…

Penulisan skripsi ini berjudul “Penerapan Tilang Elektronik (E-Tilang) dalam penindakan pelanggaran Lalu Lintas di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Palembang”. Yang dilatarbelakangi oleh penerapan sistem tilang elektronik sebagai sistem pelanggaran lalu lintas yang baru, cepat dan efisien. Jika di Komparasikan penerapan E-Tilang Kota Palembang dengan Kota lain seperti Jakarta …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL…

Skripsi ini disusun dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli yang Beritikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Hak Guna Bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli yang bertindak dengan itikad baik dalam transaksi jual beli tanah yang berstatus Hak Guna Bangunan (HGB), terutama dalam konteks putusan kasasi Mahkamah Agung Nomo…

TANGGUNG JAWAB HUKUM AHLI WARIS ATAS PELUNASAN PEMBAYARAN UTANG PEWARIS MELAL…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara kepailitan terhadap ahli waris yang memiliki kewajiban atas utang pewaris sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks. Perkara ini bermula dari pengajuan permohonan pailit oleh empat orang kreditur dengan total piutang sebesar Rp3.310.239.000 terhadap ahl…

KEWAJIBAN PERTOLONGAN TERHADAP KAPAL YANG MENGALAMI KEADAAN DARURAT DITINJAU …

This research is motivated by the high number of maritime accidents that have occurred in recent years within Indonesian waters, which has led to a growing awareness of the importance of legal regulations concerning rescue operations for vessels in distress. The objective of this thesis is to analyze and explain the legal provisions applicable under both international law and Indonesian nationa…

KEKUATAN EKSEKUTORIAL HAK TANGGUNGAN TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH AKIBAT DEB…

Dalam praktik perbankan, kredit yang diberikan kepada nasabah umumnya disertai dengan jaminan berupa hak tanggungan sebagai perlindungan bagi pihak bank jika terjadi wanprestasi dari debitur. Pelaksanaan eksekusi terhadap objek hak tanggungan menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari kerugian bagi kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum pelaksanaa…

PEMBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI HARTA BERSAMA PADA PERKAWINAN CAMPURAN

Banyaknya warga negara Indonesia melakukan perkawinan campuran melibatkan kewarganegaraan atau sistem hukum yang berbeda guna meningkatkan kualitas hidupnya. Banyak Masyarakat masih belum menyadari bahwa perkawinan campuran itu menimbulkan kompleksitas dalam pembagian harta bersama, khususnya tanah dan bangunan. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan tanah dan bangunan sebagai harta…

PEMENUHAN HAK ATAS PEMULIHAN REHABILITASI MENTAL ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KE…

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang berdampak multidimensional, terutama pada aspek psikologis korban yang memerlukan pemulihan jangka panjang. Kabupaten Musi Banyuasin mencatat peningkatan kasus signifikan dari tahun ke tahun, yang menunjukkan perlunya intervensi nyata pemenuhan hak anak dalam bentuk rehabilitasi mental. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji ti…

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN PERAMPASAN BARANG BUKTI YANG TIDAK TERKAIT DENG…

Pada faktanya, ketentuan Pasal 101 ayat (I) dan (2) UU Narkotika tidak memiliki pcraturan pclaksanaan schingga pada penerapan putusan Hakim terdapat disparitas penerapan yang mana pada satu sisi pihak ketiga melakukan upaya keberatan pada tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan sebelum perkara diputus, sedangkan menurut UU Narkotika, keberatan berupa perlawanan diajukan setelah putusan pcngadil…

PENYALAHGUNAAN KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN PEJABAT DIPLOMATIK DALAM PENERAPAN …

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan hubungan dengan serama, yang secara alami kemudian membentuk komunitas dan negara. Dalam menjalankan pemerintahan, negara memerlukan hubungan diplomatik melalui perwakilan diplomatik untuk mencapai tujuannya. Perwakilan diplomatik memiliki kekebalan dan keistimewaan berdasarkan Konvensi Wina 1961, termasuk pembebasan pajak guna mendukung tugasnya. Konv…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PELANGGARAN H…

