PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DALAM PENGGUNAAN APLIKASI ONLI…

This study aims to analyze the influence of Business Licensing Service Quality and the Use of the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) Technology on Public Satisfaction at the Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) of Palembang City. The theory of service quality refers to Parasuraman, the theory of application usage refers to Venkatesh, and the theory of …

KEBIJAKAN FLEKSIBILITAS KERJA DALAM PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN APARATUR SIPI…

Penerapan kebijakan fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas kinerja ASN dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan fleksibilitas kerja berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi, penyederhanaan proses kerja ASN, dan perubahan budaya kerja ASN agar lebih adaptif dan mampu m…

PENERAPAN CORETAX DARI PERSPEKTIF TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) DALAM MEN…

Penerapan Core Tax Administration System (Coretax) merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan berbasis digital yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Coretax dari perspektif Technology Acceptance Model (TAM) dalam mendukung reformasi administrasi perpajakan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Penel…

MEKANISME PENETAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR JENIS KENDARAAN MINIBUS DI BADAN…

Laporan akhir ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi mekanisme penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk jenis kendaraan minibus di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan, khususnya pada Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Palembang I. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang perlu dikelola secara aku…

PEMBATASAN KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PEMERIKSAAN PENGELOLAAN …

Skripsi ini berjudul “Pembatasan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Negara.” Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dihadapkan pada persoalan batas kewenangan pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kekay…

PENERAPAN KEWENANGAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA DALAM PEMBATALAN SERTIPIKAT HA…

Penelitian ini membahas ”Penerapan Kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Pembatalan sertipikat Hak guna Usaha Yang Cacat Administrasi” Yang merupakan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) sebagai Keputusan Tata Usaha Negara memiliki fungsi penting dalam pengelolaan tanah negara, namun dalam praktiknya sering ditemukan adanya cacat administrasi yang berpotensi menimbulkan ketidak…

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

-

HUKUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN: TEORI DAN PRAKTIK (DILENGKAPI DENGAN BEBERAP…

Edition

1

ISBN/ISSN

978-602-425-239-7

Collation

xx, 392 hlm., 23 cm

Series Title

-

Call Number

342.06 Set h

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA P…

The policy of delineating subdistrict and urban village boundaries constitutes an important instrument for ensuring administrative order and providing legal certainty regarding the scope of authority of each level of government. This study aims to analyze the process of implementing the delineation of subdistrict and urban village boundaries in the City of Palembang. This research employs a qua…

ANALISIS PENGELOLAAN ARSIP AKTIF PADA SUBBAGIAN TATA USAHA SEKRETARIAT DPRD P…

Pengelolaan arsip aktif di Subbagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain penataan arsip yang belum optimal, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum diterapkannya sistem kearsipan berbasis digital secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan arsip aktif di Subbagian Tata Usaha Sekretariat D…

EFEKTIVITAS PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK OLEH DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

Penyampaian informasi publik menjadi indikator penting efektivitas organisasi dalam mewujudkan keterbukaan yang setara dan bermakna. Namun, praktik layanan informasi kerap menunjukkan kesenjangan antara kepatuhan administratif dan efektivitas substantif. Kondisi ini ditemukan pada DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini bertujuan menganalisi…

ANALISIS DAMPAK TPP DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA ASN DI BADAN KEPEGAWAIAN DA…

This study aims to analyze the impact of Employee Income Supplement (TPP) and work motivation on the performance of State Civil Apparatus (ASN) at the Personnel and Human Resources Development Agency (BKPSDM) of Ogan Ilir Regency. The urgency of this research stems from the need to improve the effectiveness of ASN work through fairer compensation policies and targeted motivation strategies. The…

PENGELOLAAN ARSIP SURAT DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI SRIKANDI DI SUBBAG UMUM D…

The management of digital-based correspondence archives has become an essential component in supporting administrative order and safeguarding important governmental documents. This study aims to analyze the management of correspondence archives through the SRIKANDI Application at the General and Personnel Subdivision of the Public Works and Housing Agency of Palembang City, as well as to identi…

EVIDENCE-BASED POLICY DALAM FORMULASI KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PA…

Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2045 masih menghadapi sejumlah tantangan dalam penerapan Evidence-Based Policy, antara lain evaluasi program pembangunan pada periode sebelumnya yang belum dilakukan secara mendalam, keterbatasan ketersediaan data daerah untuk mendukung indikator pembangunan nasional, serta stagnasi dan ketimpangan Indeks…

EVALUASI PROGRAM JOB FAIR PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA PALEMBANG

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Palembang meskipun menunjukkan tren penurunan, masih menjadi yang tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan, sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) justru mengalami penurunan dan menjadi yang terendah. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana Program Job Fair yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang mampu b…

