ASAS KEKHUSUSAN SISTEMATIS BERSYARAT DALAM HUKUM PIDANA ADMINISTRASI DAN TIND…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-414-211-0

Collation

vii, 176 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

345.01 Nir a

Alasan Penghapusan Pidana: Teori dan Studi Kasus

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-8650-94-6

Collation

viii, 269 hlm. : ilus. ; 24 cm

Series Title

-

Call Number

345 Ham a

PROSES PENANGANAN PERKARA PIDANA (Penyelidikan dan Penyidikan) BAGIAN PERTAMA…

Edition

2

ISBN/ISSN

978-979-007-067-7

Collation

xvi, 294 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

345 Mar p

Pengantar HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Edition

-

ISBN/ISSN

979-8020-80-9

Collation

xix, 250 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

341.4 Atm p

HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL Dalam Kerangka Study Analitis

Edition

1

ISBN/ISSN

979-587-409-8

Collation

x, 318 hlm. ; 24 cm

Series Title

-

Call Number

341 Sya h

TINDAK PIDANA MAYANTARA: PERKEMBANGAN KAJIAN CYBER CRIME DI INDONESIA

Cyber Crime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas dunia internasional. Teknologi yang berkembang pesat ini ternyata memiliki dampak negatif yang sanagt luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Walaupun berbagai kongres dan konvensi internasional yang telah didahului dengan berbagai pertemuan dan kajian ilmiah mengenai cyber cri…

HUKUM DAGANG INTERNASIONAL

Edition

2

ISBN/ISSN

979-414-244-7

Collation

viii, 282 hlm. ; 20 cm

Series Title

-

Call Number

341.754 026 Gau h

HUKUM UDARA DAN LUAR ANGKASA (Air And Outer Space Law)

-

HUKUM ACARA PIDANA MILITER DI INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

979-538-125-3

Collation

ix, 330 hlm. ; 20 cm

Series Title

-

Call Number

343.015 98 Sal h

Hukum Asuransi INDONESIA, EDISI BARU

Edition

Baru

ISBN/ISSN

979-518-216-1

Collation

xxi, 429 hlm. : ilus. ; 22 cm

Series Title

-

Call Number

346.085 98 Pra h

Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayas…

-

HUKUM ACARA PERDATA LENGKAP

Edition

4,1

ISBN/ISSN

979-8767-85-3

Collation

xiv, 437 hlm. ; 20 cm

Series Title

-

Call Number

346 Ram h

PENERAPAN DIVERSI PADA ANAK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menyebutkan balwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (Diversi). Penerepan Diversi Terhadap Anak yang menjadi Pelaku Penyalahguna Narkotika pada faktanya tidaklah mudah. Banyak hal yang harus dibuktikan dan dipertimbangan dengan matang baik oleh Penyidik, Penu…

KONSEP PLEA BARGAINING SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK DA…

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengadopsi pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi. Namun, efektivitas diversi masih menghadapi berbagai tantangan. Konsep Plea Bargaining sebagai alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana anak…

KONSEP PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PASIF

Penerapan ajaran penyertaan (deelneming) dalam sistem hukum pidana secara formal diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, delik pencucian uang pasif dalam pasal 5 UU TPPU menyisakan kekosongan dalam hal pengklasifikasian peran pelaku pasif sebagai bentuk penyertaan. Ajaran Penyertaan harus menjadi pedoman yang digunakan bagi semua jenis perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama baik yang di…

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG DAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-408-233-1

Collation

viii, 328 hlm., 21 cm

Series Title

-

Call Number

346 Kit k

MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE MELALUI PERSPEKTIF QUINTUPLE HELIX PENANGANAN …

Penanganan aktivitas tambang khususnya tambang ilegal harus dilakukan secara komprehensif melalui penegakan peraturan yang ada serta dukungan semua pihak (Pemerintah, Sektor Swasta, dan Masyarakat) tidak cukup melainkan perlu peran Lembaga Pendidikan Tinggi dan media sangat penting dalam mengedukasi masyarakat pentingnya menjaga lingkungan. Dengan memahami kompleksitas masalah ini, penelitian b…

HUKUM PAJAK (Dilengkapi dengan Latihan Soal)

Edition

-

ISBN/ISSN

979-691-127-2

Collation

viii, 290 hlm. ; 26 cm

Series Title

-

Call Number

341,1 Sug h

EFEKTIVITAS GLOBAL HUMANITARIAN RESPONSE OLEH ALIANSI HUMANITER INTERNASIONAL…

Since the ratification of the 1951 Geneva Convention on the status of refugees, state parties have been obligated to uphold the human rights of refugees, including asylum seekers. However, in practice, human rights violations against asylum seekers frequently occur. Such violations have become one of the most prominent issues in the discourse surrounding Australia's offshore processing policy. …

TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT DI WILAYAH HUKUM KE…

Skripsi ini ditulis dengan judul “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Banyuasin”. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor kenaikan angka pencurian kelapa sawit di wilayah hukum Banyuasin. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Selain itu, sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer, yaitu …

KEDUDUKAN HUKUM AKTA PERNYATAAN PENEGASAN PERSEROAN PERORANGAN DALAM PEMENUHA…

This study examines the legal status of the Deed of Statement of Confirmation of an Individual Company (Perseroan Perorangan) in fulfilling the requirements for opening a corporate bank account under Law Number 6 of 2023 on Job Creation. The background of this study lies in the emergence of additional requirements imposed during the process of opening corporate bank accounts, which potentially …

TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI SEBAGAI PEJABAT YANG BERWENANG MEMBUAT AKTA …

This thesis examines the responsibilities of a Substitute Notary as an official authorized to issue authentic deeds based on the Notary Law (UUJN). The existence of a Substitute Notary aims to maintain the continuity of notarial services when the definitive Notary is unable to do so due to leave, illness, or other legitimate reasons. However, the provisions of Article 33 paragraph (1) of the UU…

Praktikum Hukum Acara Perdata : Tata Cara dan Proses Persidangan

Edition

Cet.1

ISBN/ISSN

979-8061-76-4

Collation

xi, 142 hlm.; 20 cm.

Series Title

-

Call Number

347.05 Soe p

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG TERKENA DAMPAK PEMUTUSAN HUBUNGAN KE…

Skripsi ini berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG TERKENA DAMPAK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DISEBABKAN MOGOK KERJA.” Mogok kerja merupakan hak dasar pekerja yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang memiliki dampak besar terhadap perlindungan hukum pekerja ketika hak tersebut dijalankan, khususnya terkait dengan pemutusan …

URGENSI PENGATURAN PELAKSANAAN SANKSI UANG PAKSA ATAS KETIDAKPATUHAN BADAN/PE…

Skripsi ini berjudul “URGENSI PENGATURAN PELAKSANAAN SANKSI UANG PAKSA ATAS KETIDAKPATUHAN BADAN/PEJABAT TATA USAHA NEGARA TERHADAP PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA”. pengadilan tata usaha negara berwenang untuk mengeksekusi putusan perkara peradilan tata usaha negara, namun dalam pelaksanaan eksekusi terdapat fakta adanya putusan peradilan tata usaha negara yang tidak dilaksanakan atas …

ANALISIS PEMBATALAN HUKUMAN MATI PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Skripsi ini berjudul Analisis Pembatalan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Narkotika, yang membahas secara mendalam analisis putusan Mahkamah Agung dalam proses Peninjauan Kembali yang menolak pemberian pidana mati terhadap terdakwa Hanky Gunawan dalam konteks delik narkotika. Jenis penelitian Skripsi ini bersifat analitis, bertujuan untuk analisis mendalam terhadap dokumen putusan Mahkamah Agung…

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN ILLEGAL FISHING TANPA SURAT IZIN USAH…

Penelitian berjudul “Tinjauan Kriminologi terhadap Kejahatan Illegal Fishing tanpa Surat Izin Usaha Perikanan di Provinsi Sumatera Selatan” ini menyoroti rendahnya kepatuhan pelaku terhadap UU 45/2009 serta lemahnya pengawasan, yang menyebabkan penangkapan ikan tanpa izin sulit terpantau, merugikan negara, dan menimbulkan ketidakadilan ba gi nelayan yang taat aturan. Permasalahan yang dikaj…

PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM SECARA ILEG…

ABSTRAK Penelitian ini berjudul Penjatuhan pidana terhadap anak pelaku yang membawa senjata tajam secara ilegal studi Putusan No 52/Pid.Sus-anak/2023 dan Putusan No 83/Pid.Sus Anak/2023/PN Tjk. Berbagai macam kasus tindak pidana disebabkan oleh anak pelaku yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat salah satunya membawa senjata tajam secara ilegal. Penelitian ini membahas permasalahan tentang h…

ANALISIS SISTEM PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA SIBER MANIPULASI DATA PRIBADI (…

Skripsi ini berjudul ”Analisis Sistem Pembuktian Pada Tindak Pidana Siber Manipulasi Data Pribadi (Data Forgery) Studi Putusan (Nomor 652/Pid.Sus/2024/Pn Jmr)”. Penelitian ini membahas sistem pembuktian pada tindak pidana siber manipulasi data pribadi (data forgery) serta penerapan forensik digital pada perkara tersebut. Rumusan masalah pada penelitian ini mencakup 1. Bagaimana penerapan si…

PENERAPAN TEORI PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI SERTAI TINDAK PI…

Penerapan Teori Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Tindak Pidana Lainnya Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur. Rumusan Masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu: 1. Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan disertai Tindak Pidana Lainnya terhadap Putusan Nomor 9/Pid.SusAnak/2023/PN Kag dan Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps, dan …