Unggahan video cover lagu telah menjadi bentuk hiburan yang marak tersebar di media sosial. Aktivitas tersebut berpotensi melanggar hak cipta apabila tidak disertai izin resmi dari pencipta atau pemegang hak lagu. Fenomena pelanggaran hak cipta melalui perubahan lirik dan aransemen tanpa persetujuan pencipta semakin sering terjadi melalui distribusi konten digital. Fokus kajian diarahkan pada a…

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PUTUSAN HAKIM SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PE…

Restorative justice, as a means of reconciliation between the defendant and the victim in a criminal act, can produce different outcomes in judges' decisions. Generally, this reconciliation is used as a mitigating factor for the defendant. However, some decisions use restorative justice as a reason for acquitting the defendant, although normatively it is not considered a justification or a reas…

PENITIPAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH YANG MASIH DALAM SENGKETA KEPEMILIKA…

The implementation of the deposit of compensation for land acquisition for the construction of the Inderalaya-Prabumulih toll road in a state where the land is still in dispute over ownership, experiencing obstacles from legal substance factors is legal substance factors, namely the Land Acquisition Law which does not contain an explanation of the article explaining regarding when compensation …

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KABUPATEN…

Penelitian ini berjudul “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KABUPATEN REJANG LEBONG.” Penilitan ini membahas mengenai banyaknya angka kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi pada Kabupaten Rejang Lebong pada tahun belakangan ini. Oleh karenanya diperlukan kajian mengenai mengapa hal tersebut bisa terjadi. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK SEBAGAI KREDITUR ATAS NASABAH SEBAGAI DEBITU…

Bank-bank di Indonesia memainkan peran utama sebagai fasilitator dalam program KUR. Bank bekerja untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana KUR secara efisien. Namun program Kredit Usaha Rakyat atau KUR yang disalurkan ini juga mengandung risiko gagal bayar atau kredit macet. Salah satu contoh bank yang memberikan KUR kepada debitur dan mengalami risiko gagal bayar adalah PT. Bank N…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP LIMBAH MEDIS RUMAH SAKIT

Korporasi diambil dari istilah dalam bahasa Inggris "Corporation" yang berarti badan hukum atau sekelompok orang yang oleh Undang-Undang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana seorang individu sebagai subjek hukum. Corporate mencakup Badan hukum (PT, Yayasan, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah). Limbah rumah sakit adalah salah satu dampak negatif yang perl…

KEBERLAKUAN PERUBAHAN PENGATURAN SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN PAS…

Penelitian ini membahas keberlakuan pengaturan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Isu hukum utama yang dikaji adalah kecenderungan kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada kepentingan industrialisasi dibandingkan perlindungan sektor pertanian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mengana…

PENERAPAN ASAS DOMINUS LITIS DALAM PENENTUAN PEMIDANAAN ATAU REHABILITASI TER…

This study discussed the application of the principle of dominus litis by the Publics Prosecutor indetermining the from settlement og narcotics abuse cases, especially ini choosing betwen criminalization or rehabilitation for perpetrators. In the Indonesian criminal justice system, the principle ogf dominus litis gives full authority to the presecutor as the controller of the case to determine …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS TINDAKAN WANPRESTASI INVESTASI BODO…

Kelemahan utama bidang hukum bagi korban investasi bodong adalah masalah ketidakpastian hukum, dengan adanya kekosongan hukum ini dapat mengakibatkan efektivitas dan optimalisasi perlindungan terhadap korban investasi bodong berlangsung tidak maksimal. Faktanya masih terdapat kesenjangan hukum bahwa seringkali pelaku investasi bodong kerap lolos dari sanksi hukum, contohnya dalam kasus Invest b…

PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN YANG MELA…

This research analyzes the legal basis and enforcement mechanisms for administrative sanctions against violations of the merit system by Civil Service Officials in the management of the Civil Service in Indonesia, particularly following the enactment of Law No. 20 of 2023. This study employs a normative legal research method, aiming to examine the provisions regarding sanctions in the aforement…

PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI ANTARA PERGURUAN TINGGI NEGERI BERBADAN HUKU…

ABSTRACT The State College of Law (PTNBH) is a concept of State College which has the status of a legal body and has its own autonomy. This has resulted in PTNBH having the opportunity to bind itself in business contracts, especially construction. Does not exclude the possibility, that PTNBH will be involved in a construction dispute. Arbitration has the authority to examine and prosecute const…

PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKU…

Skripsi ini berjudul “Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang”. Rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan diversi di Pengadilan Negeri Palembang tahun 2020-2024 dan apa yang menjadi faktor mempengaruhi dalam penerapan diversi di Pengadilan Negeri Palembang tahun 2020-2024. Adapun peneliti…

ASAS MINIMUM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: …

Indonesia menjamin bahwa setiap tindak pidana harus ditangani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi, diatur dalam Pasal 338 KUHP. Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian memegang peran penting untuk menentukan kesalahan terdakwa sesuai dengan teori pembuktian negatif (negatief wettelijk bewijs theorie) dalam Pasal 183 KUH…

IMPLEMENTASI SISTEM STRATEGI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI …

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xiii, 40 hlm.; ill.; tab.; 29 cm.

Series Title

-

Call Number

T1724962025

PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PID…

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam memberikan bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Baturaja Kelas IB, dengan latar belakang pentingnya akses keadilan bagi terdakwa yang rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia dalam proses peradilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana upaya Posbakum d…

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN ANAK (…

Skripsi ini berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Kekerasan Anak (Studi Putusan Nomor. 3/Pid.Sus/2021/Pn.Bpd Dan Putusan Nomor. 16/Pid.Sus/2020/Pn.Mme. Kekerasan terhadap anak, termasuk yang dilakukan oleh orang tua kandung, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi anak dan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan An…

URGENSI RATIFIKASI INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF ALL PERSONS…

Penelitian ini membahas banyaknya kasus penghilangan paksa yang terjadi secara global maupun nasional dan aturan hukum internasional yang mengaturnya. International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance merupakan aturan hukum internasional yang disahkan pada tahun 2006. Konvensi tersebut menjadi dasar perlindungan terhadap hak setiap orang untuk terhindar dari…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENYEWAKAN TANAH TANP…

ABSTRAK Skripsi ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyewakan Tanah Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN. Mlg dan Putusan Nomor 260/Pid.B/2017/PN Amb)" Rumusan masalah dalam skripsi ini ialah Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menyewakan tanah tanpa izin dalam Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Mig dan PutusanNomor 260/Pid …

KEDUDUKAN MONETISASI KONTEN YOUTUBE SEBAGAI OBJEK HARTA BERSAMA DALAM PERSPEK…

The purpose of this study was to analyze the position of YouTube content monetization as an object of joint property in the perspective of Marriage Law, analyze about division of YouTube content monetization which is the object of a lawsuit in a dispute over the division of joint property in court, and to determine future regulations related to the position of YouTube content monetization as an…

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBENTUK NORMA HUKUM BARU SEBAGAI HARMONISASI…

The development of constitutional law presents a phenomenon where the Constitutional Court may formulate legal norms in its decisions. This study aims to analyze the authority to form written legal norms in the Pancasila Constitutional State, the legal status of norms in the Constitutional Court Decision, and to find ideal arrangements to ensure compliance with the Constitutional Court's decisi…

PERKAWINAN TANPA WALI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 …

Perkawinan tanpa wali terhadap anak dibawah umur merupakan fenomena yang terjadi baru-baru ini. Oleh sebab itu, Penulis membuat sebuah penelitian yang berjudul, "Perkawinan Tanpa Wali Terhadap Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam". Perkawinan merupakan salah satu contoh peristiwa hukum. Subjek hukum yang …