Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perolehan kembali hak pakai atas tanah oleh yayasan setelah berakhirnya jangka waktu, serta akibat hukum dari tidak memperbarui hak tersebut. Permasalahan ini penting untuk dikaji karena masih terdapat kurangnya keselarasan antara ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik administrasi pertanahan, yang dapat menyeba…
Penelitian ini membahas penegakan hukum administrasi terhadap ketidakpatuhan pengusaha dalam pemenuhan hak waktu kerja bagi pekerja pada sektor jasa perawatan kecantikan di Kota Palembang serta pertanggungjawaban administrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam pengawasan dan penegakan hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan pera…
Karya seni rupa adalah salah satu Kekayaan Intelektual yang dilindungi. “Urban Light” merupakan karya seni rupa milik warga negara asing yang dimodifikasi oleh PT Pasti Makan Enak dan Henry Husada dalam bentuk karya seni rupa bernama “Love Light”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hak cipta karya seni yang dimiliki oleh warga negara asing di Indonesia, serta perti…
Pengorganisasian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai badan pengelola investasi strategis negara menandai perubahan signifikan dalam tata kelola pengelolaan aset dan investasi negara di Indonesia. BPI Danantara diwujud berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dengan kewenangan luas sebagai superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, ketidakjelas…
Implikasi kemampuan koordinasi bilateral dapat mendukung perkembangan fisik motorik, khususnya motorik halus, serta meningkatkan konsentrasi dan pengendalian diri anak selama kegiatan berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh permainan tepuk beat terhadap kemampuan koordinasi tangan kanan dan kiri anak usia 5–6 tahun di TK Islam Terpadu Robbani Indralaya dengan menggun…
The termination of investigations in tax crime cases is one of the law enforcement instruments that prioritizes the recovery of state financial losses without disregarding the principles of legal certainty and justice. This policy reflects the application of the ultimum remedium principle in tax criminal law. The regulation regarding the termination of investigations is stipulated in Article 44…
Pemerasan Seksual (sextortion) merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang menggunakan foto dan/atau video seksual korban sebagai alat untuk mengancam dan memeras korban demi keuntungan pribadi. Sextortion tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi psikologis, sosial dan martabat korban sehingga penanganannya harus berorie…
Seabed-mining activities in areas beyond national jurisdiction (ABNJ) have the potential to have a significant impact on marine ecosystems, so the provisions of Marine Environmental Impact Assessments (MEIAs) are needed comprehensively as a form of implementing the precautionary principle in international law. Prior to the approval of the Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) Agreeme…
Tingginya potensi sengketa tanah di wilayah pedesaan serta keterbatasan akses masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Kepala Desa untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat, yang dalam praktiknya difasilitasi melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum)…
Corruption as an extraordinary crime has had a broad and multidimensional impact on society. The complexity of law enforcement is inseparable from the diversity of motives and increasingly modern modus operandi. This study examines one of the jurisprudence, namely Decision Number 1076_K/Pid.Sus/2025 which focuses on the change in the indictment article proven in the corruption crime committed b…
Meningkatnya aktivitas pertambangan batubara di Indonesia mendorong tingginya permintaan sewa alat berat, yang dalam praktiknya berkembang menggunakan sistem pembayaran berbasis jam kerja dan dituangkan dalam invoice sebagai bukti tagihan resmi. Dalam hal ini, terdapat permasalahan hukum antara PT. Indo Chalan Perkasa dan PT. X, dimana PT.X tidak dapat melunasi pembayaran sewa akibat terjadinya…
Sertipikat tanah elektronik merupakan inovasi pelayanan publik di bidang administrasi pertanahan sebagai bentuk digitalisasi layanan pertanahan di Indonesia. Dalam penerapan sertipikat tanah elektronik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparan, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Melalui sistem elektronik pengelolaan data pertanahan dapat dil…
Skripsi ini mengkaji mengenai ”Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual dari Perspektif Perlindungan Anak”. Penelitian ini menelaah secara mendalam perkara tindak pidana eksploitasi seksual di Pengadilan Negeri Maumere dan Pengadilan Negeri Polewali Mandar, masing-masing melalui Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/Pn.Mme dan Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/Pn.Pol. …
Penelitian ini dilatarbelakangi maraknya praktik black campaign pada promosi produk skincare yang merugikan konsumen melalui manipulasi informasi, sebagaimana terjadi dalam kasus White Inc pada tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh terhadap praktik tersebut. Metode penelitian yang…
Perkembangan teknologi finansial di Indonesia telah mendorong penggunaan dompet digital sebagai instrumen utama dalam sistem pembayaran non-tunai. Salah satu aplikasi dompet digital yang banyak digunakan masyarakat adalah DANA. Meskipun menawarkan kemxudahan dan efisiensi transaksi, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, khususnya terkait hilangnya saldo pengguna tanpa adanya t…
