HUKUM DAN KONSTITUSI INDONESIA 1

Edition

-

ISBN/ISSN

979-412-025-1

Collation

viii, 183 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

342.02 Sim h

HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

979-518-552-7

Collation

ix, 241 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342.095 98 Rad h

Beberapa hal tentang Burgerlijk Wetboek

Edition

-

ISBN/ISSN

979-414-559-9

Collation

xvi, 150 hal., ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

347 Saf b

BISNIS FRANCHISE dan ASPEK- ASPEK HUKUMNYA

Buku ini terdiri dari VI bab yang berisi materi tentang pengertian franchise, alih teknologi, dan pengaturan franchise khususnya di Amerika Serikat dan Eropa, alih teknologi dan penanaman modal asing, pilihan hukum dan pilihan pengadilan dalam kontrak internasional, perjanjian franchise sebagai sarana alih teknologi, serta hubungan pengaturan franchise pada MEE, Amerika Serikat dan di Indonesia…

HUKUM PENGANGKATAN ANAK

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-007-442-2

Collation

xiv, 276 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

346.013 Pan h

HUKUM TATA NEGARA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

200 hlm.; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

342 Djo h

Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat

Edition

1

ISBN/ISSN

979-421-259-8

Collation

vi, 128 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

340.072 Soe p

HUKUM LINGKUNGAN dan Kebijakan Pertanahan di Wilayah Pesisir

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-769-927-7

Collation

viii, 130 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

344.046 Kal h

KONSTITUSI DAN HUKUM dalam KONTROVERSI ISU

-

DASAR & STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA, EDISI REVISI

Edition

Revisi

ISBN/ISSN

979-518-382-6

Collation

xii, 175 hml.; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

342.598 Mah d

TEORI HUKUM KRITIS : Struktur Ilmu dan Riset Teks

Edition

-

ISBN/ISSN

979-414-881-4

Collation

xxiv, 160 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

340 Put t

HUKUM LINGKUNGAN : DALAM SISTEM KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP

Edition

-

ISBN/ISSN

979-1073-99-6

Collation

xiv, 211 hlm. : 24 cm

Series Title

-

Call Number

344.046 Erw h

Sosiologi HUKUM

Edition

-

ISBN/ISSN

979-8061-29-2

Collation

viii, 160 hlm. : ilus. ; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

340.115 Ali s

KEBIJAKAN FLEKSIBILITAS KERJA DALAM PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN APARATUR SIPI…

Penerapan kebijakan fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas kinerja ASN dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan fleksibilitas kerja berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi, penyederhanaan proses kerja ASN, dan perubahan budaya kerja ASN agar lebih adaptif dan mampu m…

PEMBATASAN KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PEMERIKSAAN PENGELOLAAN …

Skripsi ini berjudul “Pembatasan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Negara.” Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dihadapkan pada persoalan batas kewenangan pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kekay…

KEPASTIAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM GRATIS BAGI…

Indonesia sebagai negara hukum menjamin prinsip equality before the law dan access to justice bagi seluruh warga negara. Namun, masyarakat miskin masih menghadapi keterbatasan finansial dan minimnya pengetahuan hukum sehingga kesulitan memperoleh keadilan. Kondisi ini menegaskan tanggung jawab negara untuk menyediakan bantuan hukum gratis sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Penelit…

PENYELESAIAN SENGKETA E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HUK…

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh pada perekonomian global. Hal tersebut selaras dengan berkembangnya perekonomian yang bergerak cepat, baik dalam hal transaksi maupun pergerakan arus barang dan modal. Hal tersebut mengakibatkan semakin pesatnya perkembangan transaksi antar mitra dalam negeri maupun asing. Memasuki era globalisasi, ciri perekonomian yang paling meno…

PENERAPAN KEWENANGAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA DALAM PEMBATALAN SERTIPIKAT HA…

Penelitian ini membahas ”Penerapan Kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Pembatalan sertipikat Hak guna Usaha Yang Cacat Administrasi” Yang merupakan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) sebagai Keputusan Tata Usaha Negara memiliki fungsi penting dalam pengelolaan tanah negara, namun dalam praktiknya sering ditemukan adanya cacat administrasi yang berpotensi menimbulkan ketidak…

HUKUM PERDATA INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

979-414-523-8

Collation

xiv, 308 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346 Muh h

HUKUM PIDANA 1

Edition

1

ISBN/ISSN

979-8061-78-0

Collation

xiv, 448 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

345 Far h

HUKUM PERSAINGAN USAHA : Teori dan Praktiknya di Indonesia

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-769-293-3

Collation

xxx, 374 hal., ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

343.072 1 Rok h

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ATAS KETERLAMBATAN PERUSAHAAN DALAM PEMBAYARA…

Skripsi ini berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ATAS KETERLAMBATAN PERUSAHAAN DALAM PEMBAYARAN UPAH”, Pasal 88a ayat (6) UU Cipta Kerja mewajibkan pengusaha membayar denda atas keterlambatan pembayaran upah, akan tetapi fakta di lapangan tidak sesuai dengan peraturan tersebut dikarenakan, isi dari peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan apabila terdapat kesepakatan antara ke…

ANALISIS PENGARUH CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) TERHADAP KEPUASAN DA…

Lazada adalah sebuah aplikasi pusat belanja online yang menawarkan berbagai macam jenis produk. Berdasarkan data yang diperoleh dari Berdasarkan survei Traffic Rank Website E-commerce di Indonesia pada tahun 2022, Lazada ditempat ketiga pada kategori marketplace. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Customer Relationship Management berpengaruh terhadap kepuasan dan …

PRINSIP AKUNTABILITAS PENGURUS PERSEROAN PERORANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG…

Konsep badan hukum perseroan perorangan ini sejatinya justru sangat berbanding terbalik dengan prinsip PT pada UUPT sebelumnya yang didirikan berdasarkan perjanjian serta merupakan suatu persekutuan modal. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia”. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemu…

THE NETHERLANDS NEW CIVIL CODE

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-96753-0-6

Collation

v, 61 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

340.56 Hij n

HAK MEMBENTUK Serikat Buruh : Studi Pebandingan Hukum Indonesia, Philipina da…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-7796-72-0

Collation

vi, 84 hlm.: bibl.; 23 cm

Series Title

-

Call Number

344.010 1 Wij h

Sinkronisasi Hukum Perburuhan terhadap Konvensi ILO : Analisis kebebasan Bers…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-7573-19-2

Collation

xii, 260 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

344.01 Wij s

HUKUM KEPEGAWAIAN DI INDONESIA: Berdasarkan Surat Dirjen Dikti Nomor: 785/D3/…

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-007-241-1

Collation

x, 198 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

342.068 Har h

ASPEK HUKUM PENGUPAHAN, Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003

Edition

1

ISBN/ISSN

979-414-934-9

Collation

xvi, 121 hlm., tab., ; 21 cm

Series Title

Seri Hukum Ketenagakerjaan

Call Number

344.015 Kha a

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-007-258-9

Collation

xvi,170 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

344.046 Hus p