STATUS BARANG BUKTI TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TERDAK…

Ketidakjelasan status barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) saat terdakwa meninggal dunia pada tahap penuntutan sering menjadi persoalan. Masalah kepastian hukum serta potensi pelanggaran hak konstitusional. Penghentian penuntutan melalui Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) secara formil tidak secara otomatis menetapkan status hukum barang bukti yang disita, s…

HUBUNGAN KEWENANGAN PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TERHADA…

Penelitian ini membahas mengenai Hubungan Kewenangan Pengawasan dan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Musiman di Sektor Perkebunan. Pekerja musiman pada sektor perkebunan sering menghadapi pelanggaran hak, khususnya terkait pemenuhan upah minimum. Hal ini disebabkan oleh status kerja yang tidak tetap serta lemahnya pelaksanaan pengawasan. Meskipun hak atas upah telah dijamin dalam UUD 1945 da…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PASAR MODAL MELALUI MEKANISME DISGORGEME…

Pasar modal memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional sebagai sarana investasi dan penghimpunan dana. Namun, berbagai pelanggaran seperti manipulasi pasar dan penggelapan dana telah merugikan investor dan menggerus kepercayaan publik, sebagaimana terlihat dalam kasus Sarijaya Permana Sekuritas, Antaboga Delta Sekuritas, dan Jiwasraya. Meskipun UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Moda…

POTENSI LEGALISASI GANJA UNTUK KEBUTUHAN MEDIS DI INDONESIA (STUDI PERBANDING…

ABSTRAK Karya tulis ini berjudul “Potensi Legalisasi Ganja Untuk Kebutuhan Medis di Indonesia (Studi Perbandingannya Dari Negara Jerman dan Negara Thailand)’’. Penelitian ini membahas mengenai ganja yang sebenarnya memiliki manfaat untuk kebutuhan medis, namun penggunaannya masih dilarang secara legal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun pen…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEMEGANG PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATA…

ABSTRAK Perkembangan sektor properti, khususnya pembangunan apartemen, mendorong meningkatnya praktik pemasaran unit hunian melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Dalam praktiknya, tidak jarang perusahaan pengembang mengalami kesulitan keuangan yang berujung pada kepailitan, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen yang telah melakukan pembayaran namun belum memperoleh hak kepemilik…

KENDALA JAKSA DALAM PENERAPAN FRASE “DIRAMPAS UNTUK NEGARA” PADA UNDANG-U…

Penelitian ini berjudul “Kendala Jaksa Dalam Penerapan Frase “Dirampas Untuk Negara” Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terhadap Barang Bukti Narkotika”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tiga permasalahan yaitu Apa urgensi Barang Bukti Narkotika harus dinyatakan Dirampas Untuk Negara, bagaimana kendala Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan Pasal 101 ayat (…

TANGGUNG JAWAB HUKUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TERHADAP KE…

Data pribadi merupakan hak setiap individu yang harus dilindungi, mengingat adanya risiko penyalahgunaan terhadap data pribadi. BPJS Kesehatan merupakan salah satu institusi yang mengelola data pribadi penduduk dalam jumlah masif. BPJS Kesehatan bertanggung jawab atas setiap data pribadi peserta yang dikelola melalui sistem atau basis data milik BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, kasus kebocoran …

UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 : KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYAR…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 178 hlm.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346.07 Und d

PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG OLEH PEMERINTAH DAERAH ATAS PERMOHONAN…

Skripsi ini berjudul Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung oleh Pemerintah Daerah atas Permohonan Badan Hukum Perdata dalam Pembangunan di Kawasan Sempadan Sungai. Latar belakang penelitian ini adalah adanya praktik pemberian PBG kepada badan hukum perdata di kawasan sempadan sungai yang secara prinsip merupakan kawasan lindung, sehingga menimbulkan persoalan kesesuaian antara kebijakan pemeri…

HUKUM ACARA PERDATA

Edition

-

ISBN/ISSN

979-876-727-6

Collation

x, 94 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

347.01 Ras h

HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Edition

2

ISBN/ISSN

978-979-007-274-9

Collation

xi, 330 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

342.4 Ass h

HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA, Edisi Revisi

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-7821-10-1

Collation

xii, 307 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346 Mer h

Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi

Edition

-

ISBN/ISSN

979-538-175-X

Collation

x, 229 hal. : ill. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346 Soe h

HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA Cetakan ketujuh

Edition

-

ISBN/ISSN

.

Collation

180 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346.959 801 6 Pro h

HUKUM & PEMIKIRAN MODERN

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-7768-07-9

Collation

502 hlm. ; 24 cm

Series Title

-

Call Number

347 Fra h

TUNTUTAN PROVISIONIL DAN UANG PAKSA (DWANGSOM) DALAM HUKUM ACARA PERDATA INDO…

Edition

-

ISBN/ISSN

979-41-4145-3

Collation

x, 440 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

347.05 Mul t

Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-007-027-1

Collation

viii, 258 hlm. ; 23 cm

Series Title

346.052 Ali p

Call Number

346.052 Ali p

Hukum Gadai Syariah

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-007-062-2

Collation

x, 126 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

346.082 Ali h

PRAKTIK PERADILAN PERDATA: Teknis menangani perkara di pengadilan

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-007-359-3

Collation

xi, 257 hlm .: 23 cm.

Series Title

-

Call Number

347.05 Hut p

KUHAP dan KUHP

Edition

-

ISBN/ISSN

979-8061-79-9

Collation

x, 392 hlm 20 cm.

Series Title

-

Call Number

345.05 Red k

HUKUM PERKAWINAN INDONESIA

Edition

1

ISBN/ISSN

979-24-3704-5

Collation

xii, 237 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346.016 Ern h

PENGANTAR TATA HUKUM INDONESIA DALAM TANYA JAWAB

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

406 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

340.598 Hal p

HUKUM ACARA PERDATA LENGKAP & PRAKTIS HIR, RBg,dan Yurisprudensi

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-007-347-0

Collation

xx, 262 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

347 Soe h

KUHP : Kitab Undang-undang Hukum Pidana, edisi baru

Edition

-

ISBN/ISSN

979-526-020-0

Collation

xx, 232 hlm.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

345 Moe k

MEDIASI: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-769-371-8

Collation

xiv, 181 hlm. ;21 cm.

Series Title

-

Call Number

347.739 Amr m

HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL: Tata Cara dan Pros…

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-007-388-7

Collation

x, 278 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

346 Ugo h

PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT

Edition

1

ISBN/ISSN

979-3654-21-x

Collation

xiv, 190 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346.078 Nat p

PERSOALAN HUKUM dalam PENGEMBANGAN BISNIS WARALABA KULINER

-

Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs

Edition

-

ISBN/ISSN

979-41-4107-0

Collation

x, 256 hlm. ; 21 cm

Series Title

346 Kur p

Call Number

346 Kur p

Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata

Edition

-

ISBN/ISSN

979-414-208-1 Alumni

Collation

x, 216 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

347 Sam h