Penelitian ini menganalisis tentang sengketa penguasaan tanah tanpa hak merupakan salah satu bentuk konflik agraria yang masih dominan terjadi di Indonesia, ditandai dengan meningkatnya laporan permasalahan pertanahan setiap tahun. Salah satu persoalan krusial dalam penyelesaiannya adalah putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O), yaitu putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima akiba…
Skripsi ini berjudul Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku dengan Gangguan Jiwa Psikotik Non Organik dalam Tindak Pidana Pembakaran dan Pengerusakan Barang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penjatuhan sanksi pidana terhadap dua terdakwa yang memiliki kondisi gangguan kejiwaan yang sama yaitu psikotik non organik dan tindak pidana yang sama yaitu pembakaran, namun hakim menjatuhkan sanksi…
ber Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan instrumen jaminan kebendaan yang memberikan hak eksekutorial kepada kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak lagi bersifat otomatis, melainkan harus memenuhi syarat tertentu dan memperhatikan asas due process of law. Penelitian ini…
Perkembangan teknologi digital mendorong meningkatnya penggunaan program komputer, termasuk software desain grafis, dalam berbagai bidang kreatif. Namun, kemudahan akses tersebut juga diikuti dengan maraknya penggunaan software editing ilegal oleh graphic designer, yang berpotensi merugikan pencipta atau pemegang hak cipta program komputer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk per…
Pertimbangan hakim merupakan alasan yuridis dan non yuridis yang membangun dasar keyakinan dalam memutus suatu perkara. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 telah memberikan kewenangan kepada hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara secara bebas dan merdeka dari intervensi eksternal, sehingga penilaian bersalah atau tidaknya terdakwa harus berpedoman pada surat dakwaan serta fakta h…
Ketidakjelasan status barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) saat terdakwa meninggal dunia pada tahap penuntutan sering menjadi persoalan. Masalah kepastian hukum serta potensi pelanggaran hak konstitusional. Penghentian penuntutan melalui Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) secara formil tidak secara otomatis menetapkan status hukum barang bukti yang disita, s…
Penelitian ini membahas mengenai Hubungan Kewenangan Pengawasan dan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Musiman di Sektor Perkebunan. Pekerja musiman pada sektor perkebunan sering menghadapi pelanggaran hak, khususnya terkait pemenuhan upah minimum. Hal ini disebabkan oleh status kerja yang tidak tetap serta lemahnya pelaksanaan pengawasan. Meskipun hak atas upah telah dijamin dalam UUD 1945 da…
Pasar modal memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional sebagai sarana investasi dan penghimpunan dana. Namun, berbagai pelanggaran seperti manipulasi pasar dan penggelapan dana telah merugikan investor dan menggerus kepercayaan publik, sebagaimana terlihat dalam kasus Sarijaya Permana Sekuritas, Antaboga Delta Sekuritas, dan Jiwasraya. Meskipun UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Moda…
ABSTRAK Karya tulis ini berjudul “Potensi Legalisasi Ganja Untuk Kebutuhan Medis di Indonesia (Studi Perbandingannya Dari Negara Jerman dan Negara Thailand)’’. Penelitian ini membahas mengenai ganja yang sebenarnya memiliki manfaat untuk kebutuhan medis, namun penggunaannya masih dilarang secara legal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun pen…
ABSTRAK Perkembangan sektor properti, khususnya pembangunan apartemen, mendorong meningkatnya praktik pemasaran unit hunian melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Dalam praktiknya, tidak jarang perusahaan pengembang mengalami kesulitan keuangan yang berujung pada kepailitan, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen yang telah melakukan pembayaran namun belum memperoleh hak kepemilik…
Data pribadi merupakan hak setiap individu yang harus dilindungi, mengingat adanya risiko penyalahgunaan terhadap data pribadi. BPJS Kesehatan merupakan salah satu institusi yang mengelola data pribadi penduduk dalam jumlah masif. BPJS Kesehatan bertanggung jawab atas setiap data pribadi peserta yang dikelola melalui sistem atau basis data milik BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, kasus kebocoran …
Indonesia sebagai negara hukum menjamin prinsip equality before the law dan access to justice bagi seluruh warga negara. Namun, masyarakat miskin masih menghadapi keterbatasan finansial dan minimnya pengetahuan hukum sehingga kesulitan memperoleh keadilan. Kondisi ini menegaskan tanggung jawab negara untuk menyediakan bantuan hukum gratis sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Penelit…
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh pada perekonomian global. Hal tersebut selaras dengan berkembangnya perekonomian yang bergerak cepat, baik dalam hal transaksi maupun pergerakan arus barang dan modal. Hal tersebut mengakibatkan semakin pesatnya perkembangan transaksi antar mitra dalam negeri maupun asing. Memasuki era globalisasi, ciri perekonomian yang paling meno…
Skripsi ini berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ATAS KETERLAMBATAN PERUSAHAAN DALAM PEMBAYARAN UPAH”, Pasal 88a ayat (6) UU Cipta Kerja mewajibkan pengusaha membayar denda atas keterlambatan pembayaran upah, akan tetapi fakta di lapangan tidak sesuai dengan peraturan tersebut dikarenakan, isi dari peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan apabila terdapat kesepakatan antara ke…
Land constitutes a vital asset with a strategic role in society, both as a place of residence and as a source of livelihood. However, within the framework of national development, the conversion of residential land into mining areas often triggers conflicts between the interests of the state, corporations, and the rights of landowners. The research method employed is a normative juridical metho…