IMPLEMENTASI KOLABORASI PENTA HELIX DALAM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERIKANA…

The implementation of Penta Helix collaboration involves five key elements: government, academia, business, fisheries communities, and media. This collaborative model is considered essential due to real challenges encountered in the field, such as political pressure, local interest interventions, and weak coordination among stakeholders. This study uses a descriptive method with a qualitative a…

MODEL FORMULASI KEBIJAKAN PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) OLEH DPRD …

Penelitian ini bertujuan untuk merekomendasikan model formulasi kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh DPRD Kota Palembang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan tiga kerangka teori, yaitu…

MODEL DISTRIBUTED LEADERSHIP DALAM TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI MENUJU UNIVER…

The transformation of higher education toward a World Class University (WCU) requires fundamental changes not only in academic performance and internationalization, but also in university governance and leadership models. In Indonesia—particularly within State Islamic Higher Education Institutions (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri / PTKIN)—the pursuit of WCU status continues to face …

PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DA…

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lahat periode 2022-2024 serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan PAD. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan telaah kebijakan, kemudian dianalisis dengan …

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI D…

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja daerah sebagai variabel moderasi pada sepuluh provinsi di Pulau Sumatera selama periode 2011–2024. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan serangkaian uji pemilihan model, yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier, yang secara kons…

ANALISIS PENGARUH E-TILANG, SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN…

Motor Vehicle Tax (PKB) is a highly potential source of Regional Original Revenue (PAD), expected to improve public welfare and regional development. The increase in motor vehicle ownership should be in line with the increase in motor vehicle tax revenue, which exceeds the revenue target. However, many taxpayers still fail to comply with their motor vehicle tax payments. The purpose of this stu…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-LAYANAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMAT…

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan E-Layanan Pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai wujud dari dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggandeng Badan Kepegawaian Daerah untuk mewujudkan misi nasional yaitu dengan menciptakan aplikasi …

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PENGADILAN NEGERI PAL…

This study aims to determine how the implementation of the Civil Servant disciplinary policy at the Palembang District Court Class 1A Special by using George C. Edward III's policy implementation theory, which includes the dimensions of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research method uses a qualitative approach with data collection techniques through in-de…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN BABINSA BAGI PETANI GUNA M…

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan Pengawalan dan Pendampingan Bintara Pembina Desa (Babinsa) bagi petani guna mendukung ketahanan pangan nasional di wilayah Kodim 0403/Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kebijakan tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun dampaknya terhadap pen…

IMPLEMENTASI CORETAX ADMINISTRATION SYSTEM (CTAS) UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHA…

This study investigates whether the Coretax Administration System (CTAS) enhances taxpayer compliance in Indonesia’s digital tax environment by testing the roles of system quality and information quality. Although CTAS aims to simplify filing and payment, compliance may remain suboptimal when users face technical friction or receive information that is inaccurate, untimely, or irrelevant. Usi…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Kayu Agung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi a…

MEMPREDIKSI PERUBAHAN KEBIJAKAN POLITIK INDONESIA PASCA BERGABUNG DENGAN BRICS

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memprediksi perubahan arah kebijakan politik Indonesia setelah resmi bergabung dengan BRICS pada tahun 2025, dengan memperhatikan dinamika global yang bergerak menuju tatanan multipolar, perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, serta urgensi Indonesia dalam melakukan diversifikasi pasar dan sumber pembiayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan ku…

ANALISIS HERMENEUTIKA KRITIK SOSIAL DALAM LIRIK LAGU "DALAM HITUNGAN" KARYA .…

Music does not merely function as a form of entertainment, but also as a medium of mass communication capable of conveying messages and social criticism to society. One form of such social criticism can be found in the lyrics of the song “Dalam Hitungan” by the band .Feast, which highlights contemporary social phenomena, particularly society’s dependence on numbers, technology, and social…

DETERMINAN PERSUASI DALAM ADOPSI INOVASI SISTEM ELEKTRONIK PERJALANAN DINAS U…

This study aims to analyze the determinants of persuasion in the adoption of the Electronic Official Travel System (e-Perjadin) innovation to support the efficiency and accountability of official travel at the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) of South Sumatra Province. This study uses Everett M. Rogers' Diffusion of Innovation theory with a qualitative approach through interv…

DISIPLIN KERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT…

Disiplin kerja ASN berperan penting dalam pelayanan kedewanan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat perbedaan konsistensi dalam kehadiran serta kepatuhan terhadap peraturan dan standar kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disiplin kerja ASN pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan metode deskriptif kua…