PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL (…

ABSTRAK Pada penulisan skripsi ini, penulis membuat abstrak yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Sby) dalam kasus ini dapat dilihat tindak pidana korupsi yang bermula dari kebijakan Pemerintah daerah dalam memberikan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus berdasarkan pada Peraturan Kepala Daera…

POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENERIMAAN RETRIBUSI BERUPA SETORAN PARKIR…

Skripsi-ini berjudul "Potensi Tindak Pidana Korupsi Pada Penerimann Retribusi Berupa Setoran Parkir di Kota Palembang" Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu, bagaimana mekanisme recruitment petugas parkir hingga penyetoran hasil parkir ke Dinas Perhubungan Kota Palembang dan bagaimana potensi tindak pidana korupsi pada penerimaan retribusi berupa setoran parkir di …

 PEMBUKTIAN PREDICATE CRIME TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRAKTIK PENCUCIAN UA…

Predicate Crime dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa korupsi menjadi salah satu delik dalam predicate crime pencucian uang. Korupsi dimaknai sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi. Dalam putusan ini terdakwa didakwa Pasal 12 huruf a, 12 huruf i, dan Pasal 12 B UU No. …

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA DESA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (P…

This thesis examines the criminal responsibility of the Village Head as Perpetrators of Corruption Crimes in Decision Number 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg and Decision Number 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg. As for internal problems This research is the criminal responsibility of the village head as the perpetrator of the act criminal justice and the judge's legal considerations in making a decision ag…

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIB…

Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg)”. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu: Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Putusan Nomor : 3/Pid.Sus – TPK/2022/PN Plg dalam tindak pidana korupsi d…

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK P…

Skripsi ini berjudul“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Pada Perkara Korupsi”.Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai pertimbangan hakim dan penerapan aturan pencabutan hak politik bagi para terpidana korupsi sesuai dengan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah de…

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENGENAI PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM…

Skripsi ini mengkaji mengenai “Pertimbangan Hukum Hakim mengenai Pengulangan Tindak Pidana Penggelapan dalam Putusan Mahkamah Militer I-04 Palembang Nomor 102-K/PM.I-04/AD/X/2019 “, yang dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa masalah, yaitu : (1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Militer I-04 Palembang yang terdapat dalam putusan Nomor 102-K/PM.I-04/AD/X/20…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU AKTIF DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DEN…

Skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Aktif Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 2429 K/Pid.Sus/2014/PT.DKI, Putusan Nomor 336 K/Pid.Sus/2015/PT.DKI dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI). Permasalahan dalam skripsi ini adalah 1.Bagaimana dasar pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pel…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KE…

Skripsi ini mengkaji mengenai "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Ogan Ilir" yang mana dalam penulisan skripsi ini, penulis merumuskan beberapa masalah, yaitu : (1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap whistleblower dalam tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dan (2) Apakah faktor yang mempengaruhi dalam pemberian perl…

PENYIDIKAN PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM TINDAKAN PEMBERIAN BANT…

Penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Prabumulih terkait dugaan dalam Pemberian Bantuan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi/KMK Konstruksi oleh Bank BRI Cabang Prabumulih kepada PT. Khazanah Darussalam Indonesia (KDI) Tahun 2017 s/d 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris dengan pendekatan perundangan, konseptual, dan s…

PENILAIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK IND…

In the case of criminal acts of corruption in the Baturaja Public Cemetery (TPU) for the 2013 fiscal year, there are differences in the assessment of state financial losses determined by the Regional Audit Board of South Sumatera and the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI). The formulation of the problem in this study are as follows: how is the authority of assessment of state fin…

DEWAN PERS SEBAGAI LEMBAGA MEDIASI PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERS

The Press Council is an institution that is given special authority according to Law Number 40 of 1999 concerning the Press to handle press cases. In the settlement of press cases reported to the Press Council using a mediation mechanism. The problems discussed in this thesis are: 1. how the efforts of the press council as a mediator in resolving press crimes cases, 2. what factors influence th…

PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGI…

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Hal tersebut selaras dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengembalian kerugian negara menjadi salah satu isu utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ya…

PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN NO.48/PID.…

Korupsi merupakan tindak pidana khusus yang saat ini menyorot perhatian dari masyarakat luas yang memberikan dampak buruk bagi perekonomian di suatu negara, dengan adanya Justice Collaborator diharapkan dapat memberantas kasus korupsi di indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu Dasar pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt dan Putusan No.68/Pid…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENERIMA SUAP DALAM TINDAK PIDANA K…

Penelitian skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penerima Suap dalam Tindak Pidana Korupsi dalam kasus Terdakwa Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. (Nomor 10/PID.TPK/2021/PT. DKI) dengan tujuan untuk menganalisa secara yuridis terhadap putusan nomor 10/PID.TPK/2021/PT. DKI dan putusan nomor 14/PID.TPK/2021/PT. DKI) telah sesuai dengan asas-asas keadilan dan prinsip yang berlaku …

PERAMPASAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG …

ABSTRAK Penulisan skripsi ini berjudul Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan MA Nomor 1454 K/Pid.Sus/2011 Dan Putusan MA Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018). Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara terhadap terdakwa Bahasyim Hasyifie. Kasus kedua hakim menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara terhada…

UPAYA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KO…

This thesis is entitled Efforts of the Special Criminal Investigation Directorate in Combating Corruption Crimes in the South Sumatra Region. The formulation of the problem raised by the author is an effort to overcome corruption committed by the Directorate of Special Criminal Investigation in the South Sumatra region and what are the obstacles in the process of tackling corruption committed b…

PENERAPAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH HAKIM …

ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Penerapan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Oleh Hakim tindak pidana korupsi Dengan Diberlakukannya PERMA RI No.1 Tahun 2020”. Adapun yang melatar belakangi penulisan skripsi ini adalah penerapan pasal dalam Undang-Undang Penberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap suatu tindak pidana korupsi yang jelas-jelas telah memenuhi unsur-unsurnya…

PEMBUKTIAN UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

-

PROSIDING SEMINAR “SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO.15 TAHUN 2002 TENTANG TINDA…

Edition

-

ISBN/ISSN

979-587-206-0

Collation

xviii, 94 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

345 Pro p

REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK PENCAPAIAN TUJUA…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

x, 104 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

345.01 Dah r

TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vi, 148 hlm, 20 cm

Series Title

-

Call Number

343 Anw t

SISTEM PEMINDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-510-431-2

Collation

xii, 98 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

345.01 Has s

URGENSI DAN MEKANISME PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-51043-2-9

Collation

xiv, 86 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

345.01 Yah u

TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

123 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

345 Wiy t

SISTEM PERADILAN PIDANA DAN PENANGGULANGAN KORUPSI DI INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

978-623-231-225-8

Collation

xxxiv, 232 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

345.012 Nel s

DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI = PLEA BARGAINING & DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-007-898-7

Collation

xxv, 458 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

345.012 Nel d

PELAKSANAAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA …

Money Laundering is a special crime that is regulated outside the Criminal Code. In 2002 Indonesia was included in the category of a country that was not cooperative in eradicating the Crime of Money Laundering, Indonesia is considered as one of the best countries for money laundering perpetrators. In June 2003, Indonesia was categorized as a country with no significant progress since June 2002…

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI: LA…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-99931-6-5

Collation

xii, 158 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

345.023 Yah k

PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH …

Corruption is categorized as an extraordinary crime (Educated Criminal), so it is necessary to have an extraordinary law enforcement method (extra ordinary) as a concrete step in eradicating corruption. , have taken steps at the investigation stage, provided the opportunity for perpetrators to become witnesses of perpetrators who collaborate (justice collaborator). Corruption, how should the re…