This research examines legal protection for women victims of Domestic Violence (DV) in divorce proceedings based on Supreme Court Regulation (PERMA) Number 3 of 2017 and the Compilation of Islamic Law (KHI). The background of the study is motivated by the high rate of divorces caused by domestic violence, particularly in Palembang City, as well as the still limited fair legal protection for wom…
Penelitian ini membahas Perkawinan dalam hukum Islam merupakan akad yang memiliki kedudukan fundamental karena menentukan keabsahan hubungan suami istri serta kedudukan anak yang dilahirkan. Salah satu rukun yang menentukan sahnya perkawinan adalah keberadaan wali nikah bagi mempelai perempuan. Namun, problem muncul ketika seorang anak perempuan lahir di luar perkawinan, sehinggamenurut ketentu…
Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap situs cagar budaya di Kota Palembang : perspektif hukum pidana. Kota ini memiliki banyak situs bersejarah yang mencerminkan kebesaran masa lalu, seperti peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Palembang Darussalam. Namun, perkembangan pembangunan dan kurangnya kesadaran masyarakat telah menyebabkan beberapa situs cagar budaya me…
Penelitian ini mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak berkonflik dengan hukum dan kesesuaian sanksi tindakan pengembalian anak kepada orang tua dengan prinsip keadilan restoratif yang dilatarbelakangi oleh pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan pengembalian anak kepada orang tua, terutama dalam kasus-kasus serius seperti kekerasan terhadap anak. …
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penyalahgunaan logo halal oleh pelaku usaha yang berdampak pada kerugian konsumen, khususnya umat Islam yang menjadikan label halal sebagai pedoman konsumsi. Salah satu kasus yang mencuat adalah penggunaan logo halal secara tidak sah oleh produk minuman bermerek Nabidz yang terbukti mengandung alkohol, namun tetap mencantumkan label halal. Tujuan pe…
Penelitian ini mengangkat kasus PHK sepihak yang dialami oleh ABK PT. Pertamina (Persero) tanpa mengikuti prosedur yang diatur dalam Pasal 151 dan Pasal 155 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam kasus ini, PHK dilakukan tanpa prosedur yang sah, sehingga memicu ketidakpastian hukum dan berdampak pada kesejahteraan ABK. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perlindungan hukum yang lebih jelas untu…
Flight delays in Indonesia still often occur, although there are regulations that require air transport enterpreneur/airlines to provide compensation, in fact this has not been realized. Efforts made by air transport service users to fight for their rights to receive material and immaterial compensation are by filing a lawsuit in court. The purpose of this study was to determine and analyze the…
Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang memberikan fleksibilitas kepada para pihak dalam menentukan prosedur serta hukum yang berlaku, termasuk penerapan asas ex aequo et bono yang berorientasi pada keadilan dan kepatutan. Integrasi mediasi dalam proses arbitrase berkembang sebagai solusi inovatif dalam rangka menghadirkan penyelesaian sengketa yang l…
Cooperatives are business entities whose members consist of individuals or legal entities of cooperatives, operating based on cooperative principles while also functioning as a people’s economic movement founded on the principle of kinship. One of the main functions of cooperatives is to provide funding assistance to micro, small, and medium enterprises (MSMEs) through lending activities. In …
Dalam skripsi ini permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah mengenai Analisis Studi Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.LLG dalam penetapan wali anak yang mengabulkan permohonan perwalian anak. Oleh karena itu yang menjadi masalah skripsi ini ialah bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menerima dan faktor yang menetapkan kriteria calon wali. Metode y…
Perjanjian baku pada penyelenggaraan P2P Lending dalam prakteknya terdapat pencantuman klausula eksonerasi untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab kerugian yang dialami oleh pemberi dana. Tujuan dari penelitian tesis ini untuk mengkaji dan menganalisa bentuk klausula eksonerasi dalam perjanjian antara pemberi dana dan penyelenggara amartha mikro fintek berbasis teknologi informasi. Untu…
Penelitian ini membahas “Pelampauan Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Daerah yang Diakibatkan Konflik Norma”. Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya konflik norma serta ketidakjelasan pengaturan mengenai batas kewenangan Plt. Kepala Daerah yang menimbulkan perdebatan dan disharmoni antar peraturan. Plt. Kepala Daerah memang diperlukan untuk mencegah kekosongan ke…
Perkembangan teknologi digital mempermudah pertukaran informasi, namun juga meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi melalui modus undangan palsu di media sosial. Perlindungan data pribadi sebagai hak asasi manusia di Indonesia masih lemah akibat kendala regulasi dan penegakan hukum yang belum mengatur secara spesifik tindak pidana penyalahgunaan data di ruang siber. Penelitian ini diber…
Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa yang tersedia bagi terpidana maupun Jaksa Penuntut Umum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pemeriksaan kasasi memiliki corak Judex Juris atau pemeriksaan penerapan hukum. Artinya, dalam pemeriksaan kasasi hakim hanya memeriksa penerapan hukum saja dan tidak memeriksa kembali fakta hukum. Akan tetapi, corak pemeriksaan kasasi di Indonesia memil…