Penerapan kebijakan fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas kinerja ASN dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan fleksibilitas kerja berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi, penyederhanaan proses kerja ASN, dan perubahan budaya kerja ASN agar lebih adaptif dan mampu m…
Skripsi ini berjudul “Pembatasan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Negara.” Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dihadapkan pada persoalan batas kewenangan pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kekay…
Indonesia sebagai negara hukum menjamin prinsip equality before the law dan access to justice bagi seluruh warga negara. Namun, masyarakat miskin masih menghadapi keterbatasan finansial dan minimnya pengetahuan hukum sehingga kesulitan memperoleh keadilan. Kondisi ini menegaskan tanggung jawab negara untuk menyediakan bantuan hukum gratis sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Penelit…
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh pada perekonomian global. Hal tersebut selaras dengan berkembangnya perekonomian yang bergerak cepat, baik dalam hal transaksi maupun pergerakan arus barang dan modal. Hal tersebut mengakibatkan semakin pesatnya perkembangan transaksi antar mitra dalam negeri maupun asing. Memasuki era globalisasi, ciri perekonomian yang paling meno…
Penelitian ini membahas ”Penerapan Kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Pembatalan sertipikat Hak guna Usaha Yang Cacat Administrasi” Yang merupakan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) sebagai Keputusan Tata Usaha Negara memiliki fungsi penting dalam pengelolaan tanah negara, namun dalam praktiknya sering ditemukan adanya cacat administrasi yang berpotensi menimbulkan ketidak…
Skripsi ini berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ATAS KETERLAMBATAN PERUSAHAAN DALAM PEMBAYARAN UPAH”, Pasal 88a ayat (6) UU Cipta Kerja mewajibkan pengusaha membayar denda atas keterlambatan pembayaran upah, akan tetapi fakta di lapangan tidak sesuai dengan peraturan tersebut dikarenakan, isi dari peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan apabila terdapat kesepakatan antara ke…
Lazada adalah sebuah aplikasi pusat belanja online yang menawarkan berbagai macam jenis produk. Berdasarkan data yang diperoleh dari Berdasarkan survei Traffic Rank Website E-commerce di Indonesia pada tahun 2022, Lazada ditempat ketiga pada kategori marketplace. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Customer Relationship Management berpengaruh terhadap kepuasan dan …
Konsep badan hukum perseroan perorangan ini sejatinya justru sangat berbanding terbalik dengan prinsip PT pada UUPT sebelumnya yang didirikan berdasarkan perjanjian serta merupakan suatu persekutuan modal. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia”. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemu…
Di Dalam buku ini, penulis mencoba memaparkan Undang- undang ketenagakerjaan yang baru serta peraturan pelaksanaannya yang berlaku sampai saat ini dan juga peraturan- peraturan lain yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan di Indonesia yang dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk membantu para pihak yang terkait dan masyarakat luas yang ingin mengetahui lebih mendalam tentang hukum ket…
-
Konsep good government dan good governance yang marak didengungkan akhir- akhir ini pada intinya merupakan implementasi asas negara hukum dan asas demokrasi, yang merupakan dua landasan utama hukum administrasi. Hal ini berarti pengejawantahan good government dan good governance hanya mungkin ketika hukum adminsitrasi berfungsi sebagaimana mestinya.Sebaliknya, jika hukum administrasinya tidak b…